Zona merah pasar consumer banking ditandai oleh hengkangnya bank-bank asing dan kerasnya adu balap bank-bank raksasa di segmen ini. Apa rahasia Bank Mandiri yang berhasil menyalip BCA di pasar kredit konsumer? Mengapa BCA yang memiliki 43 juta nasabah tak tertandingi dan dengan kekuatan bisnis ritelnya mampu mengalahkan Bank Mandiri dan BRI dalam perolehan laba? Adakah prospek bisnis di segmen konsumer bagi bank-bank kecil yang sedang dikejar OJK untuk menambah modal?

Imbauan OJK ini adalah titik balik. Bagi bank-bank KBMI 1, status quo bukanlah sebuah pilihan. Era di mana bank dapat bertahan dengan modal kecil, teknologi usang, dan operasional yang tidak efisien telah berakhir. Masa depan perbankan Indonesia akan diisi oleh segelintir bank raksasa yang tangguh dan lincah (nimble giants). Pilihan bagi KBMI 1 hanya dua: menjadi bagian dari raksasa tersebut melalui konsolidasi yang cerdas dan berani, atau terdepak dari peta persaingan sama sekali. Waktu untuk bertindak adalah sekarang.

Indonesia akan terus terperangkap dalam jebakan utang dan stagnasi pertumbuhan ekonomi 5% jika kebocoran keuangan negara dan lenyapnya penerimaan negara terus dibiarkan. Bagaimana Purbaya Yudhi Sadewa akan melibas pemain cukai-cukai ilegal dan ekonomi siluman di balik ekspor gelap tambang dan komoditas? Akankah Purbayanomic bisa mendorong ekonomi Indonesia tumbuh cepat dan mewujudkan ambisi pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029? (Terdapat Rating TOP 100 CEO)

Perekonomian nasional masih berhadapan dengan ketidakpastian global dan pelemahan daya beli. Perbankan punya modal besar untuk menyalurkan kredit, setelah likuiditas melonggar, tapi permintaan masih lemah sehingga pertumbuhan kredit agak lambat. Industri asuransi, baik jiwa maupun umum, berada di fase transisi mencari keseimbangan antara inovasi dan proteksi, sedangkan multifinance harus berjuang menjaga kualitas pembiayaan di tengah melambatnya permintaan. Ke depan, seluruh sektor dituntut lebih adaptif demi memperkuat fondasi ekonomi.

TKD adalah tantangan fiskal momentum bagi daerah untuk melakukan transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih mandiri, efisien, dan inovatif. Dengan menerapkan kombinasi strategi jangka pendek (efisiensi), menengah (inovasi pendapatan), dan panjang (transformasi), daerah tidak hanya dapat bertahan tetapi juga menjadi lebih resilien dalam menghadapi ketidakpastian fiskal di masa depan. Kunci keberhasilannya terletak pada kepemimpinan yang kuat, tata kelola yang baik, dan kolaborasi semua pemangku kepentingan.

REVISI UUP2SK yang mengerdilkan independensi BI, OJK, dan LPS bukanlah kebijakan, melainkan sebuah kesalahan sejarah (a historical blunder) yang akan berujung pada malapetaka. Kita telah menyaksikan di panggung dunia bagaimana hal ini berakhir: mata uang runtuh, inflasi meledak, dan rakyat kecil menjerit.

Kebijakan ini ibarat memberi obat penurun panas tanpa menyembuhkan sumber infeksinya. Yang dibutuhkan bukan hanya dolar masuk, tetapi juga sistem yang mampu menahannya.

Setelah Presiden Prabowo Subianto me-reshuffle lima menterinya, menteri keuangan yang baru melancarkan strategi baru untuk menggerakkan perekonomian yang stagnan di kisaran 5%. Bagaimana bank-bank memanfaatkan limpahan likuiditas Rp200 triliun dari pemerintah di tengah sektor riil yang ngos-ngosan dan banyak pabrik gulung tikar? Berapa pertumbuhan ekonomi dan kredit perbankan pada 2026?

MENGKRIMINALISASI kredit macet yang terjadi akibat risiko bisnis adalah sebuah kesalahan strategis yang dampaknya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ini adalah pintu masuk bagi stagnasi ekonomi dan ketakutan berinovasi di sektor perbankan.

Investasi dalam ketahanan siber bukanlah biaya, melainkan prasyarat fundamental untuk keberlanjutan industri keuangan Indonesia di era digital. Keperca yaan investor adalah aset yang paling berharga, dan sekali hilang, akan sangat sulit untuk dipulihkan.

Rencana pemangkasan TKD 2026 adalah sebuah ujian stres alami (natural stress test) bagi ketahanan fiskal daerah dan ketangguhan sistem keuangan daerah, dengan BPD sebagai barometer utamanya.

PEMERINTAH, melalui Kementerian Keuangan, mengeluarkan kebijakan (Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276 Tahun 2025/Tanggal 12 September 2025) untuk menempatkan dana negara ke sektor perbankan.