Sektor UMKM sebenarnya bisa menjadi salah satu engine growth bagi perbankan, termasuk BPD. Untuk tumbuh menjadi lebih besar, BPD membutuhkan sumber pertumbuhan baru di luar captive market. Sektor UMKM menawarkan potensi itu, meski tantangannya tidak mudah.
Sumber: Istimewa
CERITA soal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selalu menarik. Menjadi tulang punggung perekonomian nasional, sektor UMKM jelas membutuhkan dukungan nyata dari banyak pihak. Bagi sektor perbankan, dukungan terhadap UMKM umumnya diwujudkan lewat penyaluran kredit. Beberapa bank bahkan punya program pendamping an untuk memberdayakan UMKM. Tapi, saat ini, sektor UMKM sedang menghadapi tekanan di tengah pelemahan daya beli masyarakat.
Lesunya sektor UMKM berimbas pada melambatnya kredit perbankan ke segmen ini. Dalam tiga tahun terakhir, porsi kredit perbankan nasional yang mengalir ke sektor UMKM kian menyusut. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, market share kredit UMKM terhadap total kredit perbankan nasional hanya 17,49% per Desember 2025. Angka itu turun dari 19,24% di Desember 2024 dan 20,55% di Desember 2023.
Ekspansi kredit UMKM belakangan ini memang makin menantang. Kualitas kredit segmen ini juga mengalami penurunan. Data BI menunjuk kan, di Desember 2025, rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM berada di level 4,33%. Relatif tinggi meski masih di bawah threshold maksimum dari regulator, yakni 5%.
Perlambatan kredit UMKM juga dirasakan industri bank pembangunan daerah (BPD). Berdasarkan data Biro Riset Infobank (birl), per September 2025, total 27 bank daerah di Indonesia menyalurkan kredit sebesar Rp665,99 triliun, atau tumbuh 2,17% year on year (yoy). Dari jumlah itu, Rp122,95 triliun di antaranya mengalir ke sektor UMKM.
Dengan kata lain, hanya 18,46% dari total kredit industri BPD yang mengucur ke UMKM. Porsinya pun mengecil dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 18,66%.
Secara industri, kredit 80 | MARET 2026 UMKM BPD sebenarnya masih tumbuh 1,06% secara tahunan. Tapi, jika diperinci per individu bank, banyak bank yang mengalami tekanan di segmen ini. Biro Riset Infobank mencatat, dari total 27 BPD, hanya 10 bank yang mencatatkan pertumbuhan positif di segmen UMKM. Sedangkan, 17 bank lainnya mengalami koreksi. Bahkan ada yang mengalami penurunan hingga di atas 60%. Padahal, segmen ini diyakini mempunyai potensi besar sebagai mesin pertumbuhan bagi BPD, di luar captive market pegawai pemda.
Bank BPD Bali tercatat sebagai bank daerah dengan porsi pemenuhan UMKM tertinggi, yakni 50,80%. Per September 2025, BPD yang dipimpin I Nyoman Sudharma sebagai direktur utama ini menyalurkan total kredit sebesar Rp24,71 triliun, dengan Rp12,55 triliun di antaranya mengalir ke sektor UMKM. Bank BPD Bali memang sudah terbiasa menggarap segmen UMKM. Untuk menjaga pertumbuhan, bank ini harus ekspansi keluar captive market. Apalagi mengingat jumlah ASN di Provinsi Bali tidak terlalu besar. Sementara, sektor UMKM menjanjikan potensi besar, terutama terkait sektor pariwisata yang menjadi penopang utama ekonomi Bali.
Bila dilihat dari sisi volume, Bank Jatim menjadi penyalur kredit UMKM terbesar di kelompok BPD. Per September 2025, kredit UMKM BPD yang dinakhodai Winardi Legowo sebagai direktur utama ini tumbuh 23,02%, atau menjadi Rp23,71 triliun. Penyaluran kredit UMKM Bank Jatim setara 34,78% dari total kredit yang Rp68,18 triliun. Porsi kredit UMKM bank ini pun meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya di posisi 30,99%.
