INDUSTRI perbankan, khususnya bank pembangunan daerah (BPD), memasuki periode yang tak mudah. Di tengah perlambatan kinerja intermediasi, tekanan datang silih berganti. Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) membuat fiskal daerah makin terbatas, likuiditas BPD pun mengetat.

Sumber dana murah dari ekosistem pemerintah daerah (pemda) makin seret. Tren suku bunga yang bergerak ke era higher for longer juga berpotensi mendongkrak cost of fund (biaya dana). Di lain sisi, penyaluran kredit kian menantang dengan risiko yang meningkat.

Dinamika yang dihadapi bankir-bankir bank daerah bisa jadi makin menantang. Rencana pemerintah melakukan sentralisasi pengelolaan payroll aparatur sipil negara (ASN) instansi vertikal berpotensi mengurangi keunggulan BPD yang selama ini menggarap pasar itu sebagai basis bisnisnya. Tantangan BPD bukan hanya soal mempertahankan ekosistem bisnis dan nasabah eksisting, tapi juga mencari peluang dengan ekspansi keluar captive market.

BPD mem butuhkan mesin pertumbuhan baru yang lebih beragam. Perubahan strategi jadi makin penting karena pertumbuhan kredit membutuhkan dukungan likuiditas dan dana murah yang memadai. Ketika dana pemerintah tidak tumbuh setinggi se belumnya, BPD harus makin agresif mem bangun CASA, memperluas basis nasabah ritel, mengembangkan payroll, serta meng optimalkan platform digital.

Dari sisi kinerja, berdasarkan data Biro Riset Infobank (birI), kredit industri BPD per Juni 2026 tercatat Rp673,14 triliun, atau tumbuh tipis 1,81% year on year (yoy). Risiko kredit pun cenderung meningkat, dengan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) gross di posisi 3,22%, naik signifikan dari 2,85% pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh minus 1,70%, atau menjadi Rp766,11 triliun. Tapi, koreksi DPK ini bisa jadi disebabkan kecenderungan bank daerah makin selektif mengambil danadana mahal, demi men jaga beban bunga dan margin. Pasalnya, pos giro dan tabungan masih tumbuh positif masingmasing 1,83% dan 3,21%. Sebaliknya, deposito terkontraksi 6,96%.

Adapun, laba tumbuh sedikit lebih tinggi, dari 4,06% pada akhir 2025 menjadi 4,35% per Juni 2026 atau menjadi Rp7,44 triliun. Total aset industri ini pun mengalami kenaikan tipis 2,14%, atau menjadi Rp1.040,59 triliun per Juni 2026.

Di tengah perlambatan kinerja itu, sejumlah BPD optimistis memacu pertumbuhan di atas rata-rata industri. Salah satunya adalah Bank BPD Bali. Per Juni 2026, kredit BPD ini tumbuh 7,08% atau menjadi Rp25,85 triliun. DPK juga naik 3,88% menjadi Rp35,05 triliun, dengan porsi dana murah (CASA) di atas 65%. Laba Bank BPD Bali pun meningkat 17,67% menjadi Rp755,75 miliar. Sementara, total asetnya naik 5,75% menjadi Rp42,74 triliun.

Menurut I Nyoman Sudharma, Direktur Utama Bank BPD Bali, kinerja itu dicapai lewat penguatan volume bisnis, inovasi produk dan layanan, peningkatan kompe tensi sumber daya manusia (SDM), serta pengembangan teknologi informasi (TI). Dengan tren perekonomian Provinsi Bali yang tumbuh kuat 5,78% di kuartal kedua 2026, ditambah penguatan bisnis, Sudharma menargetkan kredit dan DPK Bank BPD Bali tumbuh masing-masing di kisaran 8,63% dan 6,01% di akhir 2026. Sementara, laba ditargetkan naik 11,23%.

Untuk 2027, Bank BPD Bali meyakini ada ruang pertumbuhan positif seiring prospek perekonomian Bali yang diperkirakan tumbuh kuat. Tapi, sejumlah tantangan perlu diantisipasi, seperti perkembangan likuiditas, persaingan industri perbankan, daya beli masyarakat, kualitas aset, serta arah kebijakan pemerintah pusat yang dapat berdampak pada kondisi keuangan daerah.

Bank BPD Bali membidik per tumbuhan kredit dan DPK di kisaran 9,00% dan 8,00% pada 2027. Sumber pertumbuhan kredit akan makin diarahkan pada kredit produktif, khususnya UMKM dan sektor produktif lain yang memiliki prospek bagus serta sesuai dengan risk appetite Bank BPD Bali. Strategi ini penting, mengingat ruang pertumbuhan kredit konsumtif, khususnya yang berbasis payroll ASN, berpotensi makin terbatas. 

