Istilah supervisory technology (suptech) tentunya tidak sama sekali baru, baik bagi otoritas maupun industri keuangan, utamanya bank dan nonbank. Definisi dan pengertiannya saja yang perlu disamakan. Menurut Bank Dunia (2022), suptech adalah penggunaan teknologi untuk memfasilitasi dan meningkatkan proses pengawasan dari perspektif otoritas pengawas.
Penulis Adalah Honorable Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (Lppi). Tulisan Ini Merupakan Pendapat Pribadi.
Sejalan dengan era kemajuan teknologi informasi atau information technology (IT), sudah banyak entitas bisnis maupun sosial yang memanfaatkan layanan maupun produk berbasis teknologi kekinian. Dalam banyak tulisan, saya sering menyampaikan bahwa kemajuan teknologi dan dampaknya adalah sebuah keniscayaan. Artinya tidak bisa dihindari dan mau tidak mau semua ikut menyesuaikan. Khusus untuk lembaga keuangan, bank maupun nonbank, kekinian teknologi menjadi hal penting dan diprioritaskan mengingat masyarakat luas dan tentunya para nasabah sudah terbiasa dengan kehadiran berbagai aplikasi digital.
Karena digitalisasi sudah banyak dikenal, maka segala hal terkait pengawasan juga harus disesuaikan, khususnya bagi lembaga keuangan yang diatur dan diawasi oleh otoritas keuangan. Misalnya, dalam hal pengawasan transaksi pembayaran oleh Bank Indonesia (BI) dan terkait dengan seluruh kegiatan operasional dan produk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Baik pelaku industri maupun regulator sudah harus selalu menyesuaikan dengan cepat terkait dengan kekinian teknologi.
Istilah supervisory technology (suptech) tentunya tidak sama sekali baru, baik bagi otoritas maupun industri keuangan, utamanya bank dan nonbank. Definisi dan pengertiannya saja yang perlu disamakan. Menurut Bank Dunia (2022), suptech adalah penggunaan teknologi untuk memfasilitasi dan meningkatkan proses pengawasan dari perspektif otoritas pengawas. Sementara, Bank for International Settlements (BIS) mendefinisikan suptech sebagai penggunaan teknologi untuk tujuan pengaturan dan pengawasan.
Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa suptech adalah solusi teknologi yang dirancang untuk membantu lembaga pengawas keuangan mengelola kepatuhan terhadap peraturan. Agar hal itu dapat dilakukan, alternatifnya adalah mengharuskan regulator melakukan adopsi teknologi. Paling tidak terkait dengan artificial intelligence (AI) dan penggunaan machine learning (ML). Para pakar IT banyak yang menyarankan untuk menggunakan AI maupun ML. Sudah banyak bukti bahwa penggunaan AI dan ML dapat memaksimalkan efisiensi dengan menerapkan otomatisasi, mengoptimalkan kegiatan operasional dan administratif, dengan mendigitalkan perangkat kerja dan data.
Tujuan dan Manfaat
Menurut Mallika Rangaiah (2021), tujuan utama suptech antara lain untuk mengurangi beban yang dipikul perusahaan dan mempromosikan pelaporan yang lebih baik, pemantauan yang lebih cepat, dan kepatuhan keseluruhan yang lebih baik dari pihak regulator. Misalnya, dengan menggunakan AI dan ML dapat mengotomatisasi proses konsolidasi data, pembersihan (clean up), validasi data, sehingga kualitasnya lebih akurat. Penggunaan AI dan ML juga dapat meminimalisasi kerumitan dalam mengolah data dengan cara mengotomatiskannya sehingga hasil analisis menjadi lebih baik dan akurat.
Terkait gagasan untuk melaksanakan suptech, menurut Ketua Federal Deposit Insurance Corporation Amerika Serikat (FDIC), Jelena McWilliams (2021), bahwa kehadiran suptech akan mengubah sifat pengawasan dan pemeriksaan dari penilaian statis menjadi keterlibatan dan analisis yang lebih rutin. Dengan demikian, mampu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas pemeriksaan, serta pengawasan. Hasil akhir yang diharapkan ialah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan bagi regulator dan lembaga keuangan yang diawasi.
Menurut Fintechnews Switzerland (2020), melakukan suptech dengan menggunakan AI dan ML akan meningkatkan efisiensi melalui penggunaan otomatisasi, merampingkan prosedur administrasi dan operasional, serta digitalisasi data dan alat kerja. Hal lain yang juga akan diperoleh yaitu dapat mengurangi beban biaya dan sumber daya manusia (SDM) di lembaga yang diawasi. Di lain sisi, bagi regulator memungkinkan pemantauan dan pengawasan menjadi lebih proaktif, pelaporan yang lebih baik, dan adanya kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pihak regulator. Jadi, selain lebih efisien, hal itu juga dapat meningkatkan alokasi sumber daya pengawasan yang lebih baik.
BIS mengidentifikasi dua area fokus utama untuk aplikasi suptech, yaitu pengumpulan data dan analitik data (Mallika Rangaiah (2021). Dalam pengumpulan data, aplikasi suptech dapat ditemukan dalam pelaporan, pengelolaan data, dan bantuan virtual. Dalam analitik data ada empat bidang utama yang menonjol, yaitu pengawasan pasar, analisis pelanggaran, pengawasan mikroprudensial, dan pengawasan makroprudensial. (Lihat Ringkasan An Overview of The Supervisory Technology).
