Presiden Prabowo Subianto menyatakan niat kuat Indonesia untuk menjadi anggota tetap BRICS. Langkah ini dianggap selaras dengan perwujudan gerakan nonblok Indonesia dalam percaturan internasional. Tapi, di lain sisi, Indonesia bisa dinilai berseberangan dengan status quo, ingin mengusik hegomoni Barat.
PEMERINTAHAN baru di bawah Prabowo Subianto mengungkapkan komitmen Indonesia untuk menjadi anggota tetap aliansi ekonomi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS). Keinginan ini diklaim bukan aksi keberpihakan pada kubu tertentu, melainkan perwujudan politik bebas aktif Indonesia. Namun, sejumlah pihak menilai, bergabungnya Indonesia dengan BRICS bisa dianggap sebagai bentuk perlawanan pada hegemoni Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Penilaian ini cukup beralasan, mengingat BRICS berisikan negara-negara yang “tidak puas” atas sistem yang diterapkan Barat.
Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS mencuat ketika Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Sugiono, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia, akhir Oktober lalu. Dalam konferensi organisasi kerja sama ekonomi global yang dibentuk pada 2006 itu, Indonesia menyatakan keinginan untuk menjadi anggota tetap. Sugiono menekankan, keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah bentuk nyata dari idealisme politik luar negeri bebas aktif yang dipegang teguh Indonesia sejak merdeka.
“Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,” ujar Sugiono, dikutip dari keterangan resmi. Sugiono menegaskan, tujuan BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, seperti ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, serta pemajuan sumber daya manusia (SDM). Dengan bergabung ke BRICS, Indonesia akan mengangkat kepentingan bersama Global South istilah lain untuk menyebut negara-negara berkembang. Indonesia akan tetap melanjutkan keterlibatan diskusi dengan negara maju dan forum-forum global lainnya demi mendukung program negara-negara berkembang.
BRICS sendiri didirikan dengan tujuan memperkuat suara negara-negara berkembang di hadapan dominasi negara-negara maju atau Barat. Memang, jika melihat tujuan dan prinsip nonblok, Indonesia ingin mengatakan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS tak bersifat kontra terhadap kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan pemerintah selama ini.
Namun, pakar hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan, Idil Syawfi, mempunyai pendapat berbeda. Menurutnya, BRICS sebenarnya adalah gerakan revisionis dari kubu negara-negara yang tak puas dengan sistem yang dibangun Barat selama ini. “Kalau kita lihat lebih dalam, BRICS dapat dikatakan merupakan gerakan revisionis atau kelompok negara-negara yang merasa tidak puas dengan sistem yang dibangun oleh Barat saat ini,” tegas Idil, seperti dikutip BBC News, belum lama ini.
Dengan begitu, keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS, menurut Idil, secara langsung dapat dipandang sebagai keberpihakan pada salah satu kubu, yakni kubu perlawanan atau revisionis. Dengan kata lain, Indonesia bisa jadi akan dicap sebagai anggota kelompok perlawanan karena bergabung dengan BRICS.
Lebih lanjut, Idil menjelaskan beberapa contoh nyata bagaimana BRICS berupaya mengubah sistem global yang ada selama ini. Misalnya, melalui kebijakan “dedolarisasi”, yaitu membangun sistem keuangan global yang lebih inklusif dengan mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar AS (US$), yang telah menjadi mata uang utama dalam investasi dan perdagangan global. Keinginan BRICS itu menegaskan multipolarisme sebagai pengganti unipolarismenya AS.
“Beberapa literatur malah lebih keras mengatakan BRICS sebagai kelompok revisionis yang ingin mengubah status quo. Atau, ada juga yang melabelinya sebagai a group of dissatisfied countries,” tegasnya.
