IPO dapat menjadi jalan baru bagi BPR untuk mengakselerasi pertumbuhan dan meningkatkan daya saing. Tapi, jalan penuh kerikil menuju pasar modal perlu dibersihkan agar tidak menghambat perjalanan BPR menuju ke sana.
Sumber: Istimewa
“KAMI sangat terbuka untuk BPR/S untuk IPO. Namun, sampai saat ini, belum ada pernyataan pendaftaran dari BPR/S untuk IPO.” Pernyataan itu disampaikan Inarno Djajadi, mantan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, pada Mei 2025.
Topik penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) memang sesekali mengemuka dalam diskusi di antara pelaku bank perekonomian rakyat (BPR). Di tengah lanskap perekonomian yang terus berubah, bank rural dituntut makin adaptif dan ikut berpartisipasi dalam ekosistem keuangan yang lebih luas, demi memperbesar kontribusinya bagi negara, termasuk dengan cara menjadi perusahaan terbuka.
Dari sisi regulasi, peluang BPR untuk melantai di bursa terbuka lebar. Sudah ada landasan hukumnya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membuka ruang itu, yang kemudian diperjelas melalui POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Pereko nomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
Dalam pasal 35, ayat Menimbang Untung-Rugi (3), POJK tersebut, OJK menetapkan sejumlah prasyarat bagi bank rural yang hendak melakukan IPO. Prasyarat yang dimaksud di antaranya rencana IPO harus tercantum dalam rencana bisnis bank, memiliki modal inti minimal Rp80 miliar, memperoleh skor tata kelola dan profil risiko masing[1]masing sebesar 2 dalam dua periode terakhir, serta mencatatkan nilai komposit tingkat kesehatan di level 2.
Dari perspektif pasar modal, IPO dipandang dapat menjadi sumber pendanaan alternatif yang signifikan bagi BPR. Reza Priyambada, Direktur Reliance Sekuritas, menilai dana yang dihimpun dari investor dapat dimanfaatkan untuk ekspansi usaha, melunasi kewajiban, sekaligus mendorong perbaikan keterbukaan dan tata kelola. Aspek terakhir ini menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya tarik BPR di mata investor.
Lebih jauh, keberhasilan satu bank rural melantai di bursa diyakini akan membuka jalan bagi BPR-BPR lain untuk mengikuti jejak serupa. BPR yang lebih dulu IPO akan berperan sebagai pionir di pasar modal, meningkatkan prestise perusahaan sekaligus citra industri di mata publik.
“Saya pikir, kalau memang ada BPR yang berani IPO, dia bisa jadi motor penggerak atau pionirlah untuk BPR-BPR lain. Begitu ada BPR yang IPO-nya itu sukses, itu pasti BPR-BPR lain akan tertarik untuk IPO,” terang Reza kepada Infobank, bulan lalu.
Tidak menutup kemungkinan, meningkatnya minat investor terhadap BPR juga berdampak positif terhadap kinerja industri secara keseluruhan. Saat ini, kinerja industri BPR menunjukkan laju pertumbuhan yang cenderung belum kuat. Data OJK per Oktober 2025 yang diolah kembali oleh Biro Riset Infobank (birI) mencerminkan kondisi itu.
Total aset industri BPR per Oktober 2025 tercatat Rp211,09 triliun, tumbuh 4,87% secara tahunan (year on year/ yoy). Fungsi intermediasi juga bergerak terbatas, dengan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing tumbuh 5,66% dan 3,95% menjadi Rp155,46 triliun dan Rp148,43 triliun. Meski demikian, dari sisi profitabilitas, industri BPR masih menunjukkan performa solid, dengan laba bersih melonjak 50,26% menjadi Rp3,15 triliun.
Asosiasi perbankan rakyat pun menyatakan dukungannya terhadap wacana IPO BPR. Tedy Alamsyah, Ketua Umum Perbarindo, menegaskan bahwa secara prinsip, model bisnis BPR tidak akan berubah hanya karena melantai di bursa. Justru, IPO dapat memperkuat struktur permodalan dan membuka ruang ekspansi yang lebih luas.
