Student loan diharapkan bisa meringankan beban mahasiswa yang tercekik dengan mahalnya UKT. Bagaimana cara fintech lending memberikan pinjaman studi yang ramah bagi mahasiswa, tapi tetap menguntungkan bagi mereka?
Sumber : Istimewa
Calon mahasiswa di Indonesia digegerkan dengan melonjaknya uang kuliah tunggal (UKT) sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) ternama, jelang akhir Mei 2024. Melambungnya harga UKT memang hanya terjadi di sejumlah universitas, dan hanya berlaku di beberapa fakultas. Namun, kenaikan UKT ini dinilai membebani mahasiswa karena peningkatannya cukup signifikan.
Benar bahwa UKT batal naik, buntut protes keras dari banyak kalangan. Namun, tak ada yang bisa menjamin harga UKT akan tetap bertahan di angka yang sama pada tahun-tahun mendatang. Untuk mengakomodasi lonjakan UKT yang berpotensi terjadi di masa mendatang, muncul gagasan untuk menerapkan student loan atau pinjaman pelajar bagi calon mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya pendidikan mereka.
Banyak negara maju, seperti Amerika Serikat (AS), Australia, hingga Prancis, yang sudah menerapkan skema ini agar anak-anak muda di sana bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi. Dan, sejatinya, Indonesia sendiri juga sempat meluncurkan skema pinjaman pelajar berupa Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), yang digagas Bank Negara Indonesia 1946 (BNI) di era 1980-1990-an.
Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pernah mengajak lembaga keuangan untuk membuat skema student loan yang ramah bagi mahasiswa. Terlebih, banyak dari mereka yang masih belum sanggup mencicil biaya UKT lantaran belum memiliki pekerjaan.
“Skema yang student friendly, yang memahami kalau sekarang mungkin belum bisa bayar, bayarnya nanti kalau anak ini sudah kerja. Jadi, saya sedang mengajak, yuk bareng-bareng bikin student loan, seperti di luar negeri banyak,” tutur Kiki, sapaan akrab Friderica, kepada awak media, Mei lalu.
Bank Central Asia (BCA), Bank CIMB Niaga, Bank Tabungan Negara (BTN), dan sejumlah bank lain tengah mengkaji secara serius kemungkinan ini. BNI dan Bank DKI bahkan sudah menyediakan produk student loan, bekerja sama dengan sejumlah universitas.
Tak hanya bank yang hendak menyusuri peluang mendanai mahasiswa. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) – dikenal dengan sebutan financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending – juga siap untuk membantu meringankan beban mahasiswa untuk membayar kuliah mereka.
“Kita harus memastikan bahwa para pelajar di Indonesia memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan. Untuk itu, salah satu hal penting yang harus dilakukan adalah memastikan pinjaman pendidikan digunakan dengan benar,” Angelique Timmer, Chief of Impact and ESG KoinWorks.
Bahkan, ada beberapa fintech lending yang terlebih dahulu membantu pembiayaan studi perguruan tinggi. Sebut saja Danacita, Edufund, CICIL, hingga DanaBagus, yang memiliki fitur pembiayaan UKT untuk mahasiswa. Ini membuktikan bahwa P2P lending sungguh-sungguh ingin meringankan beban mahasiswa, jauh sebelum merebaknya pemberitaan tentang meroketnya harga UKT.
Abynprima Rizki, Director of Marketing, Communication, & Community Development Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), juga turut mendukung skema student loan yang ramah bagi mahasiswa. “Kalau dari sisi kami ya, kami mendukung (skema student loan). Selagi sarana fasilitas jasa keuangan itu legal, kemudian juga aman untuk masyarakat, termasuk untuk mahasiswa, saya rasa itu masih baik untuk keberlanjutannya,” tutur Abyn kepada wartawan, pertengahan Juni lalu.
Menurutnya, banyak kampus yang tertolong dengan skema pinjaman studi ini. Sehingga, nantinya diharapkan makin banyak pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang turut serta dalam pembiayaan kuliah anak-anak muda ini. Tinggal bagaimana pelaku industri bisa mengedukasi masyarakat mengenai student loan yang disalurkan fintech lending. Pasalnya, LPBBTI sering dianggap sebagai pinjaman online (pinjol) yang banyak merugikan masyarakat.
Meski begitu, menyalurkan pembiayaan kepada mahasiswa memiliki risiko tersendiri. Misalnya, PUJK perlu mencari mitra yang sesuai dengan visi dalam membiayai studi mahasiswa. Untuk itu, mereka tidak bisa sembarangan memilih mitra.
