Fungsi intermediasi BPR di 2024 terlihat melemah dibandingkan dengan 2023. NPL kian memerah. Modal minimal Rp6 miliar harus terpenuhi akhir tahun ini. Konsolidasi BPR masih akan terjadi. Optimisme harus terus dijaga meski dalam situasi tidak mudah.
Ilustrasi: Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
TIDAK ada istilah “adem-ayem” bagi industri bank perekonomian rakyat (BPR). BPR-BPR dituntut untuk selalu siap menghadapi halangan dan rintangan, apa pun wujudnya, dan dari mana pun asalnya.
Di 2023, misalnya, industri BPR harus beradaptasi dengan regulasi baru berupa Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebelumnya, pelaku industri ini masih berjibaku menghadapi anomali global bernama pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), yang sudah berlangsung sejak 2020. Fleksibilitas bank-bank rural diuji dengan adanya tantangan-tantangan itu.
Kini, di 2024, pelaku industri BPR juga masih menghadapi sejumlah tantangan lumayan berat. Pelemahan ekonomi global, konflik geopolitik di beberapa kawasan – yang pada akhirnya membentuk reaksi berantai dan juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Diawali dengan tingginya suku bunga The Fed akibat inflasi di Negeri Paman Sam, yang berdampak pada pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Kondisi itu memaksa Bank Indonesia (BI) meningkatkan suku bunga acuan (BI7DRR) sehingga memengaruhi daya beli sebagian masyarakat.
Beberapa akibat yang muncul dari kondisi itu antara lain adanya fenomena makan tabungan (mantab) di sebagian masyarakat, yang sempat menggerus dana pihak ketiga (DPK) perbankan, termasuk BPR, serta melambatnya pertumbuhan kredit. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa memang ada perlambatan kinerja BPR, meskipun secara keseluruhan pertumbuhan industri ini masih positif.
Per semester satu 2024, industri BPR mencatat pertumbuhan aset sebesar 5,73% secara year on year (yoy). Sementara, penyaluran kredit tumbuh 6,52%, dari Rp135,75 triliun menjadi Rp144,60 triliun. Di lain sisi, DPK berada di angka Rp139,34 triliun, tumbuh 6,68%.
Kendati demikian, jika dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun sebelumnya terjadi perlambatan. Pada 2023 lalu, aset, kredit, dan DPK bank rural di Indonesia masing-masing tumbuh 6,96%, 8,89%, dan 8,64%. Bahkan, jika rentang waktunya mundur ke semester satu 2023, pertumbuhannya lebih tinggi, yaitu masing-masing 7,89%, 9,97%, dan 8,30%.
Kondisi ekonomi dan geopolitik boleh jadi menjadi salah satu faktor melambatnya pertumbuhan kinerja BPR. Faktor lainnya adalah persaingan yang makin ketat. Belum lagi BPR juga harus menghadapi bank umum. Ada potensi lahan-lahan bisnis yang sebelumnya dikuasai BPR mulai dicaplok bank-bank umum atau lembaga lain seperti fintech lending.
Itulah mengapa Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, meminta para pelaku industri, dalam hal ini BPR, untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing. Ini juga yang menjadi landasan bagi OJK dalam mengeluarkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024-2027.
“BPR-BPRS juga menghadapi persaingan yang semakin ketat, khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen UMKM. Untuk menghadapi perubahan dan tantangan tersebut, BPR-BPRS diharapkan memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat sehingga dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya,” tutur Dian dalam keterangan tertulis, bulan lalu.
Penguatan ketahanan yang tertuang pada peta jalan ini direalisasikan dalam berbagai aspek, seperti melakukan digitalisasi bank rural, memperkuat peran pelaku industri di daerah masing-masing, serta memperketat peraturan, perizinan, dan pengawasan. OJK melihat aspek-aspek tersebut bisa dijadikan bekal oleh pelaku BPR. Tantangan yang dihadapi di masa mendatang jelas tidak akan mudah.
Yang terdekat, yaitu di 2025, industri BPR dihadapkan pada situasi perekonomian Tanah Air yang diselimuti kabut tebal. Transisi pemerintahan menjadi satu tantangan baru yang mesti dihadapi BPR-BPRS. Meski begitu, ada kabar baik. Medio September lalu, BI memangkas suku bunga acuan dari 6,25% menjadi 6%. Dengan suku bunga yang lebih rendah, diharapkan permintaan terhadap kredit, termasuk kredit BPR, bisa meningkat.
