Filosofi “Marsipature Hutanabe” melekat dalam jati diri masyarakat Sumut. Prinsip ini juga dipegang BPR-BPR di sana dalam membangun dan memajukan perekonomian Sumut.
Sumber : Istimewa
Sumatra Utara (Sumut) menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Sumatra. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi provinsi beribu kota Medan ini tumbuh 4,95% secara year on year (yoy) di triwulan kedua 2024, menyumbang pangsa pertumbuhan ekonomi Sumatra sebesar 23,51% atau tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Andalas ini.
Sektor-sektor tradisional, seperti perhutanan, perkebunan, dan pertanian, masih menjadi andalan bagi pertumbuhan ekonomi Sumut. Meski laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sektorsektor tersebut lebih lambat ketimbang jenis usaha lain, distribusinya masih jadi yang tertinggi, mencapai 24,52% di periode yang sama.
Kesuksesan sebuah provinsi dalam menumbuhkan perekonomiannya tak hanya ditopang satu atau dua faktor. Banyak hal yang turut andil alias berkontribusi terhadap perekonomian di daerah tersebut sehingga bisa tumbuh dengan baik. Di Sumut, bank perekonomian rakyat (BPR) juga memiliki peran tersendiri dalam menumbuhkan perekonomian.
Sebagai gambaran, jumlah BPR dan BPRS di Sumut mencapai 51 bank. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Mei 2024, pertumbuhan industri bank rural (rural bank) di Sumut terbilang bagus. Lihat saja, aset BPR-BPRS di sana tumbuh 9,26% year on year (yoy) atau menjadi Rp2,77 triliun. Dengan aset sebesar itu, industri BPR-BPRS di Sumut memegang market share aset 1,27% terhadap total aset industri BPR-BPRS nasional yang tercatat Rp217,96 triliun.
Fungsi intermediasi BPR-BPRS di Sumut juga berjalan baik. Per Mei 2024, dana pihak ketiga (DPK)nya tercatat tumbuh 9,13% yoy, dari Rp1,93 triliun menjadi Rp2,11 triliun. Demikian pula halnya dengan kredit, yang meningkat double digit sebesar 10,37% yoy atau menjadi Rp2,04 triliun.
Pertumbuhan itu patut disyukuri pelaku industri BPR[1]BPRS di Sumut. Belum tentu bank rural di wilayah lain bisa tumbuh sebesar itu. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan industri BPR-BPRS nasional, yang masingmasing dari sisi aset, DPK, dan kredit naik sebesar 6,24%, 6,88%, dan 7,52%, industri bank rural di Sumut jelas mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik.
Kendati begitu, para pelaku industri tetap wajib mewaspadai kualitas kredit yang relatif memerah, tecermin dari non performing loan (NPL) per Mei 2024 yang sudah menyentuh angka 8,93%. Kredit bermasalah ini sebagian merupakan dampak negatif dari pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Dengan demikian, para pemain bank rural di Sumut mesti lebih prudent dalam berbisnis dan lebih hatihati dalam mengukur risiko, khususnya dalam menyalurkan kredit.
Layaknya bank rural di daerah lainnya, BPR-BPRS di Sumut pun banyak menyalurkan kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor perdagangan. Meski begitu, para pemain di industri ini juga tak lupa memberikan kredit ke sektor andalan setempat. Pelaku BPR[1]BPRS di sana menyadari pentingnya pertanian, perke[1]bunan, ataupun perhutanan untuk kemajuan ekonomi provinsi dengan hewan khas Burung Beo Nias ini.
Menurut Bumaman Teodeki Tarigan, Direktur Utama BPR Pijer Podi Kekelengen, bank rural terbesar di Sumut, BPR-BPRS di Sumut memang menargetkan sektorsektor unggulan dari provinsi ini dalam menyalurkan kredit. Mereka menganggap, jika sektorsektor unggulan ini bergelora, efek positifnya akan dirasakan industri lain.
“BPR-BPRS di kawasan ini sudah sangat terbiasa menyalurkan kredit pada bidangbidang tersebut. Jika ketiga bidang tersebut bergairah, maka akan mendorong gairah pada sektorsektor lain, seperti produksi, perdagangan, pariwisata, investasi, dan jasa,” ungkap pria yang biasa disapa Eki ini kepada Infobank, bulan lalu.
