Juragan baru hasil pilkada serentak 2024 sudah dilantik dan memegang kendali BPD sebagai pemegang saham. Pergantian direksi dan komisaris BPD mulai marak. Kinerja kinclong tak berarti posisi aman. Track record mentereng kadang harus kalah oleh pertimbangan politik yang mewarnai dinamika bank daerah
Maret hingga April 2025 kelihatannya menjadi momen krusial bagi eksekutif perbankan. Rentang waktu itu menjadi momen bank-bank menggelar rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). Tahun ini, agak sedikit berbeda bagi bank pembangunan daerah (BPD). Pasalnya, para kepala daerah baru hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 sudah dilantik dan resmi memegang kendali sebagai pemegang saham. Perombakan pengurus di level direksi maupun komisaris bank daerah pun marak. Itu lumrah dan memang hak pemegang saham. Hanya saja, pertimbangan politis kadang terasa lebih kental ketimbang aspek kompetensi atau track record kinerja.
Direksi yang membawa BPD membukukan kinerja bagus bisa saja diganti, meskipun masa jabatannya sebenarnya belum berakhir. Kepala daerah baru biasa melakukan perubahan organisasi, dan mengisi posisi-posisi penting dengan orang pilihan mereka. Namun, ada juga yang mempertahankan pengurus lama, dengan berbagai pertimbangan, termasuk jika dinilai mampu mem bawa perubahan positif bagi banknya.
Sejumlah BPD sudah mengadakan RUPST dan melakukan perombakan pengurus. BPD dengan aset terbesar di Tanah Air, yakni Bank BJB, mengo cok ulang jajaran komisaris dan direksi pada RUPST yang digelar 16 April 2025. Jumlah direksi di pang kas dari 7 menjadi 6 orang. Plt direktur utama (dirut), Yusuf Saadudin, ditetapkan sebagai dirut definitif. Hana Dartiwan dipertahan kan sebagai direktur keuangan. Sedangkan, 4 kursi direksi lainnya diisi wajah wajah baru dari internal Bank BJB.
Dari 6 komisaris perseroan, 4 di antaranya merupakan wajah baru. Wowiek Prasantyo (Mardigu) diangkat sebagai komisaris utama indepen den. Ada pula Helmi Yahya yang ditunjuk sebagai komisaris independen, bersama 2 wajah baru lainnya, yakni Novian Herodwijanto dan Herman Suryatman.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan, peng angkatan direksi dan komisaris, termasuk Mardigu dan Helmi Yahya yang banyak mendapat sorotan, sudah berdasarkan aspek profesionalitas. Bebas dari pertimbangan politik.
“Yang diusulkan didasarkan pada aspek-aspek yang bersifat profesionalitas. Saya sendiri tidak pernah bertemu dengan orangnya. Tidak mengenal orangnya. Saya hanya membaca foto prototipe dan pengalaman organisasi perbankannya,” tegasnya.
BPD kakap lainnya yang dikabar kan akan melakukan perombakan besar-besaran adalah Bank DKI. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan akan melakukan transformasi besar-besaran pada Bank DKI. Politisi PDI Perjuangan itu bahkan sudah memberhentikan Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, imbas dari gangguan layanan pada 8 April lalu. Bank DKI juga akan di-rebranding dan didorong untuk segera melantai di bursa (IPO). Pramono tidak ingin lagi kejadian di masa lalu, yaitu direksi Bank DKI tersangkut masalah hukum, terulang.
“Saya sudah memerintahkan untuk kali ini penentuan direksi Bank DKI harus betul-betul profesional. Tidak ada titipan sama sekali dan memang orang-orang yang mampu untuk itu,” kata Pramono, April lalu.
Perombakan pengurus juga dilakukan Bank Jateng. Irianto Harko Saputro yang menjadi pelaksana tugas (Plt) sejak 2023 diangkat menjadi dirut definitif. Sedangkan, Sumarno ditunjuk sebagai komisaris utama dan ada empat wajah baru di jajaran direksi Bank Jateng.
Sementara, Bank Bengkulu, yang mengadakan RUPST pada Maret 2025, mengalami kekosongan dua kursi direksi, termasuk dirut. Beni Harjono, dirut yang baru menjabat selama satu tahun, mengundurkan diri. Begitu juga direktur kepatuhan, Jufrizal Eka Putra dan komisaris Alfian. Padahal, kinerja keuangan BPD anggota kelom pok usaha bank (KUB) Bank BJB ini tengah menanjak. Tidak heran bila pengunduran diri direksi itu me nimbulkan pertanyaan. Helmi Hasan, Gubernur Bengkulu, pun meng angkat Direktur Bisnis Bank Bengkulu, Iswahyudi, sebagai plt dirut. Kekosongan kursi direksi itu diklaim akan segera diisi dalam waktu dekat.
