Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, mulai memenuhi janji populisnya. Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mulai dijalankan pada 6 Januari 2025 dengan anggaran Rp71 triliun. Sejumlah program “pelipur lara” lainnya adalah santunan anak yatim piatu, program keluarga harapan, dan kartu sembako. Ada juga bantuan beras 10 kilogram yang disalurkan pada Januari-Februari 2025.

Bantuan sosial (bansos) penting bagi rakyat. Karena, 7 dari 10 orang atau 70% penduduk Indonesia adalah orang dengan pendapatan menengah ke bawah. Mereka adalah kelompok miskin dan rentan miskin. Wajar jika implementasi MBG mendapatkan apresiasi dari masyarakat lapisan bawah. Namun, tak cukup kalau hanya dengan kebijakan populis untuk menjaga dukungan publik. Kebijakan populis harus diiringi dengan penyelesaian masalah struktural, seperti kelas menengah sebagai pembayar pajak.

Dukungan rakyat kepada pemerintah sebagai pemimpin akan langgeng apabila Presiden Prabowo berhasil menepati janji-janjinya. Janji membebaskan rakyat Indonesia dari kemiskinan. Janji mencetak pertumbuhan ekonomi 8%. Itulah janji-janji yang bakal sulit diwujudkan. Sebab, mesin pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk mencetak pertumbuhan ekonomi 6% ke atas.

Selama 10 tahun, dari 2014 sampai dengan 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata hanya 4,11% per tahun atau 4,90% per tahun jika mengeluarkan tahun pandemi 2020. Bahkan, sejak era reformasi 1998, ekonomi Indonesia tidak pernah mencapai 7%. Pertumbuhan ekonomi di atas 7% hanya pernah diraih Indonesia pada zaman Orde Baru, yaitu pada 1977, 1978, 1980, 1981, 1989, dan 1990.

International Monetary Fund (IMF) dalam “2024 Article IV Consultation” memprediksi ekonomi Indonesia pada 2025-2029 tumbuh konstan 5,1%. Artinya, pertumbuhan ekonomi tersebut sedikit lebih baik dari apa yang dicapai pada masa pemerintahan Jokowi. Sesungguhnya, Indonesia memiliki sumber daya ekonomi yang besar berupa sumber daya alam (SDA) dan populasi yang didominasi usia produktif.

Di perut bumi Indonesia tersimpan cadangan nikel terbesar di dunia atau 72 juta ton atau 52% dari total cadangan nikel dunia. Cadangan batu bara nomor enam terbesar dunia yaitu 134,24 miliar ton, dan mampu memenuhi kebutuhan domestik hingga 500 tahun ke depan, dengan asumsi penggunaan 250 juta ton per tahun. Cadangan bauksit nomor enam terbesar di dunia, dengan total potensi eksplorasi sebanyak 1.200 juta ton.

Indonesia juga memiliki cadangan timah nomor dua terbesar di dunia, memiliki “harta karun” superlangka bernama logam tanah jarang (rare earth element), serta penghasil sederet komoditas lain seperti sawit, karet, hingga perikanan. Untuk kelapa sawit, Indonesia bahkan mengukuhkan diri sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia dengan produksi mencapai 45-46 juta metrik ton.

Dari kekayaan SDA tersebut, seharusnya tidak ada orang miskin di Indonesia. Negara bisa mendapatkan sumber penerimaan untuk membangun infrastruktur maupun memberi makan anak Indonesia melalui program MBG tanpa utang atau mengejar-ngejar pajak yang membuat masyarakat senewen.

Namun, kekayaan bumi Indonesia tersebut seperti tidak memberi berkah untuk rakyat Indonesia. Kendati dibiayai oleh utang yang menggunung, pertumbuhan ekonomi tertatih-tatih di bawah 4% karena terhalang oleh banyak penyakit yang diidap dalam perekonomian Indonesia. Menurut Biro Riset Infobank (birI), ada 13 penyakit dalam perek onomian Indonesia hingga sulit meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

1. KORUPSI DAN KEBOCORAN UANG NEGARA

Korupsi dan ekonomi rente terus menjadi musuh utama Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, jumlah tindak pidana korupsi dari 2014 sampai dengan 2024 mencapai 1.313, dengan peringkat kasus paling banyak yaitu 624 di pemerintahan kabupaten kota, 513 di kementerian/lembaga, 178 di pemerintahan provinsi, 159 di BUMN dan BUMD, dan 52 di DPR. Transparency International melaporkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2023 makin jatuh ke peringkat 115, lebih buruk daripada peringkat sebelumnya 110 pada 2022 dan 96 pada 2021.

