Menuju 2027, perekonomian Indonesia berada di persimpangan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi masih terjaga dan pemerintah menargetkan pertumbuhan 6%. Namun, di lain sisi, investasi swasta belum sepenuhnya ekspansif dan ketidakpastian global masih membayangi
Sumber : Infobank
HARAP-HARAP cemas dengan kondisi perekonomian Indonesia menuju 2027. Di satu sisi, masih ada harapan, bahwa ekonomi kita mampu tumbuh di atas 5%. Namun, di lain sisi, sejumlah tantangan masih membayangi, mulai dari dinamika geopolitik hingga volatilitas pasar keuangan dunia.
Di tengah berbagai tantangan yang ada, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,12%. Secara kumulatif, ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45%, sekaligus menjadi capaian semester pertama tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang terbesar perekonomian, dengan kontribusi 53,32% terhadap produk domestik bruto (PDB), diikuti pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 29,36% dan ekspor barang dan jasa sebesar 23,13%.
Capaian ini menjadi modal bagi pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% hingga akhir 2026. Bahkan, target pertumbuhan ekonomi dipatok lebih tinggi, yakni 6% pada 2027. Super yakin dan optimistis, target tersebut tercapai. Memang sudah semestinya yakin dan optimistis.
Tapi, mewujudkan target itu bukan perkara mudah. Ekonomi global masih menghadapi tekanan. Karena itu, tantangannya bukan lagi sekadar menjaga ekonomi tetap tumbuh di atas 5%, melainkan juga mencari sumber pertumbuhan baru untuk mendorong ekonomi menuju level 6%.
Salah satu tumpuan pertumbuhan ekonomi ialah investasi. Data Kemeterian Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% secara tahunan atau setara 49,5% dari target tahunan sebesar Rp2.041,3 triliun. Investasi pada sektor hilirisasi bahkan mencapai Rp300,1 triliun atau hampir 30% dari total investasi nasional.
Data ini memperlihatkan bahwa investasi perlu diperkuat. Bukan hanya dari sisi nilai, tetapi juga dari sektor-sektor yang mampu mendorong kapasitas produksi dan menciptakan sumber pertumbuhan baru.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menuturkan, pemerintah telah menyiapkan enam sektor prioritas yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan baru ekonomi pada 2027, yakni infrastruktur digital, hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, industri hulu strategis, ketahanan pangan, dan energi terbarukan.
Kebutuhan masyarakat, kata Suahasil, terhadap sektor-sektor tersebut terus meningkat. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan pemerintah menetapkan sektor prioritas ini sebagai penggerak ekonomi tahun depan.
"Seluruh enam sektor ini adalah sektor yang dibutuhkan untuk masyarakat Indonesia. Artinya apa? Permintaan domestiknya tidak akan pernah berkurang," katanya, bulan lalu.
Kendati begitu, untuk membawa pertumbuhan ekonomi ke level 6%, investasi juga harus tumbuh lebih cepat. Suahasil menyebut, investasi perlu tumbuh sekitar 7% pada 2027. Maka, diperlukan sejumlah faktor pendukung dan enabler-nya. “Ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar. Karena itu, berbagai macam elemen di dalam pembangunan kita harus bersinergi, harus bekerja sama,” tambahnya.
Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mendorong investasi agar mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 6%? Menurut pandangan Irman Faiz, Lead Economist Bank Danamon, pertumbuhan ekonomi pada paruh pertama 2026 masih banyak ditopang oleh investasi publik. Sebagian investasi itu masih berada pada tahap konstruksi dan memiliki karakteristik padat modal atau capital intensive.
Investasi yang berasal dari program hilirisasi, konstruksi, serta sejumlah program strategis nasional, menurut Faiz, masih membutuhkan waktu sebelum memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian. “Makanya, muncul pertanyaan, ekonomi kita tumbuh 5,6% pada kuartal I dan 5,3% pada kuartal II, tetapi kok kurang terasa?” ujar Faiz kepada Infobank, bulan lalu.
Itu karena, pada tahap konstruksi, investasi lebih banyak digunakan untuk belanja modal dan belum banyak menciptakan aktivitas yang bersifat padat karya. Akibatnya, efek rambatan investasi terhadap konsumsi rumah tangga belum sepenuhnya terlihat. Faiz menilai investasi publik perlu berjalan bersamaan dengan masuknya investasi swasta. Pasalnya, pemerintah punya keterbatasan anggaran, sehingga tidak bisa terus menjadi motor utama investasi.
“Pemerintah menyiapkan wadahnya, kemudian swasta mulai masuk lebih banyak ke investasi. Itu yang kita harapkan terjadi sehingga sumber pertumbuhan menjadi lebih berkelanjutan,” imbuhnya.
Maka dari itu, belanja publik, kata dia, harus diarahkan untuk menciptakan wadah yang mampu menarik investasi swasta, khususnya sektor yang berorientasi ekspor dan menyasar pasar yang relatif resilien. Diversifikasi pasar ekspor pun harus dilakukan, terutama ke ASEAN, India, dan Amerika Serikat. Faiz juga menyebut sektor-sektor yang punya multiplier besar dan dampak relatif cepat terhadap perekonomian, di antaranya sektor otomotif, sektor makanan, dan minuman.
Akan tetapi, "mengundang" investasi swasta pun bukan perkara sederhana. Di tengah ketidakpastian ekonomi, dunia usaha masih cenderung menahan ekspansi. Kondisi ini tecermin dari purchasing managers’ index (PMI) manufaktur yang pada Agustus 2026 kembali masuk zona kontraksi, yakni 49,8.
“Artinya memang suasana hati pengusaha kita, modelnya sedang bertahan. Bertahan saja sudah bagus, jadi nggak usah ekspansi,” ujar ekonom senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ryan Kiryanto, bulan lalu.
Hal ini menunjukkan tantangan pertumbuhan 2027 bukan hanya bagaimana pemerintah mendorong investasi, tapi juga menciptakan kepercayaan dan ruang bagi dunia usaha untuk kembali berekspansi.
Itu sebabnya, Ryan melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 akan berada di level yang lebih moderat. “Saya konservatif tahun depan, mungkin batas bawah 5,2%, batas atas 5,5%,” katanya.
Di luar tantangan domestik, perekonomian Indonesia juga masih akan berhadapan dengan tekanan global. Ketegangan geopolitik, volatilitas harga minyak, serta arah kebijakan suku bunga bank sentral utama dunia dapat kembali memengaruhi arus modal dan nilai tukar rupiah. Bagi Indonesia, tekanan itu perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada biaya pembiayaan sekaligus inflasi domestik.
Bank Indonesia (BI) pun masih harus menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Pada September 2026, BI mempertahankan BI-Rate di level 5,75% di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Di lain sisi, ruang pembiayaan bagi dunia usaha masih tersedia. Kredit perbankan pada Agustus 2026 tumbuh 13,65% secara tahunan, sementara kredit investasi tumbuh lebih tinggi sebesar 25,11%.
Dengan demikian, Infobank Institute menilai, tantangan ekonomi Indonesia pada 2027 bukan semata menjaga pertumbuhan tetap di atas 5%, melainkan memastikan investasi dan ekspansi dunia usaha bergerak lebih kuat di tengah ketidakpastian global. Persoalannya kini, apakah berbagai mesin pertumbuhan baru itu mampu bergerak bersamaan untuk membawa ekonomi menuju level 6%, atau justru kembali bertahan di kisaran 5%.
Di tengah berbagai tantangan yang ada, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,12%. Secara kumulatif, ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45%, sekaligus menjadi capaian semester pertama tertinggi dalam lima tahun terakhir.
