Otot-otot perbankan syariah di Indonesia makin kuat. Namun, peta persaingan belum seimbang. Bagaimana skenario membuat bank-bank syariah lebih perkasa?
Sumber: Istimewa
INDUSTRI perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Kemajuan ini tak lepas dari sejumlah faktor, mulai dari makin banyaknya diversifikasi produk dan layanan perbankan syariah di Indonesia hingga pertumbuhan aset yang substansial.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir 2023, total aset perbankan syariah mencapai Rp892,16 triliun. Tahun lalu, perbankan syariah menguasai pangsa pasar 7,39% terhadap total aset perbankan nasional. Pangsa ini juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan 2022 yang tercatat 7,04%.
Kendati mencatatkan pertumbuhan aset yang positif, industri perbankan syariah masih diliputi berbagai tantangan. Di antaranya, peta persaingan industri ini yang tidak ideal. Saat ini, hanya satu bank syariah yang menguasai pasar perbankan syariah di Indonesia, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI). Pada 2023, BSI menguasai 39,6% pangsa pasar perbankan syariah nasional dengan aset Rp353,62 triliun.
Sedangkan, secara total, terdapat 33 bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia. Dari jumlah itu, tak ada satu pun BUS atau UUS yang asetnya mencapai Rp100 triliun. Bank Muamalat, misalnya. Menurut data Biro Riset Infobank (birI), aset Bank Muamalat tercatat Rp66,95 triliun per 2023. Demikian pula dengan UUS Bank CIMB Niaga (CIMB Niaga Syariah) dan UUS BTN (BTN Syariah) yang asetnya masing-masing tercatat Rp62,74 triliun dan Rp54,29 triliun.
Aset bank-bank syariah itu sangat tertinggal jauh dari aset jumbo milik BSI. Karena itu, perlu ada jalan pintas bagi bank-bank syariah sehingga mampu menyamai atau setidaknya makin dekat dengan BSI secara size. Jalan yang diambil bisa berupa merger, akuisisi, atau konsolidasi.
Belakangan ini, hilal konsolidasi bank syariah hampir saja muncul ketika BTN hendak mengakuisisi Bank Muamalat sebagai bagian dari spin off BTN Syariah. Proses akuisisi ini pun sudah memasuki tahap due diligence.
Sayangnya, rencana ini pupus di tengah jalan. “Kami sudah sampaikan ke OJK (batal akuisisi). Tetapi, kami belum lakukan keterbukaan informasi bahwa kami tidak akan akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan, yang bisa kami sampaikan saat tertutup,” ujar Nixon L.P. Napitupulu, Direktur Utama BTN, seperti dikutip infobanknews.com, beberapa waktu lalu.
Kendati tak berjodoh dengan Bank Muamalat, kabarnya BTN sudah membidik bank syariah lain untuk diakuisisi. Dan, proses akuisisi itu sudah masuk tahap due diligence. Namun, ketika dikonfirmasi Infobank perihal ini, Nixon belum memberikan jawaban.
Di lain sisi, OJK mendorong perbankan syariah untuk melakukan spin off, yakni pemisahan UUS dan konsolidasi perbankan syariah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK (UU Nomor 4 Tahun 2023) yang diturunkan menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023.
Aturan tersebut mewajibkan UUS untuk melakukan spin off bila sudah memenuhi ketentuan, yakni memiliki nilai aset 50% dari bank umum konvensional induknya dan/atau memiliki jumlah aset Rp50 triliun.
Bila merujuk pasal tersebut, dari sisi aset per akhir 2023 lalu, hanya ada dua UUS yang paling siap untuk spin off, yakni CIMB Niaga Syariah dan BTN Syariah. Keduanya pun sudah berancang-ancang untuk memenuhi ketentuan regulator. BTN Syariah sedang dalam proses untuk spin off dan akuisisi bank syariah, sedangkan CIMB Niaga Syariah fokus untuk memisahkan diri dari induknya.