Bocornya pengeluaran keuangan negara terjadi melalui berbagai cara, seperti proyek fiktif, proyek mangkrak, markup biaya, suap, manipulasi spek proyek, duplikasi program, proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan, hingga pembiayaan program tidak efisien. Sedangkan, hilangnya penerimaan keuangan negara terjadi melalui kongkalikong petugas pajak yang merangkap sebagai konsultan pajak dengan wajib pajak, hingga penghindaran pajak (tax evasion) di sektor sumber daya alam.

Tindak pidana korupsi di Indonesia makin menggila setelah pemerintahan Jokowi melumpuhkan KPK pada 2019 melalui revisi UU KPK. Tahun 2024 diwarnai berbagai kasus mengecewakan yang mengindikasikan penegakan hukum tidak membuat para pelaku tindak pidana korupsi jera. Terakhir, para terdakwa kasus korupsi tata kelola tambang Timah yang divonis ringan. Padahal, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan telah terbukti dalam fakta persidangan, korupsi PT Timah merugikan negara senilai Rp300 triliun.

Indonesia menjadi salah satu negara paling korup di dunia. Dari 180 negara yang disurvei pada 2023, Transparency International menempatkan Indonesia di urutan ke-115 dengan IPK hanya 34. Skornya stagnan dan peringkatnya merosot dari tahun sebelumnya di urutan ke110. Artinya, sejumlah negara lain meningkatkan efektivitasnya dalam pemberantasan korupsi.

Dalam program Asta Citanya, Presiden Prabowo ingin memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, dan pencegahan korupsi. Pada masa kampanye, Prabowo juga berjanji akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika. Namun, masyarakat pun meragukan masa depan pemberantasan korupsi di masa pemerintahan Prabowo. Sebab, belum ada gebrakan satu pun dari pemerintah untuk pemberantasan korupsi. KPK dianggap terlalu dekat dengan dinamika politik praktis yang seharusnya dihindari. DPR tak kunjung membahas RUU Pemberan tasan Aset, sementara Presiden Prabowo berniat memaafkan para koruptor yang bersedia mengembalikan hasil curiannya.

2. LEMAHNYA PALU KEADILAN

Penegakan hukum di Indonesia sangat ironis. Masyarakat memandang hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena oknum aparat bisa diajak bermain, maka hukum di Indonesia mudah dibeli sehingga sering tidak berpihak kepada korban. Salah satu buktinya adalah ditangkapnya Ketua Penga dilan Negeri (PN) Surabaya dan ditemukan uang Rp21 miliar yang diduga hasil suap dari pihak terdakwa Ronald Tannur yang menganiaya kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga tewas. Ronald, anak anggota DPR RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Edward Tannur, bisa membeli tiga hakim yang menvonisnya hingga bebas.

Palu keadilan di tangan hakim tidak lagi sakral dalam sistem hukum Indonesia. Bukti mafia peradilan masih ada dengan tertangkapnya Zarof Ricar, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung yang diduga bertindak sebagai perantara atau “makelar” kasasi dalam kasus Ronald Tannur. Di rumah Zarof, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita lebih dari Rp920 miliar dan 51 kilogram emas Antam.

Rendahnya indeks penegakan hukum di Indonesia terlihat dari data World Justice Project (WJP) yang menggambarkan sejauh mana suatu negara mematuhi supremasi hukum. Skor Indeks Negara Hukum atau Rule of Law Index (RLI) Indonesia pada 2023 adalah 0,53 poin. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Skor RLI tersebut menempatkan Indonesia di posisi 66 dari 142 negara di dunia. Di lingkup regional, Indonesia berada di urutan sembilan dari 15 negara. RLI dihitung berdasarkan delapan indikator. Penyumbang skor tertinggi bagi RLI Indonesia adalah ketertiban dan keamanan sebesar 0,71 poin, dan ini pun masih di bawah rata-rata regional yang sebesar 0,79 poin, atau lebih rendah daripada ratarata global yang sebesar 0,72 poin. Indikator pembatasan kekuasaan pemerintah mencatatkan skor sebesar 0,66 poin, penegakan regulasi 0,57 poin, pemerintahan terbuka 0,55 poin, hak fundamental 0,50 poin, peradilan perdata 0,47 poin, lalu indikator absensi korupsi dan peradilan pidana sama-sama memiliki skor terendah yakni 0,4 poin.

