Jagalah brankas bank Anda! Silap sedikit akan “digangsir” bank tetangga. Para bankir sudah mengeluhkan soal likuiditas yang mahal. Antarbank berebut dana di masyarakat sudah jamak. Tapi, persaingan abadi dalam 10 tahun terakhir ini sudah melibatkan otoritas moneter yaitu Bank Indonesia (BI) juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, dan persaingan menjadi sedikit brutal. Jika tidak dilerai, perebutan dana ini sesungguhnya awal dari terjadinya crowding out.

BI dengan produk Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pemerintah dengan Surat Berharga Negara (SBN) merupakan pesaing utama bank-bank. Bahkan, bank pun saling sikut berebut dana pihak ketiga (DPK). Apalagi, ketika akhir tahun lalu, lembaga-lembaga “gudang duit”, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), juga menekan bank-bank untuk menaikkan suku bunganya.

Benarkah sekarang ini merupakan awal dari kondisi crowding out, atau karena memang DNA sektor perbankan yang sangat sensitif karena dangkalnya pendalaman keuangan (nancial deepening) yang di kisaran 38%-39%, sehingga mudah goyah? Kedangkalan sektor keuangan menyebabkan sektor perbankan sangat sensitif terhadap gejolak. Suku bunga mudah terbang dan sulit turun. Seperti perilaku ingus ketika kita terserang pilek. Turun pelan-pelan, tapi kalau naik seketika. Kayak ingus anak sakit pilek.

Crowding out adalah fenomena ekonomi di mana peningkatan pengeluaran pemerintah atau investasi publik menyebabkan penurunan investasi swasta. Hal ini terjadi ketika pemerintah meminjam uang untuk membiayai pengeluarannya. Dampaknya, dapat meningkatkan permintaan akan dana di pasar keuangan. Dan, suku bunga dapat meningkat, yang membuat pinjaman menjadi lebih mahal bagi sektor swasta, sehingga mengurangi kemampuan dan keinginan perusahaan untuk berinvestasi.

Di Indonesia, crowding out dapat terjadi antara lain karena beberapa faktor. Satu, peningkatan utang pemerintah, dan itu sudah terjadi. Simak, pemerintah meningkatkan utangnya untuk membiayai proyekproyek infrastruktur atau program sosial. Hal ini dapat mengurangi ketersediaan dana untuk sektor swasta.

Bahkan, tampak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) mulai ambil “jalan mudah”. Bagaimana melunasi utang ugalugalan duet Jokowi dan SMI – yang mulai jatuh tempo. Akhirnya, diambil jalan pintas, dengan debt switch. Surat utang lama (yang jatuh tempo) ditukar dengan surat utang baru. Di pasar sekunder. Jalan pintas debt switch ini tidak hanya dengan BI, tapi juga dengan investor lainnya.

Dua, kebijakan moneter. Kebijakan suku bunga yang tinggi oleh BI untuk mengendalikan in?asi dan nilai tukar dapat menyebabkan pinjaman menjadi lebih mahal bagi sektor swasta.

Tiga, persaingan likuiditas. Saat ini sudah terjadi persaingan antara produk perbankan, seperti simpanan dan pinjaman, dengan SBN dan SRBI yang dapat menyebabkan crowding out.

Jika hal ini terus berlanjut, dan sepertinya akan terus berlanjut, di mana investor lebih memilih untuk membeli SBN atau SRBI karena imbal hasil (yield) yang menarik, maka dana yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi swasta menjadi berkurang. Jadi, benar bahwa persaingan berebut likuiditas antara produk bank dengan SRBI dan SBN dapat menyebabkan crowding out. Ketika banyak dana mengalir ke SBN dan SRBI.

Akhirnya, hal itu berdampak pada pengurangan jumlah dana yang tersedia untuk pinjaman di sektor swasta, sehingga menghambat investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Sementara, SRBI yang akan jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp922,4 triliun. Itu artinya, BI pun disebut akan mengeluarkan SRBI baru untuk meng-absorb yang jatuh tempo. Jadi, persaingan dalam memperebutkan dana di masyarakat akan terus terjadi sehingga likuiditas jadi mahal.

Yang jelas, tanda-tanda awal crowding out sudah terlihat. Dan, itu akan berdampak pada penurunan investasi, juga naiknya biaya kredit. Kalau sudah begini, maka target pertumbuhan ekonomi 8% hanyalah “omon-omon” belaka. Pun ekonomi menjadi tidak stabil, dan tentu tidak esiennya alokasi sumber daya. Plus birokrasi yang gemuk dan mahal, yang makin membuat mesin ekonomi susah bergerak.

Dan, bank-bank pun harus lebih rajin melihat portofolio kreditnya agar tidak macet. Risiko kredit menjadi besar. Bank-bank juga harus menjaga likuiditas agar tidak “digangsir” bank tetangga. Tahun 2025 ini, meski BI mengumumkan pencapaian in?asi paling rendah sepanjang sejarah, kenyataannya SRBI masih tinggi. Rupiah masih terus “demam”.

Bank-bank harus menjaga “kudakuda”-nya agar tidak goyah oleh tsunami crowding out yang sudah di depan pintu kantor bank. Duit makin sulit, dan mahal.

BI dengan produk Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pemerintah dengan Surat Berharga Negara (SBN) merupakan pesaing utama bank-bank. Bahkan, bank pun saling sikut berebut dana pihak ketiga (DPK). Apalagi, ketika akhir tahun lalu, lembaga-lembaga “gudang duit”, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), juga menekan bank-bank untuk menaikkan suku bunganya.