Selama lima tahun terakhir, meski masih ada yang berapor merah, secara keseluruhan rapor BUMN biru. Rekor tertinggi dalam pencapaian laba, bahkan rasio profitabilitas tidak kalah dari Temasek, Singapura dan Khazanah, Malaysia.
Gedung BUMN
Erick Thohir (ET) tampak tersenyum. Bahkan, banyak senyum mengembang. Ia terlihat senang saat rapat dengar pendapat terakhir dengan Komisi VI DPR RI, beberapa waktu lalu, membahas laporan kinerja Kementerian BUMN di era Kabinet Indonesia Maju zamannya Joko Widodo.
Wajar saja ET tampak senang saat melaporkan pencapaian Kementerian BUMN selama dia nakhodai. Selama lima tahun, BUMN banyak mengalami perubahan, terutama dari angka-angka kinerja. ”Hampir mencapai Rp1.940-an triliun kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara, selama lima tahun terakhir ini,” kata ET kepada Infobank, beberapa waktu lalu. Ketika melaporkan kinerja Kementerian BUMN kepada DPR, ET pun menyebut angka yang sama. Selama periode 2020-2023, kontribusi BUMN terhadap negara mencapai Rp1.940 triliun. Perinciannya, lewat pajak Rp1.391,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp354,2 triliun, dan dividen Rp194,4 triliun.
Tahun 2023 merupakan tahun gemilang bagi BUMN. Kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp1.940 triliun relatif besar. Bayangkan, menurut data Biro Riset Infobank (birI), BUMN telah menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara yang sebesar Rp2.774 triliun. Bahkan, saat di masa sulit – ketika pandemi COVID-19 – peran BUMN dalam mendorong perekonomian masyarakat tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Di masa-masa sulit, tatkala ekonomi kita kontraksi, minus 2,07%, kehadiran BUMN terasa penting. Hal itu pun digarisbawahi Bank Dunia dalam laporan “Building SOE: Crisis Management and Resilience” yang membahas tentang pemerintah dan BUMN pada masa dan pasca- COVID-19.
Disebutkan Bank Dunia, BUMN telah menjadi salah satu pemain utama dalam situasi darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar publik, merestrukturisasi utang, menyediakan layanan, hingga tetap menjaga keseimbangan bisnis. Hasilnya bisa dilihat dalam keuangan BUMN yang segera recovery setelah 2020.
Hal yang sama juga ditunjukkan dari hasil olahan Infobank Institute mengenai peran BUMN, yang menyebutkan bahwa peran BUMN terhadap produk domestik bruto (PDB) sudah menembus 50%. Pada 2023 peran BUMN terhadap PDB masih 49,78%. Ini menunjukkan bahwa saat krisis, BUMN punya peran penting dalam menggerakkan ekonomi. Namun, harus diakui juga, proyek-proyek BUMN sering kali mengalahkan proyek swasta. Lebih membanggakan, kata ET, jumlah BUMN yang merugi tinggal 7 BUMN dari 29 BUMN yang merugi dari sebanyak 49 BUMN di 2020 lalu. Lebih jauh, jika dibedah, pada 2020 agregat rugi Rp67,16 triliun, dan 2023 melorot ruginya menjadi Rp17,44 triliun. Bahkan, pada 2023 ada beberapa BUMN yang sebelumnya rugi sudah hijau rapornya, seperti Garuda Indonesia, Asabri, Hutama Karya, Kereta Api Indonesia, Bulog, Perkebunan Nusantara, dan AirNav Indonesia. Menurut data Biro Riset Infobank, selama lima tahun terakhir angka-angka keuangan seluruh BUMN mendaki. Memang, di periode COVID-19, dari sisi pendapatan BUMN sedikit turun, tapi setelah 2020 hingga akhir 2023 terus naik. Hampir seluruh indikator keuangan BUMN mengalami pertumbuhan.
Lihat saja dari sisi laba bersih, rata-rata pertumbuhan (2019-2023) sebesar 27,2%. Lepas 2021, laba bersih BUMN terbang hampir 1,5 kali laba tahun sebelumnya. Pada 2021 laba bersih seluruh BUMN mencapai Rp125 triliun, lalu 2022 memelesat mencapai Rp309 triliun, dan tahun berikutnya mencapai Rp327 triliun. Tahun 2023 merupakan puncak laba bagi BUMN selama berkiprah. Kini, menurut data yang sama, aset total portofolio BUMN sudah menembus Rp10.402 triliun. Padahal, pada akhir 2019 aset totalnya baru mencapai Rp7.773 triliun. Secara rata-rata total aset portofolio telah tumbuh 7,8%. Bahkan, ketika krisis akibat COVID-19, meski pendapatan sedikit turun, asetnya tetap naik, dari Rp7.773 triliun menjadi Rp8.312 triliun.
