Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan penduduk usia 15-17 tahun baru mencapai 16%. Diketahui bahwa tingkat literasi keuangan generasi muda Indonesia pada tahun 2021 terdapat 85% yang “kurang sehat” secara finansial. Melihat kondisi yang ada, dibutuhkan strategi dan dorongan yang kuat untuk meningkatkan literasi dan edukasi kaum muda atau milenial di negeri ini.

Layaknya dua sisi koin, perkembangan dan fenomena kemajuan pesat teknologi digital pun melahirkan dua sisi yang berbeda, positif dan negatif. Lalu bagaimana peta persaingan industri perbankan dan sektor keuangan di era digital? Bagaimana digitalisasi dapat mengubah dunia industri keuangan? Apa yang harus dilakukan untuk memenangkan persaingan di era digital ini?

Resesi ekonomi dan serangan siber menjadi kombinasi tantangan sekaligus ancaman yang harus dimitigasi dan direspon dengan tepat. Jika tidak, tentu pelaku usaha di sektor jasa keuangan akan mendapatkan ganjaran negatif pada bisnisnya.

Merujuk laporan Global Religious Futures, pada tahun 2050 penduduk muslim di dunia diproyeksikan akan mencapai 2,8 miliar jiwa, di mana Indonesia menyumbangkan jumlah sebesar 256,8 juta jiwa.

LPS sebagai adalah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan penguatan sektor keuangan. Lalu, seperti apa dan  bagaimana peran dan wewenang LPS dalam pengembangan dan penguatan sektor keuangan pada masa mendatang?

Perkembangan Kebijakan dan Pengaturan Keuangan Digital

Peluang dan Tantangan BPR/BPRS di Era Digital

Ekonomi Indonesia kembali diuji dengan berbagai gejolak eksternal. Konflik Rusia-Ukraina telah memicu kecenderungan kenaikan harga komoditas dunia. Belum lagi kenaikan suku bunga The Fed. Kondisi dalam negeri mulai “bergejolak”. Setelah kelangkaan minyak goreng, kini masyarakat harus bersiap menghadapi kenaikan BBM. Bagaimana para pakar melihat gejolak inflasi ditengah upaya mendorong pertumbuhan economy? Seberapa signifikan dampaknya bagi recovery economy ekonomi Indonesia?

Koordinasi kebijakan dengan pemerintah terkait pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) dan elektronifikasi transaksi pemerintah juga akan diperkuat untuk mendorong realisasi belanja pemerintah. Untuk mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan digital ini tentunya harus dibarengi dengan penerapan keamanan siber yang mumpuni. Bagaimana pemanfaatan big data perlu rambu-rambu yang jelas dan tameng yang kuat, mengingat masih maraknya pencurian dan penyalahgunaan data nasabah masih sering terjadi.

BISNIS PROPERI MULAI BANGKIT. Bagaimana menyalurkan kredit properti? Bagaimana bank-bank memanfaatkan pertumbuhan properti?

Inilah saatnya kita harus MENINGKATKAN kembali cara kita menangani kebutuhan bisnis sesuai dengan new normal. Tingginya permintaan bank digital yang lebih cepat, lebih mudah, lebih praktis, biaya terjangkau, serta kemudahan akses setiap saat, membuat bank berlomba-lomba meningkatkan IT agar bisa bertransformasi lebih baik lagi. Dengan otomatisasi hiper dalam DNA-nya, seseorang harus terus bekerja untuk memungkinkan organisasi menemukan kembali, menjaga jarak sosial, dan mengelola pekerjaan dari rumah dengan mulus.