Penulis Adalah Honorable Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Tulisan Ini Merupakan Pendapat Pribadi.
KEUANGAN berkelanjutan telah menjadi komitmen seluruh pelaku industri keuangan dunia, tidak terkecuali di kawasan ASEAN termasuk Indonesia. Kawasan ASEAN memiliki potensi yang cukup besar, misalnya untuk mengembangkan energi terbarukan berdasarkan geografi dan geologinya. International Energy Agency (IEA) memperkirakan peluang investasi energi terbarukan di ASEAN sampai dengan 2030 mencapai US$2,3 triliun-US$2,5 triliun. Tentunya perkiraan ini dapat berubah mengingat isu green finance makin menjadi fokus di semua negara di dunia.
Dengan PDB kolektif lebih dari US$2,5 triliun, ASEAN adalah salah satu kawasan ekonomi terbesar di dunia, dengan tenaga kerja lebih besar daripada Eropa atau Amerika Utara. Perkembangannya yang sukses selama beberapa dekade mendatang akan membawa manfaat bagi ratusan juta warga kawasan. Tentunya perkembangan tersebut harus berkelanjutan. Salah satu pertimbangannya antara lain masih banyak negara menghadapi kondisi lingkungan yang memburuk, mulai dari polusi udara hingga masalah kelangkaan air minum dan tanah yang terkontaminasi, dan hal itu telah menjadi perhatian utama di seluruh kawasan dan global. Dampak yang banyak diperkirakan adalah implikasinya bagi kesehatan masyarakat dan juga untuk produktivitas dan keberhasilan ekonomi.
ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) mempunyai harapan dapat mengurangi intensitas energinya sebesar 30% pada 2025 dibandingkan dengan capaian pada 2005. APAEC juga telah memberikan pandangan bahwa hampir setengah dari peluang investasi diperkirakan berada di sektor transportasi. Kajian PwC (2015) menyatakan bahwa ASEAN berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan pertumbuhan tersebut karena selama ini telah menunjukkan pertumbuhan yang baik sebagai pusat produksi infrastruktur. Sementara itu, Bloomberg New Energy Finance (2017) telah memproyeksikan bahwa pada 2040 kendaraan listrik akan mewakili 54% dari semua mobil yang dijual secara global.
Studi lainnya yang dilakukan oleh Asian Development Bank (2017) dan Global Infrastructure Hub (2017) menyatakan bahwa total peluang investasi infrastruktur di ASEAN sampai dengan 2030 akan mencapai sekitar US$3.100 miliar. Sekitar US$1.800 miliar terdistribusi untuk transportasi kereta api, jaringan transmisi, distribusi listrik, telekomunikasi, pasokan air, dan instalasi sanitasi. Peluang investasi tersebut kemungkinan masih dalam kategori konservatif mengingat sektor hijau penting lainnya seperti pengelolaan sampah dan infrastruktur kota pintar tidak termasuk dalam perkiraan karena kurangnya data yang tersedia.
Fenomena di Indonesia
Meskipun banyak peluang di ASEAN, termasuk tentunya Indonesia, pemberian pembiayaan terkait kelestarian alam tidak semudah yang dibayangkan. Kenyataannya masih banyak lembaga pembiayaan, seperti bank, yang masih mengalami hambatan, baik teknis maupun objeknya. Tentunya bukan hanya teknis analisis yang relatif lebih mudah untuk dipelajari. Masalah lain yang belum banyak solusinya justru calon nasabah potensial di Indonesia dari sisi jumlahnya yang berasal dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Beberapa hambatan yang pada umumnya masih sering dijumpai antara lain sebagai berikut.
Satu, terkait dengan definisi pembiayaan peduli lingkungan. Apakah hanya karena menggunakan bahan baku yang dapat diperbarui yang identik dengan sektor pertanian? Pertanyaan lain, ketika diolah dalam rangka meningkatkan nilai tambah harus menggunakan mesin misalnya apakah masih dalam definisi pembiayaan yang peduli lingkungan? Hal ini tentunya terkait dengan mesin yang digunakan apakah juga peduli dengan lingkungan. Belum lagi terkait kemasan yang pada umumnya menggunakan plastik misalnya. Apabila semua proses mulai dari bahan baku sampai dengan barang jadi dan kemasannya juga harus menggunakan mesin yang tidak menggunakan besi atau solar misalnya. Ini bukan mengada-ada. Dalam realitasnya hal itu sering menjadi pertanyaan atau menjadi hal-hal yang dipertanyakan.
Dua, terkait bagaimana mendefinisikan bahwa para pelaku usaha, utamanya UMKM, layak mendapatkan akses green finance yang mungkin ada insentifnya berupa suku bunga yang lebih rendah. Pada umumnya para pelaku UMKM dianggap tidak cepat memodernkan produksinya. Lebih banyak melakukan secara tradisional dengan proses manual. Misalnya, produk terkait makanan tradisional, kerajinan tangan, dan produk lainnya yang prosesnya lebih banyak dilakukan secara manual. Di lain pihak, konsumen banyak menuntut/mengharapkan kekinian produk yang memanfaatkan teknologi yang juga kekinian. Ketika ini akan diikuti, yaitu dengan menginikan proses produksi, maka penggunaan mesin pun tidak dapat dihindari, sementara jenis mesin yang peduli lingkungan belum banyak.
Tiga, sudah menjadi fenomena umum bahwa pada umumnya kalangan UMKM justru mengalami kesulitan akses terhadap pembiayaan, utamanya ketika pembiayaan tersebut dari bank. Belum semua UMKM memenuhi kriteria bankable dan kalaupun memenuhi sangat terbatas akses layanan perbankannya. Untuk kasus di Indonesia misalnya hanya BRI yang sudah mempunyai unit layanan sampai ke perdesaan. Saat ini, jenis usaha UMKM pada umumnya dari sektor pertanian, perdagangan, dan industri tradisional. Apabila usahanya ingin tetap konsisten, maka para UMKM rasa-rasanya mesti memenuhi kriteria peduli lingkungan.
