Pertumbuhan ekonomi 2025 terancam melambat. Pemangkasan anggaran belanja kementerian/lembaga memukul sektor riil, dan Danantara yang digadang-gadang menjadi mesin baru perekonomian tidak akan membuahkan hasil dalam jangka pendek. Sektor keuangan dan perbankan masih dibayang-bayangi kegelapan. Perebutan dana masyarakat makin brutal, tidak hanya antarbank, tapi juga bank sentral dan Kementerian Keuangan. Bakal terjadi tsunami crowding out jika Danantara menerbitkan surat utang dan menarik dana di pasar domestik.
Peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto; perlu kerja keras memperbaiki kinerja dan neraca BUMN
Pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) memasuki babak baru. Seluruh perusahaan BUMN akan berada dalam naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Dana Anagata Nusantara (Danantara) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025. Danantara digadang-gadang Prabowo bakal menjadi salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia sekaligus sebagai mesin baru untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8% sebagaimana janji politik saat kampanye.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi terancam stagnan di level 5%. Bahkan, bisa melambat di bawah 5% karena ketegangan geopolitik dunia ditambah kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang memicu perang dagang sehingga membuat prospek ekonomi global menjadi gelap pada 2025. Di dalam negeri, muncul berbagai tagar kritik sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto di tengah lemahnya daya beli masyarakat dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah rendahnya daya dorong fiskal akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang defisit, pemerintah menjadikan BUMN sebagai harapan di luar APBN.
