Kebijakan fiskal dalam APBN 2025 dirancang mengakomodasi sejumlah program pemerintahan Prabowo Subianto. Target pertumbuhan 5,2% di tengah stagnasi ekonomi global dianggap masih realistis, meski cukup ambisius.
Sumber : Istimewa
PEMERINTAHAN Joko Widodo-Ma’ruf Amin mewariskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pertumbuhan ekonomi 2025 ditargetkan 5,2%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (World Bank). Perekonomian global diproyeksi masih akan mengalami stagnasi di kisaran 3,3%. Tensi geopolitik masih tinggi. Bayangan meningkatnya intensitas perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) juga harus dicermati.
Alokasi Anggaran Terbesar dalam APBN 2025
"Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan,”
Presiden Joko Widodo.
Kedua negara itu menjadi mitra dagang utama Indonesia sehingga imbasnya bisa terasa ke perekonomian dalam negeri. Dengan berbagai dinamika ekonomi global, permintaan domestik diharapkan menjadi motor perekonomian. Baik konsumsi masyarakat maupun belanja pemerintah (government spending).
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menegaskan, arsitektur APBN 2025 menjadi pilar penting dalam menjaga keberlanjutan, yakni melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan, dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan baru. APBN 2025 dirancang supaya mampu menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. Strateginya dengan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, belanja APBN 2025 disusun relatif ekspansif, mengakomodasi beberapa program yang sedang dijalankan pemerintahan Jokowi dan akan dilanjutkan pemerintahan baru.
Postur APBN 2025 dirancang dengan ruang fiskal yang bisa memfasilitasi sejumlah program pemerintahan baru. Tidak terkecuali program makan bergizi gratis (MBG) yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun. Pemerintahan baru juga mendapatkan ruang anggaran untuk bisa mengakomodasi penambahan kementerian/ lembaga. Hal itu tecermin dari pos belanja lain-lain dalam komponen belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp631,8 triliun. Melonjak signifikan dibandingkan dengan APBN 2024 yang sebesar Rp335,4 triliun. Prabowo kabarnya akan menambah jumlah kementerian/badan
“RAPBN dibuat fleksibel untuk menghormati pemerintahan baru terpilih dan memberikan ruang fiskal yang cukup untuk mengantisipasi ketidakpastian, baik yang berasal dari global maupun dalam negeri,” Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
untuk mendukung program-program kerja pemerintahan.
Dari sisi fiskal, penyesuaian program belanja di tengah terbatasnya ruang fiskal akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan baru. Porsi anggaran untuk membayar utang pun mengalami kenaikan di 2025. Maka itu, pemerintahan Prabowo harus memastikan programprogam baru yang digaungkan bisa mempunyai output yang jelas dan terukur.
Desain postur APBN 2025 menekankan optimalisasi pendapatan, belanja berkualitas, dan pembiayaan inovatif. Total belanja negara ditargetkan sebesar Rp3.613,1 triliun. Perinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Presiden Jokowi dalam pidato nota keuangan di DPR RI, medio Agustus 2024 lalu, menekankan, keberlanjutan reformasi struktural, terjaganya kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, serta meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan,” kata Jokowi.
Adapun strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar daerah. Lalu, untuk jangka menengah, arah kebijakan ditujukan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi demi tercapainya tujuan ekonomi yang inklusif dan
PERKEMBANGAN POSTUR APBN 2024 - RAPBN 2025 (Rp Triliun)
berkelanjutan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan APBN 2025 memang dirancang untuk masa transisi. RAPBN 2025 disusun fleksibel untuk mengakomodasi dan memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan baru, termasuk untuk mengantisipasi tekanan akibat ketidakpastian global.
“APBN dibuat fleksibel untuk menghormati pemerintahan baru terpilih dan memberikan ruang fiskal yang cukup untuk mengantisipasi ketidakpastian, baik yang berasal dari global maupun dalam negeri,” ujar Sri Mulyani, beberapa waktu lalu lalu.
Agenda prioritas pada APBN 2025 meliputi sektor pendidikan, perlindungan sosial (perlinsos), infrastruktur, kesehatan, ketahanan pangan, serta hukum dan pertahanan keamanan (hankam). Sektor pendidikan dan perlinsos mendapat alokasi anggaran terbesar dalam APBN 2025, yakni masing-masing Rp722,6 triliun dan Rp504,7 triliun.
Sementara, dari sisi pendapatan, target dalam RAPBN 2025 mencapai Rp2.996,9 triliun. Angka itu berasal dari penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp505,4 triliun. Lalu hibah sebesar Rp0,6 triliun. Untuk mengoptimalkan pendapatan, pemerintah akan menerapkan sejumlah kebijakan, seperti memperluas basis perpajakan, mendorong tingkat kepatuhan, meningkatkan efektivitas penerapan reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan, termasuk untuk meningkatkan rasio perpajakan dan lainnya.
Tentunya, kebijakan perpajakan yang diterapkan jangan sampai mengganggu daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah. Jumlah kelas menengah yang makin susut harus juga menjadi perhatian pemerintah. Di lain sisi, iklim investasi harus terus ditingkatkan agar investasi makin tumbuh, dan mendorong laju ekonomi. Sementara, pembiayaan anggaran diproyeksikan sebesar Rp616,2 triliun, atau setara 2,53% terhadap PDB. Pemerintah menegaskan pembiayaan anggaran akan dilakukan dengan cara-cara yang lebih inovatif, prudent, dan sustainable. Berbagai skema pembiayaan akan dikembangkan, termasuk memaksimalkan pembiayaan nonutang.
Alokasi Anggaran Terbesar dalam APBN 2025
