Ekonomi Indonesia kembali diuji dengan berbagai gejolak eksternal. Konflik Rusia-Ukraina telah memicu kecenderungan kenaikan harga komoditas dunia. Belum lagi kenaikan suku bunga The Fed. Kondisi dalam negeri mulai “bergejolak”. Setelah kelangkaan minyak goreng, kini masyarakat harus bersiap menghadapi kenaikan BBM. Bagaimana para pakar melihat gejolak inflasi ditengah upaya mendorong pertumbuhan economy? Seberapa signifikan dampaknya bagi recovery economy ekonomi Indonesia?

Koordinasi kebijakan dengan pemerintah terkait pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) dan elektronifikasi transaksi pemerintah juga akan diperkuat untuk mendorong realisasi belanja pemerintah. Untuk mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan digital ini tentunya harus dibarengi dengan penerapan keamanan siber yang mumpuni. Bagaimana pemanfaatan big data perlu rambu-rambu yang jelas dan tameng yang kuat, mengingat masih maraknya pencurian dan penyalahgunaan data nasabah masih sering terjadi.

BISNIS PROPERI MULAI BANGKIT. Bagaimana menyalurkan kredit properti? Bagaimana bank-bank memanfaatkan pertumbuhan properti?

Inilah saatnya kita harus MENINGKATKAN kembali cara kita menangani kebutuhan bisnis sesuai dengan new normal. Tingginya permintaan bank digital yang lebih cepat, lebih mudah, lebih praktis, biaya terjangkau, serta kemudahan akses setiap saat, membuat bank berlomba-lomba meningkatkan IT agar bisa bertransformasi lebih baik lagi. Dengan otomatisasi hiper dalam DNA-nya, seseorang harus terus bekerja untuk memungkinkan organisasi menemukan kembali, menjaga jarak sosial, dan mengelola pekerjaan dari rumah dengan mulus.

Ancaman serangan siber di sektor perbankan telah menjadi perhatian, khususnya bagi nasabah. Guna mengantisipasi itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyusun panduan dan pengaturan mengenai manajemen risiko keamanan siber. Lalu bagaimana industri keuangan, terutama perbankan, bersiap sedia untuk menanggapi segala penetrasi kejahatan siber yang berupaya masuk ke sistem mereka?

Perkembangan perekonomian Indonesia mengindikasikan aktivitas ekonomi yang mulai membaik. Hal itu tercermin pada beberapa indikator dini seperti mobilitas masyarakat, transaksi pembayaran melalui SKNBI dan RTGS, serta aktivitas sektor penyediaan akomodasi yang kembali meningkat. Disisi lain keinginan the Fed mengurangi stimulus telah membuat dana asing yang parkir di Indonesia ramai-ramai keluar dari Indonesia.

Ada potensi di Indonesia mulai dari bonus demografi dengan penduduk 270 juta yang tidak dimiliki negara lain. Terdapat 64,7?ri populasi Indonesia merupakan Gen Y, Z, dan post Z. Segmen tsb akan menjadi masa depan pengguna transaksi digital banking. Sebanyak 35,5% merupakan Gen X dan BabyBoomer mulai melakukan transaksi secara digital di tengah pandemi. Menurut data Internetworldstats (akhir Maret 2021), pengguna internet di tanah air mencapai 212,35 juta dengan estimasi total populasi sebanyak 276,3 juta jiwa.

Layanan BI Fast Payment dari Bank Indonesia tentunya akan sangat membantu pelaku usaha dalam mewujudkan sistem pembayaran transfer online secara real time dan lebih aman. Bank Indonesia bahkan mencatat Volume transaksi digital banking juga terus meningkat hingga tumbuh 36,41% mencapai 464,8 juta transaksi dan nilai transaksi digital banking yang tumbuh 22,94% mencapai Rp 2.547,5 triliun pada Febuari 2021.

Maraknya penggunaan channel digital membuat proses verifikasi harus dilakukan dengan cepat tanpa mengharuskan customer untuk datang ke tempat atau lokasi tertentu, sedangkan proses verifikasi yang terlalu banyak bisa menyebabkan turunnya customer experience. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi tantangan ini?

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus menjaga transparansi pengelolaan dana haji untuk menjamin dana tersebut aman. Hal itu terbukti dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun, tramsparansi pengelolaan dana haji dilakukan dengan diseminasi pibluk. Hal itu sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah serta peraturan presiden untuk publikasi kepada stakeholder, dan media massa baik itu media cetak maupun media online.

Di era digital seperti saat ini, data menjadi hal vital. Bila dulu hal vitalnya adalah sumber daya alam, maka sekarang telah beralih ke sumber data. Pentingnya konsep house of fintech dan home for new economy, maka para pelaku UMKM yang menggunakan teknologi digital pada proses operasionalnya dapat dijangkau dengan baik oleh pihak perbankan seperti BPR. Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) terus berupaya untuk mendorong proses transformasi digital pada setiap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menginisiasi kolaborasi antara BPR dan perusahaan finansial berbasis teknologi atau Fintech. Kolaborasi ini adalah salah satu cara agar BPR mampu tetap survive ditengah pandemi. Jika tidak segera melakukan transformasi digital, BPR bisa saja ditinggalkan oleh nasabah karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Untuk kerja sama dengan fintech, Perbarindo sudah menginisiasi pada tahap awal. Mekanismenya adalah dengan program partnership dengan metode chanelling. Menggabungkan kapabilitas, potensi, kelebihan yang dimiliki fintech dan BPR itu sendiri. Terdapat 4 keuntungan yang diperoleh BPR dari bekerja sama dengan Fintech. Keuntungan-keuntungan tersebut adalah peningkatan akselerasi pendanaan, kemudahan akuisisi nasabah, peningkatan kualitas asesmen risiko, dan perluasan target market. Melalui keuntungan tersebut, BPR tentunya akan bisa tetap survive ditengah pandemi. Tidak hanya survive, BPR juga mampu untuk berkembang lebih jauh melalui kolaborasi dengan banyak pihak, salah satunya adalah Fintech.