Bambang Brodjonegoro, Ekonom & Menteri Keuangan RI 2014-2016 Ekonomi Indonesia ke depan masih akan dibayangi ketidakpastian. Sejumlah Ekonomi Indonesia ke depan masih akan dibayangi ketidakpastian. Sejumlah faktor dapat memengaruhi outlook perekonomian. Kelas menengah butuh perhatian. Lantas, bagaimana strategi untuk tetap meraih pertumbuhan dan menciptakan kesejahteraan untuk semua? perekonomian. Kelas menengah butuh perhatian. Lantas, bagaimana strategi untuk tetap meraih pertumbuhan dan menciptakan kesejahteraan untuk semua?
Bambang Brodjonegoro, Ekonom & Menteri Keuangan RI 2014-2016, Foto : Istimewa
DALAM lima tahun ke depan, kondisi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto, diperkirakan masih akan berada dalam bayang-bayang ketidakpastian. Sejumlah tantangan ekonomi masih akan mengadang langkah maju perekonomian nasional. Inflasi global, misalnya, yang menyebabkan tingkat bunga tinggi sehingga memengaruhi pertumbuhan kredit perbankan di negeri ini.
Kendati begitu, masih ada jalan terang. Salah satu sinyalnya, penurunan inflasi di Amerika Serikat (AS) yang kini berada di bawah 3%. Penurunan ini akan memicu negara negara lain, termasuk Indonesia, untuk mulai menurunkan tingkat suku bunga yang dapat berdampak positif pada nilai tukar rupiah.
Itulah yang disampaikan Bambang Brodjonegoro, ekonom sekaligus Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2014-2016, kepada Wakil Pemimpin Redaksi Infobank, Karnoto Mohamad, dalam wawancara eksklusif usai acara Infobank Banking Mastery Forum bertajuk âHow to Navigate Business in Government Transitionâ, Agustus lalu. Pria yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada periode 2016-2019 ini pun memberikan pandangannya terkait dengan outlook dan apa saja yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, solusi untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah, hingga perpajakan. Ia juga menyoroti soal penurunan jumlah middle class (kelas menengah). Berikut ini petikannya: (kelas menengah).
Berikut ini petikannya:
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa populasi kelas menengah Indonesia menurun dalam lima tahun Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa populasi kelas menengah Indonesia menurun dalam lima tahun terakhir. Apakah hal ini disebabkan oleh kebijakan kebijakan pemerintah?
Kalau saya melihat penyebab kenaikan suku bunga, inflasi, dan Kalau saya melihat penyebab terbesarnya lebih ke faktor eksternal, seperti COVID-19, kenaikan suku bunga, inflasi, dan exchange rate. Misalnya, inflasi. Inflasi harga pangan adalah mekanisme pasar yang membuat harga menjadi naik. Nah, itu juga terjadi karena produksi beras memang tidak bisa mencukupi permintaan yang tinggi. Kebetulan pada waktu itu produksi beras sedang terganggu di banyak negara. Selain dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan lokal, negara yang biasa menjadi eksportir beras, seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja, juga tidak mudah mendatangkan beras ke Indonesia. Hal itu yang membuat harga beras menjadi tinggi. Ketika harga beras menjadi tinggi, untuk turun kembali ke harga yang dianggap normal itu sulit sekali. Dan, ini yang memengaruhi, terutama middle class ke bawah.
Contoh lain, exchange rate. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena tingkat bunga tinggi dan kedalaman pasar keuangan membuat Indonesia mudah menerima hot money. Gampang masuk, tapi gampang keluar. Hot money seperti ini otomatis keluar ketika tingkat bunga, terutama di AS, menjadi relatif tinggi.
Lalu, ketika harga pangan naik, kenapa sektor pertanian Indonesia tidak bisa menikmati itu?
Pada triwulan pertama tahun ini, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11%, merupakan angka yang bagus dan di luar perkiraan. Dari angka pertumbuhan itu, sektor manufaktur bisa tumbuh sampai 5%, tambang tumbuh di atas 7%, dan pertanian terkontraksi. Kenapa (pertanian) tidak bisa mendapat manfaat? Pertama, karena kalau dari sisi petaninya, di satu sisi dia memang produsen, tapi di lain sisi dia konsumer juga. Jadi, petani terpengaruh. Kedua, produksi sektor pertanian sendiri memang sedang menurun. Hal-hal ini yang membuat sektor pertanian tidak bisa mendapatkan manfaat dari kenaikan harga pangan.
Sejauh ini, pemerintah sudah berusaha memberi campaign untuk sektor pertanian, seperti program kredit. Apakah hasilnya sudah ada?
Mungkin saat ini fokusnya masih di sektor pangan. Jadi, kalau dalam pandangan saya, food security â meskipun mulai banyak badan badan yang mengurusi hal itu, tapi belum benar-benar terorkestrasi dengan baik. Sehingga, yang terjadi adalah jumlah lahan pertanian produktif itu makin lama makin turun. Mayoritas atau sebesar 50% lahan pertanian ada di Jawa. Akan tetapi, Jawa yang produktif, lahannya terkonversi menjadi hunian dan sebagainya.
