BPD selalu mempunyai ruang untuk tumbuh, dengan mengoptimalkan captive market yang besar. Tapi, rencana pemangkasan dana TKD bisa berdampak ke likuiditas.
Sumber : Istimewa
OPTIMISME pengurus bank pembangunan daerah (BPD) sedikit menebal memasuki kuartal akhir 2025. Langkah Bank Indonesia (BI) menurunkan tingkat suku bunga acuan menjadi angin segar. Keputusan bank sentral itu diharapkan bisa mendorong kredit melaju lebih cepat, sekaligus menekan cost of fund (biaya dana). Dengan begitu, performa bisnis industri BPD yang sedikit melambat di paruh pertama 2025 bisa kembali terakselerasi.
Biro Riset Infobank (birI) mencatat, di semester pertama 2025, kredit industri BPD hanya tumbuh 4,06% year on year (yoy). Lebih rendah dari kredit industri bank umum yang naik 7,92%. Laju kredit BPD per Juni 2025 juga lebih lambat ketimbang akhir 2024 di posisi 6,49%.
Dana pihak ketiga (DPK) industri BPD hanya tumbuh 2,36% dari 3,06% di akhir 2024. Penurunan ini tak lepas dari menurunnya kemampuan masyarakat dalam menabung. Ditambah lagi, bank makin selektif menghimpun dana mahal demi menjaga profitabilitas. Kabar baiknya, perolehan laba yang di akhir 2024 terkoreksi 10,45%, berbalik tumbuh positif 4,60% per Juni 2025.
Di lain sisi, kualitas aset sedikit memburuk. Di Juni 2025, rasio NPL industri BPD berada di posisi 2,98%, naik dari 2,51% di periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan industri bank umum yang berada di level 2,22%.
Gusti Candra, Direktur Utama Bank Nagari, mengungkapkan bahwa perbankan menghadapi sejumlah tantangan di paruh kedua 2025. Tantangan yang utama adalah menjaga kualitas aset. Meski masih dalam rentang aman threshold yang ditentukan regulator (Otoritas Jasa Keuangan/OJK), tren kenaikan NPL tetap harus mendapatkan perhatian.
Tantangan berikutnya adalah meningkatkan infrastruktur digital atau keandalan teknologi. Ini penting guna memastikan perlindungan dari serangan siber. Selanjutnya, bagaimana bank meningkatkan efisiensi operasional untuk menekan biaya overhead yang pada akhirnya berimplikasi pada kemampuan menghasilkan laba dan capaian target rasio-rasio keuangan.
“Perbankan tetap melihat prospek sumber pertumbuhan dari penggerak ekonomi yang selama ini cukup dominan, yaitu UMKM dan pelaku di sektor perumahan, terutama yang berhubungan atau mendapatkan dampak positif dari program Asta Cita pemerintah, seperti multiplier effect dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul, progul (program unggulan) kesehatan, pendidikan, serta kondisi sektor-sektor yang lagi bagus, seperti perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, jasa-jasa, pariwisata, dan konsumsi masyarakat,” papar Gusti kepada Infobank.
Pertumbuhan bisnis perbankan, lanjut Gusti, juga akan dipengaruhi dinamika politik dan sosial. Stabilitas politik akan memengaruhi kepercayaan dan keputusan investor atau pelaku usaha. Mereka akan memperhatikan arah kebijakan, termasuk soal regulasi dan insentif, sebelum mengambil keputusan.
Di lain sisi, perubahan sosial, seperti tren demografi, digitalisasi, dan kebutuhan pasar yang kian dinamis akan berimbas pada jenis layanan dan produk perbankan yang diminati nasabah.
Hal senada diungkapkan Syahrizal Imbar, Direktur Utama Bank Maluku dan Maluku Utara (Bank Maluku Malut). Menurutnya, tantangan perbankan, khususnya BPD, adalah menjaga kualitas aset di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih tinggi. BPD juga harus menjaga likuiditas dan beradaptasi dengan percepatan digitalisasi. Namun, di balik berbagai tantangan itu, peluang bertumbuh juga terbuka lebar, terutama karena konsumsi domestik masih cukup kuat dan belanja pemerintah daerah (pemda) yang biasanya meningkat jelang akhir tahun.
