Perbankan diperkirakan akan memiliki peluang yang lebih baik di 2025. Turunnya suku bunga menjadi satu faktor penting untuk meningkatkan demand kredit. Transisi pemerintahan yang smooth akan memberi dampak positif bagi psikologis dunia usaha.
Sumber : Istimewa
Suku bunga yang mulai bergerak turun dan transisi pemerintahan akan membawa peluang bagi perbankan Indonesia di 2025. Peluang itu terutama akan muncul pada sisi peningkatan permintaan kredit. Hanya saja, di sisi yang lain, bank-bank juga akan menghadapi sejumlah tantangan, seperti tekanan margin keuntungan, meningkatnya kompetisi di sektor kredit, dan pertarungan yang lebih intens dalam menghimpun dana.
Selain berpotensi menghadirkan peluang, transisi pemerintahan akan memunculkan tantangan karena dunia usaha perlu beradaptasi dengan kebijakan dari pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto. Kendati begitu, sejumlah bankir memandang transisi pemerintahan tidak akan berdampak besar terhadap kinerja perbankan. Pasalnya, situasi politik dalam negeri relatif kondusif dan peralihan pemerintahan diyakini akan berjalan smooth.
“Kalau dari saya kayaknya enggak. (Dampaknya) enggak langsung. Kita (perbankan) akan ikuti apa yang ada saja. Kami ‘kan harus mengikuti OJK dan sebagainya. Lebih tidak terkait dengan pemerintahan yang ada dan sebagainya. Kami akan ikuti apa saja yang regulasi tentukan bagi kami,” kata Anton Hermawan, Direktur Utama Krom Bank Indonesia, kepada Khoirifa Argisa Putri dari Infobank, bulan lalu.
Kinerja perbankan nasional, dalam hal ini bank umum, sejauh ini masih terjaga. Pertumbuhan yang positif masih dapat dicapai pada sisi fungsi intermediasi. Hanya saja, di sisi profitabilitas, tampak terjadi pelemahan hingga posisi Juni 2024. Cerminannya adalah pertumbuhan laba industri bank umum yang sebesar 5,46% secara tahunan. Sebelumnya, pada 2021 hingga 2023 atau pascapandemi COVID-19, laba industri bank umum selalu tumbuh di atas 20%.
Dalam catatan Infobank, memasuki 2024 sejumlah bank memang mengalami pelemahan pertumbuhan laba. Penyebab yang dominan adalah meningkatnya beban, terutama pada sisi biaya dana atau cost of fund. Seperti diketahui, suku bunga cenderung bergerak naik sejak 2022, dan mulai memasuki era suku bunga tinggi menjelang akhir 2023. Suku bunga yang tinggi memaksa bank-bank membayar lebih mahal dana masyarakat yang dihimpun demi menjaga likuiditasnya.
Di sisi kredit, dua tahun terakhir selalu tumbuh double digit. Di akhir 2023, kredit perbankan tumbuh 10,61% secara tahunan atau menjadi Rp7.186,93 triliun. Pertumbuhan yang kuat itu berlanjut di 2024, di mana pada semester pertama kredit bank umum tumbuh 12,56% secara tahunan atau menjadi Rp7.567,76 triliun.
Meningkatnya penyaluran kredit antara lain ditopang oleh permintaan kredit yang masih terjaga dari dunia usaha dan konsumen ritel terutama dari masyarakat kelas atas. Untuk kelas menengah memang sedang mengalami tekanan, ditandai dengan menurunnya populasi kelas menengah di Indonesia. Hal ini pun berdampak terhadap permintaan kredit dari kelompok ini.
Sementara, di sisi likuiditas, performanya tak sekuat kredit. Di 2023, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) bank umum tercatat 3,73% secara tahunan atau menjadi Rp8.457,93 triliun. Pertumbuhan DPK di 2023 menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. Mulai 2021, pertumbuhan DPK tampak berada dalam tren menurun. Meski demikian, di 2024, sampai dengan Juni, kinerja DPK terlihat lebih baik ketimbang akhir 2023. Tapi, tetap saja, pertumbuhannya belum sekuat pertumbuhan kredit. Per Juni 2024, DPK bank umum meningkat 8,15% secara tahunan atau menjadi Rp8.722,04 triliun.
Ada sejumlah faktor yang membuat kinerja DPK tak sekuat kredit. Faktor yang dimaksud di antaranya pengetatan kebijakan moneter global yang menjaga suku bunga acuannya di level tinggi, terutama dari negaranegara ekonomi maju yang dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan ini pun pada akhirnya berdampak terhadap berkurangnya aliran modal asing ke negara-negara berkembang, seperti Indonesia, sehingga menekan likuiditas.
Di sisi yang lain, seperti tadi, karena berada dalam era suku bunga tinggi, bank-bank juga sepertinya lebih memilih meningkatkan kualitas DPK-nya, dengan lebih memilih menghimpun dana murah, juga untuk menjaga cost of fund. Makanya, melepas dana mahal jadi pilihan yang rasional, kendati pada akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan DPK.
