Kopi hangat tanpa gula serta makanan olahan ubi menemani obrolan hangat penulis dengan tetua adat kampung Wae Sano, salah satu desa terpencil yang terletak di pedalaman Pulau Flores. Bagi sebagian orang, Pulau Flores terkenal dengan keindahan pantai di Labuan Bajo ataupun hewan purba Komodo yang terletak tak jauh dari Pulau Flores. Obrolan itu dibuka dengan mengapa desa tersebut masih jauh tertinggal dari desa lainnya. Listrik masih terbatas, infrastruktur jalan seadanya, hingga fasilitas perdagangan pun masih minim. Kondisi tersebut setidaknya sudah berjalan puluhan tahun tanpa perubahan berarti.

Tak hanya di Desa Wae Sano, kondisi serupa juga saya yakin masih banyak terjadi di Indonesia. Tidak jauh dari Ibu Kota, sebuah desa terpencil di Lebak pun mengalami kondisi serupa. Bagaimana caranya eko nomi akan tumbuh cepat bila masih ada desa yang untuk meningkatkan pro duktivitasnya saja susah. Jikapun akan difokuskan ke kota, pembangunan dari desa hanya isapan jempol belaka dan ber potensi meningkatkan ketimpangan.

Penulis langsung teringat tentang beberapa kali Prabowo, Presiden Republik Indonesia ke delapan, menyampaikan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%. Dengan melihat kenyataan bahwa pertumbuhan di daerah seperti Desa Wae Sano ter sebut, pernyataan ambisius Prabowo penuh dengan harapan palsu.

Kenapa penulis sebut pertumbuhan ekonomi 8% hanya harapan palsu? Tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Joko Widodo ( Jokowi) lebih rendah dibandingkan dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama periode pertama SBY, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 5,64%, dengan puncaknya sebesar 6,35% pada 2007. Pertumbuhan kembali ke level 6% di tahun berikutnya, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode kedua SBY tercatat 5,8%. Ini menunjukkan bahwa meski ada gejolak ekonomi global, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan yang cukup stabil di bawah pemerintahan SBY.

Sebaliknya, di era Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia kerap berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah. Misalnya, pada 2015, kendati ditargetkan mencapai 5,7%, realisasinya hanya 4,9%. Tren ini berlanjut pada tahuntahun berikutnya, di mana pertumbuhan ekonomi sering kali tidak mencapai target, meski pemerintah telah menurunkan ekspektasi. Padahal, di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional), pertumbuhan ekonomi ditargetkan bisa di level 8%. Bahkan, pada tahun-tahun ketika infrastruktur menjadi fokus utama dengan alokasi dana yang besar, pertumbuhan ekonomi tetap tertahan, dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perang dagang dan pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Walau ada sedikit peningkatan pada 2022, dengan pertumbuhan sebesar 5,3%, capaian tersebut tidak dapat dipertahankan pada 2023, di mana pertumbuhan kembali turun ke 5,05%, lebih rendah dari target yang ditetapkan.

Bahkan, pada triwulan ketiga 2024, pertumbuhan ekonomi kembali turun ke level di bawah 5%, tepatnya di angka 4,95%. Tentu angka tersebut makin menjauhkan dari target Prabowo sebesar 8%.

Halusinasi Akut

Dengan kondisi seperti itu, sangat berat bahkan halusinasi pemerintah ke depan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi ke angka 8%. Perekonomian global diperkirakan melemah pada 2024, setelah mencatat pertumbuhan sebesar 3,05% pada 2023, sedikit lebih rendah dari 3,1% pada tahun sebelumnya.

Lembaga internasional seperti World Bank, IMF, dan OECD memprediksi bahwa ekonomi global hanya akan tumbuh antara 2,1% hingga 2,7% di 2024. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh kontraksi yang dialami beberapa negara maju, seperti Jerman, yang mengalami penurunan ekonomi sebesar -0,3% pada triwulan keempat 2023.

Selain itu, inflasi yang tinggi di beberapa negara, termasuk Argentina dan Turki, memicu kebijakan pengetatan moneter yang dapat melemahkan sektor riil. Perlambatan ekonomi Tiongkok, dengan perkiraan pertum buhan hanya 4,6% pada 2024, juga turut berkontribusi pada pelemahan ekonomi global.

Hingga saat ini, tidak ada yang dapat memprediksi kapan badai ekonomi global akan berhenti. Terlebih, peluang terjadinya perang dagang Amerika Serikat (AS)-Tiongkok jilid II akan menguat setelah Trump menang Pemilu AS. Kondisi tersebut dapat menekan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di dalam negeri, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2024. Namun, World Bank dan IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih rendah, masing-masing di angka 4,9% dan 5%. Sejumlah faktor diperkirakan akan menekan pertumbuhan ini, termasuk tekanan terhadap daya beli masyarakat akibat inflasi yang meningkat, moderasi pertumbuhan kredit ke sektor riil, dan meredanya keuntungan dari windfall harga komoditas global.

