Penarikan dividend payout ratio BUMN yang terlalu tinggi membatasi ruang ekspansi perusahaan pelat merah. BUMN memiliki kebutuhan memperkuat modal dan melakukan ekspansi. Di lain sisi, tata kelola masih menjadi sorotan. Sementara, agenda konsolidasi dan restrukturisasi juga belum tuntas.
Sumber : Istimewa
MEMASUKI kuartal akhir 2026, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih sibuk melakukan pembenahan. Setumpuk pekerjaan rumah (PR) masih mengantre untuk dituntaskan. Meski sejumlah BUMN diklaim menorehkan perbaikan kinerja pascaterbentuknya Danantara, sebagian lainnya masih berjuang untuk keluar dari tekanan.
Lebih dari 1,5 tahun Danantara berdiri, proses restrukturisasi dan konsolidasi maupun streamlining di lingkungan BUMN belum kunjung selesai. Di sektor karya misalnya, beberapa BUMN karya tengah melakukan upaya restrukturisasi utang untuk memperbaiki kondisi keuangan. Restrukturisasi menjadi langkah penting dalam persiapan konsolidasi BUMN karya yang ditargetkan tuntas akhir 2026. Restrukturisasi utang di sejumlah BUMN karya sebenarnya sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Tekanan akibat utang menggunung membuat proses ini tidak kunjung kelar.
Jika tidak bisa diselesaikan hingga akhir 2026, proses-proses itu tentu akan dilanjutkan di tahun depan. Selain konsolidasi BUMN di sejumlah sektor, Danantara mengklaim terus mempercepat transformasi dengan streamlining, atau penyeder hanaan struktur perusahaan. Langkah ini ditujukan untuk mem bangun ekosistem perusahaan pelat merah yang lebih ramping, efektif, dan efisien. Dalam berbagai kesem patan, Dony Oskaria, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, menegaskan, transformasi BUMN juga termasuk pemangkasan jumlah perusahaan. Jika proses ini sudah tuntas, jumlah entitas BUMN ditargetkan sekitar 250 perusahaan.
Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Agustus lalu, mengungkapkan, hingga saat ini, ada 290 BUMN yang sudah ditutup. Ketika Danantara dibentuk, jumlah BUMN disebut sebanyak 1.074 perusahaan, termasuk anak cucu usahanya. Jumlah itu dinilai terlalu banyak, termasuk dari sisi lapisan direksi dan komisaris serta perusahaan yang tidak produktif. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan perampingan dan hanya akan mempertahankan perusahaan yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Dengan melakukan perampingan BUMN, Prabowo mengkalim pemerintah sudah berhasil menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun.
“Ini artinya setiap tahun Rp50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif. Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” tegas Prabowo.
Di luar itu, meski tengah sibuk berbenah, Danantara mema sang target ambisius bagi BUMN. Setelah pada 2025 disebut mengan tongi laba konsolidasi sebesar Rp326 triliun, tahun ini laba BUMN ditar getkan bisa tembus Rp360 triliun.
Menurut pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, Danantara maupun BP BUMN memang masih mempunyai segudang pekerjaan rumah. Tahun depan, alih-alih agresif ekspansi, Herry memperkirakan BUMN masih akan lebih sibuk melakukan konsolidasi internal. Persoalan yang dialami sejumlah BUMN juga bisa jadi ikut membebani perusahaan yang sehat, termasuk yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Pasalnya, beberapa BUMN yang sehat dipaksa menanggung beban perusahaan yang sakit. Misalnya, Kereta Api Indonesia (KAI) yang dipaksa “menggendong” INKA. Pertamina pun begitu, dengan holding hilir yang mendapat beban baru, termasuk lewat Pertamina Patra Niaga yang harus menggendong Pertamina Kilang Internasional.
