Sumber : Infobank
SETAHUN sudah Presiden Prabowo Subianto me mim pin Indonesia. Masa bulan madu Prabowo dengan rakyat telah berakhir, ditandai dengan aksi demonstrasi yang diwarnai perusakan bahkan pembakaran fasilitas publik dan bangunan milik pemerintah, juga penjarahan sejumlah rumah pejabat, pada akhir Agustus lalu. Masyarakat kecewa karena apa yang dijanjikan pemerintah belum terasa. Yang dirasakan justru tekanan biaya hidup yang kian berat dan mencari pekerjaan makin sulit.
Kelas menengah yang jumlahnya berkurang 10 juta sejak 2019, merasa hidupnya kian dikejarkejar pajak. Sementara, rakyat menyaksikan ba nyak pejabat publik yang kehi langan empati, seperti anggota legis la tif yang berjoget joget ria saat mendengar pengumuman kenaikan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan.
Bagi pemerintah, meletusnya aksi demontrasi pun seperti teori Black Swan. Teori ini mengacu pada sesuatu yang diabaikan karena terlalu percaya pada data yang cenderung linier. Pemerintah merasa percaya diri dengan tingginya angka survei yang menunjukkan kepuasan publik, ditambah pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12% pada kuartal kedua 2025. Namun, indikator tersebut tidak ada gunanya bagi masyarakat kalau dalam kehidupan seharihari mereka makin sulit memenuhi kebutuhan pokoknya. Para pedagang ritel sepi pembeli. Begitu juga para bankir yang kian sulit menyalurkan kredit karena permintaannya yang lemah.
Presiden Prabowo Subianto pun merespons perkembangan yang terjadi di masyarakat dengan dua langkah. Pertama, mengeluarkan paket stimulus senilai Rp16,23 triliun, yang terdiri atas 8 program akselerasi pada 2025, 4 program berlanjut di 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Kedua, merombak kabinet. Ada lima menteri yang di reshuffle, yaitu menteri koordinator politik dan keamanan, menteri keuangan (menkeu), menteri perlin dungan pekerja migran, menteri koperasi, serta menteri pemuda dan olahraga.
Sejumlah kalangan menilai kedua langkah itu baru sekadar merespons keresahan masyarakat dan gejolak sosial yang bisa menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada pejabat publik. Bahkan, ada muatan politik, di mana negara ingin menun jukkan kehadirannya untuk mengatasi masalah ekonomi sekaligus memper luas jejaring politik melalui program berbasis koperasi desa, kampung nelayan, dan perkebunan rakyat.
Sektor manufaktur justru luput dari paket ekonomi. Padahal, sektor manufaktur, terutama padat karya, merupakan salah satu kunci utama penyerapan tenaga kerja untuk mengatasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang pada 2025 diperkirakan lebih besar dari 2024, yang mencapai 77.965 orang.
Per Juni 2025, korban PHK melejit 32% menjadi 42.385 orang. Selain itu, angka stimulus ekonomi sebesar Rp16,23 triliun hanya sekadar pelipur lara bagi masyarakat papan bawah. “Angka segitu tidak nyampai 1% dari produk domestik bruto (PDB). Saya pikir tidak cukup ya untuk mendo rong perekonomian,” ujar seorang mantan pejabat di Bank Indonesia (BI) kepada Infobank, bulan lalu.
Begitu juga dengan reshuffle kabinet yang menying kir kan orangorang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebab, ada yang mengembus kan rumor ke Prabowo bahwa PDIP ikut menunggangi aksi demonstrasi dan kerusuhan awal September lalu. Pihak PDIP menganggap tudingan itu sebagai upaya mencari “kambing hitam” demi menutupi masalah yang sesungguhnya, yaitu keke ce waan rakyat terhadap kebi jakan ekonomi pemerintah.
