KETIKA hari-hari ini kita baca biograi politik Bung Hatta dan buku antitesis pemikiran Soekarno, kita dihenyak kan pada sebuah fenomena “perlawanan kultural, mobilisasi ide kemerdeka an” dalam sebuah diskur sus yang diperjuangkan tatkala sistem kolonial dan struktur politik penjajahan begitu membelenggu.

Dari bacaan refleksif ke dalamnya, kita dibuat sadar bahwa jagat kemerdekaan bisa jadi aksi kultural tatkala aksi-aksi politis dilarang. Tidak cuma itu, kata Hatta, sebuah sistem kekuasaan bisa saja menjajah hampir semua sendi kehidupan, tapi ada ruang yang tak pernah dapat dijajah siapa pun, dan ruang itu adalah ruang kemerdekaan yang dibuat aksi kultural atau antitesis penjajahan kultu ral manakala pelakunya tidak terpuruk dalam “hipnosis” penjajahan.

Mengapa? Bagi Bung Hatta dan Bung Karno pada 1920-an, baik di Belanda maupun di Bandung, penjajah telah meracuni tidak hanya struktural membelenggu lewat struktur dan sistem ekonomi yang menindas, tetapi juga telah merasuki pembelengguan berpikir dan berbahasa. Lihat tulisan-tulisan resmi Belanda yang mencuci otak kita dengan menyatakan betapa bodoh dan tak beradabnya Inlander, sampai-sampai seluruh rakyat dihipnotis merasa memang begitu.

Perlawanan yang harus dibuat adalah mobilisasi makna dan diksi kultural melawan arus hipnosis ini dengan menegaskan bahwa kita bermartabat. Untuk itu bahasa yang berstruk tur hierarkis, bahasa yang tidak egaliter, bahasa yang melangsungkan hubungan feodalis antara petinggi dan bawahan, antara tuan dan hamba, akan dilawan dengan bahasa kesamaan.

Dalam diskursus bahasa perlawanan yang anti penjajahan, anti pengotakan Indonesia itulah dilangsungkan panggil-memanggil “Bung” yang mengganti tesis panggilan “Bapak”, “Tuan”, atau “Ndoro”. Ketika semangat egaliter telah jadi sebuah arus diskursus dan memanas pada 1940-an, bisa kita mengerti mengapa penyair Chairil Anwar yang dido rong pengaruh semangat zaman keakuan seakan menautkan seluruh proses diskursus “Bung” jadi “Aku binatang jalang mau hidup seribu tahun lagi.”

Tidak hanya itu, nada egalitarianis, kesejajaran dalam berbahasa, dan diskursus terungkap jelas dan kuat dalam sajak perjanjian bahkan ikrarnya kepada para “Bapak Republik”. Ia menyeru dengan semangat zaman nya untuk “menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, dan menjaga Bung Sjahrir”. Itulah semangat zaman perjuangan kultural egaliter dan diskursus “Bung” yang tidak hanya kulit murah atau slogan gagah asal menyebut tetapi sebuah “aksi bahasa”, aksi kebudayaan yang melawan penjajahan bahasa dan penjajahan kebudayaan dari penjajah.

Dengan kata lain, panggilan “Bung”, sama sekali bukan slogan apalagi verbalisme. Panggilan “Bung” merupakan proses yang berkembang dari society, dari pihak yang paling merasakan penceng ke raman pikir dan penja jahan kultural dari penja jah waktu itu. Panggilan “Bung” muncul dari mere ka yang mau menggalang proses memerdekakan diri dan mau mewujudkannya dalam artikulasi ide, pikiran, dan lewat bahasa.

Bila konteks diskursus demikian, ia amat jauh dari birokratisasi budaya, sebab pelaku-pelakunya sama sekali bukan birokrat, bukan pula pegawai pemerintah kolonial atau pamong praja. Pelakunya: rakyat Indonesia dengan semangat mau merdeka.

Maka, bila sapaan “Bung” mau diaktualisasi lagi sekarang, siapa pemrakarsanya? Birokrat kah? Negarakah? Lalu, semangat zaman dan jagat nilai egaliter yang samakah yang mau dibahasakan, dibuat diskursus? Jawaban atas pertanyaan ini menun juk kan betapa mudah “reaktualisasi” kultural dalam bentuk apa pun tergelincir jadi sloganisasi dan verbalisasi kalau “nuansa makna” tidak dilibatkan.

Kejujuran menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan membuat kita lebih arif sebelum kita masuk dalam “bumerang”, tidak berdayanya lagi makna kata lantaran semangat zaman yang mendasari nilainya diabaikan. Tidakkah kita senang ritualisasi dalam “negara gebyar” kita? Namun, setiap ritualisasi hanya megah dan wah secara bungkus dan kulit sedangkan isinya, segi maknanya, keropos tak tahan lama.

Rasanya, benar apa yang kerap jadi buah bibir orang kebanyakan: “sama sama bilang Bung, tetapi nuansanya berbeda.” Lalu, maknanya yang diacu juga kering sehingga yang terjadi bukan diskursus egaliter demokratis, mela inkan pembeoan lantaran kita cuma menirukan saja kerangka, kulit seruan slogan mulut orang lain.

Dari bacaan refleksif ke dalamnya, kita dibuat sadar bahwa jagat kemerdekaan bisa jadi aksi kultural tatkala aksi-aksi politis dilarang. Tidak cuma itu, kata Hatta, sebuah sistem kekuasaan bisa saja menjajah hampir semua sendi kehidupan, tapi ada ruang yang tak pernah dapat dijajah siapa pun, dan ruang itu adalah ruang kemerdekaan yang dibuat aksi kultural atau antitesis penjajahan kultu ral manakala pelakunya tidak terpuruk dalam “hipnosis” penjajahan.

Mengapa? Bagi Bung Hatta dan Bung Karno pada 1920-an, baik di Belanda maupun di Bandung, penjajah telah meracuni tidak hanya struktural membelenggu lewat struktur dan sistem ekonomi yang menindas, tetapi juga telah merasuki pembelengguan berpikir dan berbahasa. Lihat tulisan-tulisan resmi Belanda yang mencuci otak kita dengan menyatakan betapa bodoh dan tak beradabnya Inlander, sampai-sampai seluruh rakyat dihipnotis merasa memang begitu.