Pemerintah tak berdaya ketika PDN diretas menggunakan ransomware, sampai-sampai para peretas iba. Sebagai salah satu sektor penopang ekonomi, perbankan harus lebih siap dalam menangani ransomware.
Sumber: BSSN, diolah kembali oleh Biro Riset Infobank (birI)
Hilang sudah martabat pemerintah setelah Pusat Data Nasional (PDN), yang dibangun dengan anggaran Rp700 miliar, diretas oleh sejumlah hacker, beberapa waktu lalu. Para peretas menggunakan ransomware berjenis LockBit 3.0. untuk mengunci data-data yang ada di PDN, dan meminta uang tebusan US$8 juta atau sekitar Rp131,33 miliar. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), yang bertanggung jawab dalam pelindungan data masyarakat, dibuat tidak berdaya dan hanya bisa pasrah melihat jutaan data penduduk Indonesia hilang.
Ironisnya, merasa iba dengan pemerintah, para hacker pun akhirnya “menyerah”. Mereka kemudian memberikan kunci enkripsi sehingga data yang tersimpan di PDN dapat kembali diakses. Tidak sampai di situ, para peretas ini juga mengingatkan pemerintah untuk memperkuat keamanan sibernya. Dalam laporan “Lanskap Keamanan Siber Indonesia” yang dikeluarkan BSSN, dari 347 dugaan insiden siber yang terjadi pada 2023, 186 di antaranya diarahkan ke sektor pemerintah. Insiden ini juga termasuk ransomware, yang aktivitasnya tercatat mencapai 1,01 juta kali di Indonesia.
Di dalam laporan yang sama, BSSN juga membeberkan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah ransomware. Tapi, kegiatan sederhana seperti memakai perangkat keamanan yang mampu mendeteksi serangan siber dan melakukan backup serta pemulihan data saja Lagi-Lagi (dan Lagi) Ransomware BANKING TECHNOLOGY nyatanya tidak dilakukan. Ini menunjukkan inkompetensi dalam menangani dan melindungi data di ranah digital.
Setiap peristiwa peretasan sudah pasti akan menimbulkan kerugian finansial. Menurut laporan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), potensi kerugian ekonomi dari peristiwa peretasan PDN ditaksir bisa mencapai Rp6,3 triliun. Tidak main-main. Tapi, angka tersebut belum seberapa jika dibandingkan dengan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang terkesan abai terhadap data warga negaranya.
Hal tersebut dikemukakan Yeo Siang Tiong, General Manager for Southeast Asia Kaspersky. Selain harus mengcover kerugian finansial, perusahaan maupun organisasi yang terdampak serangan ransomware harus bersiap menghadapi kerusakan reputasi, buntut dari ketidakbecusan dalam mengawal keamanan siber.
“Selain mengancam kebocoran data dan membahayakan keamanan, serangan ransomware juga akan merusak reputasi organisasi. Organisasi perlu menyadari bahwa dampak nyata dari keberhasilan infeksi ransomware adalah kerugian finansial dan reputasi,” terang Yeo dalam keterangan tertulisnya kepada Infobank.
Ini bukanlah pertama kali sektor penting, seperti pemerintahan, mendapat serangan ransomware dari peretas. Peristiwa serupa juga pernah dialami sektor penting lainnya, seperti perbankan, dan tak kalah menggemparkan.
Pada pertengahan tahun lalu, misalnya, salah satu bank besar di Tanah Air sempat bikin gaduh usai mengalami kelumpuhan sistem selama berhari-hari akibat. diretas menggunakan malware tersebut. Jenisnya pun sama dengan yang menyerang PDN, yaitu LockBit 3.0. Sebelumnya, Bank Sentral mengaku mengalami serangan ransomware varian Conti di sistem mereka. Namun, pihak Bank Sentral bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat.
Tidak menutup kemungkinan serangan ransomware dengan varian yang lebih ganas bisa dialami sektor-sektor vital lainnya di masa mendatang. Karena itu, penting memperhatikan keamanan siber. Upaya mempertahankan keamanan siber di masa mendatang akan kian menantang. Pemerintah dan juga para pelaku industri seperti perbankan harus berpacu dengan para peretas yang terus melakukan berbagai cara dan mencari celah untuk melancarkan serangan siber.