Namun, upaya pemerin tah mengatasi masalah eko nomi terlihat dengan pergantian menkeu dari Sri Mulyani Indrawati (SMI) ke Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut seorang bankir senior, pergantian tersebut lebih disebabkan dua hal. Satu, SMI tidak berhasil meningkatkan pendapatan negara untuk kebutuhan fiskal sehingga kekurangannya dia tutup dengan pinjaman selama 15 tahun ia menjabat sebagai menkeu. Akibatnya, 15% dari biaya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah membayar bunga.
Dua, SMI duduk di kursi menkeu pemerintahan Prabowo karena koneksi politik dan bukan karena kesuksesan menangani kelembagaan pemerintah. “Dia tidak bisa me na ngani transformasi yang dibutuhkan di kelembagaan penerimaan negara seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai serta lainnya. Jadi, seperti panglima militer tapi belum pernah pegang peleton, batalion, atau divisi,” ujar sumber tersebut kepada Infobank, September lalu.
Publik pun menaruh harapan kepada Purbaya sebagai menkeu baru. Samasama berlatar belakang ekonom, tapi Purbaya telah lima tahun memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mazhab keduanya berbeda. SMI pro stabilitas dengan menghemat fiskal. Sementara, Purba ya pro growth dan mendorong kredit untuk menggerakkan sektor riil.
Usai dilantik, Purbaya pun langsung tancap gas dan memberi statement bahwa lemahnya daya beli masyarakat disebabkan kesalahan kebijakan moneter dan f iskal. “Orang susah cari kerja dan lainlain karena kesalahan kebijakan moneter dan f iskal. Kemenkeu bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang yang ada di bank sentral ke sistem perbankan. Itu akan menyebar supaya ekonomi bisa jalan lagi,” ujarnya setelah rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada 10 September 2025.
Menurutnya, pemerintah memiliki dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp425 triliun yang menganggur dan tersimpan di rekening khusus BI. Pada 12 Septem ber 2025, Purbaya pun mengalihkan Rp200 triliun dari BI ke bankbank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pembagiannya: Bank Mandiri sebesar Rp55 triliun, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rp55 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) Rp55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.
Dengan limpahan likuiditas sebe sar Rp200 triliun, lalu ke mana bank Himbara menyalurkan kreditnya?
LIMPAHAN LIKUDITAS DI TENGAH SEKTOR RIIL YANG NGOS-NGOSAN
Limpahan likuiditas dana pemerintah tak sertamerta mengalir ke sektor riil. Sebab, dunia usaha sedang ngosngosan. Banyak pabrik tutup karena persaingan, lemahnya permintaan pasar, refocusing dan relokasi, serta tata kelola. Anjloknya nilai tukar rupiah menjadi Rp16.751,48 per US$1 (25 September 2025) pun menambah beban biaya industri yang bahan bakunya diimpor dari negara lain.
Hingga Agustus lalu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat ada lebih dari 40 pabrik tutup dan membuat 70.000 orang kehilangan pekerjaan. Mulai dari Sritex Group dengan total karyawan terPHK sebanyak 11.025 buruh, Yamaha Music Piano 1.110 buruh, Karya Mitra Budi Sentosa sebanyak 10.000 karyawan, hingga Danamtex dan Dupantex di Pekalongan masing-masing 810 buruh dan 530 buruh.
Makanya, pertum buhan kredit secara total pun menuju ke jalur lambat. Perlam batan terus terjadi dari 8,1% per Mei 2025 menjadi hanya 7,6% per Juni, yakni sebesar Rp7.956,4 triliun. Lalu, per Agustus kredit makin loyo dengan pertumbuhan 7,56%, jauh lebih lambat dari pertumbuhan kredit per Agustus 2024 yang sebesar 10,90%.
Perry Warjiyo, Gubernur BI, me ngatakan bahwa masih belum opti mal nya permintaan kredit disebabkan beberapa hal. “Di antaranya ialah sikap wait and see para pelaku ekonomi hingga suku bunga kredit yang masih tinggi. Ini mengakibatkan fasilitas pinjaman yang belum dicairkan masih cukup besar. Pada Agustus sebesar Rp2.372,1 triliun atau 22,7% dari plafon kredit tersedia,” ujar Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR (22/9/2025).