Idil menambahkan, hingga saat ini, BRICS juga belum terbukti mampu melakukan terobosan yang signifikan dalam skala internasional. Semuanya masih bersifat longgar dan informal. Misalnya, dalam konflik Rusia-Ukraina, di mana solidaritas yang ditunjukkan negara-negara BRICS rata-rata bersifat tanpa aksi (inaction). Sedangkan, untuk konflik di Timur Tengah, BRICS yang digawangi Rusia dan China (Tiongkok), menunjukkan sikap anti Barat dan Israel.
“Hal ini sejalan dengan semangat Putin, di mana dalam KTT di Kazan, dia menyatakan saatnya untuk menciptakan dunia multipolar, menggantikan dunia unipolar yang sebelumnya dipimpin oleh Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemoni satu-satunya,” jelas Idil.
Sementara, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Musa Maliki, menganggap BRICS sebagai semangat independensi negara-negara berkembang (Global South) dalam mengimbangi hegemoni Barat atau dominasi AS. Menurut Musa, tujuan Indonesia bergabung dengan BRICS bisa dilihat sebagai upaya Presiden Prabowo Subianto untuk tidak bergantung pada negara mana pun, terlebih negara-negara Global North atau negara maju.
“BRICS adalah gerakan nyata Global South, yakni kerja sama antara negara-negara Selatan untuk maju bersama-sama, saling tolongmenolong (dalam menghadapi) banyak tantangan krisis global,” ujar Musa.
Musa menyebut, ada beberapa manfaat konkret yang akan diperoleh bila Indonesia bergabung dengan BRICS. Satu, akses arus perdagangan yang intens untuk menghindari krisis global. Dua, embargo ekonomi negara maju tak akan mempan terhadap negara-negara BRICS sehingga perekonomian kuat. Sirkulasi ekonomi politik dunia menjadi lebih berimbang antara negara Utara dan Selatan sehingga perekonomian tidak berputar 10% di negara maju saja. Menurut Musa, BRICS adalah kendaraan baru yang relevan untuk Indonesia di tengah krisis global dunia Barat.
Resmi Jadi Negara Mitra BRICS
Indonesia memang belum menjadi anggota tetap BRICS. Namun, negeri ini telah resmi menjadi negara partner atau mitra aliansi ekonomi BRICS.
Duta Besar RI untuk Rusia, Jose Antonio Morato Tavares, mengatakan kepada media Rusia, TASS, bahwa Indonesia telah menerima undangan BRICS untuk menjadi negara partner. “Iya (kami telah menerima undangan). Ini adalah perkembangan positif. Sekarang kami sudah menjadi negara partner BRICS,” sebut Jose, sebagaimana dikutip TASS, Rabu, 20 November 2024.
Dengan adanya status negara mitra BRICS, Indonesia sudah bisa berpartisipasi dalam pertemuan BRICS sebagai negara partner. Dengan demikian, bisa dikatakan Indonesia dapat secara aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam setiap inisiatif BRICS.
Bergabungnya Indonesia sebagai negara mitra menambah jumlah keanggotaan negara mitra BRICS. Kini, terdapat 13 negara mitra BRICS yang bukan merupakan anggota tetap, yakni Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, dan Indonesia.
Menjadi negara mitra adalah tahap awal untuk menjadi anggota tetap. Ketika menghadiri Indonesia Brazil Business Forum di Rio de Janeiro, Minggu (17/11/2024), Presiden Prabowo kembali mempertegas tekad Indonesia bergabung dengan BRICS. “Jadi, pada 20 Oktober saya dilantik, 21 Oktober saya mengirimkan menteri luar negeri (ke KTT BRICS Plus), dan kami ingin bergabung ke dalam BRICS.
Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS mencuat ketika Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Sugiono, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia, akhir Oktober lalu. Dalam konferensi organisasi kerja sama ekonomi global yang dibentuk pada 2006 itu, Indonesia menyatakan keinginan untuk menjadi anggota tetap. Sugiono menekankan, keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah bentuk nyata dari idealisme politik luar negeri bebas aktif yang dipegang teguh Indonesia sejak merdeka.
