EKO B. SUPRIYANTO
KABINET “obesitas” atau gemuk. Itulah sebutan sejumlah pengamat menilai Kabinet Merah Putih. Itu karena jumlah anggota kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, yang terdiri atas menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, serta pejabat setingkat menteri, mencapai sekitar 109 orang. Tapi, belum juga mereka bekerja – yang sempat mendapatkan retreat di Hambalang dan pembekalan ala militer di Akademi Militer (Akmil), Magelang – Presiden Prabowo lewat Hashim S. Djojohadikusumo, adiknya, sudah memberi kabar baik tentang pemutihan utang macet terhadap 6 juta nasabah.
Banyak kalangan dunia usaha berharap, pemerintahan PrabowoGibran dengan kabinet yang gemuk ini, dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, dapat menciptakan la pangan kerja, menciptakan pertum buhan ekonomi yang berkualitas, mengurangi kemiskinan, dan menin g katkan daya beli masyarakat. Selain itu, mampu meningkatkan ketahanan pangan di negara Indonesia yang subur ini. Tak apa kabinet gemuk, yang penting sehat. Jangan sampai, di kabinet gemuk yang niatnya baik ini terdapat beberapa pos yang tidak pas. Persoalan koordinasi menjadi penting.
Pemerintah tugasnya membuat kebijakan, bukan personifikasi dengan hanya bagi-bagi kaus, beras, susu, juga buku. Blusukan hanya sebuah pencitraan. Bukan memahami masalah. Lebih baik membuat kebijakan yang lebih terlihat manfaatnya bagi kes ejahteraan masyarakat ketimbang blusuk sana blusuk sini. Gaya pen citraan dengan blusukan segera dihentikan, karena kita tahu hasilnya tidak mampu meningkatkan pertu mbuhan ekonomi yang berkualitas sebesar 7% selama 10 tahun terakhir ini.
