Industri asuransi umum di Indonesia mulai melirik sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan baru di tengah stagnasi lini konvensional, meningkatnya risiko iklim, dan urgensi ketahanan pangan. Asuransi pertanian berpeluang menjadi motor baru bagi industri sekaligus penguat ketahanan pangan nasional.
Sumber: Istimewa
Industri asuransi umum (general insurance) di Indonesia mulai memperluas jangkauan, dari sektor-sektor konvensional seperti properti, kendaraan bermotor, dan kesehatan, ke sektor agrikultur yang selama ini kurang tersentuh. Dalam beberapa tahun terakhir, stagnasi di lini tradisional mendorong perusahaan asuransi untuk mencari ladang baru, dan sektor pertanian – dengan potensi luas serta urgensi akan perlindungan risiko – menjadi jawabannya. Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, serta isu ketahanan pangan yang makin strategis secara nasional, asuransi pertanian pun mulai menarik perhatian sebagai sumber pertumbuhan berikutnya.
Berdasarkan data Biro Riset Infobank (birI), premi dari lini asuransi pertanian yang diklasifikasikan sebagai miscellaneous insurance atau asuransi aneka tercatat sebesar Rp4,25 triliun pada 2024, meningkat 3,3% dari tahun sebelumnya. Meski kontribusinya (market share) terhadap total premi industri masih tergolong kecil, yakni 3,8% dari Rp112,86 triliun, peningkatan ini menjadi sinyal penting bahwa sektor agrikultur tidak bisa lagi dianggap pinggiran dalam lanskap bisnis asuransi nasional. Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap risiko nontradisional, seperti cuaca ekstrem dan bencana alam, pun mulai tumbuh.
Langkah ini juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang mulai aktif mendorong inklusi perlindungan bagi petani melalui program-program seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan asuransi perikanan. Menurut Djonieri, Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor pertanian justru memiliki urgensi yang tinggi untuk diasuransikan. “Asuransi pertanian itu sangat penting. Karena Indonesia berada di zona ring of fire, bencana bisa terjadi setiap saat. Ini momentum yang tepat bagi semua pemangku kepentingan untuk memikirkan peran penting asuransi tani,” ujarnya kepada Infobank.
Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, turut menegaskan pentingnya mitigasi risiko di sektor pangan sebagai fondasi menuju ketahanan pangan nasional. Menurutnya, risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem atau bencana alam dapat merugikan petani secara signifikan, dan hanya melalui proteksi finansial seperti asuransi, risiko ini dapat dikelola secara sistemis. “Untuk menuju ketahanan pangan nasional itu harus didukung oleh salah satunya mitigasi risiko melalui proteksi asuransi,” tegas Budi.
Namun, untuk menjangkau petani skala kecil yang tersebar di berbagai wilayah, model asuransi tradisional berbasis indemnity, yaitu prinsip ganti rugi dalam asuransi yang menjamin pihak yang dirugikan akan mendapatkan kompensasi keuangan yang sama dengan kerugian yang dialami, sering kali dianggap tidak efisien. Proses klaim yang bergantung pada survei lapangan memakan waktu, tenaga, dan biaya. Karena itu, industri mulai melirik model parametric insurance, yaitu asuransi yang membayar sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya jika terjadi peristiwa tertentu, sebagai alternatif masa depan. Dalam model ini, klaim dibayarkan berdasarkan parameter-parameter objektif yang telah disepakati, seperti curah hujan, suhu, atau kecepatan angin, tanpa perlu verifikasi kerusakan secara fisik. Parameter ini dipantau secara digital melalui satelit atau sensor cuaca otomatis.
Model parametrik dinilai lebih cepat, transparan, dan hemat biaya. Premi yang lebih terjangkau dan proses klaim yang sederhana menjadikan skema ini cocok diterapkan di wilayah terpencil, terutama bagi petani yang sebelumnya tidak memiliki akses ke asuransi formal. Skema ini juga memberikan kepastian bagi petani, karena pembayaran klaim tidak lagi tergantung pada penilaian subjektif atau keterlambatan birokrasi.
Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) merupakan salah satu pionir dalam pengembangan asuransi pertanian di Indonesia. Sejak 2014, perusahaan pelat merah ini menjadi pelaksana program AUTP. Group Head Asuransi Program Pemerintah Jasindo, Setiadi Imansyah, mengatakan bahwa potensi pasar asuransi tani masih sangat besar, mengingat luasnya lahan pertanian nasional. “Potensi cukup besar, karena lahan pertanian di Indonesia mencapai 14 juta hektare dalam dua musim tanam per tahun. Jika semuanya diasuransikan, potensi preminya bisa sangat besar dan menolong industri asuransi secara umum,” ujarnya.
Dengan premi sekitar Rp180.000 per hektare per musim, maka potensi premi tahunan dapat melebihi Rp5 triliun. Namun, realisasinya masih jauh dari harapan. Sepanjang 2024, cakupan perlindungan hanya menyentuh 103.000 hektare, turun drastis dari 305.000 hektare pada 2023 dan dari puncaknya 1 juta hektare pada 2019. Penurunan ini disebabkan oleh efisiensi dan refocusing anggaran di Kementerian Pertanian serta rendahnya kontribusi dana dari pemerintah daerah. Padahal, subsidi pemerintah mencapai 80% dari premi, membuat petani hanya perlu membayar Rp36.000 per hektare.
Salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi asuransi di kalangan petani. Jasindo mengakui bahwa tantangan utama bukan hanya pada harga, tapi juga pada pemahaman petani terhadap fungsi asuransi. Banyak petani bahkan enggan hadir dalam sesi penyuluhan, dan minat mereka baru muncul ketika menyaksikan pembayaran klaim kepada rekan mereka. Ini menunjukkan perlunya pendekatan sosialisasi yang lebih mendalam dan berkelanjutan.
Untuk menjawab tantangan ini, Jasindo mulai memperkenalkan model parametrik sebagai solusi jangka panjang. Namun, alih-alih melakukan transisi total, Jasindo memilih pendekatan hybrid, yaitu menggabungkan model indemnity dan parametric, agar petani tidak langsung kehilangan kepercayaan terhadap proses klaim. Di lain sisi, digitalisasi terus diperkuat. Jasindo tengah mengembangkan sistem terintegrasi untuk mempercepat proses pendaftaran, verifikasi data, dan pencairan klaim, demi memberikan layanan yang lebih cepat dan transparan.
AXA Insurance Indonesia tak mau ketinggalan, dan memilih untuk mengadopsi skema parametrik yang dinilai lebih sesuai dengan karakteristik risiko pertanian. Curah hujan menjadi salah satu parameter utama yang dipantau lewat satelit untuk menentukan pencairan klaim.
Namun, AXA menghadapi tantangan serupa: sebagian besar petani masih menganggap asuransi sebagai barang mewah. Selain itu, keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme parametrik sering kali memicu ketidakpuasan saat klaim tidak cair karena parameter tidak terpenuhi, meskipun kerusakan dirasakan secara subjektif oleh petani. Hingga akhir 2024, premi dari lini ini baru menyentuh angka Rp1 miliar. Angka yang masih kecil bila membandingkan dengan potensi lebih dari 7 juta hektare lahan pertanian di seluruh Indonesia.
Menurut Rudy Laoh, Head of Retail Claim, Product Proposition, and Green Business AXA Insurance Indonesia, diperlukan kolaborasi lintas pihak untuk meningkatkan aksesibilitas produk ini. “Tanpa adanya subsidi premi, akan sulit bagi para petani untuk membeli polis asuransi,” ujarnya.
Dengan dukungan teknologi, inovasi produk, dan insentif kebijakan publik, asuransi dapat menjadi alat mitigasi risiko yang konkret. Jika dikelola dengan tepat, sektor pertanian bisa menjadi growth engine baru bagi industri asuransi, sekaligus menjadi fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan pangan Indonesia.
Berdasarkan data Biro Riset Infobank (birI), premi dari lini asuransi pertanian yang diklasifikasikan sebagai miscellaneous insurance atau asuransi aneka tercatat sebesar Rp4,25 triliun pada 2024, meningkat 3,3% dari tahun sebelumnya. Meski kontribusinya (market share) terhadap total premi industri masih tergolong kecil, yakni 3,8% dari Rp112,86 triliun, peningkatan ini menjadi sinyal penting bahwa sektor agrikultur tidak bisa lagi dianggap pinggiran dalam lanskap bisnis asuransi nasional. Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap risiko nontradisional, seperti cuaca ekstrem dan bencana alam, pun mulai tumbuh.