Bank Aceh Syariah (BAS), yang melakukan RUPSLB pada 17 Maret 2025, juga tidak kunjung mengangkat dirut definitif. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menunjuk Fadhil Ilyas, Direktur Bisnis BAS, sebagai plt dirut. Fadhil sebelumnya ditunjuk sebagai Plt dirut setelah pada Mei 2024, Pj Gubernur Aceh, Busthami Hamzah, menonaktifkan Muhammad Syah sebagai dirut. Lalu, RUPST 17 Februari 2025 menunjuk Muhammad Hendra Supardi sebagai plt dirut.
Beberapa BPD yang juga belum mengangkat dirut definitif – hingga berita ini selesai ditulis pada 24 April – antara lain adalah Bank Kalteng, Bank NTT, dan Bank NTB Syariah. Bank Kalteng sudah beberapa kali meng alami pergantian plt dirut sejak 2022. Adapun Bank NTB Syariah belum mengangkat dirut definitif setelah dirut sebelumnya, Kukuh Rahardjo, mengundurkan diri dan pindah ke Bank Muamalat pada Desember 2024. Sementara, Bank Lampung menetapkan Mahdi yang menjabat plt dirut sejak Agustus 2024 sebagai pejabat definitif pada RUPSLB yang digelar 25 Januari 2025 lalu.
Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, mengungkapkan, problem yang di hadapi BPD sejak dulu masih sama. Mulai dari sumber likuiditas hingga posisi pejabatnya yang tidak bisa lepas dari unsur politik atau kedekat an personal dengan kepala daerah. Kepentingan pemimpin daerah di BPD cukup tinggi. Misalnya, terkait pengendapan anggaran di perbankan hingga pembiayaan program di daerah. Biasanya BPD lebih banyak di andalkan dibanding kan dengan per bankan umum lain nya.
Imbasnya, pemilihan direksi banyak berdasarkan kepentingan yang sama. Orang yang dekat dengan kepala daerah, meskipun belum tentu sesuai dengan kompetensinya. Kondisi itu pula yang membuat banyak yang berstatus plt, tidak definitif sebagai dirut, untuk menjaga tidak dianulir oleh OJK.
“Untuk menjadi direktur di bank (termasuk BPD) harus menjalani fit and proper test di OJK. Jika OJK meng anggap tidak lulus, tidak bisa jadi direktur. Untuk menghindari hal ter sebut, ya mereka memasang label plt. Orang perbankan atau keuangan yang proper sebagai direktur banyak, tapi yang mau memenuhi keinginan dari pejabat daerah sedikit. Itu yang susah dicari,” tegas Huda kepada Infobank.
Sementara, pengamat perbankan, Moch Amin Nurdin, mengatakan, pertimbangan pergantian pengurus tentu berbeda-beda setiap BPD, ter gantung kepala daerahnya masing masing. Ada tiga hal yang biasa di lakukan untuk mengisi posisi peng urus BPD. Pertama, menempat kan para profesional yang direkrut dari mana saja. Selain sosok internal, biasanya banyak diambil dari bank Himbara. Baik pensiunan maupun yang masih aktif. Kedua, diambil dari para profesional yang sebelumnya memang menjadi tim sukses kepala daerah terpilih. Opsi ini banyak dilakukan untuk mengisi kursi eksekutif di BPD.
“Dan, yang ketiga, ini jarang, tapi mungkin juga bisa dilakukan dengan cara melakukan seleksi secara terbuka guna mendapatkan kandidat terbaik untuk menduduki jabatan jabatan tersebut. Dalam pandangan saya, cara ini bisa ditempuh sebagai bagian untuk mengisi posisi-posisi strategis di bank-bank daerah,” papar Amin kepada Infobank, April lalu.
Setiap kepala daerah punya kepentingan untuk mengangkat orang yang secara politik memiliki kedekatan. Kesepakatan sulit didapat karena banyaknya kepala daerah yang mempunyai kandidat masing-masing, apalagi jika mereka berasal dari partai politik yang berbeda. Ini juga berlaku untuk posisi plt yang seakan dibiarkan untuk waktu lama. Di situlah harusnya OJK wilayah memainkan peran. Harus ada ketegasan dari regulator agar tata kelola BPD berjalan baik.
Direksi yang membawa BPD membukukan kinerja bagus bisa saja diganti, meskipun masa jabatannya sebenarnya belum berakhir. Kepala daerah baru biasa melakukan perubahan organisasi, dan mengisi posisi-posisi penting dengan orang pilihan mereka. Namun, ada juga yang mempertahankan pengurus lama, dengan berbagai pertimbangan, termasuk jika dinilai mampu mem bawa perubahan positif bagi banknya.