“Bank BPD Bali akan memperkuat dan mendiversifikasi mesin pertumbuhan kredit melalui optimalisasi potensi UMKM, sektor pariwisata dan ekosistemnya, perdagangan, pertanian, serta sektor produktif lainnya. Fokus pertumbuhan tidak hanya pada peningkatan volume kredit, tetapi juga pada kualitas pertumbuhan dan kontribusinya terhadap perekonomian Bali,” kata Sudharma kepada Infobank, September lalu.

Optimisme sama diungkapkan Syahrisal Imbar, Direktur Utama Bank Maluku Malut (BMM). Ekonomi Maluku dan Maluku Utara tumbuh kuat di 5,31% dan 15,35% di kuartal II 2026. Sejalan dengan itu, kinerja Bank Maluku Malut juga solid. Per Agustus 2026, aset tumbuh 8,24%, dengan kredit dan DPK masing-masing naik 13,26% dan 2,93%. Dengan pencapaian itu, Syahrisal optimistis tahun depan masih ada ruang tumbuh. Di Maluku, sentrasentra produksi perikanan dan pengolahan, cold chain, hingga ekspor produk perikanan menawarkan peluang. Sedangkan, di Maluku Utara, BMM bisa masuk ke ekosistem pendukung hilirisasi nikel dan ekspor produk turunannya. Sektor UMKM di dua provinsi itu juga disebut menjanjikan, tapi juga menjadi tantangan.

"Isu perpindahan payroll, biaya dana, persaingan dengan bank nasional, kualitas kredit, hingga transformasi digital menjadi tantangan pada 2027. Mempertimbangkan kondisi BMM saat ini, kami targetkan pertumbuhan bisnis di kisaran 8%-10%," ujarnya.

Kekhawatiran bank daerah saat ini memang kian besar terkait dengan wacana sentralisasi gaji ASN instansi vertikal. Bagi BPD, kebijakan ini tak hanya soal rekening gaji yang berpindah. Efek dominonya jauh lebih besar.

Kehilangan rekening payroll akan diikuti keluarnya sumber dana murah dan mengancam payroll loan. Potensi cross selling ataupun fee based income dari transaksi turut hilang. Bagi BPD, ASN bukan hanya sumber dana murah, tapi juga debitur berkualitas tinggi.

BPD sudah merasakan dampak kebijakan ini ketika payroll Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di daerah diambil alih pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, per awal 2026. Gaji PPL disentralisasi ke pusat. Rekening gajinya pun beralih ke salah satu bank Himbara. Salah satu BPD bahkan mengaku kehilangan dana murah Rp200 miliar-Rp300 miliar dari peralihan gaji PPL itu.

Dampaknya kian signifikan bila kebijakan serupa diterapkan secara lebih luas di kementerian-kementerian lain. Sejumlah kementerian lain sepertinya memang akan melakukan hal serupa. Kementerian Kesehatan, misalnya, melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/14267/2026 tentang Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Melekat pada Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Terpusat di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Yang lebih ditakutkan adalah wacana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan mengambil langkah sama. Jumlah ASN vertikal kementerian ini --termasuk guru, yang bertugas di daerah-- paling besar.

Mencermati pelbagai dinamika yang berkembang sekaligus peluang dan tantangan di 2027, Infobank menilai industri BPD tetap bisa tumbuh di kisaran 4%-6%, yang merupakan skenario optimistis. Dengan asumsi payroll ASN vertikal yang berpindah bank lain tidak bertambah. Tapi, jika gaji ASN vertikal seluruhnya dialihkan ke bank lain pada 2027, pertumbuhannya bisa jauh di bawah proyeksi itu, atau bahkan bisa minus.

Makanya, BPD mesti agresif mencari mesin pertumbuhan baru. Pemerintah harus memberikan dukungan terhadap BPD sebagai agen pembangunan sekaligus katalis perekonomian daerah. Dukungan bukan berarti privilege, tapi berupa batasan yang jelas. Pertanyaannya, pemerintah ingin BPD dibawa ke mana?

Sumber dana murah dari ekosistem pemerintah daerah (pemda) makin seret. Tren suku bunga yang bergerak ke era higher for longer juga berpotensi mendongkrak cost of fund (biaya dana). Di lain sisi, penyaluran kredit kian menantang dengan risiko yang meningkat.