Namun, keterbatasan likuiditas juga ikut memengaruhi perlambatan pertumbuhan kredit. Sejak 2022, pertumbuhan kredit selalu di atas pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), dan baru pada Agustus 2025 DPK tumbuh 8% atau lebih tinggi dari kenaikan kredit. Beberapa tahun terakhir, likuiditas ketat karena perbankan harus bersaingan dengan Surat Berharga Negara (SBN) yang dikeluarkan pemerintah ataupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang dikeluarkan BI.
Imbal hasil (yield) yang lebih menarik membuat investor lebih memilih untuk membeli SBN atau SRBI. Imbasnya, dana yang seharusnya parkir di perbankan berkurang karena digunakan untuk belanja pemerintah atau investasi publik. Namun, dana pemerintah yang menganggur di rekening BI begitu besar dan sebagian kini bergeser ke perbankan.
Kendati loan to deposit ratio (LDR) industri perbankan masih di level 86,40% per Juni 2025, secara individual bank banyak yang kekeringan likuiditas. Menurut data Biro Riset Infobank (birI), 43 bank mencatat LDR di atas 90%, dan 23 bank di antaranya di atas 100%. Artinya, seluruh DPK yang dihimpun bankbank tersebut sudah habis disalurkan dalam bentuk kredit. Sehingga, limpahan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke bankbank milik negara bisa jadi akan menolong bankbank tersebut melalui pinjaman antarbank jangka pendek.
Namun, tujuan Menkeu Purbaya memasukkan likuiditas tersebut untuk menggerakkan sektor riil. Jika tidak bisa langsung terserap di sektor riil, limpahan dana tersebut bisa mengatasi kekeringan likuiditas di pasar. Menurut Purbaya, dana pemerintah yang sebagian berasal dari utang dan dibiarkan mengang gur, sementara sistem perbankan mengalami kekeringan, membuat ekonomi di sektor riil mandek.
“Ini bisa menimbulkan jebakan ekonomi. Tinggal nunggu jatuhnya, kalau tidak cepatcepat diperbaiki. Kalau diperbaiki, pertumbuhan ekonomi bisalah 6% atau 6,5%, apalagi kalau kita perbaiki engine-engine yang lain,” tandasnya. (Baca selengkapnya: Ada Ruang Tumbuh 6,5%, tapi Perbaiki Sistem Ekonomi).
JURUS POLITIK MENDORONG EKONOMI TUMBUH 8%
Pemerintahan Prabowo Subianto begitu kuat. Jumlah suara yang diraup mencapai 95 juta suara atau 58,6% dari total suara pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hampir seluruh partai politik (parpol) pun merapat ke pemerintahan yang dipimpinnya. Karena pemerintahan kuat, peristiwa kerusuhan yang terjadi di pengujung Agustus 2025 pun berhasil diredam. Namun, kekecewaan masyarakat yang melatarbelakangi aksi demonstrasi menjadi catatan penting, yaitu masalah ekonomi.
“Pemerintah hampir tak punya oposisi, seluruh parlemen mendukung. Strong secara politik, tetapi weak secara ekonomi. Aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini membuat Prabowo mulai menyadari ada yang lemah, yaitu ekonomi,” ujar Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia sekaligus Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, saat diskusi dengan awak redaksi Infobank Media Group, 22 September lalu.
Indonesia tidak sedang mengala mi krisis politik, seperti pernah ter jadi pada 1965 dan 1998. Tapi, masa lahmasalah ekonomi yang tidak teratasi itu bisa menjadi bom waktu yang bisa menciptakan krisis politik. Seperti terjadi di Nepal, yang peme rintahannya ambruk diserbu rakyatnya.
