Pemerintah tak berdaya ketika PDN diretas menggunakan ransomware, sampai-sampai para peretas iba. Sebagai salah satu sektor penopang ekonomi, perbankan harus lebih siap dalam menangani ransomware.
Sumber: BSSN, diolah kembali oleh Biro Riset Infobank (birI)
Hilang sudah martabat pemerintah setelah Pusat Data Nasional (PDN), yang dibangun dengan anggaran Rp700 miliar, diretas oleh sejumlah hacker, beberapa waktu lalu. Para peretas menggunakan ransomware berjenis LockBit 3.0. untuk mengunci data-data yang ada di PDN, dan meminta uang tebusan US$8 juta atau sekitar Rp131,33 miliar. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), yang bertanggung jawab dalam pelindungan data masyarakat, dibuat tidak berdaya dan hanya bisa pasrah melihat jutaan data penduduk Indonesia hilang.
Ironisnya, merasa iba dengan pemerintah, para hacker pun akhirnya “menyerah”. Mereka kemudian memberikan kunci enkripsi sehingga data yang tersimpan di PDN dapat kembali diakses. Tidak sampai di situ, para peretas ini juga mengingatkan pemerintah untuk memperkuat keamanan sibernya. Dalam laporan “Lanskap Keamanan Siber Indonesia” yang dikeluarkan BSSN, dari 347 dugaan insiden siber yang terjadi pada 2023, 186 di antaranya diarahkan ke sektor pemerintah. Insiden ini juga termasuk ransomware, yang aktivitasnya tercatat mencapai 1,01 juta kali di Indonesia.
