Di awal 2025, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melanjutkan rencana konsolidasi perusahaan pelat merah di sektor karya. Menteri BUMN, Erick Thohir, ingin menyederhanakan jumlah BUMN Karya menjadi tiga perusahaan sebagai entitas induk. Skemanya bisa melalui penggabungan (merger) ataupun pembentukan holding.

Konsolidasi BUMN Karya ditujukan agar setiap perusahaan mempunyai spesialisasi dan menghindari persaingan antar-BUMN di sektor yang sama. Dengan begitu, kinerja perusahaan BUMN Karya diharapkan bisa lebih sehat.

Saat ini, ada tujuh perusahaan BUMN Karya, yakni Hutama Karya (HK), Adhi Karya (ADHI), Pembangunan Perumahan (PTPP), Wijaya Karya (WIKA), Waskita Karya (WSKT), Brantas Abipraya, dan Nindya Karya. Hutama Karya, Adhi Karya, dan PTPP akan dijadikan perusahaan induk. Waskita Karya akan digabung ke Hutama Karya, dan akan berfokus pada proyek jalan tol, jalan nontol, institutional building, dan residential commercial.

Adapun, WIKA dan PTPP digagas untuk fokus pada proyek bandar udara, pelabuhan, dan engineering procurement construction (EPC). Lalu, Adhi Karya akan menjadi holding bagi Nindya Karya dan Brantas Abipraya, dengan fokus pada proyek infrastruktur air dan kereta api.

Rencana konsolidasi BUMN Karya ini sebenarnya sudah dilakukan sejak periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Proses ini pun pada akhirnya harus dikaji ulang lantaran ada perubahan birokrasi di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, termasuk juga perubahan nomenklatur atau penambahan kementerian. BUMN-BUMN Karya ini memang berkaitan dengan beberapa kementerian teknis.

Menurut Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, kementerian terus mengkaji skema yang tepat untuk perampingan BUMN Karya. Peleburan WSKT dan HK sudah dalam proses penerbit an peraturan pemerintah (PP). Sedangkan, dua klaster lain masih dalam kajian. Kementerian BUMN menargetkan proses konsolidasi ini bisa rampung, paling tidak di semester pertama 2025.

“Mungkin akhir triwulan satulah (target rampung). Kalau Wastika Karya HK sudah dalam proses penerbitan PP. Wika-PTPP (dan) Brantas-Adhi masih dalam kajian, mungkin triwulan satu akhir kita putuskan nanti,” kata Tiko dalam suatu kesempatan, Desember lalu.

Konsolidasi BUMN Karya diyakini akan membawa banyak dampak positif. Misalnya, dengan spesialisasi masing-masing, BUMN Karya terhindar dari persaingan tidak sehat, apalagi sampai adu tender dan perang harga. Konsolidasi juga akan memperkuat permodalan dan skala bisnis BUMN Karya.

Dengan konsolidasi, total aset perusahaan akan terdongkrak sehingga rasio utang terhadap aset terlihat lebih kecil. Ini akan memberi kesan daya tahan perusahaan lebih kuat. Operasional perusahaan pun diyakini bakal lebih efisien. Tapi, itu akan sangat bergantung pada model bisnis dan strategi yang dijalankan manajemen. Maka, diperlu kan strategi jitu agar BUMN Karya bisa tumbuh sehat dan berkelanjutan. Jangan sampai konsolidasi terlihat bagus di “atas kertas” saja. Jangan sampai pula konsolidasi ini menyamarkan BUMN yang sakit, atau bahkan membebani BUMN yang sehat.

Kondisi keuangan BUMN Karya saat ini tidak semuanya sehat. Berdasarkan data Biro Riset Infobank (birI), pada 2023, misalnya, WIKA mencatatkan kerugian terbesar di antara BUMN Karya lainnya, yakni sebesar Rp7,82 triliun. Sedangkan, WSKT boncos Rp4,02 triliun. Per September 2024, WIKA berhasil membalikkan keadaan dengan meraup untung Rp696,37 miliar. Sebaliknya, WSKT masih merugi Rp3,61 triliun.

