Bank-bank harus menjaga “kuda-kuda”-nya tetap kuat terhadap dampak perang tarif dan tsunami crowding out. Seperti apa dampak melelehnya nilai tukar rupiah dan perang tarif perdagangan dunia bagi dunia usaha dan industri perbankan? Apa yang harus dilakukan para bankir menghadapi ketidakpastian global dan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 yang diprediksi antara 4,5% hingga 4,7%? Bank-bank mana memiliki pelayanan terbaik menurut hasil survei Bank Service Excellence Monitor 2025?
Tumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, beberapa waktu lalu; ekspor Indonesia berpotensi melemah akibat kebijakan tarif AS.
Enam bulan sudah Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Hidup masyarakat terasa makin berat dengan daya beli yang terus melemah. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal terus menghantam dan kian menekan daya beli masyarakat yang berpengaruh pada kinerja sektor riil.
Pada musim libur Idulfitri 2025, ada 47 juta orang yang tidak mampu mudik. Sementara, para pelaku usaha makin ketar-ketir melihat harga saham diprediksi ambruk dan nilai tukar rupiah yang meleleh hingga melewati Rp17.000 per US$1 pada 8 April kemarin. Fiskal juga kian tertekan karena penerimaan negara anjlok 30,19% pada dua bulan pertama 2025. Para pakar pun mewanti-wanti berbagai indikator di atas merupakan tanda bahaya pelemahan ekonomi.
Ketika banyak orang bersuara “Indonesia Gelap”, Prabowo justru terus optimistis meyakinkan bahwa masa depan Indonesia cerah. Apalagi, sejumlah survei menyebutkan, sekitar 80% responden merasa puas dengan kinerja pemerintahan selama 100 hari pertama. Prabowo pun lantang dalam merespons berbagai kritik publik, seperti kebijakan relokasi anggaran yang kian melemahkan sektor riil, utang pemerintah yang membangkak, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Di tengah tensi perdagangan global, kami fokus pada penguatan likuiditas, kualitas aset, serta manajemen risiko yang disiplin. Sedangkan, ekspansi kredit, kami fokuskan pada nasabah utama dan sektor unggulan,” ujar Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri, kepada Infobank, April lalu.
Namun, di tengah superioritas kepemimpinannya di dalam negeri, kapasitas Presiden Prabowo dan wakilnya kini diuji di kancah geopolitik global. Amerika Serikat (AS) telah menaikkan tarif impor hingga 32% atas sejumlah produk asal Indonesia. Beranikah Indonesia mengeluarkan tarif balasan (retaliasi) atas impor dari AS, yang secara agresif menaikkan tarif impor kepada negara-negara mitra dagangnya? Tentu saja tidak. Ekonomi Indonesia tidak sekuat dan semandiri Tiongkok. Xi Jinping, Presiden Tiongkok, justru menggertak AS dengan menaikkan tarif impor dari AS hingga 125%. Sebelumnya, Donald Trump, Presiden AS, menaikkan tarif impor dari Tiongkok hingga 145%.
Setidaknya, Presiden Prabowo harus mampu mempertahankan posisi tawar Indonesia ketika bersama 74 negara lain melobi AS untuk membuat kesepakatan soal tarif. Prabowo menugasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Luar Negeri Sugiono ke AS. Hasilnya membuat geger, karena kabarnya AS justru menaikkan kebijakan tarif baru terhadap sejumlah produk asal Indonesia hingga 47%, seperti produk tekstil dan pakaian dari Indonesia.
Pertanyaannya, mengapa Indonesia tidak menawarkan penurunan tarif impor barang dari AS seperti yang dilakukan Vietnam? Merespons ancaman AS atas tarif impor produk asal Vietnam hingga 46%, Vietnam malah bernegosiasi akan menurunkan tarif impor ratarata atas barang-barang asal AS dari 9,4% menjadi 0%.
Yang dilakukan Prabowo justru menawarkan diri untuk menampung 1.000 warga Gaza sesuai dengan keinginan Donald Trump. Lalu, untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS dengan Indonesia, Airlangga Hartarto telah menawarkan peningkatan impor energi dan produk pertanian, seperti kedelai dan gandum dari AS. Padahal, untuk meneg osiasikan tarif resiprokal bisa dengan menurunkan pajak impor barang dari AS seperti dilakukan Vietnam.