Faktor lainnya adalah penurunan kelas menengah. Kaitannya dengan likuiditas perbankan, kelas menengah umumnya merupakan kelompok masyarakat yang memiliki daya beli dan kapasitas untuk menabung di bank, yang merupakan salah satu sumber likuiditas utama perbankan. Jika populasi kelas menengah menurun dan daya belinya juga menurun, maka hal itu akan berpengaruh terhadap kinerja DPK perbankan. Dan, kondisi itu terjadi belakangan ini, ditandai dengan munculnya fenomena “makan tabungan” atau yang populer dikenal dengan istilah “mantab”.
Jumlah kelas menengah di Indonesia memang menurun secara signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan proporsi kelas menengah dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024. Terdapat tren penurunan pada klasifikasi kelas menengah, seperti miskin, rentan miskin, dan aspiring middle class (AMC).
Menurut Anton Hendranata, Chief Economist Bank Rakyat Indonesia (BRI), pertumbuhan ekonomi kelas menengah bawah relatif tertekan sejak pandemi COVID-19 dan sejauh ini belum kembali ke tingkat pertumbuhan prapandemi. “Pertumbuhan ekonomi kelas menengah bawah cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kelas atas ketika periode prapandemi. Sebaliknya, setelah pandemi, pertumbuhan ekonomi kelas menengah bawah cenderung di bawah kelas atas dan relatif melambat di 2023. Hal ini sejalan dengan nilai koefisien gini Indonesia yang cenderung meningkat pascapandemi,” ujarnya dalam focus group discussion (FGD) Finance and Banking Outlook 2025 yang diselenggarakan Infobank, bulan lalu.
Menurut Anton Hendranata, Chief Economist Bank Rakyat Indonesia (BRI), pertumbuhan ekonomi kelas menengah bawah relatif tertekan sejak pandemi COVID-19 dan sejauh ini belum kembali ke tingkat pertumbuhan prapandemi. “Pertumbuhan ekonomi kelas menengah bawah cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kelas atas ketika periode prapandemi. Sebaliknya, setelah pandemi, pertumbuhan ekonomi kelas menengah bawah cenderung di bawah kelas atas dan relatif melambat di 2023. Hal ini sejalan dengan nilai koefisien gini Indonesia yang cenderung meningkat pascapandemi,” ujarnya dalam focus group discussion (FGD) Finance and Banking Outlook 2025 yang diselenggarakan Infobank, bulan lalu.
Kini, era suku bunga tinggi mulai berakhir. Bank Indonesia (BI) pada medio September lalu menurunkan suku bunga acuannya dari 6,25% menjadi 6%. Hingga akhir 2024 dan 2025, sejumlah kalangan meyakini BI masih akan menurunkan suku bunga acuannya. “Melihat perkembangan yang ada, dengan diturunkannya suku bunga, BI sangat confident dan rupiah juga become so strong. So it's quite a good,” kata Batara Sianturi, CEO Citibank Indonesia.
Bagi perbankan, penurunan suku bunga ini diharapkan bisa mendorong permintaan kredit karena suku bunga kredit juga tentunya akan mengalami penyesuaian. “Dengan turunnya suku bunga, kita bisa memberikan lending rate yang jauh lebih kompetitif. Hal ini tentunya diharapkan bisa memacu pertumbuhan perekonomian Indonesia,” terang Diza Larentie, Wakil Direktur Utama Bank Mega, kepada Steven Widjaja dari Infobank, bulan lalu.
Tapi, memang, di sisi dana kelihatannya masih akan menantang. Sebab, turunnya suku bunga berpotensi membuat dana masyarakat terbang ke instrumen investasi lain yang memberi imbal hasil lebih tinggi daripada simpanan di perbankan. Dengan berbagai pertimbangan dan tren performa kinerja perbankan hingga medio 2024, Infobank memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan di 2024 akan berada di kisaran 8% hingga 10%. Di waktu yang tersisa di 2024 ini, turunnya suku bunga kemungkinan besar belum akan berdampak signifikan terhadap permintaan kredit. Lain halnya dengan 2025. Infobank melihat peluangnya akan lebih baik daripada 2024. Pada 2025, pertumbuhan kredit diproyeksikan akan berkisar 10% hingga 12%. Untuk mendapatkan informasi Peringkat Cost Of Fund Per Juni 2023 – 2024, Untuk mengakses Data Peringkat Cost Of Fund Per Juni 2023 – 2024 dapat di akses melalui Majalah Infobank Edisi Oktober 2024 : https://infobankstore.com/magazine/detail/2024/1177/infobank-edisi-september-2024
Selain berpotensi menghadirkan peluang, transisi pemerintahan akan memunculkan tantangan karena dunia usaha perlu beradaptasi dengan kebijakan dari pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto. Kendati begitu, sejumlah bankir memandang transisi pemerintahan tidak akan berdampak besar terhadap kinerja perbankan. Pasalnya, situasi politik dalam negeri relatif kondusif dan peralihan pemerintahan diyakini akan berjalan smooth.
