Publik dan investor masih harap-harap cemas menanti publikasi laporan keuangan pertama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menjelang tenggat penerbitan laporan keuangan sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas (PT), yakni 30 Juni, Danantara belum juga merilis kinerja keuangannya. Padahal, sebagai superholding badan usaha milik negara (BUMN) yang mengelola aset negara bernilai ribuan triliun rupiah, transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati.

            Tak hanya publik, pasar juga tentu ingin melihat laporan keuangan Danantara. Dokumen itu menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas, tata kelola, dan kemampuan Danantara menciptakan nilai tambah serta menghasilkan imbal hasil (yield) dari investasi. Bagi pelaku pasar, laporan keuangan menjadi acuan awal yang akan menentukan tingkat kepercayaan terhadap Danantara sebagai pengelola investasi negara. Apalagi, Danantara juga menarik obligasi atau bonds, tentunya publik ingin tahu apakah investasi yang dilakukan menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan kupon utangnya.

            Danantara menyebut proses konsolidasi lebih dari 1.000 entitas yang terdiri atas BUMN, anak perusahaan, hingga cucu perusahaan menjadi faktor utama belum rampungnya laporan keuangan. Danantara mengklaim melakukan pembersihan (cleansing) laporan keuangan perusahaan pelat merah. Kompleksitas penyusunan laporan keuangan Danantara dinilai berbeda dengan korporasi pada umumnya karena melibatkan konsolidasi aset dan kewajiban dalam skala besar.

            Ketua BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan bahwa proses konsolidasi berimbas pada penyesuaian akuntansi yang cukup signifikan terhadap neraca gabungan BUMN. Danantara harus melakukan impairment atau penghapusan sebagian nilai aset yang nilainya hampir mencapai Rp100 triliun. Danantara menargetkan laporan keuangan konsolidasi perdananya rampung di akhir 2026.

            “Kami sedang melakukan pembersihan seluruh laporan dari BUMN, dan ada beberapa BUMN yang belum selesai. Nanti akhir Juni ini akan selesai, seluruh BUMN kami bersihkan,” tegas Dony, Mei lalu.

            Apa pun alasannya, ketiadaan laporan keuangan Danantara hingga jelang akhir deadline menjadi sorotan. Sejumlah kalangan menilai, minimnya transparansi berpeluang memunculkan persepsi pasar yang kurang baik bagi sovereign wealth fund (SWF) itu. Apalagi, lembaga bentukan Presiden Prabowo Subianto ini digadang-gadang menjadi motor investasi nasional.

            Keresahan itu mendorong Koalisi Danantara Monitor, yang terdiri atas CELIOS, Indonesia Corruption Watch (ICW), Trend Asia, Yayasan Indonesia Cerah, Climate Rangers, dan Enter Nusantara, mengajukan permintaan informasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan manajemen Danantara pada awal Juni lalu. Mereka meminta audit atas laporan keuangan 2025, laporan kinerja tahunan 2025, serta laporan keuangan triwulan pertama 2026 yang belum juga dirilis.

            Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menegaskan, lambatnya publikasi laporan keuangan memperbesar ruang spekulasi di pasar. Ini juga bisa berdampak pada stabilitas nilai tukar rupiah hingga kepercayaan investor. Para investor memerlukan informasi utama, seperti laporan keuangan, untuk menilai risiko dan prospek lembaga investasi. Laporan keuangan dan kinerja menjadi fondasi penting dalam membangun kredibilitas serta menjaga keyakinan pasar.

            Apalagi, Danantara adalah kuasi fiskal. Sehingga, efek belum dirilisnya laporan keuangan SWF itu menjadi spekulasi juga terhadap risiko fiskal yang sebenarnya. Hal itu juga terefleksi dari lembaga rating. Semua lembaga rating global dalam analisisnya selalu menyebut Danantara. Tanpa laporan keuangan dan kinerja Danantara, bagaimana mereka bisa melakukan rating terhadap seluruh kinerja fiskal? Lalu, proyek apa saja yang digarap Danantara juga menjadi concern.