3. JUDI ONLINE MERUSAK EKONOMI MASYARAKAT

Ekonomi masyarakat yang ngosngosan digerogoti oleh judi online (judol) sudah masuk kategori darurat. Pemerintah tampak kurang sat-set kendati telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu untuk memberantas judi daring melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024. Omzet judol terus menggunung, dari Rp327 triliun pada 2023 menjadi hampir Rp1.000 triliun. Makin besar perputaran judol, makin besar uang yang terbang ke luar negeri.

Jumlah pelaku judol mencapai hampir 9 juta, dan 80.000 pelaku berusia di bawah 10 tahun. “Yang mayoritas para pemainnya adalah menengah ke bawah, 97.000 anggota TNI-Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. (Sebanyak) 80.000 yang usianya di bawah 10 tahun,” ujar Menko Polkam, Budi Gunawan, saat jumpa pers di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta, akhir tahun lalu.

Lagi-lagi penegakan hukum yang lemah dan mental birokrasi yang korup. Akhir tahun lalu, polisi mengungkap besaran duit setoran yang harus dibayarkan pemilik website judol agar tidak diblokir oleh mafia buka akses yang melibatkan pegawai Komdigi. Besarannya mencapai Rp24 juta.

Banyak bandar judol bebas berkeliaran. Di lain pihak, ironisnya masyarakat pelaku judol dianggap korban dan dikasih bansos. Padahal, pelaku judol di Singapura bisa dikenai denda S$5.000 dan enam bulan penjara, sementara di Malaysia didenda RM3.000 dan satu bulan penjara.

Dampak judol sungguh mengkhawatirkan. Banyak masyarakat dibuat kecanduan hingga terlilit utang pinjaman online (pinjol) dan akhirnya bunuh diri. Pelaku judol hampir 80% berasal dari kalangan menengah bawah. Ini bisa menjadi bencana besar bagi negara. Kemiskinan struktural kian mengkhawatirkan. Judol merusak dan melemahkan perekonomian.

4. FISKAL YANG MENYIMPAN BOM WAKTU

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyimpan bom waktu jika lebih banyak digunakan untuk kegiatan tidak produktif dan dibiayai utang. Dari anggaran Rp3.621,3 triliun pada 2025, sebagian besar yaitu Rp1.350 triliun atau 37,85% belanja negara digunakan untuk membayar utang, yang terdiri atas cicilan pokok Rp800,3 triliun dan bunga Rp552,9 triliun. Pemeri ntahan Prabowo mewarisi utang dari pemerintahan Jokowi yang menggunung sebesar Rp8.680 triliun per November 2024. Utang yang menggunung tersebut adalah konsekuensi dari tax ratio yang rendah dan masifnya pembangunan infrastruktur jalan tol, beli alutsista, hingga bagi-bagi bansos.

Sebagian besar utang tersebut sebetulnya untuk kegiatan produktif, seperti infrastruktur. Namun, selama ini, tingkat kebocoran belanja negara juga tinggi. Indikasinya, incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang pada 2000-2004 mencapai 5,7 dan terus mendaki dari tahun ke tahun menjadi 6,9 pada 2023. ICOR yang tinggi juga menunjukkan adanya kebocoran dana pembangunan. Jika dibandingkan dengan Singapura yang ICOR-nya 3-4 sebagai angka ideal, maka telah terjadi ketidakefisienan atau kebocoran sebesar 70%. Makanya, kendati utang pemerintah terus menggunung, pertumbuhan ekonomi tetap stagnan di kisaran 4,5%-5%.

Belanja tidak produktif berikutnya adalah belanja pegawai sebesar Rp513,22 triliun atau naik dari APBN 2024 yang sebesar Rp460,86 triliun. Kenaikan ini adalah konsekuensi dari pembengkakan birokrasi yang dibentuk pemerin tahan Presiden Prabowo. Dari sebelumnya 34 menteri, Prabowo menambahnya menjadi 48 menteri, ditambah 56 wakil menteri, dan 5 ketua lembaga negara. Lalu, ada lagi badan-badan baru, sehingga jumlah pejabat tinggi yang mengisi kursi pemerintahan mencapai 137 kursi. Baru setahun saja, pembengkakan belanja pegawai mencapai Rp52,36 triliun.

Belanja tidak produktif lainnya adalah bansos, seperti MBG yang Januari lalu dianggarkan Rp71 triliun dan membutuhkan tambahan Rp100 triliun untuk menyasar target 82,9 juta tahun ini.