Lalu, mengapa pemerintahan Prabowo yang kuat malah menghasil kan kondisi ekonomi yang lemah? Menurut Biro Riset Infobank dalam kajian Financial and Banking Outlook 2026, Indonesia sedang menghadapi problem utama ekonomi, yaitu kemiskinan dan ketimpangan. Angka kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia yang mencapai 171,8 juta orang atau 60,3% dari populasi seharusnya tak perlu diperdebatkan, dan mestinya memotivasi pemerintah untuk lebih bekerja keras mengatasi problem kemiskinan. Pemerintah tidak boleh puas dengan angka kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 yang tercatat hanya 23,85 juta orang atau 8,47% dari populasi.
Prioritas kebijakan pemerintah terlihat lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan dengan kepentingan ekonomi. Sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), negara terlalu berdiri di depan dalam pembangunan ekonomi. Hal itu terlihat dari kebijakan APBN dan BUMN yang dikerahkan untuk mendukung programprogram pemerintah yang bermuatan politik hingga tertimbun utang.
Posisi utang pemerintah melonjak dari Rp2.608,78 triliun pada 2014 menjadi Rp4.778,60 triliun pada 2019 dan 8.680,13 triliun pada 2024. Begitu juga BUMN yang banyak tertimbun utang dan akhirnya bersandar pada APBN. Selama periode 2015-2024 atau sepanjang pemerintahan Jokowi, negara telah menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dengan total Rp424,73 triliun. Sementara, dividen yang disumbangkan BUMN sebesar Rp496,76 triliun. Artinya, dividen bersih yang diterima pemerintah dari seluruh BUMN hanya Rp72,03 triliun.
Menurut Biro Riset Infobank, karena masalah utama Indonesia adalah ekonomi, maka pemerintah harus mengedepankan kepentingan ekonomi daripada kepentingan politik. Apabila pemerintah mengutamakan kepentingan ekonomi dalam kebijakannya, indikasinya adalah sebagai berikut.
Satu, kabinet akan lebih banyak diisi para pakar dan profesional di bidangnya serta menerapkan sistem meritokrasi untuk memastikan orang orang berprestasi yang menduduki posisi penting. Kalaupun unsurunsur politik masuk dalam pemerintahan, seharusnya mereka bekerja untuk kepentingan bangsa Indonesia dan bukan untuk golongangolongan tertentu yang dia terikat di dalamnya.
Dua, separuh APBN dialokasikan untuk membangun kesejahteraan dan ekonomi yang kuat. Bukan program program yang bermuatan politik. Apalagi, proyek-proyek yang menimbulkan beban berat bagi APBN tapi dipaksakan berjalan lantaran ada kepentingan politik maupun menimbulkan rente ekonomi.
Tiga, BUMN didorong menjadi profit center dan lokomotif pe m bangunan. Bukan agen pembangunan yang dihujani intervensi dan harus menjalankan berbagai proyek pemerintah. Agen pembangunan adalah bahasa positif untuk melin dungi bentukbentuk intervensi. Kendati untuk tujuan pembangunan, intervensi ini tidak ada dasarnya dalam praktik di public company. Perusahaan BUMN sahamnya sudah dimiliki publik, maka kepentingan semua pemegang saham harus dijaga, bukan hanya pemerintah.
Jadi, agar pemerintah bisa mewujudkan cita-citanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8%, kepentingan ekonomi harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan politik. Pemerintahan Prabowo Subianto memiliki modal politik yang kuat, dan seharusnya bisa fokus pada kepentingan ekonomi untuk membangun negara yang bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.
Intervensi negara boleh dilakukan umumnya dalam kondisi tertentu. Satu, kondisi krisis, di mana sektor swasta tidak berdaya dan ada potensi kegagalan pasar. Contohnya, ketika terjadi pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pada 2020 hingga 2022. Saat itu, sektor swasta terkapar. Dan, untuk membangkitkan dunia usaha serta menjaga daya beli masyarakat, pemerintah harus mengucurkan dana melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan realisasi Rp575,9 triliun pada 2020, Rp655,1 triliun pada 2021, dan Rp396,7 triliun pada 2022.
