Belanja negara dalam RAPBN 2027 tembus Rp4.000 triliun, pertama kali dalam sejarah. RAPBN 2027 dirancang untuk menjalankan dua fungsi sekaligus: menopang target pertumbuhan 6% sekaligus memperkuat disiplin fiskal dengan defisit yang dipatok turun menjadi 2,40% terhadap PDB. Pemerintah harus memastikan kualitas belanja!
Sumber : Istimewa
PEMERINTAH membidik pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Di tengah proyeksi perlambatan ekonomi global, target itu cukup menantang. Sebaliknya, defisit anggaran justru ditargetkan turun ke level 2,40% terhadap produk domestik bruto (PDB). Lebih rendah dibandingkan dengan outlook defisit 2026 yang sebesar 2,85%.
Dengan kata lain, pemerintah akan mendorong kebijakan fiskal yang mendukung upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan program prioritas nasional. Tapi, di lain sisi, disiplin fiskal akan diperkuat dengan kehati-hatian yang lebih terukur.
Kedua target itu menempatkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam posisi tidak sederhana. RAPBN bertema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” ini mesti tetap ekspansif demi menjaga momentum pertumbuhan dan membiayai program prioritas nasional.
Tapi, potensi memperluas ruang fiskal kian terbatas. Maka, pemerintah mesti memastikan tambahan belanja benar-benar menghasilkan aktivitas ekonomi yang lebih luas. Sedangkan, penerimaan negara harus terus digenjot untuk memastikan ekspansi fiskal bisa berkelanjutan.
Dalam RAPBN 2027, untuk pertama kali sepanjang sejarah, belanja negara tembus Rp4.097,20 triliun. Sedangkan, pendapatan negara dipatok Rp3.426,00 triliun. Adapun defisit ditargetkan 2,40% terhadap PDB atau setara Rp671,2 triliun.
Dalam Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI, Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa RAPBN 2027 akan difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Program-program ini diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di luar itu, tantangan fiskal di 2027 bukan hanya soal defisit yang ditargetkan di bawah batas 3% dari PDB, tapi seberapa kuat kemampuan pemerintah menggenjot penerimaan negara. Dengan ruang memperlebar defisit yang terbatas, pemerintah dituntut memperkuat ruang fiskal dengan meningkatkan pendapatan negara, mengoptimalkan belanja, dan memastikan setiap rupiah menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar.
Pendapatan negara di RAPBN 2027 sebenarnya menunjukkan adanya upaya penguat an kapasitas fiskal. Target pendapatan Rp3.426,00 triliun itu naik 6,8% dibandingkan dengan outlook 2026 yang sebesar Rp3.208,10 triliun.
Menurut Suahasil Nazara, Menteri Keuangan yang dilantik pada 14 September 2026 menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah akan memperkuat APBN dengan tiga strategi fiskal. Pertama, mengoptimal kan pengumpulan penerimaan negara sekaligus meningkatkan rasio pajak (tax ratio). Upayanya antara lain melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, serta memastikan implementasi Coretax berjalan efektif.
Peningkatan tax ratio memang menjadi pekerjaan rumah pemerintah dari tahun ke tahun. Di semester pertama 2026, rasio pajak hanya sekitar 9,32%, di bawah target pemerintah yang dipatok di atas 10% hingga akhir 2026. Dalam 10 tahun terakhir, setelah menyentuh level tertinggi di angka 10,38% pada 2022, rasio pajak cenderung terus menurun: 10,31% pada 2023, 10,08% di 2024, dan kembali turun ke level 9,31% pada 2025.
Strategi fiskal kedua adalah meningkatkan kualitas belanja. Suahasil menegaskan bahwa APBN harus mempertajam belanja dengan meningkatkan efisiensi serta ketepatan sasaran belanja. Pendekatan ini tidak berarti memotong anggaran, tapi memastikan alokasinya ter salurkan ke program-program penting yang dapat men dorong pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung PKPN. Strategi ini juga termasuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lewat harmonisasi kebijakan.
Strategi ketiga adalah pembiayaan inovatif. Ketika APBN didesain untuk terus ekspansif di tengah ruang fiskal yang terbatas, pembiayaan juga harus dilakukan dengan makin inovatif.
“Kebijakan fiskal harus tetap prudent, tapi kebijakan fiskal tidak pasif, harus hadir menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat, dan membuka ruang bagi investasi. Karena itu, ke bijakan fiskal 2027 tetap dirancang untuk bersifat ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur,” kata Suahasil.
Di tengah perlambatan ekonomi global yang tahun depan diproyeksikan hanya tumbuh di kisaran 3%, APBN 2027 harus bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, hingga semester pertama 2026, belanja pemerintah (government spending)-lah yang menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi yang tembus 5,4%.
Target pertumbuhan 6% bukan mustahil untuk direalisasikan. Syaratnya, belanja pemerintah harus berkualitas dan mendorong multiflier effect yang besar. Belanja pemerintah juga mesti ditopang disiplin fiskal yang kuat, jangan ugal-ugalan.
Di lain sisi, investasi tetap menjadi tumpuan untuk membangun ekonomi yang lebih kuat. Maka dari itu, iklim investasi harus terus didorong makin kondusif, terlebih di tengah kian ketatnya persaing an antarnegara dalam menarik investasi global. Indonesia harus meningkatkan daya tarik investasinya agar investor mau menggelontorkan modal.
Dengan kata lain, pemerintah akan mendorong kebijakan fiskal yang mendukung upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan program prioritas nasional. Tapi, di lain sisi, disiplin fiskal akan diperkuat dengan kehati-hatian yang lebih terukur.