Terlepas dari beberapa faktor teknis, seperti populasi penduduk atau sumber daya alam (SDA) yang melimpah, penting juga untuk menyebut satu faktor nonteknis yang turut membantu meningkatkan perekonomian Sumut. Faktor tersebut adalah gairah masyarakat dalam membangun provinsi tempat tinggal mereka, yang merupakan wujud dari filosofi “Marsipature Hutanabe”.
Dalam istilah Batak, “Marsipature Hutanabe” biasa disebut juga dengan “Martabe”, lebih kurang berarti “kembali pulang untuk membangun kampung halaman”. Filosofi ini sering kali menjadi pengingat bagi masyarakat Batak agar tidak pernah melupakan tempat mereka lahir dan tumbuh dewasa. Dan, yang lebih penting, tidak lupa untuk berkontribusi pada kampung halaman mereka.
Sejak diperkenalkan Raja Inal Siregar, mantan Gubernur Sumut pada 1988, Martabe melekat pada sebagian besar penduduk Sumut dalam bergotong royong menyejahterakan provinsi ini. Dan, bagi industri BPR-BPRS di Sumut, apa yang mereka perbuat untuk provinsi ini menjadi bukti dalam mewujudkan filosofi Martabe.
Hal tersebut diungkapkan Hardey Sabar, Ketua Perbarindo Sumut. Jika dibandingkan dengan bankbank umum, ruang lingkup bank rural memang tergolong lebih sempit. Dana yang mereka himpun tidaklah banyak, hanya cukup untuk daerah mereka. Namun, justru itulah yang membuat BPR-BPRS bisa lebih maksimal dalam meningkatkan perekonomian setempat.
“BPR itu ‘kan fokusnya kepada daerah masingmasing di mana mereka berkedudukan. Dan, indikasinya adalah memajukan perekonomian di sana. Artinya, seluruh dana yang dihimpun dari masyarakat di sana akan disalurkan kembali ke mereka,” tutur Hardey kepada Infobank.
Bank-bank rural di Sumut sudah melaksanakan fungsi intermediasinya sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat daerah. BPR-BPRS setempat berperan penting dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program, serta mendampingi warga Sumut dalam keseharian. Khusus untuk pelaku UMKM, BPR-BPRS di Sumut juga rajin melakukan jemput bola dan mendampingi pengusahapengusaha ini dalam menumbuhkembangkan usaha mereka.
Apa yang dilakukan BPR-BPRS di Sumut ini berbuah manis terhadap peningkatan fungsi intermediasi yang signifikan. Dan, hal ini patut dibanggakan. Terlebih jika mengingat masih banyaknya masyarakat daerah yang tak tahumenahu soal keberadaan bank rural, yang sinarnya kalah terang jika dibandingkan dengan bankbank umum.
Niat baik BPR-BPRS di Sumut mendapat apresiasi dari regulator, seperti OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Muhamad Yusron, Kepala Kantor Perwakilan LPS I di Medan, berjanji untuk memberikan dukungan kepada bank rural di sana dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, juga tak segan meletakkan uang di BPR-BPRS.
“LPS dengan OJK akan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar mereka lebih tahu bahwa BPR adalah peserta penjaminan simpanan LPS. Sehingga, mereka tidak lagi ragu untuk menabung di BPR. Ini merupakan dukungan LPS agar masyarakat lebih percaya kepada perbankan di Sumatra,” terang Yusron kepada Infobank.
Tak berlebihan jika menganggap BPR-BPRS di Sumut berhasil menerapkan filosofi Martabe – sesuai dengan porsi mereka – terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi yang mayoritas penduduknya merupakan Suku Batak ini. Mereka juga mampu menciptakan ekosistem BPR-BPRS yang kondusif, baik dari sisi para pemain, konsumen, maupun regulator.
Itu menjadi capaian tersendiri yang tidak bisa dikesampingkan. Jika para pelaku industri di Sumut tetap konsisten menegakkan filosofi Martabe, mulai dari mendedikasikan diri terhadap masyarakatnya, menjaga lingkungan bank rural dari halhal yang berpotensi merusak, hingga mengukur risiko bisnis, niscaya BPR-BPRS di Sumut bisa mempertahankan pertumbuhan impresif ini dalam waktu yang lama.
Sektor-sektor tradisional, seperti perhutanan, perkebunan, dan pertanian, masih menjadi andalan bagi pertumbuhan ekonomi Sumut. Meski laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sektorsektor tersebut lebih lambat ketimbang jenis usaha lain, distribusinya masih jadi yang tertinggi, mencapai 24,52% di periode yang sama.