Ruang beberapa BUMN Karya untuk memacu kinerja juga terbatas. Tekanan utang dan beban warisan masa lalu harus ditanggung. Sebut saja WSKT yang memiliki kewajiban hingga Rp80,58 triliun. Tahun lalu, WSKT berhasil merestrukturisasi utang sebesar Rp26,2 triliun dengan sejumlah bank. Sedangkan, HK memiliki utang Rp52,88 triliun. Adapun liabilitas WIKA tercatat Rp50,72 triliun. ADHI dan PTPP tercatat memiliki utang masing-masing Rp25,31 triliun dan Rp42,70 triliun. Di lain sisi, pendapatan usaha BUMN Karya, kecuali PTPP, kompak melambat.

Dalam kajian terbarunya, Kevin Jonathan Panjaitan, analis Bahana Sekuritas, mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan BUMN Karya menghadapi tekanan keuangan pasca pandemi. Sebut saja kompresi margin akibat persaingan harga, tingginya belanja modal yang didanai pinjaman bank, dan keterlambatan pembayar an oleh pelanggan tertentu.

Belanja modal pada proyek-proyek investasi yang belum memberikan imbal hasil signifikan memperkuat tekanan keuangan BUMN Karya. Sebagai gambaran, pada periode 2014-2023, total belanja modal BUMN Karya mencapai Rp100,9 triliun. WSKT menjadi yang paling agresif dengan capex sebesar Rp42,4 triliun.

Sementara, ADHI menjadi yang paling sedikit mengeluarkan dana, yakni Rp4,9 triliun. Strategi lebih konservatif ini menguntungkan ADHI sehingga mampu mempertahankan neraca yang lebih kuat dibandingkan dengan BUMN Karya lain.

Berdasarkan kajian tersebut, Bahana Sekuritas melihat ADHI menjadi yang paling diuntungkan dari rencana konsolidasi BUMN ini. ADHI akan menjadi induk dari Nindya Karya dan Brantas Abipraya. Keduanya memiliki neraca dan profitabilitas yang sehat. Holding ini akan mendongkrak skala ADHI, dari sisi ekuitas, pendapatan, dan kontrak baru.

Sumber dana investasi juga menjadi sorotan. Selama ini, investasi BUMN Karya tak hanya berasal dari kas internal dan suntikan modal (melalui rights issue), tetapi juga dari pinjaman. Sejak 2014, total rights issue BUMN Karya hanya Rp36,8 triliun atau sekitar 36% dari total belanja modal. Akibatnya, perusahaan harus membayar utang dan bunga utang dengan menggunakan arus kas dari operasi di segmen konstruksi, yang menyebabkan perolehan laba bersihnya lebih rendah.

Hal itu juga tecermin dari kenaikan tingkat utang dan penurunan rasio cakupan bunga (interest coverage ratio/ICR). Pada 2014, ICR rata-rata berada di angka 5,1 kali. Tapi, pada 2023, ICR turun menjadi hanya 1,0 kali.

Terlepas dari itu, kinerja BUMN-BUMN Karya masih akan menantang di tahun ini. Apalagi bagi yang mengandalkan proyek infrastruktur dari pemerintah. Belanja infrastruktur 2025 ditetapkan sebesar Rp400,3 triliun atau turun 5,29% dari tahun sebelumnya. Penurunan yang diakibatkan penyesuaian pos pengeluaran pemerintah ini bisa jadi akan berimbas pada lebih sedikitnya kontrak baru.

Presiden Prabowo juga menegaskan akan lebih banyak menggandeng pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur. Langkah ini dilakukan agar lebih efisien lantaran pihak swasta dianggap lebih efektif dan berpengalaman. “Infrastruktur sebagian besar saya berikan kepada (pihak) swasta. Mereka lebih efisien, efektif, dan berpengalaman,” tegas Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, di Jakarta, medio Januari lalu.

Konsolidasi BUMN Karya ditujukan agar setiap perusahaan mempunyai spesialisasi dan menghindari persaingan antar-BUMN di sektor yang sama. Dengan begitu, kinerja perusahaan BUMN Karya diharapkan bisa lebih sehat.