Tentunya hambatan-hambatan tersebut bukan dijadikan alasan bagi pemerintah untuk tidak peduli terhadap lingkungan, termasuk green finance. Diperlukan berbagai pemikiran yang bijaksana untuk mendefinisikan lebih lanjut, apa dan bagaimana pembiayaan yang peduli lingkungan itu. Pada intinya, apa pun kriteria dan persyaratannya, untuk mendapatkan fasilitas green finance mesti memiliki daya tarik. Di lain sisi, para pelaku industri termasuk UMKM mengharapkan kemudahan dan juga murah dalam mengakses pembiayaan. Yang juga perlu diperhatikan adalah pemberlakuan wajib peduli lingkungan bagi industri yang menjadi mata rantai faktor produksi bagi UMKM.
Beberapa Catatan
Pembiayaan yang berorientasi pada pelestarian melalui green finance sejatinya bukan hal yang baru sama sekali. Lalu, kenapa akhir-akhir ini banyak mendapatkan perhatian dari semua pihak, itu karena pencemaran lingkungan melaju makin cepat. Indonesia cukup dominan dianggap kurang peduli terhadap lingkungan meskipun ada unsur politisnya, seperti kasus minyak sawit. Padahal, masih banyak negara maju yang berbasis industri yang masih menggunakan batu bara sebagai bahan baku energi. Bahkan, di era mobil listrik pun bentuk kepedulian terhadap lingkungan masih sebatas asal tidak menggunakan bahan bakar bensin dan sejenisnya.
Meskipun telah banyak sumber dana murah untuk pembiayaan yang peduli lingkungan, tidak berarti permintaan green finance serta
Pembiayaan yang berorientasi pada pelestarian melalui green finance sejatinya bukan hal yang baru sama sekali. Lalu, kenapa akhir-akhir ini banyak mendapatkan perhatian dari semua pihak, itu karena pencemaran lingkungan melaju makin cepat.
merta meningkat. Selain karena masih sulitnya mendapatkan sumber dana untuk green finance, hal itu terkait pula kemampuan memproduksi barang yang termasuk kategori peduli lingkungan. Produk yang peduli lingkungan memerlukan inovasi yang luar biasa yang harus mencakup hulu dan hilir. Gagasan ramah lingkungan melalui energi terbarukan memerlukan kebaruan dalam pendekatannya dan dilakukan secara bertahap serta konsisten.
Komitmen untuk menciptakan ramah lingkungan, apalagi kalau juga diberlakukan bagi UMKM, diperlukan contoh dan proteksi adanya kesamaan perlakuan. Para pelaku UMKM konvensional perlu mendapatkan perhatian dan insentif khusus apabila harus menjadi bagian yang mendukung kepedulian terhadap lingkungan. Penyediaan listrik melalui kincir angin misalnya bisa menjadi bagian dari dukungan bahwa kegiatan produksinya termasuk kategori peduli lingkungan. Demikian juga pasokan dan ketersediaan kemasan nonplastik yang cukup terjangkau harganya dan tersedia.
Hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah ketegasan pemerintah terhadap industri yang masih kurang atau bahkan tidak peduli terhadap pelestarian lingkungan. Namun demikian, ketegasan tersebut harus disertai konsekuensi tersedianya kebaruan teknologi yang prolingkungan. Terkait risiko lingkungan tentunya memerlukan kekinian teknologi, dan bisa saja, untuk kurun waktu tertentu diperlukan subsidi untuk menghadirkan kekinian teknologi yang sejalan dengan kepedulian lingkungan. Kurangnya insentif dari pemerintah bagi industri, penyedia modal, dan jasa keuangan membuat sistem keuangan berpeluang tidak dapat diselaraskan secara efektif dengan tujuan perekonomian berbasis keberlanjutan yang lebih luas.
Ada baiknya dibuat, atau kalau sudah ada disempurnakan terkait dengan roadmap implementasi green finance sebagai acuan bagi para pihak terkait. Paling tidak memuat semacam rencana jangka panjang, mencakup identifikasi kebutuhan di seluruh sistem, hambatan yang harus diselesaikan, dan program yang mendapatkan prioritas. Keberadaan roadmap dimaksudkan untuk melibatkan lebih banyak pihak yang peduli terhadap green finance. Hasil yang diharapkan paling tidak dapat meningkatkan pertumbuhan kepedulian, baik produsen maupun konsumen, terhadap pelestarian lingkungan. Bagaimanapun, keberadaan industri hijau mempunyai potensi yang besar untuk mempromosikan inovasi teknologi yang menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang bisnis.
Dengan PDB kolektif lebih dari US$2,5 triliun, ASEAN adalah salah satu kawasan ekonomi terbesar di dunia, dengan tenaga kerja lebih besar daripada Eropa atau Amerika Utara. Perkembangannya yang sukses selama beberapa dekade mendatang akan membawa manfaat bagi ratusan juta warga kawasan. Tentunya perkembangan tersebut harus berkelanjutan. Salah satu pertimbangannya antara lain masih banyak negara menghadapi kondisi lingkungan yang memburuk, mulai dari polusi udara hingga masalah kelangkaan air minum dan tanah yang terkontaminasi, dan hal itu telah menjadi perhatian utama di seluruh kawasan dan global. Dampak yang banyak diperkirakan adalah implikasinya bagi kesehatan masyarakat dan juga untuk produktivitas dan keberhasilan ekonomi.