Namun, hampir sepuluh bulan berlalu sejak pernyataan OJK tadi disampaikan, belum ada satu pun BPR yang mengajukan penawaran saham perdana. Dengan berbagai potensi manfaat yang tersedia, masih terdapat sejumlah ganjalan yang membuat pelaku industri berpikir ulang sebelum membawa bank rural ke pasar modal.
Salah satu kekhawatiran utama adalah karakteristik pasar BPR yang sangat mikro, yang kerap dinilai berlawanan dengan preferensi investor pasar modal. Tingginya risiko pembiayaan mikro menjadikan investasi di BPR berkarakter high risk-high reward. Konsekuensinya, saham BPR berpotensi volatil dan mudah terpengaruh sentimen eksternal.
“Tantangan yang dihadapi oleh industri tentunya adalah nasabah yang dilayani adalah mereka yang rentan terhadap kondisi ekonomi, karena UMKM belum sepenuhnya bisa naik kelas. Selain itu, BPR/S yang IPO di market masih sensitif terhadap informasi eksternal yang akan berpengaruh terhadap value saham, sehingga berpotensi volatil,” beber Tedy kepada Infobank.
Di lain sisi, industri juga menyoroti aspek teknis pelaporan keuangan yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan standar International Financial Reporting Standards (IFRS), khususnya terkait pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Mengingat kebijakan CKPN baru efektif diberlakukan sejak awal 2025, pelaku industri masih memerlukan waktu untuk beradaptasi sebelum melangkah ke fase yang lebih kompleks seperti IPO.
Isu lain yang tak kalah sensitif adalah potensi masuknya kepemilikan asing. Kekhawatiran ini disuarakan Made Arya Amitaba, Direktur Utama BPR Sukawati Pancakanti. Menurutnya, masuknya bank rural ke pasar saham berpotensi bertabrakan dengan jati diri BPR sebagai community bank.
Mengacu pada Paket Kebijaksanaan Oktober 1988 (Pakto 88), pendirian BPR bertujuan mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat kecil. Selama ini, BPR diposisikan sebagai lembaga yang membela kepentingan wong cilik. Jika bank rural melantai di bursa dan menerima suntikan dana asing, fondasi itu dikhawatirkan bergeser ke arah yang lebih korporatif.
“Ketika BPR akan IPO, semua bisa masuk. Asing pun bisa masuk. Dengan masuknya asing, tidak ada yang benar-benar bagaimana membela kepentingan masyarakat bawah. Karena, masuknya asing itu (bersifat) transaksional. Nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai untuk membangun daerah sudah tidak ada, karena urusannya untuk bisnis dan untung semata,” tegasnya kepada Infobank, beberapa waktu lalu.
IPO bagi BPR bukan hanya soal akses pendanaan, tapi juga kesiapan mental dan transformasi industri. Pasar modal bisa memperkuat permodalan BPR, tapi harus diimbangi dengan kehati-hatian agar tidak menggerus jati diri BPR yang fokus pada pembiayaan mikro dan komunitas lokal.
Keberhasilan IPO BPR bergantung pada keseimbangan antara kepentingan bisnis dan mandat sosial, serta disiplin tata kelola dan regulasi yang tepat. Jika jalan itu dapat dilalui dengan disiplin tata kelola dan regulasi yang presisi, IPO berpotensi menjadi akselerator pertumbuhan BPR.
Topik penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) memang sesekali mengemuka dalam diskusi di antara pelaku bank perekonomian rakyat (BPR). Di tengah lanskap perekonomian yang terus berubah, bank rural dituntut makin adaptif dan ikut berpartisipasi dalam ekosistem keuangan yang lebih luas, demi memperbesar kontribusinya bagi negara, termasuk dengan cara menjadi perusahaan terbuka.
