Bagi-bagi kursi empuk komisaris BUMN kerap dipersepsikan sebagai politik balas budi. Kebiasaan “tak sehat” ini harus diakhiri. Penunjukan komisaris harus mengedepankan aspek profesionalisme dan kompetensi.
Sumber : Istimewa
Penunjukan sejumlah petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN) mendapat sorotan. Bagi-bagi jatah kursi komisaris BUMN ini memang bukan hal baru. Sudah terjadi di era-era sebelumnya dan seakan dianggap lumrah.
Sekarang, tren bagi-bagi kursi empuk itu dinilai makin parah. Sejumlah orang dekat atau terafiliasi pemenang pilpres sudah diangkat menjadi komisaris. Padahal, presiden dan wakil presiden terpilih baru akan dilantik Oktober mendatang. Beberapa sosok yang ditunjuk sebagai komisaris pun disorot kompetensi dan kecocokannya di industri terkait.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, mengatakan, penunjukan sejumlah komisaris BUMN dengan latar belakang politik jauh dari kompetensi yang dibutuhkan. Ia mencontohkan kursi Komisaris Utama Pertamina yang diserahkan ke orang dekat Prabo wo. Begitu pula penunjukan kader Gerindra, sebagai Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia (BSI).
“Jadi, pertimbangan politik lebih dominan. Ini tidak bisa dilepaskan dari Erick Thohir yang punya interest interest politik yang kuat. Prinsip ‘berakhlak’ bagi BUMN ternyata dicederai sendiri. Jadi, Pak Jokowi dan Pak Erick harus ikut tanggung jawab terhadap abuse of power dalam tata kelola BUMN belakangan ini,” papar Zaki kepada Infobank.
Kader partai politik yang diangkat menjadi komisaris BSI dinilai tidak mempunyai pengalaman di perbankan.Penunjukan ini pula yang disinyalir membuat Muhammadiyah menarik dananya dari BSI. Sebelumnya, Muhammadiyah dikabarkan sudah dimintai usulan nama untuk mengisi posisi komisaris di BSI. Namun, nama yang diusulkan Muhammadiyah tidak terpilih. Kementerian BUMN memutuskan mengangkat Felicitas Tallulembang.
Zaki menambahkan, bagi-bagi kursi empuk di BUMN ke pendukung atau simpatisan adalah skandal. Balas jasa politik semacam itu berkontribusi pada lemahnya daya saing BUMN. Pertimbangan politik lebih dominan dibandingkan dengan aspek profesionalitas dan kompetensi. Padahal, posisi komisaris harusnya memainkan peran penting di BUMN.
“Ke depannya, dugaan saya, makin beringas dalam berebut posisi direktur dan komisaris. Ini harus dicegah. Prabowo harus mempunyai komitmen kuat untuk tidak mengulangi kesalahan Jokowi yang terlalu bagi-bagi jabatan,” tegasnya.
Sementara, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan, tidak ada larangan terkait penunjukan dan pengangkatan Timses menjadi komisaris BUMN. Orang dari berbagai latar belakang, termasuk politisi, bisa mengisi posisi di BUMN. Arya menilai, BUMN membutuhkan dukungan politik.
“Mereka kalau selama itu kompeten ya tidak ada masalah dong. Jadi, latar-latar belakang itu, sehingga kita nggak bisa katakan bahwa kalau politik tidak boleh, dan wajar juga, karena BUMN ini juga butuh dukungan politik, berbeda dengan perusahaan swasta,” ujar Arya kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Terkait BUMN butuh dukungan politik, Arya mencontohkan, proses pengajuan penyertaan modal negara (PMN), pembentukan holding, merger, IPO, hingga pem bu baran BUMN harus di lakukan dengan perse tu juan DPR. Maka itu, dukungan politik dari internal perusahaan men jadi sesuatu yang dibutuh kan perusahaan pelat merah.
Sekarang, tren bagi-bagi kursi empuk itu dinilai makin parah. Sejumlah orang dekat atau terafiliasi pemenang pilpres sudah diangkat menjadi komisaris. Padahal, presiden dan wakil presiden terpilih baru akan dilantik Oktober mendatang. Beberapa sosok yang ditunjuk sebagai komisaris pun disorot kompetensi dan kecocokannya di industri terkait.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, mengatakan, penunjukan sejumlah komisaris BUMN dengan latar belakang politik jauh dari kompetensi yang dibutuhkan. Ia mencontohkan kursi Komisaris Utama Pertamina yang diserahkan ke orang dekat Prabo wo. Begitu pula penunjukan kader Gerindra, sebagai Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia (BSI).