Menurut Angelique Timmer, Chief of Impact and ESG KoinWorks, memilih mitra untuk bekerja sama dalam penyaluran student loan penting supaya mereka bisa memastikan bahwa uang yang disalurkan benar-benar dipakai untuk keperluan kuliah. “Kami harus memastikan bahwa para pelajar di Indonesia memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan. Untuk itu, salah satu hal penting yang harus dilakukan adalah memastikan pinjaman pendidikan digunakan dengan benar,” tegas Angelique kepada Infobank, beberapa waktu lalu.
KoinWorks sendiri merupakan P2P lending yang bergerak dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun begitu, di awal-awal mereka beroperasi pada 2016, mereka sempat meluncurkan program bernama “KoinPintar” untuk menyalurkan dana bagi mahasiswa. Tetapi, karena beragam tantangan yang dihadapi dalam membiayai studi di universitas, fitur ini ditiadakan pada 2022. Ini membuktikan bahwa menyalurkan pembiayaan studi sudah masuk dalam ranah yang berbeda dibandingkan dengan membiayai kebutuhan konsumtif atau UMKM.
Namun, tantangan utama dalam menyalurkan student loan adalah menakar skema yang ramah dan tidak memberatkan mahasiswa, tapi juga membawa profit bagi perusahaan. Mencari keseimbangan antara kedua hal ini bukanlah hal mudah.
Industri fintech lending belum konsisten dalam membukukan laba, malah cenderung fluktuatif. Di 2022, menurut data OJK, pelaku LPBBTI tercatat mengalami rugi hingga kemudian turn around dan memetik laba pada 2023. Keberhasilan mencetak laba ini berlangsung selama setahun penuh. Namun, dari Januari hingga Maret 2024, industri ini kembali membukukan rugi. Ini menunjukkan bahwa ekosistem P2P lending masih belum stabil.
Merujuk pada laporan keuangan terakhir, beberapa perusahaan ini belum berhasil mencatat laba bersih selama dua tahun ke belakang. Setelah ditelaah secara mendetail, beberapa fintech lending ini masih merugi akibat belum mampu mengurangi beban operasional perusahaan.
Kendati demikian, yang lebih mengkhawatirkan adalah fakta bahwa hanya Danacita dan CICIL yang mampu menjaga tingkat wanprestasi 90 (TWP90) di bawah batas aman yang ditetapkan OJK, yakni sebesar 5%. Malah, TWP90 Edufund sudah dua kali lipat dari ketetapan regulator.
Padahal, mayoritas perusahaan itu menerapkan skema student loan yang berbeda jauh satu sama lain. Umumnya, mereka yang berkecimpung dalam pembiayaan studi mahasiswa memberikan bunga sekitar 1,25%-1,75% per bulan dengan tenor 6-24 bulan dan plafon yang disesuaikan dengan kemampuan debitur, bisa mencapai ratusan juta rupiah. Sayangnya, skema tersebut belum mampu menghindarkan mereka dari jurang wanprestasi.
Untuk itu, pelaku industri keuangan yang hendak menyalurkan dana pendidikan perlu memikirkan skema dengan tepat, yang win win solution, baik bagi mahasiswa maupun perusahaan. Pemerintah maupun regulator juga perlu aktif terlibat dalam menggodok pembiayaan studi untuk mahasiswa dan bekerja sama langsung dengan pelaku industri keuangan.
Perlu diingat, KMI diberhentikan lantaran melonjaknya kredit macet, yang saat itu diakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan bagi mahasiswa yang sudah lulus. Dan, dewasa ini, banyaknya lulusan perguruan tinggi yang kesulitan mencari lapangan kerja marak diberitakan. Jangan sampai anjuran penerapan student loan membawa PUJK dan mahasiswa terjerumus ke dalam lose-lose situation, di mana para calon masa depan bangsa tidak mampu membayar utangnya, dan menimbulkan penyakit kredit macet yang sulit disembuhkan.
Benar bahwa UKT batal naik, buntut protes keras dari banyak kalangan. Namun, tak ada yang bisa menjamin harga UKT akan tetap bertahan di angka yang sama pada tahun-tahun mendatang. Untuk mengakomodasi lonjakan UKT yang berpotensi terjadi di masa mendatang, muncul gagasan untuk menerapkan student loan atau pinjaman pelajar bagi calon mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya pendidikan mereka.