“Sampai hari ini, kami belum ada wacana corporate action untuk mengambil bank lain. Kami fokus dengan spin off terlebih dahulu. Tetapi, kalau nanti di tengah jalan ada satu atau dua bank yang mau ikut (dengan kami), ya kami perhatikan dulu apakah cocok dengan arah kami (di CIMB Niaga Syariah),” kata Pandji P. Djajanegara, Direktur Perbankan Syariah Bank CIMB NIAGA, Kepada Infobank, bulan lalu.
Di lain sisi, BUS dan UUS lainnya masih belum mencapai ketentuan aset Rp50 triliun. Bahkan, menurut Babay Parid Wazdi, Direktur Utama Bank Sumut, sejumlah UUS milik pemerintah daerah (pemda) masih kesulitan memperoleh aset Rp1 triliun. “Ada kesulitan bagi UUS milik pemda untuk sampai ke aset Rp1 triliun karena induknya saja ada yang belum mencapai Rp3 triliun,” kata Babay kepada Infobank, beberapa waktu lalu.
Barangkali perlu ada skenario lain untuk melihat bank-bank syariah baru yang sejajar dengan BSI. Misalnya, melalui penggabungan seluruh UUS milik pemda. Bila seluruh UUS milik pemda bergabung, total asetnya akan mencapai Rp65,44 triliun. Jika ditambah lagi dengan UUS CIMB Niaga, UUS Bank Maybank Indonesia, UUS PermataBank, dan UUS Bank Danamon Indonesia, total asetnya bisa mencapai Rp154,65 triliun.
Skenario-skenario konsolidasi itu perlu jadi catatan penting bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, yang akan dilantik pada Oktober ini. Apalagi, perbankan syariah di Tanah Air mempunyai potensi besar.
“Di pemerintahan baru nanti, industri perbankan syariah akan lebih prospektif. Presiden Prabowo akan menggenjot bisnis, termasuk ke (sektor) swasta, pasti bank syariah kebagian kuenya. Lalu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan lebih diaktifkan kembali. Selanjutnya, kemungkinan konsolidasi bank syariah akan lebih marak dan halal ecosystem akan lebih ramai lagi,” tutur Pandji.
Koko T. Rachmadi, Presiden Direktur Bank Aladin Syariah sekaligus Bendahara Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), pun optimistis dengan perkembangan perbankan syariah dalam beberapa tahun ke depan. Apalagi dengan adanya dukungan regulator yang sangat besar dalam mendorong portofolio syariah seperti sukuk.
“Kondisi tersebut telah mendorong pertumbuhan perbankan syariah hingga semester pertama 2024, baik dari sisi aset maupun dana pihak ketiga (DPK). Kami melihat sangat optimistis pertumbuhan yang baik di semester pertama ini dan akan dijaga juga di semester kedua,” ujarnya.
Secara kinerja, industri perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan positif dalam setahun terakhir. Total asetnya mencapai Rp897,11 triliun per Juni 2024. Pembiayaan industri ini tumbuh 13,67% menjadi Rp617,05 triliun. DPK tercatat Rp690,66 triliun atau naik 10,41%.
Tumbuhnya pembiayaan dan DPK menopang kenaikan laba 4,92% atau menjadi Rp6,96 triliun. Kualitas pembiayaan juga terlihat membaik. Rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) gross turun dari 2,28% menjadi 2,09%.
Dalam lima tahun terakhir (2019-2023), industri perbankan syariah rata-rata mencatatkan pertumbuhan pembiayaan sekitar 12,27% setiap tahunnya. Infobank memperkirakan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah hingga akhir tahun ini berada di kisaran 12% sampai dengan 17%.
Tahun depan, pembiayaan industri ini dinilai mampu tumbuh lebih tinggi. Apalagi, ada sinyal positif dari kebijakan atau regulasi di pemerintahan baru yang terus mendorong perkembangan industri perbankan syariah hingga tren penurunan suku bunga. Di 2025, Infobank memproyeksikan industri perbankan syariah mampu tumbuh lebih besar daripada tahun ini, yakni di kisaran 15% hingga 20%.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir 2023, total aset perbankan syariah mencapai Rp892,16 triliun. Tahun lalu, perbankan syariah menguasai pangsa pasar 7,39% terhadap total aset perbankan nasional. Pangsa ini juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan 2022 yang tercatat 7,04%.