Seperti Vietnam, Indonesia bisa bernegosiasi dengan menurunkan pajak impor barang dari AS yang berkisar 0%-15%, ditambah PPN 11% dan PPh 22 jika ada. Bahkan, minuman beralkohol memiliki tarif bea masuk sebesar 80%-90%, dan mobil sebesar 60%, sementara barang mewah seperti mobil mewah bisa dikenakan 170%. Tarif pajak impor tersebut jauh lebih tinggi daripada tarif impor 32% yang akan dikenakan Trump atas barang dari Indonesia.
Jika tidak berani mengeluarkan tarif balasan seperti yang dilakukan Tiongkok, langkah masuk akal adalah dengan menurunkan tarif impor. Agar tidak merusak pasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan menjaga neraca perdagangan, penurunan tarif bisa dilakukan secara selektif untuk produk-produk yang tidak diproduksi di Indonesia. AS akan senang dan konsumen di Indonesia pun bisa menikmati produk dari AS yang harganya akan lebih murah. Begitu juga dunia usaha yang akan menikmati biaya bahan mentah lebih murah dan meringankan biaya produksi ketika kurs dolar AS (US$) kian mahal.
Pilihan pemerintah untuk menawarkan strategic import untuk energi dan produk pertanian menegaskan Indonesia sebagai negara paling gemar mengimpor barang ketimbang meningkatkan produksinya di dalam negeri. Dan, dari kegiatan impor ada praktik gelap serta penggelapan pajak yang membuat negara kehilangan penerimaan dari kepabeanan dan cukai. Kegiatan impor juga diburu oleh pemburu rente (rent seeker) karena di dalamnya ada praktik misinvoicing dan penggelapan pajak yang dilakukan oknum pejabat dan pengusaha nakal. Contoh hangat adalah impor bahan bakar minyak (BBM) yang terkuak pada akhir Februari 2025.
Di sana, “oknum” pejabat dan pemburu rente mengondisikan agar kapasitas kilang minyak dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan sehingga impor harus terus dilakukan dan dengan harga yang lebih tinggi. Produksi minyak mentah dalam negeri oleh kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan sengaja ditolak dengan alasan tidak memenuhi nilai ekonomis. Akhirnya terkuak skandal tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023 yang membuat negara tekor Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka: empat merupakan petinggi anak perusahaan PT Pertamina dan tiga dari pihak swasta.
“Kami masih mengamati sambil melihat perkembangan suasana, menunggu implementasi kebijakan tarif. Jadi, kami tidak mau cepat-cepat menginventarisasi semua perusahaan, seperti furnitur, apparel, yang ekspor seafood, terus kami kurangi kreditnya, nanti habiskan semuanya. Kita nggak mau grusah-grusuh seperti itu. Kami akan mengamati sambil melihat perkembangan suasana,” ujar Jahja Setiaatmadja, bankir senior, yang akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Direktur Utama BCA dan akan menjadi komisaris utama.
PERBANKAN DI JALAN TERJAL: PERKUAT RISK MANAGEMENT
Perang tarif membuat prospek ekonomi 2025 makin suram. April lalu, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,9% sepanjang 2025. Lebih rendah daripada proyeksi sebelumnya yang sebesar 3,3%. Sementara, ekonomi Indonesia diproyeksikan hanya tumbuh 4,7%, lebih rendah daripada proyeksi sebelumnya yang sebesar 5,1%.
Selain prospek ekonomi suram, risiko resesi bahkan stagflasi membayangi, dan pasar keuangan bergejolak. Perang dagang akan menurunkan perdagangan dan investasi, mengganggu rantai pasok (supply chain), dan memicu inflasi hingga gelombang PHK. Data S&P Global menyebutkan ada 694 perusahaan di AS mengajukan kebangkrutan sepanjang 2024. Tertinggi dalam 15 tahun terakhir.