Kemudian, jumlah petani, terutama usia muda, itu juga turun. Jadi, menurut saya, sektor pertanian menghadapi tantangan berat karena lahan menurun, jumlah orang yang bekerja di situ menurun, sehingga memang intervensi pemerintah itu tidak bisa lagi dengan pendekatan biasa. Artinya, bisa dengan subsidi pupuk, penyediaan benih, dan lainnya. Pemerintah harus sudah fokus pada produktivitas karena lahan pertanian di Jawa tidak bisa ditambah, sedangkan kalau pindah ke luar Jawa butuh waktu dan masih ada risikonya. Sebaiknya memanfaatkan yang ada, dijaga agar jangan sampai terjadi konversi yang lebih jauh.
Berarti, pemerintah ke depan harus memiliki perhatian khusus untuk sektor pertanian?
Ya. Dan, satu lagi, sekarang tantangan di sektor pertanian adalah Indonesia hendak mengadopsi sustainability atau keberlanjutan. Namun, ternyata proses penanaman padi atau proses di sawah itu juga salah satu sumber emisi yang besar. Kemudian, pupuk yang berlebihan juga bisa menyebabkan tanah lama lama menjadi tidak subur lagi â istilahnya, dia (tanah) kekenyangan. Jadi, harus ada fokus untuk menjaga kualitas tanah, meningkatkan produktivitas, dan di lain sisi juga menjaga keseimbangan lingkungan. Jangan sampai sawah itu malah menjadi sumber emisi.
Pemerintah sudah intervensi di sektor kelas bawah, termasuk pertanian, tapi belum membuahkan hasil dan malah terjadi penurunan. Kemudian, sekarang kelas menengah jumlahnya menurun. Dan, kebijakan pemerintah terlihat tetap lebih pro ke kelas bawah yang tidak menciptakan produktivitas. Apakah kebijakan tersebut diskriminatif terhadap kelas menengah?
Kalau dibilang diskriminatif, tidak juga. Karena, problem di kelas menengah ketika mereka menghadapi masalah, negara sudah melihat mereka itu sebenarnya kelompok yang mapan, kelompok yang tidak perlu dibantu terlalu intensif seperti kelompok bawah. Kalau kelompok bawah bisa mendapatkan bansos (bantuan sosial), bantuan iuran untuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) atau bantuan pendidikan (dan) kesehatan, itu memang sudah tugasnya pemerintah. Tugasnya negara untuk memastikan kemiskinan ekstrem hilang. Apalagi, pemerintah punya target kemiskinan ekstrem itu nol di tahun depan.
Tugasnya negara untuk memastikan kemiskinan ekstrem hilang. Apalagi, pemerintah punyaÂ
target kemiskinan ekstrem itu nol di tahun depan.
Kalau kelas menengah, saya perhatikan, paling banyak tinggal di perkotaan. Kuncinya adalah mencegah jangan sampai terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja). Jadi, sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, terutama di perkotaan, itu harus dijaga. PHK otomatis akan menimbulkan penurunan daya beli karena income turun. Di lain sisi, yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat menengah, terutama dari perkotaan, adalah bagaimana membuat infrastruktur atau memberikan pelayanan dasar di perkotaan yang lebih murah. Karena, sebenarnya biaya hidup orang di kota, misalnya Jakarta, itu mahal.
Untuk transportasi, tidak bisa hanya mengandalkan angkutan umum, tetapi harus naik motor atau naik mobil juga. Sehingga, perlu biaya untuk bensin atau reparasi kendaraan. Bayangkan kalau mereka bisa bergantung pada angkutan umum yang reliable, nyaman, sehingga mereka tidak perlu keluar uang terlalu banyak. Jadi, mengurangi biaya hidup di perkotaan itu akan menolong daya beli kelas menengah. Kemudian, saya juga ada kecurigaan, salah satu penyebab penurunan kelas menengah adalah judi online. Judi online itu bukan hanya di kelas bawah, tapi kelas menengah juga banyak.
Berkaca dari negara lain, seperti Cile, pernah terjadi kekecewaan dari masyarakat kelas menengahnya kepada pemerintah. Apakah Indonesia bisa menghadapi risiko itu? Karena, ke depan ada kebijakan kebijakan yang mungkin akan menambah beban kelas menengah.
Kalau kita bisa mengantisipasi, seharusnya bisa dicegah atau dikurangi tensinya. Tapi, kalau didiamkan, ya bisa (terjadi).
Utang negara terus bertambah, tapi penerimaan rendah. Sementara, pemerintah terlihat terus ekspansif. Bagaimana ketahanan fiskal Indonesia ke depan?
Kuncinya memang harus menaikkan tax ratio. Pajak Indonesia rendah sekali. Revenue ratio, tidak hanya tax, itu hanya 12%, sedangkan tax ratio-nya hanya 10%. Itu turun terus. Artinya, kalaupun stagnan, itu turun. Karena, GDP (gross domestic product) Indonesia bertambah. Kemudian, tax base Indonesia kecil sekali. Jadi, orang yang bayar pajak itu sedikit di republik ini. Sehingga, tax base harus diperbesar dulu.
Kendati begitu, masih ada jalan terang. Salah satu sinyalnya, penurunan inflasi di Amerika Serikat (AS) yang kini berada di bawah 3%. Penurunan ini akan memicu negara negara lain, termasuk Indonesia, untuk mulai menurunkan tingkat suku bunga yang dapat berdampak positif pada nilai tukar rupiah.
