PENULIS ADALAH STAF KHUSUS MENTERI PERHUBUNGAN, GURU BESAR FEB UGM
SEJUMLAH tantangan, di antaranya perubahan iklim, perang/konflik bersenjata, dan polarisasi politik lokal dan internasional, tengah mendestabilisasi tatanan dunia. Dalam Global Risk Report 2024 awal tahun ini, World Economic Forum (WEF) merilis daftar 10 risiko global paling top untuk jangka pendek (dua tahun ke depan) dan jangka panjang (10 tahun ke depan). Beberapa risiko global yang menjadi 10 risiko teratas dua tahun ke depan adalah misinformasi atau disinformasi, cuaca ekstrem, cyber insecurity, dan inflasi.
Hanya selang enam bulan setelah rilis WEF tersebut, kita dikejutkan dengan peristiwa peretasan data pada Pusat Data Nasional (PDN). Hacker menggunakan ransomware untuk menyerang server PDN hingga melumpuhkan sistem.
Dampaknya, layanan publik berbasis data kependudukan sempat terganggu, termasuk layanan perpajakan (registrasi online Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP untuk wajib pajak PMA dan wajib pajak orang asing) dan sertifikasi konstruksi. Sebanyak 228 instansi dikabarkan terkena dampaknya, di antaranya BAIS TNI, INAFIS, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan.
Untungnya industri perbankan tidak masuk ke dalam sistem tersebut. Dapat dibayangkan jika industri perbankan masuk ke sistem tersebut. Betapa besarnya potensi kerugian yang akan timbul. Padahal sebelumnya, sebagaimana diberitakan dalam situs Kemenkominfo terkait penyelenggaraan Workshop Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Medan (9 Agustus 2023) bahwa PDN dibangun sebagai solusi atas risiko yang timbul dari pemanfaatan sistem elektronik. Risiko-risiko yang dimaksud meliputi salah pengoperasian, serangan hacker, terjadinya downtime, dan kerusakan hardware.
PDN dimaksudkan sebagai kontrol atas risiko-risiko tersebut. Namun, faktanya belum sesuai seperti yang diharapkan dengan terjadinya kasus peretasan tersebut.
Tingginya risiko global lintas dimensi menunjukkan pentingnya kerja sama antarpemangku kepentingan. Risiko-risiko global dan nasional, seperti ketidakamanan siber, lemahnya rupiah, ancaman inflasi, dan meningkatnya potensi bencana alam dan lingkungan, sejatinya dihadapi oleh semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah; pihak bisnis, baik BUMN maupun swasta; dan juga masyarakat.
Pada satu sisi, kemajuan teknologi informasi menciptakan banyak manfaat, seperti penghematan waktu, efisiensi, dan meningkatkan produktivitas. Namun, pada sisi yang lain, juga bukan tanpa risiko sama sekali. Disinformasi atau misinformasi konten dan peretasan menjadi contoh risiko dan dampak negatif dengan segala konsekuensi dan implikasinya.
Maraknya pemanfaatan dan perkembangan artificial intelligence (AI) justru menjadi concern risiko tingkat atas. Kendati AI sudah dipergunakan dalam beberapa dasawarsa, akan tetapi perkembangan AI generative seperti ChatGPT dan peranti sejenis sejak akhir 2022 memicu kekhawatiran timbulnya berbagai risiko yang perlu diantisipasi dengan segenap regulasi.
Selain menciptakan peluangpeluang, AI generative membawa implikasi berbagai risiko serius. Hal ini termasuk yang terkait dengan copyright, cyberrisk, misinformasi, dan lingkungan regulasi yang terus berubah.
Revolusi AI generative menyebabkan memelesatnya risiko misinformasi dan disinformasi menjadi risiko nomor satu dalam jangka pendek, dan akan tetap menjadi salah satu risiko utama dalam jangka panjang.
Risiko Bisnis dan Ekonomi
Peretasan data PDN menunjukkan bahwa ketidakamanan siber adalah risiko global sekaligus menjadi risiko nasional. Selain ke(tidak)amanan siber dan disinformasi atau misinformasi, risiko-risiko lainnya yang dihadapi secara nasional antara lain lemahnya rupiah, tingginya utang pemerintah atau tekanan fiskal, dan cuaca ekstrem yang bisa menyebabkan banjir dan kekeringan panjang.