“Sambil menunggu pelaksanaan kebijakan dan kepastian kebijakan, komisaris telah mengingatkan kami untuk membuat stress test dan kajian, berapa persen debitur yang ekspor ke US, berapa besar dampaknya, dan berapa persen yang tergantung impor,” ujar Honggo Widjojo Kangmasto, Wakil Direktur Utama Bank Danamon.
Gelombang PHK di Indonesia diprediksi akan berlanjut setelah Kementerian Tenaga Kerja mengumumkan jumlah korban PHK sepanjang 2024 yang mencapai 77.965 orang. Membengkak dari angka PHK pada 2023 sebanyak 64.855 orang dan pada 2022 sebanyak 25.114 orang. Banyaknya PHK menambah angka pengangguran dan kian menekan daya beli masyarakat yang akhirnya berpengaruh pada kinerja sektor riil.
Industri perbankan dan ekosistemnya di sektor keuangan, seperti multifinance dan asuransi, harus mengelola risiko yang muncul dari ketidakpastian global. Menurut sejumlah ekonom dan bankir yang dirangkum Infobank, dampak perang tarif akan masuk ke Indonesia melalui tiga jalur ini.
Satu, jalur perdagangan. Indonesia akan menghadapi risiko penurunan surplus perdagangan yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas dan permintaan global. Pelemahan aktivitas industri dalam jangka menengah bisa menekan pertumbuhan ekonomi. Perlambatan ekonomi Tiongkok dan kelebihan kapasitas produksinya bisa membuat produk Tiongkok membanjiri pasar Indonesia dan menggusur produsen lokal.
Dua, jalur investasi. Pengenaan tarif akan menyebabkan investasi asing di elektronik, tekstil, serta alas kaki melambat. Selain itu, risiko pembatalan ekspansi meningkat dan utilisasi pabrik menurun. Investor akan lebih memilih sektor yang aman, seperti infrastruktur, energi, dan consumer goods, yang terhindar dari dampak tarif.
Tiga, jalur pasar keuangan, yang diwarnai oleh volatilitas dan inflasi global yang menahan penurunan suku bunga. Rupiah bisa kian tertekan karena terbatasnya pasokan dolar AS karena potensi keluarnya dana asing dari pasar saham dan obligasi yang makin besar.
Karena tiga jalur tersebut berpengaruh terhadap dunia usaha dan pasar uang, industri perbankan harus melakukan beberapa respons antisipatif untuk menjaga kualitas aset maupun ketahanan likuiditas. Dari sisi aset, bank-bank harus memperkuat manajemen risiko dan memonitor jalur risiko pada sektor yang berorientasi ekspor, seperti sektor elektronik, tekstil, alas kaki, dan furnitur. “Di tengah tensi perdagangan global, kami fokus pada penguatan likuiditas, kualitas aset, serta manajemen risiko yang disiplin. Sedangkan, ekspansi kredit, kami fokuskan pada nasabah utama dan sektor unggulan,” ujar Darmawan Junaidi, Direktur Utama (Dirut) Bank Mandiri, kepada Infobank, April lalu.
Adapun langkah pengetatan kredit masih menunggu implementasi kebijakan tarif yang saat ini masih dalam masa negosiasi dalam 90 hari ke depan. Hal tersebut diakui Jahja Setiaatmadja, bankir senior, yang mengaku tidak gegabah dalam mengambil keputusan, khususnya dalam membiayai sektor-sektor tersebut. “Kami masih mengamati sambil melihat perkembangan suasana, menunggu implementasi kebijakan tarif setelah masa negosiasi. Jadi, kami tidak mau cepat-cepat, menginventarisasi semua perusahaan, seperti furnitur, apparel, yang ekspor seafood, terus kami kurangi kreditnya, nanti habiskan semuanya. Kita nggak mau grusah-grusuh seperti itu. Kami akan mengamati sambil melihat perkembangan suasana,” ujar bankir yang akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Dirut Bank Central Asia (BCA) dan akan menjadi komisaris utama, seperti dikutip Infobanknews.com, 24 April 2025.