Lebih jauh, tak hanya soal kinerja dan bisnis, industri BPR juga masih harus memperkuat tata kelola. Menurut Tedy Alamsyah, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), ada tiga hal utama yang mesti diperhatikan pelaku BPR untuk mempersiapkan ketahanan dan perbaikan tata kelola. Tantangan-tantangan yang dimaksud yaitu pemenuhan modal inti, penerapan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), dan kebijakan single presence policy (SPP).
Untuk tantangan pertama, misalnya, disebutkan bahwa masih ada 311 BPR/BPRS yang belum memenuhi modal inti pada Mei 2024 lalu. Padahal, mereka dituntut menyetor modal sebesar Rp6 miliar, maksimal pada 31 Desember 2024. Pemenuhan modal inti bagi perbankan, termasuk BPR, itu penting agar mereka bisa melaksanakan kegiatan bisnis dengan baik dan lancar.
CKPN juga perlu diperhatikan, mengingat pelaku UMKM berpotensi dapat meningkatkan kredit macet BPR, yang bahkan sudah menyentuh angka 11,39% per semester satu 2024. Terakhir, bank rural di Indonesia perlu mem[1]perhatikan soal aturan SPP yang diterapkan OJK, yang selain diharapkan bisa meningkatkan ketahanan industri, juga akan mempermudah pengawasan dari regulator.
Walau bagaimanapun, asa untuk tetap tumbuh harus terus dijaga bahkan dipupuk oleh para pemain di industri ini. Toh, di tengah pandemi saja, industri bank rural Tanah Air masih mencatatkan pertumbuhan kinerja yang impresif. Para pelaku BPR harus selalu optimistis untuk mencatat performa gemilang, menerjang segala rintangan dan tantangan.
“Secara umum, kami optimistis bahwa industri ini masih akan tetap tumbuh, karena kepercayaan juga terus dibangun oleh teman-teman pelaku industri, khususnya dalam perihal transaksi keuangan,” tegas Tedy kepada Infobank, beberapa waktu lalu.
Memang, di 2024 ini, masih ada berita mengenai BPR yang dilikuidasi. Meskipun begitu, adalah fakta bahwa industri ini masih bisa tumbuh stabil, setidaknya hingga semester satu 2024. Itu menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BPR ini masih tinggi.
Kuncinya terletak pada komitmen bank-bank rural untuk tetap melayani masyarakat secara langsung, sesuai dengan muruah dibentuknya BPR puluhan tahun silam. Dan, ini juga yang menjadi senjata utama bagi BPR-BPR dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang kian ketat dan sengit. Kemampuan BPR dalam menjangkau pasar mikro dan masyarakat unbankable masih belum bisa ditiru oleh bank umum, dan itulah yang harus dioptimalkan.
Sebagian BPR besar sudah menyadari akan hal itu. I Nyoman Supartha, Direktur Utama BPR Hasamitra, misalnya, mengakui bahwa pihaknya aktif terlibat dalam melayani masyarakat kecil secara langsung, rajin melakukan jemput bola, dan mengadakan kegiatan berbau literasi dan inklusi keuangan. Tidak jarang juga mereka bersinergi dengan regulator. Pada akhirnya, semua ini berdampak terhadap kinerja intermediasi yang apik pada semester satu 2024.
“Hal itu menunjukkan bahwa kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap BPR Hasamitra itu luar biasa. Kepercayaan ini menjadi bentuk penghargaan atas kinerja kami,” aku Nyoman kepada Infobank, beberapa waktu lalu.
Tiap BPR tentu punya cara tersendiri dalam menghadapi halangan dan rintangan di 2024 juga di 2025 dan tahun-tahun mendatang. Setiap bank rural itu unik. Dengan sumber daya yang ada, mereka akan terus beradaptasi dan terus mencari peluang baru agar bisnis mereka tetap tumbuh, dalam berbagai situasi. Infobank memperkirakan pertumbuhan kredit BPR di 2024 dan 2025 di kisaran 5%-10%.
Di 2023, misalnya, industri BPR harus beradaptasi dengan regulasi baru berupa Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebelumnya, pelaku industri ini masih berjibaku menghadapi anomali global bernama pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), yang sudah berlangsung sejak 2020. Fleksibilitas bank-bank rural diuji dengan adanya tantangan-tantangan itu.