Di lain sisi, penerimaan negara, terutama pajak, tidak maksimal karena dua hal. Satu, rendahnya pendapatan per kapita masyarakat yang sekitar US$4.470-US$5.500 pada 2024. Dua, rendahnya integritas pejabat birokrasi yang menyebabkan kebocoran pajak maupun hilangnya potensi penerimaan negara. Contohnya, seperti diungkapkan Hashim Djojohadikusumo, ada 300 pengemplang pajak dari pelaku usaha di sektor sumber daya alam yang telah membuat negara kehilangan potensi penerimaan Rp300 triliun. Menurut Hashim, data Rp300 triliun itu diperoleh dari Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BPKP Muham mad Yusuf Ateh, yang dikonfir masi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Rasio pendapatan pajak terhadap PDB menurun, dari 19,1% pada 1990, menjadi 16,3% pada 1999, 10,8% pada 2014, 9,8% pada 2019, lalu sekitar 10% pada 2023. Untuk menaikkan tax ratio, pemerintah pun menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% tahun ini, dan mengejar berbagai pungutan lain salah satunya “opsen” alias tambahan biaya baru bagi pemilik kendaraan bermotor, yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Artinya, pengguna kendaraan bermotor akan diporoti pemerintah melalui tujuh komponen pajak, yaitu BBNKB, opsen BBNKB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, biaya admin STNK, dan biaya admin TNKB.

5. ORANG KAYA MAKIN KAYA, ORANG MISKIN MAKIN MISKIN

Ketimpangan kekayaan di Indonesia makin parah. Kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia mencapai US$262,67 miliar, seperti dirilis Forbes. Nilai kekayaan tersebut setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia, atau 17% lebih besar daripada APBN 2025 yang sebesar Rp3.621,30 triliun. Padahal, pada akhir Orde Baru, kekayaan 300 konglomerat terbesar hanya 75% APBN. Indikator tersebut menggambarkan orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin.

Rasio gini (gini ratio) per September 2024 mencapai 0,402 atau tidak berubah dari posisi 10 tahun sebelumnya. Kesenjangan kekayaan juga tecermin dari distribusi simpanan di perbankan. Dari total rekening di perbankan sebanyak 609,21 juta rekening, jumlah rekening dengan simpanan di atas Rp5 miliar hanya 0,02% namun memiliki pangsa 53,13% dari total DPK sebesar Rp8.873,15 triliun per Desember 2024. Dari 144.476 rekening bernilai Rp5 miliar ke atas, rata-rata nilai simpanannya Rp32 miliar per rekening.

Sementara, 98,83% adalah rekening dengan simpanan di bawah Rp100 juta. Sedihnya, jumlah ratarata saldo yang mengendap di rekening dengan nilai di bawah Rp100 juta terus menurun, dari Rp2,98 juta pada 2019, menjadi Rp2,77 juta pada 2020, Rp2,61 juta pada 2021, Rp2,03 juta pada 2022, Rp1,90 juta pada 2023, kemudian menipis lagi menjadi Rp1,83 juta pada 2024.

6. SEMPITNYA LAPANGAN KERJA

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) membuat masyarakat makin sulit mencari pekerjaan di sektor formal. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), serapan pekerja formal makin menurun, dari 15,61 juta pada periode 2009-2014, menjadi 8,55 juta pada 2014-2019, dan tinggal 2,00 juta pada 2019-2024. Dari 142,18 juta orang yang bekerja, 67,7%-nya lulusan SMA ke bawah, 59% pekerja bekerja di sektor informal karena loyonya industri manufaktur, terutama padat karya dan imbas digitalisasi.

Menurunnya sektor manufaktur dan pertanian yang banyak menye rap tenaga kerja mempersempit ketersediaan lapangan kerja. Pada September 2024, dari 144,64 juta tenaga kerja, 28,18% terserap di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sementara, pada periode yang sama, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB tinggal 13,71%. Sedangkan, sektor manufak tur menye rap 13,83% tenaga kerja, dan sumbangan sektor ini terhadap PDB sebesar 19,02% pada September 2024.

Badai PHK masih akan berlangsung. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengingatkan bahwa badai PHK masih akan berlanjut pada 2025. Menurut Wakil Menteri Ketenaga kerjaan, Immanuel Ebenezer, ada sekitar 60 perusahaan yang berencana melakukan PHK d alam waktu dekat. Pada 2024, jumlah PHK membengkak menjadi 77.965 orang, meningkat dari 64.855 juta pada 2023 dan 25.114 orang pada 2022.