Ditambah kondisi kelas menengah Indonesia yang kian tertekan dengan pelbagai macam kebijakan yang tidak pro terhadap kelas menengah. Bahkan, World Bank dan Badan Pusat Statistik (BPS) sudah memberikan fakta bahwa kelas menengah Indonesia sebagian besar telah turun berpindah ke kategori menuju kelas menengah dan berisiko turun ke kelas rentan miskin. Kelas atas pun mengalami penurunan.

Pertumbuhan ekonomi 2024 (triwulan pertama hingga ketiga) menjadi cerminan ekonomi kita ke depan. Pertumbuhan ekonomi sangat terbatas, jauh dari target yang tercantum di APBN. Tahun depan, pertumbuhan ekonomi kembali ditargetkan sebesar 5,2%. Target yang menurut penulis realistis dibandingkan dengan ucapan Prabowo.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun makin tertinggal dibandingkan dengan ekonomi Vietnam yang sekarang mencapai 7,09%. Angka ini didapatkan dari gencarnya pemerintah Vietnam menarik investasi dari luar. Perusahaan yang hengkang dari Tiongkok, memilih Vietnam dibandingkan dengan Indonesia. Alhasil, porsi foreign direct investment terhadap produk domestik bruto (PDB) Vietnam mencapai 4,3%. Sedangkan, Indonesia hanya 1,8%.

Ekonomi Tidak Efisien Salah satu penyebab kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia tak mungkin mencapai angka 8% adalah ekonomi yang tidak efisien. Ketidakefisienan ekonomi Indonesia tecermin dari nilai incremental capital output ratio (ICOR). Nilai ICOR makin tinggi, maka butuh makin banyak modal untuk meningkat kan ekonomi. Sebaliknya, makin kecil nilai ICOR, maka butuh sedikit modal untuk meningkatkan ekonomi. Saat ini, nilai ICOR Indonesia mendekati angka 7. Sedangkan, ICOR Vietnam hanya 4,6. Malaysia dan Thailand mempunyai nilai ICOR yang hampir sama dengan Vietnam.

Ekonomi Indonesia dijalankan secara tidak efisien dan penuh kerusakan. Salah satu bentuk ketidakefisienan ekonomi kita dibentuk dari bobroknya birokrasi yang berhubungan dengan korupsi. Untuk bisa membangun suatu pabrik atau tempat usaha, ada preman, baik pusat maupun lokal, yang sudah menodong pelaku usaha. Todongan itu berarti biaya bagi pelaku usaha untuk membuka usahanya. Nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pun menurun di zaman Jokowi, menunjukkan kerusakan masif yang ditimbulkan pemerintahan yang lalu.

Belum lagi berbicara mengenai biaya logistik Indonesia yang masih tinggi. Rasio biaya logistik terhadap PDB Indonesia di angka 24%. Sedangkan, rasio biaya logistik terhadap PDB di negara lain umumnya di angka 9% hingga 12% saja. Biaya logistik yang mahal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah mengelola jalur distribusi. Pungli masih terjadi hingga ada biaya lain yang tidak terduga, yang dialami oleh angkutan barang. Termasuk, leletnya administrasi terkait dengan logistik di Indonesia.

Masalah lain yang sangat mungkin terjadi adalah anggaran belanja program pemerintah yang terbatas. Kita tahu bahwa penerimaan negara dari perpajakan mengalami penurunan kinerja. Rasio pajak terhadap PDB pun menurun drastis, hingga gagal mencapai target pe nerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dompet negara kosong. Ditambah lagi program Prabowo sebagian besar merupakan cost center dan anggaran nya tak main-main. Untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) saja dibutuhkan anggaran sebesar Rp400 triliun per tahun. Sempitnya anggaran membuat program pembangunan terancam gagal.

Dengan dasar kondisi seperti yang dipaparkan sebelumnya, penulis menganggap bahwa ucapan Prabowo dan timnya tak hanya jauh dari tanah, tapi juga sudah tahap halusinasi. Tahapan orang yang sudah tidak dapat membedakan mana yang riil, mana yang hanya omon-omon. Tim Prabowo pun tidak memberikan kondisi nyata di masyarakat, hanya memberikan data surga sehingga menimbulkan delusi akut bagi Prabowo.

Tak hanya di Desa Wae Sano, kondisi serupa juga saya yakin masih banyak terjadi di Indonesia. Tidak jauh dari Ibu Kota, sebuah desa terpencil di Lebak pun mengalami kondisi serupa. Bagaimana caranya eko nomi akan tumbuh cepat bila masih ada desa yang untuk meningkatkan pro duktivitasnya saja susah. Jikapun akan difokuskan ke kota, pembangunan dari desa hanya isapan jempol belaka dan ber potensi meningkatkan ketimpangan.