Dua, kondisi ketimpangan ekono mi yang signifikan, di mana masyara kat papan bawah sulit mendapatkan akses ekonomi atau bersaing dalam ekonomi pasar sehingga butuh campur tangan negara, seperti melalui program bantuan sosial, subsidi, dan kredit program. Contohnya, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih harus dibantu pemerintah. Sebab, 98,80% pelaku UMKM adalah segmen mikro yang tak memiliki akses ke perbankan karena tidak bankable.
Intervensi negara terbukti mam pu memperbaiki kegagalan pasar, menyediakan barang publik, menjaga stabilitas ekonomi dalam kondisi abnormal, serta memperata kan distribusi pendapatan. Tapi, dampak negatifnya adalah adanya potensi inefisiensi, hambatan inovasi akibat regulasi berlebihan, serta mencipta kan defisit anggaran jika tidak dikelo la dengan baik sehingga malah mem perlambat pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, ketika ekonomi sudah dalam kondisi nor mal, negara harus lebih mendorong peran sektor swasta. Pemerintah tidak lagi berada di depan, dan kebijakan ekonominya harus mampu menstimulasi agar pasar berkembang pesat dan menarik investasi serta mendorong konsumsi sehingga tercipta lapangan kerja.
Karena memaksimalkan peran sektor swasta untuk mendorong supply dan demand, strategi pembangunan ekonomi pemerin tahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuahkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertum buhan produk domestik bruto (PDB) pernah di atas 6%, yaitu pada 2007, 2008, 2010, 2011, dan 2012. Ratarata pertumbuhan PDB pada 2005 hingga 2014 mencapai 5,71% per tahun.
SBY memanfaatkan APBN untuk mendorong permintaan pasar. Contohnya, subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama 10 tahun yang mencapai sekitar Rp1.000 triliun. Kendati banyak dinikmati kelas menengah, itu terbukti mampu mendorong peningkatan mobilitas masyarakat dan menstimulasi permintaan pasar sehingga masyarakat papan bawah kecipratan dampak berantainya. Industri perbankan pun menikmati pertumbuhan kredit hingga ratarata 21,52% per tahun, bahkan saat itu terjadi booming kredit mikro. Kontribusi industri terhadap PDB juga masih sebesar 27,41% pada 2005, tapi menyusut menjadi 22,04% pada 2010 dan 21,08% pada 2014.
Sedangkan, di masa pemerintahan Jokowi pada 2015 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai angka 6%. Ratarata per tum buhan PDB hanya 4,21% per tahun. Dan, jika tanpa menghitung tahun pandemi 2020 yang menyebab kan ekonomi terkontraksi 2,07%, ratarata pertumbuhan sebesar 4,91% per tahun.
Pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBN dan BUMN pun tidak banyak menggerakkan sektor swasta. Rata-rata pertumbuhan kredit perbankan sepanjang pemerintahan Jokowi hanya 8,01% per tahun. Kredit di segmen mikro melambat dan pemerintah harus mengguyur kredit program lebih deras lagi. Kontribusi industri terhadap PDB pun menyusut menjadi 20,99% pada 2015, 19,70% pada 2019, 19,87% pada 2020, 18,67% pada 2023, dan 18,98% pada 2024.
Dari pengalaman 20 tahun terakhir, pemerintahan Prabowo Subianto harus memainkan peranan sektor swasta untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan men ciptakan permintaan pasar (market demand) sebagai kunci penting untuk menggairahkan investor atau sektor swasta agar tumbuh berkembang dan menyerap tenaga kerja maupun menyumbang pajak. BUMN juga harus didorong menjadi bagian dari pemain pasar yang bebas intervensi. Sebab, era monopoli dan subsidi sudah lama berlalu, dan BUMN mesti hidup di pasar tanpa harus bersandar pada keuangan negara.
Kelas menengah yang jumlahnya berkurang 10 juta sejak 2019, merasa hidupnya kian dikejarkejar pajak. Sementara, rakyat menyaksikan ba nyak pejabat publik yang kehi langan empati, seperti anggota legis la tif yang berjoget joget ria saat mendengar pengumuman kenaikan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan.