7. ANCAMAN DEINDUSTRIALISASI DAN TINGGINYA ICOR

Industri manufaktur menjadi mesin penting untuk menopang PDB, penyerapan tenaga kerja, serta kinerja ekspor. Namun, tren deindustria lisasi terjadi dalam kurun waktu lebih dari dua dekade. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB terus menyusut, dari 27,41% pada 2005, 22,04% pada 2010, 21,08% pada 2014, 20,99% pada 2015, 20,52% pada 2016, 20,16% pada 2017, 19,86% pada 2018, 19,70% pada 2019, 19,87% pada 2020, 19,24% pada 2021, 18,34% pada 2022, 18,67% pada 2023, dan menjadi 18,52% pada semester satu 2024.

Melemahnya industri manufaktur negara kita disebabkan oleh faktor daya saing, yang membuat hasil produk manufaktur kita kalah bersaing dengan produk buatan negara lain. Untuk meningkatkan kinerja industri manufaktur, pemeritah seharusnya memberikan insentif, memberikan kemudahan mendapatkan bahan baku dan energi dengan kompetitif, termasuk biaya logistik, pelayanan birokrasi yang efisien, serta perlindungan pasar dalam negeri. Sebab, industri manufaktur juga menghadapi produk impor legal tapi menerapkan dumping karena negara asalnya kelebihan supply.

Pemerintah memang sedang menggenjot hilirisasi sumb

er daya alam (SDA). Berdasarkan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis Indonesia Tahun 2023-2035, ada 21 komoditas yang menjadi fokus utama dalam upaya hilirisasi, meliputi batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, baja, perak, aspal buton, minyak bumi, gas alam, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu, getah pinus, udang, ikan, kepiting, rumput laut, dan garam. Dengan hilirisasi, Kementerian Perindustrian menargetkan kontribusi industri manufaktur naik kembali menjadi 20,92% pada 2029.  Tahun ini, pertumbuhan industri manufaktur ditargetkan 7,29%, dan 8,59% untuk 2028.

8. RUPIAH YANG FRAGILE, INFLASI DAN SUKU BUNGA YANG TINGGI

Rupiah adalah mata uang kebanggaan Indonesia yang nilai tukarnya sering bikin pelaku bisnis deg-degan. Sebab, rupiah mudah keok terhadap dolar Amerika Serikat (US$). Sampai tulisan ini dibuat, nilai tukar rupiah setara dengan Rp16.367 per US$. Terlemah dalam empat tahun terakhir. Rupiah pun masuk dalam 10 daftar mata uang terlemah di dunia, tepatnya di urutan keenam.

Per 18 Januari 2024, mata uang terlemah di dunia secara berurutan adalah boliviar Venezuela (VEF5,620,940 per US$), rial Iran (IRR42.087,50 per US$), dong Vietnam (VND25.080 per US$), leone Sierra Leone (SLL22,700 per US$), dan kip Laos (Kip21.772,40 per US$).

Depresiasi rupiah dipicu oleh tingginya permintaan terhadap dolar sebagai dampak dari tingginya impor dibandingkan dengan ekspor. Kenapa rupiah tetap merosot padahal neraca perdagangan dan pembayaran mengalami surplus pada 2024? Neraca Pembayaran Indonesia pada Q3-2024 surplus sebesar US$5,9 miliar. Sementara, necara perda gangan surplus US$31,04 miliar pada 2024 (yang dibentuk dari nilai ekspor sebesar US$264,70 miliar dan impor US$233,66 miliar), namun menipis dari suplus US$36,93 miliar pada 2023.

 Ada penyebab lain. Devisa hasil ekspor (DHE) selalu terbang karena pengusaha lebih merasa aman parkir uangnya di luar negeri. Pemerintah Prabowo pun akan merevisi aturan DHE, dari sebelumnya wajib disimpan 30% selama tiga bulan menjadi 100% selama setahun. Aturan ini akan mengurangi tekanan nilai tukar rupiah dan bertambahnya valuta asing (valas) di pasar domestik.

Selama ini, nilai tukar rupiah menjadi fragile karena defisit ganda (twin deficit) yang dialami Indonesia, yaitu defisit fiskal dan deficit transaksi berjalan. Defisit fiskal 2025 dipatok 2,53% atau Rp616 triliun, sedang defisit transaksi berjalan pada 2024 di kisaran 0,6% dari PDB. Defisit yang berkepanjangan dapat menguras cadangan devisa yang dapat meningkatkan risiko ketidakmampuan negara untuk memenuhi kewajiban pembayaran luar negeri.