Bank Mandiri (Rp17,1 triliun), MIND ID (Rp11,2 triliun), Pertamina (Rp9,3 triliun), dan Telkom Indonesia (Rp9,2 triliun). Sementara, kontribusi dari BUMN lain masih kecil, dan bahkan banyak di antaranya yang tidak membagikan dividen. ”Masih ada kelompok BUMN duafa, yang rugi dan tak pernah membagikan dividen,” kata seorang pengamat kepada Infobank.
Meskipun begitu, BUMN sering kali mendapat tudingan. BUMN memang menyetor dividen, tapi masih juga kerap meminta PMN, dan terkadang hasilnya masih kalah dari sektor swasta. Misalnya, dibandingkan dengan Grup Djarum. Namun, tentu ini tidak bisa dibandingkan secara peer to peer, karena BUMN ada penugasan ke hal- hal tertentu.
Sementara, dari sisi yang lain, seperti suara-suara yang dihimpun dari para pengamat, Infobank Institute melihat ada salah satu hal terkait BUMN ini yang perlu mendapat sorotan, yaitu soal penyertaan modal negara (PMN). Itu artinya, masih ada BUMN yang perlu “direparasi”. Tapi, menurut Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN, dalam sebuah kesempatan di Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), di Solo, beberapa waktu lalu, itu lebih banyak karena penugasan pemerintah.
Sampai dengan saat ini BUMN belum juga bisa lepas dari tangan-tangan politik. Salah satu masalah besar BUMN adalah intervensi politik yang belum juga bisa diatasi – karena memang menjadi tangan politik. Menurut sumber Infobank, dalam hal penempatan direksi dan komisaris BUMN contohnya, lebih banyak tidak berdasarkan kinerja.
Harus diakui, pencapaian yang terus mendaki ini tentu berpengaruh pada rasio profitabilitas, seperti return on asset (ROA) dan return on equity (ROE), juga rasio utang, yang terus membaik. Bahkan, jika dibandingkan dengan Temasek (Singapura) dan Khazanah (Malaysia), profitabilitas BUMN tidak kalah. Lihat saja data dari Biro Riset Infobank yang menunjukkan “kehebatan” BUMN ini. Pada 2022, ROE (tingkat produktivitas modal dalam menghasilkan laba) BUMN mencapai 10%, sementara ROE dari Temasek sebesar 2,6% dan Khazanah 7,7%. “Mayoritas PMN, sekitar 89%, yang diterima oleh BUMN adalah untuk tujuan penugasan pemerintah,” kata Kartika. Misalnya, ia menyebutkan, ada program listrik desa, lalu pembangunan jalan tol Trans Sumatra. Ia juga menyebutkan ada pembangunan infrastruktur dan konektivitas, seperti LRT, jalan tol, dan pelabuhan.
Menurut data Biro Riset Infobank, selama kurun waktu 2020-2024, secara total dividen yang disetorkan BUMN lebih dominan ketimbang nilai PMN yang diterima. Lihat saja, jumlah PMN dari kas negara sebesar Rp217,9 triliun, sementara sebaran dividen (2020-2024) mencapai Rp279,7 triliun.
Proporsinya, 44% PMN dan 56% dividen. Jadi, dividen lebih besar sekitar Rp61,9 triliun. ”Alhamdulillah, PMN sekarang sudah dapat dibiayai dari dividen yang disetor ke negara. Tidak lagi dibiayai oleh utang yang diterbitkan negara,” kata ET seusai rapat dengan Komisi VI DPR RI.
Sayangnya, berdasarkan data Biro Riset Infobank, dominasi penyumbang masih tetap dari perbankan. Lima besar penyumbang dividen yaitu BRI (Rp25,7 triliun), Lalu, apa yang dikerjakan BUMN dalam lima tahun terakhir ini? Menurut dokumen yang diterima Infobank, dan juga pernah diungkapkan Kartika dalam Kongres ISEI, ada tiga hal atau tahapan penting terkait BUMN ini. Tahap pertama, era resilience dan survival (2019-2021) dengan melakukan reform span of control, yaitu menciutkan BUMN dari 108 menjadi 44. Caranya, melakukan klasterisasi, merger, dan holdingisasi. Tahap kedua, restrukturisasi dan recover (Q1/2022-Q2/2022) yang meliputi Garuda Indonesia dengan melakukan restrukturisasi keuangan. Kemudian, Pertamina melakukan subholding dan reorganisasi terhadap Perkebunan Nusantara. Sementara, Jiwasraya menjadi IFG dengan tujuan penyelamatan pemegang polis Jiwasraya.