Namun, stress test perlu dilakukan untuk melihat ketahanan sektor-sektor tersebut dan sektor lain yang terkena spill over lanjutan. “Sambil menunggu pelaksanaan kebijakan dan kepastian kebijakan, komisaris telah mengingatkan kami untuk membuat stress test dan kajian, berapa persen debitur yang ekspor ke US, berapa besar dampaknya, dan berapa persen yang tergantung impor,” ujar Honggo Widjojo Kangmasto, Wakil Direktur Utama Bank Danamon, kepada Infobank, April lalu.
Menurut Biro Riset Infobank (birI), loan at risk (LAR) perbankan menunjukkan peningkatan dari 8,90% pada September 2024 menjadi 9,72% pada Januari 2025, lalu naik 9,77% pada Februari 2025 dan menjadi 9,86% per Maret 2025. Karena itu, bank-bank juga perlu memperkuat cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) untuk mengantisipasi potensi lonjakan non performing loan (NPL) maupun mewaspadai kredit dengan perhatian khusus. Para bankir juga menyediakan solusi lindung nilai (hedging) untuk nasabah korporasi eksportir agar terlindungi dari volatilitas rupiah.
Dari sisi liabilitas (liabilities), bank-bank harus memperkuat manajemen likuiditasnya secara ketat serta memastikan kecukupan likuiditas valas. Beberapa tahun terakhir, persaingan merebut dana masyarakat makin kencang. Tidak hanya antarproduk perbankan, seperti simpanan dan pinjaman, tapi juga Surat Berharga Negara (SBN) yang dikeluarkan pemerintah maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI).
Imbal hasil (yield) yang lebih menarik membuat investor lebih memilih untuk membeli SBN atau SRBI. Imbasnya, dana yang seharusnya parkir di perbankan dan digunakan untuk investasi di sektor swasta berkurang karena digunakan untuk pengeluaran pemerintah atau investasi publik. Gejala crowding out di Indonesia sudah terlihat, antara lain karena utang pemerintah yang terus menggunung hingga menembus Rp8.801 triliun per Desember 2024 dan harus dilunasi ketika jatuh tempo. Belum lagi utang BI yang mencapai Rp922,4 triliun dan liabilitas badan usaha milik negara (BUMN) yang sebesar Rp6.987 triliun.
Dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp3.621,3 triliun pada 2025, sebagian besar yaitu Rp1.350 triliun atau 37,85% belanja negara digunakan untuk membayar utang, yang terdiri atas cicilan pokok Rp800,3 triliun dan bunga Rp552,9 triliun. Pemerintah pun selalu memilih “jalan pintas” untuk membayar utang yang mulai jatuh tempo dengan debt switch. Surat utang lama (yang jatuh tempo) ditukar dengan surat utang baru. April lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pemerintah menambah utang Rp250 triliun sepanjang kuartal satu 2025 untuk menambal defisit APBN 2025 yang sebesar Rp616,20 triliun. Demikian juga dengan BI yang harus mengeluarkan SRBI baru untuk meng-absorb SRBI yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp922,4 triliun.
Crowding out bisa benar-benar terjadi karena pemerintah akan terus meningkatkan utangnya untuk membiayai program-program populis, seperti MBG yang diperluas dengan anggaran Rp171 triliun, Koperasi Merah Putih (KMP) yang membutuhkan anggaran Rp400 triliun, dan program 3 juta rumah di mana APBN akan mengalokasikan anggaran Rp40,27 triliun. Bankbank harus menjaga “kuda-kuda”- nya agar tidak goyah oleh dampak perang tarif dan tsunami crowding out yang sudah di depan pintu kantor bank.
Untuk mengakses Laporan Keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Pada Tanggal 31 Desember Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat di akses melalui Majalah Infobank Edisi Mei 2025 : https://infobankstore.com/magazine/detail/2025/1196/infobank-edisi-mei-2025
Pada musim libur Idulfitri 2025, ada 47 juta orang yang tidak mampu mudik. Sementara, para pelaku usaha makin ketar-ketir melihat harga saham diprediksi ambruk dan nilai tukar rupiah yang meleleh hingga melewati Rp17.000 per US$1 pada 8 April kemarin. Fiskal juga kian tertekan karena penerimaan negara anjlok 30,19% pada dua bulan pertama 2025. Para pakar pun mewanti-wanti berbagai indikator di atas merupakan tanda bahaya pelemahan ekonomi.