 Depresiasi nilai tukar rupiah adalah kondisi yang sangat berdampak bagi perekonomian negara. Beban utang luar negeri, baik pemerintah maupun swasta, akan meningkat. Kenaikan biaya impor juga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada kenaikan harga barang dan menyebabkan inflasi yang menjadi musuh utama dalam perekonomian. Untuk meredam inflasi tidak terus menyala, bank sentral akan mengetatkan kebijakan moneternya untuk menekan permintaan. Suku bunga acuan pun akan naik. Imbasnya, biaya dana meningkat, permintaan kredit melemah, dan roda perekonomian melambat.

9. MENURUNNYA KUANTITAS DAN KUALITAS KELAS MENENGAH

Mayoritas penduduk Indonesia. adalah kelompok kelas menengah. Namun, sepanjang lima tahun terakhir jumlah kelas menengah terus menyusut, dari 57,33 juta (21,45%) pada 2019, menjadi 56,34 juta (20,85%) pada 2020, 53,83 juta (19,82%) pada 2021, 49,51 juta (18,06%) pada 2022, 48,27 juta (17,44%) pada 2023, dan tinggal 47,85 juta (17,13%) pada 2024.

Menyusutnya jumlah kelas menengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari pandemi COVID-19, melambungnya harga- harga, beban dari kebijakan pemeri ntah yang lebih promasy a ra kat papan bawah, hingga ambrolnya nilai tukar rupiah. Pada 2025, kantong kelas menengah bakal digerogoti oleh tiga hal. Satu, kenaikan harga-harga barang sekunder maupun tersier karena naiknya dolar AS. Dua, kenaikan PPN menjadi 12% dan berbagai pungutan tambahan lain seperti opsen pajak kendaraan bermotor. Tiga, menipis nya disposable income karena harga maupun cicilan rumah dan mobil. Empat, terbatasnya lapangan kerja.

Menurut Center of Economic and Law Studies (CELIOS), kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 akan berpengaruh signifikan pada Gen Z dan masyarakat menengah ke bawah, karena akan mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp354.293 per bulan atau Rp4.251.522 per tahun. Dampaknya, daya beli berkurang, terutama untuk barang nonesensial, seperti hiburan, perjalanan, dan barang mewah.

Menurunnya kelas menengah, baik dari sisi jumlah maupun daya beli, otomatis memperlambat laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang kontribusinya sekitar 54% terhadap PDB. Indikasinya sudah terjadi pada 2024. Ketika pertumbuhan konsumsi masyarakat pada kuartal ketiga 2024 secara year on year (yoy) hanya 4,91%, maka pertumbuhan PDB pun hanya 4,95%. Pada kuartal kedua 2024, pertumbuhan konsumsi swasta masih 4,93% dan pertumbuhan PDB masih 5,05%.

10. PENDIDIKAN YANG TERABAIKAN

Batalnya Apple berinvestasi di Indonesia pada 2024 menampar muka tenaga kerja Indonesia. Selain karena ketidakpastian negosiasi insentif, alasan Apple mundur adalah rendahnya investasi dan indeks pengembangan talenta Indonesia. Data menunjukkan, total anggaran pendidikan per siswa di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain di ASEAN.

Mahalnya biaya pendidikan juga menyulitkan akses masyarakat Indonesia melanjutkan pendidikan hingga sarjana. Berdasarkan data BPS per Agustus 2024, lulusan perguruan tinggi yang meliputi lulusan akademi dan peraih gelar strata satu di Indonesia sebesar 10,91% dari penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Mayoritas penduduk kelompok ini adalah lulusan SLTA Umum dan Kejuruan dengan porsi 32,89%, disusul dengan tamatan SD sebesar 22,41% dan tamatan SMP sebesar 21,39%. Parahnya, di kelompok penduduk berusia 15 tahun ke atas masih ada 12,39% masyarakat Indonesia yang tidak memiliki ijazah yakni mereka yang belum pernah sekolah atau belum tamat SD.

Kondisi itu berdampak pada rendahnya skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia, yang menilai kemampuan siswa dalam matematika, sains, dan literasi. Selain juga talentanya yang dianggap belum siap dan ekosistem teknologi yang belum matang. Berbeda dengan Malaysia dan Vietnam yang memiliki kawasan industri khusus teknologi. Indonesia belum mampu menyediakan fasilitas yang setara untuk menarik investor berbasis teknologi seperti Apple.