Okki Rushartomo, Corporate Secretary Bank Negara Indonesia (BNI), mengakui bahwa menjaga keamanan siber akan makin sulit. Para pelaku industri harus bisa beradaptasi dengan ancaman-ancaman baru. Sebagai salah satu bank terbesar di Tanah Air, BNI berjanji akan menjaga keamanan data nasabah dan sistemnya dengan baik.
“Tantangan keamanan siber yang semakin kompleks di era digital saat ini memang memerlukan adaptasi yang berkesinambungan, terutama bagi instansi perbankan. Terkait hal tersebut, BNI berkomitmen untuk terus menjaga keamanan data nasabah dan sistem kami dari berbagai potensi risiko keamanan siber,” tegas Okki kepada Infobank. Untuk memperketat keamanan siber, BNI melakukan penguatan di beberapa aspek. Penguatan-penguatan yang dimaksud meliputi simulasi pertahanan siber melalui penetration test terhadap aplikasi dan sistem, serta mengimplementasikan teknologi perlindungan berlapis untuk data, jaringan, sistem, dan teknologi informasi (TI). Bank pelat merah ini juga melatih para pegawai dan mengedukasi nasabahnya, untuk meminimalisasi peluang terjadinya peretasan yang kerap kali disebabkan oleh kelalaian manusia.
Edukasi terhadap nasabah tidak boleh disepelekan. Charles Budiman, Chief Digital Officer Maybank Indonesia, berkomitmen mengingatkan nasabahnya tentang pentingnya menjaga keamanan dan data pribadi. Hal-hal sederhana semisal memberikan informasi pribadi, seperti user ID, password, PIN, hingga CVV/CVC, masih kerap dilakukan sejumlah nasabah. Edukasi yang konsisten diharapkan bisa meminimalisasi kerugian yang dialami nasabah dan juga bank.
“Kami selalu melakukan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan keamanan dan security awareness kepada nasabah dalam bertransaksi melalui aplikasi M2U ID, yang merupakan mobile banking kami,” kata Charles kepada Infobank.
Pihak Maybank menerapkan metode autentikasi transaksi finansial dan nonfinansial bernama Secure2u ketika menggunakan aplikasi M2U ID. Maybank juga menerapkan One Device Binding, yaitu mekanisme keamanan yang menciptakan hubungan unik dan aman antara aplikasi seluler dan perangkat tertentu. Ini semua untuk memperkuat ketahanan siber.
BNI sebagai KBMI 4 dan Maybank Indonesia yang merupakan KBMI 3 tentu memiliki nasabah yang tidak sedikit. Karena itu, menjaga keamanan data nasabah merupakan hal wajib, apalagi dengan jumlah yang banyak. Cara kedua bank ini menjaga ranah digitalnya sudah sejalan dengan anjuran dari perusahaan keamanan siber seperti Kaspersky. Bank-bank lain seyogianya meniru apa yang dilakukan kedua bank itu.
Ransomware memang mematikan. Namun, bukan berarti malware ini tidak bisa dicegah. Selama semua pihak – bank, pemerintah, instansi maupun organisasi – serius, fokus, dan kompak mencegah terjadinya kejahatan siber, kedaulatan data masyarakat (nasabah) di ranah digital akan selalu terjaga seperti yang diharapkan. Jangan sampai peretasan seperti dialami PDN terjadi lagi di masa mendatang. Benteng digital harus diperkokoh
Ironisnya, merasa iba dengan pemerintah, para hacker pun akhirnya “menyerah”. Mereka kemudian memberikan kunci enkripsi sehingga data yang tersimpan di PDN dapat kembali diakses. Tidak sampai di situ, para peretas ini juga mengingatkan pemerintah untuk memperkuat keamanan sibernya. Dalam laporan “Lanskap Keamanan Siber Indonesia” yang dikeluarkan BSSN, dari 347 dugaan insiden siber yang terjadi pada 2023, 186 di antaranya diarahkan ke sektor pemerintah. Insiden ini juga termasuk ransomware, yang aktivitasnya tercatat mencapai 1,01 juta kali di Indonesia.