            “Ini tidak clear, sehingga menyebabkan spekulasi kenapa Danantara belum ada laporan keuangan. Apa yang sebenarnya proyek di-announce tapi ternyata tidak jadi. Atau, proyek yang tidak di-announce tapi sebenarnya jalan. Jadi, sekarang spekulasi itu muncul bukan dari faktor eksternal, tapi lebih banyak dari nggak pasti di dalam negerinya, salah satunya Danantara. Itu yang menjadi concern sebenarnya,” jelas Bhima.

            Sorotan juga ditujukan pada proyek apa saja yang sebenarnya digarap Danantara. Transparansi proyek investasi menjadi salah satu aspek penting bagi investor sebelum mengambil keputusan. Dari perspektif pasar, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif. Tapi, mencerminkan kualitas tata kelola, disiplin pengelolaan risiko, dan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas. Ketika informasi belum tersedia, pasar cenderung mengisi kekosongan dengan berbagai asumsi yang belum tentu sesuai kondisi sebenarnya.

            Menurut Seira Tamara, peneliti ICW, audit BPK menjadi instrumen penting untuk memperkuat kredibilitas Danantara. Koalisi Danantara Monitor mendesak agar hasil audit dan ringkasan pemeriksaan dapat dipublikasikan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan aset negara. Permintaan itu mempunyai landasan hukum kuat, baik berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik maupun berbagai regulasi yang mengatur tata kelola BUMN dan pengelolaan kekayaan negara.

            Keterbukaan laporan keuangan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan publik terhadap pengelolaan aset negara. Transparansi juga diperlukan guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan sekaligus memperkuat penerapan prinsip good governance.

            “Tata kelola yang tidak diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas akan menempatkan Danantara pada ruang gelap yang sulit diawasi oleh publik. Hal ini dapat memicu kerentanan untuk terjadinya konflik kepentingan hingga korupsi,” tegas Seira.

            Sementara, pengamat kebijakan publik Universitas Diponegoro (Undip), Satria Aji Imawan, menilai transparansi Danantara bukan berarti membuka semua informasi investasi kepada publik. Terpenting adalah membangun sistem pelaporan dan audit yang relevan serta mampu menciptakan kepercayaan masyarakat.

            Legitimasi lembaga investasi negara biasanya dibangun melalui tata kelola yang mendapat perhatian dan kepercayaan publik. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap standar internasional perlu dibarengi dengan pertanggungjawaban atas dana yang dikelola untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks Danantara, membangun fondasi laporan keuangan dan tata kelola yang kuat tentu menjadi krusial. Pasalnya, superholding ini melibatkan banyak pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

            “Penting juga membangun fondasi laporan keuangan dan governance yang kuat dari Danantara karena melibatkan banyak aktor di berbagai lini. Bahkan, tidak hanya di level nasional, tapi juga di level internasional. Sehingga, saya pikir fondasi governance dan kesepakatan tata kelola yang dibangun itu lebih penting,” papar Satria.

            Dengan aset yang disebut-sebut mencapai US$1.000 miliar, Danantara berada di kelompok elite wealth fund besar dunia. Lembaga-lembaga top itu umummya menerapkan standar pelaporan dan keterbukaan yang ketat. Hingga berita ini tulis (26/6), Danantara belum juga merilis laporan keuangan. Apakah akan diterbitkan mepet deadline atau setelah lewat batas waktu?

            Sebagai motor investasi strategis negara, Danantara dituntut untuk menghasilkan keuntungan sekaligus membangun legitimasi. Caranya, dengan praktik tata kelola yang baik, termasuk soal transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan.

            Tak hanya publik, pasar juga tentu ingin melihat laporan keuangan Danantara. Dokumen itu menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas, tata kelola, dan kemampuan Danantara menciptakan nilai tambah serta menghasilkan imbal hasil (yield) dari investasi. Bagi pelaku pasar, laporan keuangan menjadi acuan awal yang akan menentukan tingkat kepercayaan terhadap Danantara sebagai pengelola investasi negara. Apalagi, Danantara juga menarik obligasi atau bonds, tentunya publik ingin tahu apakah investasi yang dilakukan menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan kupon utangnya.