Tren industri beralih dari padat karya ke padat modal. Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi perhatian utama bagi investor global. Menurut World Talent Ranking 2024, Indonesia berada di peringkat ke-46 dunia, jauh tertinggal dari Singapura di peringkat kedua dan Malaysia di peringkat ke-33. Peringkat ini terkait dengan kompetensi dan kesiapan tenaga kerja lokal untuk bersaing di dunia teknologi.

11. LITERASI KEUANGAN, DIGITAL DAN KETAHANAN SIBER YANG LEMAH

Rendahnya literasi di masyarakat memengaruhi kualitas hidup masyara kat dan bangsa Indonesia. Penyebab utama rendahnya literasi ialah minat baca yang rendah, seperti pernah disurvei Perpustakaan Nasional Indonesia. Hal ini sesuai juga dengan survei PISA, yang menempatkan Indonesia di urutan ke-60 dari 61 negara yang disurvei. Rendahnya literasi membatasi wawasan dan kurangnya pengetahuan, yang berimbas pada perilaku dan kehidupan masyarakat, seperti kekerasan dalam rumah tangga, tidak peduli pada kelestarian lingkungan, hingga banyak yang terjerumus ke dalam judi online (judol). Dan, karena literasi keuangan yang rendah, pelaku judol memanfaatkan kemudah an akses pinjaman online (pinjol).

Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan ketidakmampuan dalam pengelolaan keuangan menyebabkan banyak rumah tangga yang mengalami masalah ekonomi. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 mencatat, tingkat inklusi keuang an di Indonesia masih 75,02% dan indeks literasi keuangan pendu duk Indonesia seb e sar 65,43%. Otori tas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan indeks literasi keuangan mencapai 98% pada 2045.

12. KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN CLIMATE CHANGE

Pernyataan Presiden Prabowo yang akan membabat hutan untuk dijadikan lahan sawit sangat mencengangkan. “Nggak usah takut apa itu kata membahayakan, deforestation. Namanya kelapa sawit ya pohon, ya ‘kan,” ujarnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029, akhir Desember 2024. Selain perkebunan sawit, pengelo laan tambang akan diperluas. Setelah memberikan izin usaha tambang kepada organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan, tahun lalu, institusi perguruan tinggi akan dilibatkan.

Dalam RUU tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, ada rencana pemberian hak pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai pilar utama membangun masa depan dengan suara kritisnya sepertinya akan dijinakkan oleh negara yang berusaha bagi-bagi kue ekonomi.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan deforestasi akan berlanjut. Prabowo lupa bahwa para pemimpin di lebih dari 100 negara yang mewakili sebagian besar hutan dunia telah berjanji menghentikan dan memulihkan hilangnya hutan dunia pada 2030. Forest Declaration Assessment menyebutkan, defores tasi disebabkan oleh pertambangan, perkebunan, dan tanaman untuk pulp and paper. Jadi, alih fungsi hutan menjadi kebun sawit juga termasuk deforestasi.

Dalam laporan berjudul “Forest Under Fire, Tracking Progress in 2023 Forest Goals”, Indonesia menjadi negara terburuk kedua di dunia setelah Brasil dalam hal deforestasi. Disebutkan, 1,18 juta hektare luas deforestasi di Indonesia pada 2023.

Sementara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim deforestasi pada 2022 sampai 2023 hanya 0,12 juta hektare. Namun, akumulasi deforestasi di Indonesia pada kurun waktu 1990 hingga 2023 sangat mencengangkan, yaitu mencapai 14,21 juta hektare, yang terdiri atas 10,09 juta hektare hutan dan 4,11 juta hektare nonhutan.

Indonesia harus melakukan pende katan dalam mengelola sumber daya alam dan melaksanakan aksi iklim bersifat sistematis dan terintegrasi, mencakup 15 kelompok aksi iklim seperti yang terangkum dalam Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030.

