Kondisi 2026 makin menantang. Pekerjaan berat pun menanti bankir-bankir bank daerah untuk memacu kinerja intermediasi sekaligus memitigasi risiko penurunan kualitas aset.
Sumber: Istimewa
PERIODE sulit yang dilalui para bankir sepanjang 2025 tampaknya masih belum mereda di 2026. Industri perbankan, termasuk bank pembangunan daerah (BPD), justru harus menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan lebih berat di tahun ini. Ketidakpastian ekonomi yang masih tinggi diperparah dengan mendidihnya tensi geopolitik.
Perang di Timur Tengah membuat bayangan krisis makin jelas. Tugas yang kian berat pun menanti para bankir. Mereka harus menyusun strategi yang lebih jitu untuk memacu fungsi intermediasi di tengah melambatnya pertumbuhan. Di lain sisi, antisipasi tren penurunan kualitas kredit juga makin wajib menjadi prioritas.
Bagi industri BPD, periode 2025 jauh dari menyenangkan. Menurut data Biro Riset Infobank (birI), per September 2025, penyaluran kredit industri ini mengalami perlambatan. Hanya tumbuh 2,17% year on year (yoy) menjadi Rp665,99 triliun. Laju kredit ini jauh lebih lambat dibandingkan dengan akhir 2024 yang tercatat meningkat 6,49%.
Di tengah penurunan demand, bankir-bankir daerah tampaknya mesti lebih agresif melakukan ekspansi ke luar captive market kredit ASN. Jumlah ASN yang tidak tumbuh signifikan dari tahun ke tahun, membuat pasar ini terbatas. Jika ingin tumbuh lebih besar, BPD harus keluar dari zona nyaman dan bersaing di luar captive market.
Sebaliknya, dana pihak ketiga (DPK) naik 6,32%, lebih tinggi ketimbang pertumbuhan di akhir 2024 yang tercatat 3,06%. Kondisi ini bisa jadi mencerminkan bahwa masyarakat makin hati-hati dalam melakukan spending. Atau, para pengusaha memilih menahan ekspansi karena permintaan melambat. Mereka memilih memarkir uangnya di perbankan.
Kabar baiknya, pos laba yang di akhir 2024 tumbuh minus 10,45%, per September 2025 sudah berbalik menjadi positif. Industri BPD tercatat mengantongi laba Rp10,29 triliun, atau tumbuh tipis 1,31% secara tahunan.
Namun, kualitas aset mesti jadi perhatian. Tren rasio kredit bermasalah (non performing loan atau NPL) cenderung terus merangkak naik beberapa tahun belakangan. Angkanya mencapai 3,02% (gross) di September 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan era pandemi COVID-19 yang memang terbantu adanya progam relaksasi. Meski masih di bawah threshold yang ditetapkan regulator, yakni maksimal 5%, rasio NPL itu menyentuh level tertinggi sejak 2017, yang tercatat di level 3,23%.
Bila diperinci lebih detail per individu bank, hingga September 2025, mayoritas BPD mencatatkan pertumbuhan positif dari sisi kredit. Hanya tiga BPD yang penyaluran kreditnya terkoreksi, yakni Bank BJB (-5,39%), Bank Jakarta (-5,70%), dan Bank Kalsel (-3,96%). Sementara, dari sisi kualitas aset, sebanyak enam bank berhasil menekan NPL-nya menjadi lebih baik. Artinya, ada 21 BPD yang tercatat mengalami kenaikan NPL.
Bank BPD Bali tercatat memiliki NPL paling rendah, yakni 0,85%, dan berhasil ditekan lagi menjadi 0,80% di Desember 2025. Lima BPD lain yang berhasil menurunkan NPL adalah Bank Kalteng, Bank BPD DIY, Bank NTT, Bank Kalsel, dan Bank Banten.
Menurut I Nyoman Sudharma, Direktur Utama Bank BPD Bali, keberhasilan Bank BPD Bali menjaga 1tak lepas dari strategi manajemen risiko yang ketat sejak awal penyaluran kredit. Dalam pengendalian risiko kredit, Bank BPD Bali selalu menekankan adanya prosedur yang jelas dalam penyaluran dan pemantauan kredit UMKM, ketersediaan SDM yang memadai secara kuantitas maupun kompetensi, serta adanya limit risiko per sektor ekonomi yang menjadi acuan kerja bagi seluruh unit kerja.