Fintechnews Switzerland (2021) menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan oleh BIS, bahwa sekitar setengah dari 39 otoritas keuangan. yang disurvei memiliki strategi dukungan eksplisit atau sedang mengembangkannya. Misalnya, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Filipina bermitra dengan Regtech for Regulators Accelerator mengembangkan prototipe untuk pendekatan input data berbasis application programming interface (API) untuk mengekstrak laporan peraturan langsung dari bank. Di lain pihak, BSP juga sedang membangun prototipe chatbot dan solusi utilitas pemrosesan untuk penanganan keluhan pelanggan.
Financial Conduct Authority (FCA) Inggris ikut dalam proyek proof-of-concept untuk penggunaan chatbot agar dapat berinteraksi dengan entitas yang diawasi secara lebih efisien. Penggunaan chatbot diutamakan untuk menjawab pertanyaan sehari-hari. Selain itu, FCA menjajaki potensi untuk menerapkan peraturan yang dapat dibaca mesin untuk konsistensi yang lebih baik dan kepatuhan yang lebih baik. Tidak ketinggalan, Monetary Authority of Singapore (MAS) juga telah menggunakan teknologi untuk menganalisis laporan transaksi mencurigakan dan menemukan potensi jaringan pencucian uang.
Otoritas Pengatur Industri Keuangan AS telah memanfaatkan komputasi awan (cloud computing) dan ML untuk menunjang kegiatan pengawasannya. Bank Sentral Austria (OeNB) telah bekerja dengan bank-bank negara untuk mengembangkan platform pelaporan yang dapat menjembatani kesenjangan antara sistem IT entitas yang diawasi dan pengawas. Melalui kerja sama ini, memungkinkan sektor perbankan dapat mengirimkan informasi penting ke OeNB menjadi lebih baik dan cepat.
Hal lain yang juga penting untuk mendapatkan perhatian adalah bagaimana memastikan bahwa akses yang dilakukan oleh pihak regulator dalam rangka pengawasan terbebas dari moral hazard, utamanya dari pihak yang diperiksa. Contoh mudahnya mengakses data bukan untuk kepentingan pengawasan melainkan digunakan oleh oknum untuk diperjualbelikan, memeras pihak yang diperiksa, dan bisa saja sekadar menjual data.
Untuk mengatasi hal itu bisa belajar dari Bank Sentral Eropa. Mereka menggunakan teknologi Identity and Access Management (IAM) yang kegunaannya khusus untuk memastikan bahwa akses yang diberikan hanya kepada orang yang tepat di dalam institusi yang diawasi.
Beberapa Catatan
Sebagaimana telah disampaikan, kiranya penggunaan teknologi modern menjadi salah satu faktor keberhasilan terpenting bagi industri perbankan dan nonperbankan. Mengapa harus melakukan itu, karena terkait dengan permintaan nasabah dan tantangan kompetitif yang ditimbulkan oleh fintech yang telah menggunakan teknologi yang lebih kekinian. Menghadapi kenyataan makin cepatnya perubahan teknologi, maka mau tidak mau regulator juga harus mengikutinya agar dapat memahami lebih dini baik risiko maupun dampaknya.
Transformasi pengawasan lembaga keuangan melalui suptech akan menjadi proses yang berkelanjutan. Bagaimanapun regulator selaku pengawas makin yakin bahwa kekinian teknologi untuk mengotomatisasi, merampingkan, dan meningkatkan efisiensi kian diperlukan. Konsekuensinya bagi pengawas adalah perlunya perubahan dalam melaksanakan pengawasannya. Hal lain mengapa suptech menjadi sangat penting adalah kian beragamnya data yang diperlukan untuk kepentingan menjaga stabilitas sistem dan lembaga keuangan yang sehat.
Terkait kekinian teknologi yang diperlukan dalam rangka suptech, apa pun teknologinya, sebenarnya yang perlu diperhatikan itu bukan lagi masalah ketersediaannya. Bukan pula kurangnya tenaga ahli. Ada hal yang juga perlu diperhatikan, yaitu tantangan dan risiko. Kalaupun saat ini suptech secara bertahap sudah banyak dijalankan, bukan berarti tidak ada risiko. Yang paling rentan adalah terkait risiko siber (cyberrisk). Selain frekuensinya, modus kejahatan siber meningkat. Para pelaku kejahatan siber (cybercrime) selalu ada, baik karena bermotif ekonomi dengan melakukan pemerasan maupun motif lainnya. Tetap ada peluang bagi para pelaku kejahatan siber ini. Bahwa penerapan suptech dari sisi lain akan menjadi ladang baru bagi para sindikat.
Hal lain yang tentunya menjadi penting adalah mengurangi kesenjangan kekinian teknologi, yaitu kemajuan dan percepatan transformasi digital yang telah dilakukan oleh para pelaku industri keuangan dengan apa yang harus direspons oleh regulator dalam kaitannya dengan pengawasan. Dengan kata lain, kehadiran suptech perlu didukung dengan penginian teknologi dari kedua belah pihak.
Karena digitalisasi sudah banyak dikenal, maka segala hal terkait pengawasan juga harus disesuaikan, khususnya bagi lembaga keuangan yang diatur dan diawasi oleh otoritas keuangan. Misalnya, dalam hal pengawasan transaksi pembayaran oleh Bank Indonesia (BI) dan terkait dengan seluruh kegiatan operasional dan produk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Baik pelaku industri maupun regulator sudah harus selalu menyesuaikan dengan cepat terkait dengan kekinian teknologi.