Dengan beban berat yang dihadapi, Herry menyebut BUMN akan struggling di tahun depan. Langkah ekspansi juga sangat terbatas, termasuk bagi BUMN yang selama ini menghasilkan laba besar dan kontributor utama dividen. Hal ini tidak lepas dari makin tingginya tren dividend payout ratio BUMN. Pertamina misalnya membagikan 85% labanya di 2025 sebagai dividen. Pada 2026 Mandiri dengan dividend payout ratio 79%, Bank Rakyat Indonesia (BRI) 91,97%, dan Bank Negara Indonesia (BNI) 65%. PT Telkom Indonesia bahkan membagikan dividen sebesar 123,5% dan Semen Indonesia sebesar 100%. Tingginya dividen yang dibagikan membuat kemampuan BUMN melakukan ekspansi terbatas. Modal kerja untuk ekspansi yang bisa didapat dari laba ditahan misalnya, porsinya sangat kecil, atau bahkan tidak ada sama sekali.
“Bayangkan, kalau dividend payout ratio-nya terlalu tinggi, dari mana mereka mau melakukan ekspansi? Modal untuk ekspansi tidak ada. Menurut saya, itu sudah tidak rasional. Danantara terlalu berlebihan mengambil laba BUMN, padahal BUMN juga harus melakukan ekspansi. Karena itu, yang akan terjadi adalah BUMN pada tahun depan akan lebih sibuk melakukan konsolidasi internal,” kata Herry ketika berbincang dengan Infobank, September lalu.
Ia juga menyoroti klaim laba yang selalu digaungkan Danantara sebesar Rp326 triliun. Sehingga, wajar bila Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan kala itu) meminta Rp120 triliun. Di undang-undang BUMN sendiri disebutkan sebagian laba Danantara, setelah dikurangi kebutuhan investasi, pengelolaan risiko investasi, dan setelah ikut menambah modal, diserahkan ke negara atau dibagi ke kas negara. Tapi, faktanya, kalau menurut LKPP yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), labanya hanya Rp145 triliun.
“Menurut saya ada paradoks. Danantara ingin high profile, ingin terlihat bagus di publik maupun kepada stakeholder, termasuk di istana. Sementara, yang kemudian dijadikan beban adalah BUMN. Terutama kaitannya dengan dividend payout ratio yang dibuat setinggitingginya. Lalu, untuk melaporkan kepada presiden bahwa BUMN sudah melakukan efisiensi dan memangkas banyak hal. Padahal, banyak BUMN sakit yang dipindahkan ke BUMN sehat untuk digendong,” timpalnya.
Sementara, ekonom senior Prasasti Center, Piter Abdullah Redjalam, mengatakan, langkah Danantara melakukan streamlining sebenarnya adalah hal positif. Ini dinilai menjadi bagian penting dalam memperbaiki efisiensi dan profesionalisme perusahaan negara. Streamlining juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing BUMN.
Menurutnya, salah satu persoalan yang dihadapi BUMN selama ini adalah jumlah dan ruang lingkup usahanya terlalu besar. Kondisi itu juga turut membatasi ruang bagi sektor swasta untuk berkontribusi. Dulu, BUMN berkembang dari hulu hingga hilir. Dan, pada perkembangannya, BUMN juga masuk ke berbagai bidang usaha yang tidak selalu sesuai dengan keahlian maupun bisnis inti perusahaan. Alhasil, anak cucu perusahaan BUMN menjadi sangat banyak. Beberapa bahkan bergerak jauh dari bidang usaha perusahaan induk.
Selain efisiensi dan daya saing, Piter menilai streamlining dapat mengurangi potensi penyalahgunaan hubungan antarbadan usaha. Menurutnya, hubungan antar-BUMN yang tidak didasarkan pada meritokrasi dan kemampuan dapat membuka ruang bagi moral hazard.
“Hubungan yang dibangun dengan pola yang tidak didasarkan kepada meritokrasi, kemampuan, daya saing, itu kecenderungannya sering bisa terjadi moral hazard atau bahkan terjadi hal-hal yang merugikan bagi BUMN itu sendiri,” tegasnya.
Lebih dari 1,5 tahun Danantara berdiri, proses restrukturisasi dan konsolidasi maupun streamlining di lingkungan BUMN belum kunjung selesai. Di sektor karya misalnya, beberapa BUMN karya tengah melakukan upaya restrukturisasi utang untuk memperbaiki kondisi keuangan. Restrukturisasi menjadi langkah penting dalam persiapan konsolidasi BUMN karya yang ditargetkan tuntas akhir 2026. Restrukturisasi utang di sejumlah BUMN karya sebenarnya sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Tekanan akibat utang menggunung membuat proses ini tidak kunjung kelar.