Karena itu, bankir-bankir BPD mesti memperkuat manajemen risiko, mendorong penyaluran kredit yang sehat, serta memperluas layanan digital agar lebih inklusif. Kolaborasi dengan pemda menjadi kunci untuk mengoptimalkan peran BPD sebagai motor pembangunan daerah.
Penurunan suku bunga acuan ke level 4,75% juga menjadi angin segar bagi dunia usaha dan perbankan. Tren suku bunga yang mulai melandai membuka peluang lebih besar bagi pertumbuhan kredit, khususnya ke sektor produktif. Di lain sisi, DPK juga berpotensi tumbuh stabil karena likuiditas masih relatif terjaga. Tantangan bagi perbankan adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit, penghimpunan dana, dan efisiensi operasional agar margin tetap terjaga dengan baik.
“Tahun depan, prospeknya relatif lebih cerah. Pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan tetap positif, inflasi terkendali, dan pembangunan daerah makin digencarkan. Meski tetap perlu mengantisipasi risiko eksternal, seperti perlambatan ekonomi global atau fluktuasi harga komoditas, peluang bagi BPD justru sangat besar. BPD memiliki ruang untuk memperkuat peran dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, mendorong UMKM, dan mempercepat digitalisasi layanan agar makin dekat dengan masyarakat,” kata Syahrizal kepada Infobank.
Sementara itu, Arif Suhirman, Direktur Bisnis Menengah, Korporasi, dan Jaringan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim), mengatakan. Perekonomian regional memang masih dibayangi beberapa tantangan, seperti masih lemahnya daya beli masyarakat, terbatasnya jumlah ketersediaan pekerjaan yang mengakibatkan penurunan demand kredit dan pengalokasian simpanan masyarakat di bank, serta masih belum settle-nya kualitas kredit.
“Apabila pemerintah mampu mengatasi tantangan di level fundamental tersebut melalui berbagai strategi, baik kebijakan maupun intervensi, kami rasa, prospek ekonomi di 2026 akan lebih baik. Sektor yang punya ruang tumbuh selain captive market adalah sektor pariwisata, pendidikan, serta perdagangan,” ujarnya ketika dihubungi Infobank.
Terkait dengan rencana pemerintah memangkas dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Arif mengaku, hal itu bisa memengaruhi likuiditas BPD. TKD berkontribusi sekitar 60% terhadap total keuangan daerah.
Di Bank Jatim, komposisi anggaran pemerintah dan dana masyarakat terhadap total DPK relatif berimbang. Bank Jatim juga sudah menyiapkan strategi berkesinambungan dalam pengelolaan DPK, yang lebih menyasar masyarakat. Misalnya, melalui pembentukan ekosistem keuangan yang memanfaatkan captive market sistem keuangan pemda dan trickledown/support system di bawahnya, seperti BUMD, BLUD, rekanan pemerintah, universitas, dan RSUD. Ekosistem itu dibangun berbasis digital sehingga dari hulu ke hilir terjaga.
Mempertimbangkan berbagai dinamika yang ada, Infobank juga meyakini, tahun depan bisnis BPD masih akan tetap tumbuh positif. Ketersediaan captive market besar sesuai dengan nature bisnisnya BPD menjadi penopang pertumbuhan. Tapi, jika ingin tumbuh lebih besar, BPD harus keluar dari zona nyaman, ekspansi ke luar captive market.
Tahun depan, kredit industri BPD diproyeksikan tumbuh moderat di kisaran 5%-10%. Secara fundamental, BPD masih punya tenaga besar untuk memacu pertumbuhan. Loan to deposit ratio (LDR) masih di level optimal 83,28%, ditambah rasio kecukupan modal di posisi 25,83%, industri ini memiliki modal kuat untuk membiayai ekspansi.
Biro Riset Infobank (birI) mencatat, di semester pertama 2025, kredit industri BPD hanya tumbuh 4,06% year on year (yoy). Lebih rendah dari kredit industri bank umum yang naik 7,92%. Laju kredit BPD per Juni 2025 juga lebih lambat ketimbang akhir 2024 di posisi 6,49%.