Nomad Capitalist tahun lalu memasukkan rupiah sebagai salah satu mata uang terlemah atau berkinerja terburuk di dunia. Mata uang berkinerja terburuk lainnya adalah rial (Iran), lira (Turki), rubel (Belarusia), ringgit Malaysia, poundsterling (Inggris), peso (Argentina), bolivar (Venezuela), dan pound (Mesir). Pada 2023, mata uang terlemah nomor satu dunia adalah pound Mesir.
Sementara itu, lemahnya rupiah antara lain karena tingginya ancaman capital outflow dan penurunan atau ketidakstabilan cadangan devisa. Pelemahan nilai tukar rupiah mencatat rekor pada level Rp16.450 per satu dolar AS (US$1) pada Juni 2024. Untungnya, ketika rupiah bergejolak, cadangan devisa selama Juni lalu justru naik tipis menjadi US$140,2 miliar dari posisi US$139 miliar akhir Mei 2024.
Inflasi juga masih menjadi ancaman, terutama dari harga pangan dan energi. Dengan kondisi tingginya tekanan fiskal dan lemahnya nilai tukar rupiah, maka kemungkinan inflasi akan naik terutama dari komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) pada akhir 2024 dan 2025 ketika terjadi penyesuaian harga. Tingkat inflasi diprediksi dapat mencapai hingga 4,5% secara tahunan (year on year/yoy) jika pemerintah melakukan penyesuaian terhadap administered prices, termasuk dengan kenaikan harga BBM atau gas dan mencabut subsidi.
Risiko global lainnya yang terkait dengan perubahan iklim adalah cuaca ekstrem yang ditandai dengan bencana banjir atau longsor dengan frekuensi dan intensitas yang meningkat dan kekeringan yang makin panjang yang disertai risiko kebakaran lahan atau hutan. Dari sisi pangan, hal ini menjadi risiko gagal panen yang mengancam ketahanan pangan.
Bukan hanya sektor pertanian tanaman pangan yang krusial dengan risiko cuaca ekstrem, bencana alam juga mengancam sektor properti, otomotif, transportasi, dan sektor-sektor bisnis yang bersentuhan langsung dengan lingkungan alam dan risiko kolapsnya ekosistem alam. Potensi kerugian akibat kerusakan properti, kerusakan kendaraan, dan kerusakan aset lainnya berkecenderungan untuk terus meningkat akibat cuaca yang kian ekstrem.
Pada sektor transportasi, dampak cuaca ekstrem akan merusak infrastruktur, mengancam keselamatan transportasi, khususnya penerbangan dan pelayaran, memicu kegagalan rantai pasok atau logistik, dan lainnya.
Indonesia Incorporated
Tingginya risiko global lintas dimensi menunjukkan pentingnya kerja sama antarpemangku kepentingan. Risiko-risiko global dan nasional, seperti ketidakamanan siber, lemahnya rupiah, ancaman inflasi, dan meningkatnya potensi bencana alam dan lingkungan, sejatinya dihadapi oleh semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah; pihak bisnis, baik BUMN maupun swasta; dan juga masyarakat.
Ancaman peretasan dan pembobolan data dapat menimpa lembaga mana pun, baik pemerintah, swasta, maupun industri perbankan. Oleh karenanya, keamanan siber perlu menjadi prioritas.
Solusi dan antisipasi berbagai risiko global tidak dapat dilakukan secara sektoral dan terkotak-kotak. Solusi atas lemahnya nilai tukar rupiah, misalnya, mungkin tidak bisa hanya menjadi concern Bank Indonesia (BI), akan tetapi juga pemerintah (Kementerian Keuangan), OJK, dan asosiasi bisnis.
Demikian pula solusi atas tingginya tekanan fiskal, tidak dapat dibebankan hanya kepada Kementerian Keuangan. Para pemerintah daerah perlu berkontribusi untuk memoderatkan tekanan fiskal.
Dalam konteks risiko global, antisipasi dan solusinya perlu dilakukan secara Indonesia Incorporated. Kita butuh forum bersama antarpemangku kepentingan untuk mengatasi segenap risiko global yang tengah dihadapi seluruh komponen bangsa ini. Forum ini dapat melibatkan pemerintah (kementeriankementerian terkait) dan pemerintah daerah, DPR, BI, OJK, Bulog, BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), asosiasi-asosiasi bisnis, perguruan tinggi, LSM, dan lainnya.
Hanya selang enam bulan setelah rilis WEF tersebut, kita dikejutkan dengan peristiwa peretasan data pada Pusat Data Nasional (PDN). Hacker menggunakan ransomware untuk menyerang server PDN hingga melumpuhkan sistem.
