RANCANGAN APBN tahun 2026 ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026, Agustus lalu. RAPBN 2026 di susun sebagai imple mentasi visi misi Prabowo SubiantoGibran Rakabuming Raka yang fokus pada kemandirian, ke tangguhan, dan kesejahteraan bangsa.

Di tengah gejolak ekonomi dunia, pemerintah mengambil sikap optimis tis dengan menargetkan pertumbuh an ekonomi 5,4% pada 2026, lebih tinggi dibandingkan dengan target 2025 di level 5,2%. Target itu jauh di atas proyeksi Bank Dunia yang hanya memperkira kan 4,8%, sementara pertumbuhan global diprediksi 2,4%. Meski begitu, pemerintah menyadari bahwa ketegangan dagang dan tensi geopolitik masih akan menjadi awan gelap yang menaungi perekonomian dunia.

Prabowo menegaskan bahwa RAPBN 2026 disusun untuk menopang delapan agenda prioritas, yang meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, Koperasi Desa/ Kelurah an Merah Putih, pertahanan semesta, serta per cepatan investasi dan per dagangan. Untuk mewujud kan itu, pemerintah menetapkan belanja negara Rp3.842,7 triliun dengan pendapatan Rp3.153,6 triliun. Defisit dipatok 2,60% ter hadap PDB atau setara Rp689,1 triliun. Prabowo menekankan bahwa penge lolaan anggaran akan dilakukan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran. 0,7

“Kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Harapan saya untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujarnya.

Tapi, sejumlah ekonom menilai target pertum buh an 5,4% terlalu tinggi untuk dicapai. Meskipun eko nomi nasional tumbuh 5,2% pada kuartal dua 2025, data di lapangan menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat. Konsumsi domestik adalah penopang utama perekonomian Indonesia. Kondisi ini menjadi alarm bahwa daya beli harus terus dijaga, baik melalui belanja pemerintah maupun konsumsi masyarakat, terutama di tengah ancaman perlambatan global.

Di tengah perumusan kebijakan itu, Presiden Prabowo mengambil keputusan penting dengan me nunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Purbaya sebelumnya dikenal sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan kini ia dipercaya menjadi nakhoda fiskal baru. Respons awal pasar ter hadap pergantian ini memang ber agam, tapi yang lebih dinanti adalah langkah konkret dan terobos an yang akan ditempuhnya. Tugas besar me nanti, mulai dari menutup shortfall penerimaan pajak, stagnasi rasio perpajakan, hingga mengelola pem bayar an bunga utang yang makin besar.

Nota Keuangan RAPBN 2026 men catat alokasi pem bayar an bunga utang mencapai Rp599,4 triliun, naik 8,56% ketimbang outlook 2025 sebesar Rp552,1 triliun. Jika dibandingkan ter hadap total belanja negara, porsi bunga utang menyedot 17,8%, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran perlindungan sosial Rp508,2 triliun. Besarnya beban bunga membuat pemerintah harus terus menarik utang baru. Karena itu, pengelolaan utang harus dilakukan secara hatihati, akuntabel, dan terken dali.

Selain utang, stagnasi rasio per pajakan di kisaran 10% 11% menjadi tantangan tersendiri. Dalam empat tahun terakhir, tax ratio bahkan cenderung turun. Padahal, penerima an pajak adalah tulang punggung utama pembiayaan negara. Purbaya mengakui persoalan ini, namun ia optimistis solusinya ada pada per tumbuhan ekonomi. Jika perekonomi an mampu dipacu, penerimaan pajak akan meningkat secara otomatis. Menurut nya, perlambatan mesin ekonomi Indonesia belakangan ini terjadi karena pemerintah dan swasta berjalan sendiri sendiri. Ia menekan kan kedua sektor harus beriringan.

Dari sisi fiskal, belanja pemerintah akan dipercepat; sementara dari sisi moneter, pe merintah menempatkan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) di perbankan untuk digelontor kan menjadi kredit. “Selama kita bisa mengatur domestic demand dengan kebijakan fiskal dan domestik yang pas, kita bisa tumbuh cukup baik, mungkin di atas 6%6,5%. Dengan reformasi sedikit, manufacturing diperbaiki dan lainlain, 7%8% sudah kelihatan di ujung sana,” tukas Purbaya, bulan lalu.

Target penerimaan pajak Rp2.693,7 triliun pada 2026 terbilang ambisius. Ambisi itu hanya bisa terwujud dengan perbaikan administrasi perpajakan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sementara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) susut menjadi Rp459,2 triliun. Ini memperhitungkan setoran dividen BUMN yang tidak lagi masuk kas negara, tapi ke BPI Danantara. Pemerintah harus mencari cara lain untuk memacu peningkatan PNBP. Misalnya dengan mengoptimalkan potensi penerimaan sumber daya alam (SDA) yang selama ini dinilai belum maksimal. Dengan kekayaan alam berlimpah, penerimaan SDA pada 2024 misalnya, hanya berkontribusi Rp236 triliun, atau setara 8,3% terhadap penerimaan negara. Di APBN 2025, targetnya bahkan turun menjadi Rp218 triliun, atau setara 7,3% terhadap total penerimaan negara. 

Pemerintah didorong untuk mencari terobosan fiskal yang sehat tanpa harus menaikkan tarif pajak maupun cukai. Kebijakan yang tepat diperlukan agar masyarakat tidak terbebani, tapi penerimaan negara tetap meningkat.

Di luar itu, iklim investasi juga harus terus didorong untuk menopang per tumbuhan ekonomi. Insentif bagi investasi memang penting, tapi harus diberi kan secara terukur dan berdampak nyata. Dengan demikian, investasi dapat menjadi motor tambahan selain konsumsi dan belanja pemerintah. Peran pemerintah sangat krusial untuk memastikan arah kebijakan tidak hanya populis, tapi juga produktif dan memberi hasil nyata.

Tantangan yang dihadapi APBN 2026 memang tidak ringan. Tapi, optimis tis, peluang masih terbuka lebar. Dengan pengelolaan fiskal yang hatihati, sinergi kebijakan yang lebih baik antara pemerintah dan swasta, serta ke beranian mengambil langkahlangkah reformasi, Indonesia masih berpeluang melampaui target pertum buhan. Seperti hujan deras yang perlahan reda dan memberi udara segar, kerja keras pemerintah diharapkan mampu membuka jalan menuju langit cerah bagi perekonomian Indonesia di tahun-tahun mendatang.

Di tengah gejolak ekonomi dunia, pemerintah mengambil sikap optimis tis dengan menargetkan pertumbuh an ekonomi 5,4% pada 2026, lebih tinggi dibandingkan dengan target 2025 di level 5,2%. Target itu jauh di atas proyeksi Bank Dunia yang hanya memperkira kan 4,8%, sementara pertumbuhan global diprediksi 2,4%. Meski begitu, pemerintah menyadari bahwa ketegangan dagang dan tensi geopolitik masih akan menjadi awan gelap yang menaungi perekonomian dunia.