Apa yang disebut klasterisasi BUMN sudah jalan, dan menurut beberapa kalangan, ini adalah wujud dari subholding. Dari data Biro Riset Infobank, setidaknya sudah ada 12 klaster, seperti jasa keuangan; energi, mengalami pertumbuhan.
Lihat saja dari sisi laba bersih, rata-rata pertumbuhan (2019-2023) sebesar 27,2%. Lepas 2021, laba bersih BUMN terbang hampir 1,5 kali laba tahun sebelumnya. Pada 2021 laba bersih seluruh BUMN mencapai Rp125 triliun, lalu 2022 memelesat mencapai Rp309 triliun, dan tahun berikutnya mencapai Rp327 triliun. Tahun 2023 merupakan puncak laba bagi BUMN selama berkiprah. Kini, menurut data yang sama, aset total portofolio BUMN sudah menembus Rp10.402 triliun. Padahal, pada akhir 2019 aset totalnya baru mencapai Rp7.773 triliun. Secara rata-rata total aset portofolio telah tumbuh 7,8%. Bahkan, ketika krisis akibat COVID-19, meski pendapatan sedikit turun, asetnya tetap naik, dari Rp7.773 triliun menjadi Rp8.312 triliun.
Bank Mandiri (Rp17,1 triliun), MIND ID (Rp11,2 triliun), Pertamina (Rp9,3 triliun), dan Telkom Indonesia (Rp9,2 triliun). Sementara, kontribusi dari BUMN lain masih kecil, dan bahkan banyak di antaranya yang tidak membagikan dividen. ”Masih ada kelompok BUMN duafa, yang rugi dan tak pernah membagikan dividen,” kata seorang pengamat kepada Infobank.
Meskipun begitu, BUMN sering kali mendapat tudingan. BUMN memang menyetor dividen, tapi masih juga kerap meminta PMN, dan terkadang hasilnya masih kalah dari sektor swasta. Misalnya, dibandingkan dengan Grup Djarum. Namun, tentu ini tidak bisa dibandingkan secara peer to peer, karena BUMN ada penugasan ke hal- hal tertentu.
Sementara, dari sisi yang lain, seperti suara-suara yang dihimpun dari para pengamat, Infobank Institute melihat ada salah satu hal terkait BUMN ini yang perlu mendapat sorotan, yaitu soal penyertaan modal negara (PMN). Itu artinya, masih ada BUMN yang perlu “direparasi”. Tapi, menurut Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN, dalam sebuah kesempatan di Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), di Solo, beberapa waktu lalu, itu lebih banyak karena penugasan pemerintah.
Sampai dengan saat ini BUMN belum juga bisa lepas dari tangan-tangan politik. Salah satu masalah besar BUMN adalah intervensi politik yang belum juga bisa diatasi – karena memang menjadi tangan politik. Menurut sumber Infobank, dalam hal penempatan direksi dan komisaris BUMN contohnya, lebih banyak tidak berdasarkan kinerja.
Harus diakui, pencapaian yang terus mendaki ini tentu berpengaruh pada rasio profitabilitas, seperti return on asset (ROA) dan return on equity (ROE), juga rasio utang, yang terus membaik. Bahkan, jika dibandingkan dengan Temasek (Singapura) dan Khazanah (Malaysia), profitabilitas BUMN tidak kalah. Lihat saja data dari Biro Riset Infobank yang menunjukkan “kehebatan” BUMN ini. Pada 2022, ROE (tingkat produktivitas modal dalam menghasilkan laba) BUMN mencapai 10%, sementara ROE dari Temasek sebesar 2,6% dan Khazanah 7,7%. “Mayoritas PMN, sekitar 89%, yang diterima oleh BUMN adalah untu tujuan penugasan pemerintah,” kata Kartika. Misalnya, ia menyebutkan, ada program listrik desa, lalu pembangunan jalan tol Trans Sumatra. Ia juga menyebutkan ada pembangunan infrastruktur dan konektivitas, seperti LRT, jalan tol, dan pelabuhan.
Menurut data Biro Riset Infobank, selama kurun waktu 2020-2024, secara total dividen yang disetorkan BUMN lebih dominan ketimbang nilai PMN yang diterima. Lihat saja, jumlah PMN dari kas negara sebesar Rp217,9 triliun, sementara sebaran dividen (2020-2024) mencapai Rp279,7 triliun.
Proporsinya, 44% PMN dan 56% dividen. Jadi, dividen lebih besar sekitar Rp61,9 triliun. ”Alhamdulillah, PMN sekarang sudah dapat dibiayai dari dividen yang disetor ke negara. Tidak lagi dibiayai oleh utang yang diterbitkan negara,” kata ET seusai rapat dengan Komisi VI DPR RI.
