Presiden Prabowo Subianto menyatakan niat kuat Indonesia untuk menjadi anggota tetap BRICS. Langkah ini dianggap selaras dengan perwujudan gerakan nonblok Indonesia dalam percaturan internasional. Tapi, di lain sisi, Indonesia bisa dinilai berseberangan dengan status quo, ingin mengusik hegomoni Barat.
PEMERINTAHAN baru di bawah Prabowo Subianto mengungkapkan komitmen Indonesia untuk menjadi anggota tetap aliansi ekonomi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS). Keinginan ini diklaim bukan aksi keberpihakan pada kubu tertentu, melainkan perwujudan politik bebas aktif Indonesia. Namun, sejumlah pihak menilai, bergabungnya Indonesia dengan BRICS bisa dianggap sebagai bentuk perlawanan pada hegemoni Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Penilaian ini cukup beralasan, mengingat BRICS berisikan negara-negara yang “tidak puas” atas sistem yang diterapkan Barat.
Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS mencuat ketika Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Sugiono, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia, akhir Oktober lalu. Dalam konferensi organisasi kerja sama ekonomi global yang dibentuk pada 2006 itu, Indonesia menyatakan keinginan untuk menjadi anggota tetap. Sugiono menekankan, keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah bentuk nyata dari idealisme politik luar negeri bebas aktif yang dipegang teguh Indonesia sejak merdeka.
