Para bankir tak lagi banyak bicara. Selain satu masalah yang terus mengganggu pikirannya. Soal suku bunga yang masih terus tinggi. Banyak bankir yang mengeluh bahwa harihari ini sulit untuk mendapatkan likuiditas murah. Persaingan sengit berebut likuiditas terjadi. Tak hanya dengan yield Surat Berharga Negara (SBN), tapi juga dengan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Bahkan, karena sengitnya berebut likuiditas di pasar, ada yang menyebut akan terjadi crowding out. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, dalam diskusi dengan Infobank, menyebut tekanan likuiditas menjadi lebih keras. “Potensi crowding out lebih besar. Bank-bank akan mendapatkan dana yang lebih mahal. Tentunya akan berpengaruh pada fungsi intermediasi,” kata Nailul.

Sementara itu, menurut catatan Infobank Institute, SRBI yang akan jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp922,4 triliun. BI pun disebut akan mengeluarkan SRBI baru untuk mengabsorb yang jatuh tempo. Rencana penerbitan itulah yang akan menjadi bencana bagi bank-bank. Suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) memang turun dari 6% menjadi 5,75%. Tapi, suku bunga SRBI masih bertengger di angka 7%.

Catatan Infobank Institute, sebelumnya, pemerintah sepakat menukar utang SBN jatuh tempo 2025 yang dipegang BI dengan SBN baru. SBN jatuh tempo yang dimaksud ialah SBN yang diterbitkan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada 2020. Dan, jalan yang ditempuh yaitu dengan menggunakan skema berbagi beban atau burden sharing bersama BI. Nah, lewat skema tersebut, pemerintah menerbitkan SBN berupa Surat Utang Negara (SUN) yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana, dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun.

Lantas, apa yang harus disiapkan bank-bank untuk menghadapi paceklik likuiditas? Sejumlah bankir, seperti Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI), mengemukakan, untuk memperoleh dana masyarakat, pihaknya tidak akan fokus pada perang suku bunga. Akan tetapi, kata Royke, lebih menekankan kualitas pelayanan.

“Kualitas pelayanan dan diversifikasi produk menjadi sangat penting untuk memupuk loyalitas nasabah,” katanya dalam sebuah Yuk! Menyiapkan Bank dari Penyakit Ekonomi "Kronis" Penyakit lama inflasi, pelemahan daya beli dan suku bunga tinggi yang terus menggerogoti ekonomi Indonesia, masih terus ada. Bank-bank tidak punya pilihan lain selain hidup dari debitur-debitur itu saja. Banyak risiko yang terus mengadang ekspansi kredit perbankan. Oleh Tim Biro Riset Infobank kesempatan dengan para pemimpin redaksi media massa nasional, beberapa waktu lalu, di Jakarta.

Dia menambahkan, BNI bakal meningkatkan layanan transaksi digital, termasuk ekosistem nasabah, agar tetap bisa bersaing. Selain itu, menargetkan peningkatan current account saving account (CASA) atau dana murah lewat digital sebagai salah satu strategi menghadapi tantangan di 2025.

Gonjang-ganjing likuiditas ini sudah sejak lama ada. Penyakit in flasi dan suku bunga memang sering timbul dan tenggelam. Namun, sering kali muncul dan menimbulkan gejolak. Salah satu penyebab gonjangganjing suku bunga ini ialah ekonomi Indonesia yang banyak penyakitnya. Ekonomi global juga kerap kali mengganggu konsentrasi para bankir. Pun dengan pendalaman keuangan (financial deepening) Indonesia yang masih dangkal.

Menurut catatan Infobank Institute, financial deepening atawa rasio kredit terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berkisar di angka 38%-39%. Masih dangkal. Kedangkalan sektor keuangan inilah yang masih terus menghantui sektor keuangan. Di zaman Soehartonomic angkanya 61%, dan di zaman Jokowinomic angkanya 38%-39%.

Tidak berubah banyak. Pendalaman keuangan ini menjadi penting untuk menunjukkan daya tahan sektor keuangan dan sekaligus menunjukkan bahwa peran sektor perbankan makin besar. Sektor keuangan sensitif terhadap gejolak yang terjadi di pasar. Risiko pasar menjadi perhatian bagi para bankir, dan kalau sudah begitu, sulit membuat rencana jangka panjang.

Itu artinya pula pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak dibiayai oleh utang, karena APBN juga digerakkan dengan utang. Mau kredit tumbuh berapa pun, mau 5% atau mau 12%, selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kita tetap di angka 5 koma. Hal ini berbeda dengan era sebelum Jokowinomic. Beban fiskal makin membuat kepala bankir pening, karena nafsu pemerintah menerbitkan SUN yang juga besar, dan menjadi pesaing abadi sektor perbankan.

Infobank Institute menyoroti beban fiskal ini, terutama keinginan belanja pemerintah yang besar, tapi sayangnya dibiayai oleh utang. Utang, utang, utang. Utang itulah yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir ini. Silakan simak beban keuangan negara. Berat. Tengok kondisi keuangan negara sekarang. Bayar bunga utang dengan utang baru. Sudah seperti skema Ponzi.