“Bila terjadi NPL sebagai risiko residual atas proses mitigasi, maka kami mengupayakan percepatan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan pembinaan pada debitur-debitur bermasalah yang masih kooperatif, melakukan penagihan, restrukturisasi kredit untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha dan cash flow, serta penjualan agunan kredit bermasalah,” ujar Nyoman Sudharma kepada Infobank, Maret lalu.
Meski kondisi 2026 kian menantang, Bank BPD Bali masih optimistis bisa tumbuh lebih baik. Optimisme ini didukung pemodalan yang kuat dari pemegang saham. BPD ini pun menargetkan penguatan permodalan untuk naik kelas ke KBMI 2.
Stimulus ekonomi pemerintah, pertumbuhan ekonomi digital, hingga kredit program dari pemerintah serta regulasi untuk mendorong sektor UMKM, ditambah ekonomi Bali yang stabil, diyakini membawa peluang pertumbuhan bagi Bank BPD Bali di tahun ini. Bank ini menargetkan rasio CAR minimal 28%, DPK tumbuh 8% dengan porsi CASA minimal 60%, dan fee based income 20%. Sedangkan kredit ditargetkan naik minimal 9%, dengan komposisi kredit produktif sekitar 59%. NPL diharapkan bisa terjaga di angka maksimal 1,30% (gross).
Sementara itu, Gusti Candra, Direktur Utama Bank Nagari, mengungkapkan bahwa tantangan industri perbankan di 2026 akan makin kompleks, mulai dari persaingan likuiditas dengan instrumen investasi lain, kualitas aset di segmen konsumer dan UMKM, hingga transformasi digital yang membutuhkan adaptasi teknologi dan keamanan data. Belum lagi faktor eksternal seperti ketidakpastian dan potensi perlambatan ekonomi global, termasuk dampak kebijakan tarif dagang Amerika Serikat (AS).
“Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, ditambah proyeksi perekonomian Indonesia dan Sumatra Barat, Bank Nagari memasang target cukup moderat di 2026. Aset ditargetkan tumbuh 6,31% menjadi Rp35,73 triliun. Sementara, DPK dan kredit ditargetkan masing-masing naik 6,61% dan 7,00%,” ujarnya kepada Infobank, bulan lalu.
Untuk menopang pertumbuhan, Bank Nagari juga akan memperkuat ekspansi ke luar captive market kredit ASN. Bank ini menyiapkan sejumlah strategi. Pertama, membenahi dan memperkuat kualitas penerapan manajemen risiko kredit (KPMR), antara lain dengan penguatan kebijakan, sistem dan prosedur, sistem informasi, serta kapasitas dan keandalan SDM.
Kedua, mengoptimalkan potensi pasar dari multiplier effect, ekosistem dan supply chain program-program Asta Cita seperti MBG, Kopdes Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul, Rehab Rekon pascabencana, hilirisasi, energi, transportasi, sektor pertanian, industri kecil, perdagangan dan jasa, serta ekosistem pariwisata dan ekonomi keuangan syariah.
Untuk menjaga kualitas aset, Bank Nagari tidak hanya melakukan review struktur organisasi dan kapasitas SDM, tapi juga memperluas dan memperkuat kerja sama dengan mitra-mitra yang membantu penyelesaian kredit bermasalah. Beberapa di antaranya adalah konsultan hukum dan pengacara, kejaksaan, kantor lelang, serta agen properti dan penjualan aset. Kerja sama ini memberikan kemudahan pelunasan, melakukan proses restrukturisasi, termasuk proses litigasi dan nonlitigasi.
Bank Nagari menargetkan NPL di akhir 2026 bisa ditekan kembali di kisaran 2%. Bahkan, akan lebih baik jika berhasil direalisasikan di bawah 2%. Per Desember 2025, NPL bank ini tercatat 2,40%.
Perang di Timur Tengah membuat bayangan krisis makin jelas. Tugas yang kian berat pun menanti para bankir. Mereka harus menyusun strategi yang lebih jitu untuk memacu fungsi intermediasi di tengah melambatnya pertumbuhan. Di lain sisi, antisipasi tren penurunan kualitas kredit juga makin wajib menjadi prioritas.