13. EKSPOR-IMPOR ILEGAL DAN TRANSAKSI ILEGAL

Dalam 100 hari pertama memerintah, pemerintah Prabowo mengklaim berhasil menggagalkan penyelun dupan barang ilegal senilai Rp3,7 triliun. Namun, temuan impor ilegal itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan uang gelap dari illegal mining, illegal logging, illegal fishing, judi online (judol), perdagangan narkotika, kejahatan siber, hingga transaksi ilegal lainnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah menyebutkan bahwa aliran dana ilegal lintas negara atau illicit financial flows (IFF) 2% hingga 5% dari PDB global. Artinya, kalau PDB Indonesia saat ini Rp21.000 triliun, maka lalu lintas dana ilegal sebesar Rp420 miliar sampai Rp1,05 triliun. Aliran dana ilegal lintas negara yang berasal dari aktivitas kegiatan ekonomi ilegal antarnegara juga meningkat karena hadirnya virtual asset seperti cryptocurrency yang sulit dilacak. Setiap tahun ada uang ribuan triliun rupiah yang terbang dari Indonesia ke luar negeri.

Sejumlah negara seperti Singapura sudah lama dikenal sebagai salah satu negara tujuan uang/dana dari Indonesia. Baik uang halal (legal) maupun uang haram (ilegal). Uang halal misalnya berasal dari repatriasi dividen karena Singapura adalah investor terbesar di Indonesia hingga mencapai US$15,4 miliar pada 2023, diikuti Tiongkok US$7,4 miliar, Hong Kong US$6,5 miliar, Jepang US$4,6 miliar, dan Malaysia US$4,1 miliar. Bisa juga duit para cukong.

Sedangkan, uang haram berasal dari uang yang diperoleh, ditransfer, maupun digunakan secara ilegal melintasi batas teritori negara (IFF). Misalnya, uang hasil judol, seperti tahun lalu terkuak dan melibatkan 16 bank di Singapura. Aliran uang gelap juga berasal dari transaksi narkotika dan misinvoicing dari kegiatan ekspor-impor, terutama komoditas seperti batu bara dan minyak sawit.

UN Comtrade, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mencatat transaksi perdagangan dunia, pernah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan lalu lintas atau pergerakan uang gelap (IFF) terbesar. Modus operandinya adalah dengan melak ukan misinvoicing transaksi eksporimpor, terutama komoditas untuk menghindari pajak, pabean, dan royalti. Lembaga penelitian The PRAKARSA pernah menghitung, nilai penggelapan selama 2012-2021 di sektor batu bara sebesar US$133,5 miliar dan perikanan sebesar US$9,7 miliar. Belum timah, tembaga, sawit, dan berbagai komoditas lainnya.

Pemerintahan Jokowi mewariskan kondisi yang menantang dengan sederet penyakit yang membuat pertumbuhan ekonomi stagnan. Sebagai pemimpin, Presiden Prabowo Subianto yang mendapat kan amanah rakyat harus menyelesaikannya. Dengan strategi kebijakan populisnya, dia bisa menjaga dukungan publik dalam 100 hari pertama memimpin. Namun, jika sederet penyakit ekonomi di atas tidak bisa disembuhkan, janji pertum buhan ekonomi 8% bakal sulit terwujud.

Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya pastinya sudah tahu bagaimana caranya menyembuhkan penyakit-penyakit ekonomi Indonesia. Tinggal mau atau tidak. Misalnya, korupsi yang menjadi penyakit di urutan pertama. Semua orang tahu bahwa pengesahan RUU perampasan aset akan membuat jera para koruptor dan membebaskan negeri ini dari korupsi. Jika legislatif tak kunjung mengesahkan, Presiden bisa mengeluarkan Perppu. Termasuk Perppu untuk mengembalikan supremasi KPK yang dilemahkan oleh Jokowi pada 2019.

Membiarkan 13 penyakit terus menggerogoti ekonomi Indonesia sama halnya dengan memelihara potensi-potensi yang bisa menyebabkan krisis, mulai dari krisis fiskal, krisis moneter, krisis industri, hingga krisis lapangan kerja. Sejarah sudah membuktikan. Krisis parah pada 1965 dan 1998 tidak terjadi begitu saja. Tapi, karena potensipotensi krisis yang dibiarkan, karena para pejabat terlalu asyik menikmati kekuasaan. Jangan sampai terjadi siklus krisis 30 tahunan.

Bantuan sosial (bansos) penting bagi rakyat. Karena, 7 dari 10 orang atau 70% penduduk Indonesia adalah orang dengan pendapatan menengah ke bawah. Mereka adalah kelompok miskin dan rentan miskin. Wajar jika implementasi MBG mendapatkan apresiasi dari masyarakat lapisan bawah. Namun, tak cukup kalau hanya dengan kebijakan populis untuk menjaga dukungan publik. Kebijakan populis harus diiringi dengan penyelesaian masalah struktural, seperti kelas menengah sebagai pembayar pajak.