Sayangnya, berdasarkan data Biro Riset Infobank, dominasi penyumbang masih tetap dari perbankan. Lima besar penyumbang dividen yaitu BRI (Rp25,7 triliun), Lalu, apa yang dikerjakan BUMN dalam lima tahun terakhir ini? Menurut dokumen yang diterima Infobank, dan juga pernah diungkapkan Kartika dalam Kongres ISEI, ada tiga hal atau tahapan penting terkait BUMN ini. Tahap pertama, era resilience dan survival (2019-2021) dengan melakukan reform span of control, yaitu menciutkan BUMN dari 108 menjadi 44. Caranya, melakukan klasterisasi, merger, dan holdingisasi.
Tahap kedua, restrukturisasi dan recover (Q1/2022-Q2/2022) yang meliputi Garuda Indonesia dengan melakukan restrukturisasi keuangan. Kemudian, Pertamina melakukan subholding dan reorganisasi terhadap Perkebunan Nusantara. Sementara, Jiwasraya menjadi IFG dengan tujuan penyelamatan pemegang polis Jiwasraya.
Apa yang disebut klasterisasi BUMN sudah jalan, dan menurut beberapa kalangan, ini adalah wujud dari subholding. Dari data Biro Riset Infobank, setidaknya sudah ada 12 klaster, seperti jasa keuangan; energi, melakukan penguatan tata kelola dan manajemen risiko, meliputi panduan terkait tata kelola dan manajemen risiko dan laporan keuangan konsolidasi BUMN. ”Pengembangan sistem monitoring manajemen risiko,” katanya yang juga menyebut pengembangan human capital di BUMN dilakukan terus-menerus.
Menurut catatan Infobank, BUMN punya keinginan kuat untuk masuk dalam jajaran perusahaan kelas dunia, seperti Forbes Global 2000 dan Fortune Global 500. Beberapa BUMN memang sudah ada yang masuk, seperti Pertamina, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan Telkom Indonesia. Hal ini tentu menjadi catatan penting untuk langkah ke depan BUMN.
Tidak mudah memang. Pencapaian BUMN dalam menjalankan fungsi agent of development yang seiring dengan fungsi value creater. Misalnya, fungsi agent development berupa layanan publik dan pelopor industri, seperti inisiasi energi bersih. Sedangkan, fungsi value creater menyangkut dampak nyata ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan. Yang juga perlu menjadi catatan, di balik rapor biru itu, sampai dengan saat ini BUMN belum juga bisa lepas dari tangan-tangan politik. Salah satu masalah besar BUMN adalah intervensi politik yang belum juga bisa diatasi – karena memang menjadi tangan politik. Menurut sumber Infobank, dalam hal penempatan direksi dan komisaris BUMN contohnya, lebih banyak tidak berdasarkan kinerja.
Wajar saja hal itu terjadi, sebab intervensi dari kekuasaan masih tetap besar. Penempatan direksi masih “geng-geng”-an, sekitar teman-teman dari institusi tertentu, misalnya dari Bank Mandiri. Bisa jadi itu karena mereka dinilai lebih mumpuni, meski di banyak tempat juga tidak sedikit sosok yang punya kemampuan. Dan, tantangan terbesar bagi BUMN sekarang ini ialah harus menerima titipan dari penguasa, meski kinerjanya moncer. Hal itu boleh-boleh saja, asal tetap mempertim- bangkan kompetensi dan kapabilitas. Sebab, salah sedikit saja, BUMN yang sudah berapor bagus ini bisa kembali ke rezim jahiliyah, yaitu menjadi sapi perahan.
Rekrutmen direksi dan komisaris setidaknya harus memperhatikan AKHLAK sebagaimana core value BUMN. Dan, hari-hari ini sudah mulai banyak masuk orang-orang pilihan penguasa, yang jujur saja tidak semua andal. Meski bukan warisan Nabi Sulaiman, BUMN selalu menjadi rebutan banyak pihak.
Wajar saja ET tampak senang saat melaporkan pencapaian Kementerian BUMN selama dia nakhodai. Selama lima tahun, BUMN banyak mengalami perubahan, terutama dari angka-angka kinerja. ”Hampir mencapai Rp1.940-an triliun kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara, selama lima tahun terakhir ini,” kata ET kepada Infobank, beberapa waktu lalu. Ketika melaporkan kinerja Kementerian BUMN kepada DPR, ET pun menyebut angka yang sama. Selama periode 2020-2023, kontribusi BUMN terhadap negara mencapai Rp1.940 triliun. Perinciannya, lewat pajak Rp1.391,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp354,2 triliun, dan dividen Rp194,4 triliun.