Di 2025 ini, pemerintah kembali menarik utang luar negeri sebesar Rp128,1 triliun, atau 96,1% dari Rp133,3 triliun. Itu dilakukan dalam rangka pembiayaan utang pada APBN 2025. Bunga utang dibayar dengan utang merupakan potret fiskal yang penuh kerawanan, karena mengandung risiko yield yang tinggi.

Seorang bankir senior menyebut, meski rasio pinjaman terhadap PDB moderat pada angka 38,68%, likuiditas keuangan negara atau soal cash flow perlu diperhatikan. “Itulah yang menyebabkan yield SBN tetap tinggi, dan sudah sepuluh tahun terakhir ini selalu menjadi pesaing bank,” ucapnya. Beban cash flow negara terlihat dari perilaku penerbitan SUN. Sementara, beban keuangan negara juga berat.

Data Biro Riset Infobank (birI) menunjukkan, jumlah utang RI sebesar Rp8.338,43 triliun pada 2024. Sementara, utang jatuh tempo 2025 mencapai Rp800,33 triliun, naik dua kali lipat dari 2024 yang sebesar Rp434,29 triliun. Sedangkan, tahun 2024 beban APBN untuk membayar bunga utang Rp434,29 triliun. Jika defisit diperlebar 2,45%-2,82%, beban bunga utang bisa tembus Rp600 triliun.

Hal ini juga membawa risiko pada sektor perbankan. Naik-turunnya nilai tukar rupiah salah satu sebabnya adalah soal beban fiskal yang berat ini dengan keinginan belanja birokrasi yang juga besar. Investor asing yang selama ini menikmati yield tinggi untuk semen tara pergi kembali ke pelukan Negeri Paman Sam. Rupiah menjadi mata uang yang termasuk lemah. Malah, seorang bankir memperkirakan rupiah akan sampai pada angka Rp17.000-Rp17.200 per dolar AS hingga akhir 2025.

Dalam diskusi dengan seorang direktur utama perusahaan sektor pertambangan, dikatakan bahwa saat ini pemerintah sedang giat-giatnya melakukan hilirisasi. “Itu tidak salah. Tapi, perlu dipikirkan juga masalah pembangunan industri. Lah, di Indonesia ‘kan sedang terjadi deindustrialisasi. Industrinya banyak berada di luar negeri. Jadi, meski ada nilai tambah, tapi penyerapan tenaga kerja dan dorongan ekonomi ‘kan nggak sebesar kalau industrinya ada di dalam negeri,” kata direktur utama yang tak mau disebutkan namanya itu.

Ini tentu juga perlu dipikirkan, terkait dengan pemberian kredit oleh perbankan. Sebab, hilirisasi ternyata menyimpan masalah. Jadi, perbankan tidak jorjoran dalam pengucuran kredit untuk hilirisasi ini. Paling tidak perlu memperhatikan penggunaan hasil hilirisasi ini. Risiko kredit menjadi penting untuk diperhatikan oleh pelaku sektor perbankan.

Bicara soal penyakit ekonomi Indonesia, satu penyakit ekonomi yang penting untuk menjadi sorotan dan bahan diskusi adalah turunnya daya beli. Disebut di berbagai data, ada 10-11 juta kelompok menengah yang ambrol daya belinya. Kondisi ini bisa membuat pemberian kredit ke sektor konsumsi menemui jalan buntu. Sebab, kemampuan dalam membayar pinjaman juga menurun. Akibatnya, kredit akan menjadi “batu”.

Belum lagi ditambah dengan maraknya judi online (judol) yang dalam lima tahun terakhir angkanya sudah menembus Rp770 triliun. Masalah judol ini juga perlu mendapatkan perhatian karena memberi pengaruh terhadap kempisnya aktivitas ekonomi. Perputaran uang menjadi mandek, karena uang-uang judol ini lari ke luar negeri. Bahkan, dampak buruknya adalah macetnya pada pinjaman online (pinjol).

Di tengah maraknya kasus hukum dan kebocoran di mana-mana (ICOR 6,8), seorang bankir pelat merah mewanti-wanti, jangan sampai kredit menjadi masalah atau menjadi macet. Sebab, hal itu bisa diputarbalikkan oleh hukum. Pagari risk management dari bank dengan baik. “Lah, kredit sudah diberikan dengan benar saja bisa dipolitisasi dan dikriminalisasi. Hati-hati, khususnya di bank-bank pelat merah atau BPD. Apalagi musim RUPS, semua bisa dilakukan dengan kriminalisasi,” katanya.

Menyikapi 13 penyakit ekonomi yang ada di Indonesia versi Infobank ini, sektor perbankan sebaiknya tetap berada di jalur yang benar. Tidak ugal-ugalan. Tetap menyiapkan “celengan semar” untuk mengantisipasi penyakit kronis itu menjadi “kanker” di bank. Jangan ekspansi terlalu kencang, karena banyak “ranjau” di jalan. “Lakukan mitigasi risiko dengan benar, dan cari orang-orang hebat untuk mengenali risiko di luar sektor perbankan,” pesan bankir pelat merah itu.

Bahkan, karena sengitnya berebut likuiditas di pasar, ada yang menyebut akan terjadi crowding out. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, dalam diskusi dengan Infobank, menyebut tekanan likuiditas menjadi lebih keras. “Potensi crowding out lebih besar. Bank-bank akan mendapatkan dana yang lebih mahal. Tentunya akan berpengaruh pada fungsi intermediasi,” kata Nailul.