BPD lainnya yang juga sangat fokus pada UMKM adalah Bank BPD DIY. Per September 2025, BPD ini menyalurkan kredit UMKM sebesar Rp3,82 triliun, atau naik 3,38% secara tahunan. Angka itu setara 32,81% dari total kredit yang disalurkan Bank BPD DIY sebesar Rp11,64 triliun. Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad, mengatakan, sekitar 60% kredit bank ini mengalir ke sektor produktif, termasuk UMKM. Hal ini selaras dengan faktor penopang pertumbuhan ekonomi Yogyakarta yang didominasi sektor pariwisata, pendidikan, dan kesehatan.
Untuk memberdayakan sektor ini, Bank BPD DIY membangun ekosistem digital. Dengan digitalisasi, transaksi keuangan, termasuk yang melibatkan pemerintah daerah maupun lembaga pendidikan atau kesehatan, dengan mitra UMKM menjadi terekam. Digitalisasi ini juga bermanfaat untuk mapping, mana UMKM yang bagus dan mana yang tidak untuk dibiayai oleh bank. Alhasil, kualitas kredit UMKM pun bisa tetap terjaga meski sektor ini harus diakui sedang mengalami tekanan.
“Yogyakarta itu identik dengan UMKM. Dengan pertumbuhan ekonomi DIY yang di atas ratarata nasional, kami optimistis tahun ini akan tetap bagus. Mungkin kredit UMKM bisa tumbuh sekitar 7%8%. Sektor akomodasi makanminum potensinya besar banget. Itu berkaitan juga dengan pariwisata. Kami juga berharap proyekproyek pemda itu diarahkan untuk proyek padat karya. Melibatkan UMKM sekaligus menjaga masyarakat menengah ke bawah ini agar tidak turun lagi kelasnya,” ujarnya kepada Infobank, bulan lalu.
Bank Kalteng juga menjadi BPD yang serius menggarap segmen UMKM. Direktur Utama Bank Kalteng, Maslipansyah, mengatakan, pihaknya menargetkan porsi kredit produktif, termasuk UMKM bisa tembus 50% pada 2028. Peluang itu terbuka, meski tantangannya juga tidak mudah. Sektorsektor seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta pertambangan diyakini masih mempunyai ruang besar untuk terus tumbuh.
“Kami juga aktif bekerja sama dengan dinas terkait untuk meningkatkan literasi keuangan dan pendampingan UMKM. Di samping itu, Bank Kalteng membuat produk kredit yang bekerja sama dengan pemda untuk mengakomodasi pelaku UMKM wilayah setempat,” ujar Maslipansyah kepada Infobank, Februari lalu.
Untuk menjaga kualitas kredit UMKM, Bank Kalteng mengembangkan variasi kebijakan atau standard operating procedure (SOP) yang sejalan dengan perkembangan ekonomi pada regional Kalteng, memanfaatkan asuransi dan penjaminan kredit, serta melakukan monitoring intensif terhadap debitur. Langkah-langkah ini sangat penting sebagai bagian dari manajemen risiko.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator tentunya menaruh perhatian besar terhadap penguatan peran BPD dalam mendorong kredit UMKM. Peningkatan kredit UMKM di daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat basis usaha lokal, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perba nkan OJK, Dian Ediana Rae, mengucapkan, penguatan peran ini salah satunya dilakukan melalui kelompok usaha bank (KUB), yang menjadi strategi utama dalam meningkatkan pembiayaan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. KUB mendorong peningkatan kapasitas BPD dalam menjalankan fungsi intermediasi serta perannya sebagai agen pembangunan di daerah.
“Pembentukan KUB bukan semata mata kebijakan konsolidasi perbankan, tetapi merupakan strategi untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. BPD dengan struktur permodalan yang kuat, tata kelola yang baik, serta sinergi bisnis yang efektif akan lebih mampu mendukung agenda pembangunan daerah,” ucap Dian.
Lesunya sektor UMKM berimbas pada melambatnya kredit perbankan ke segmen ini. Dalam tiga tahun terakhir, porsi kredit perbankan nasional yang mengalir ke sektor UMKM kian menyusut. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, market share kredit UMKM terhadap total kredit perbankan nasional hanya 17,49% per Desember 2025. Angka itu turun dari 19,24% di Desember 2024 dan 20,55% di Desember 2023.
