Eko B. Supriyanto
Krisis sudah dekat. Hampir seluruh indikator ekonomi memburuk. Diawali dengan perginya investor asing dari bursa saham. Harga saham longsor. Nilai tukar rupiah anjlok. Dan, sungguh mengejutkan, penerimaan negara drop. Bahkan, ada terkesan “ijon” peneri maan pajak. Daya beli, jangan ditanya. Ambrol. Suku bunga masih di awang-awang – dengan posisi kredit perbankan yang sudah mentok. Likuiditas “kering kerontang” di pasar. Adu balap antarbank, juga persaingan bank-bank dengan Surat Berharga Negara (SBN) dan tentu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), masih terus berlangsung.
Ironisnya, kendati situasi kian mencekam, tetap saja pemerintah yang baru berumur lima bulan ini seperti tak peduli. Seperti tak mau ambil pusing. Tidak ada kebijakan yang kompak untuk mengatasi gejolak ekonomi yang mengirimkan sinyal kabar buruk ini. Para menteri ekonomi malah sibuk inspeksi soal kecurangan minyak goreng, dan lebih banyak diam. Entah tak tahu apa yang akan diperbuat, entah takut sama presidennya. Para menterinya belum terlihat kualitasnya. Lebih parah lagi, KKN nyata-nyata ditampakkan di Kementerian Kehutanan dengan diangkatnya staf dari “gerombolan” PSI yang tidak pantas.
Hari-hari ini situasinya sedang tidak pasti. Sejak pelantikan Kabinet Merah Putih, banyak kebijakan mencla mencle dilakukan kabinet ini. “Pagi tempe, sore dele”. Berubah-ubah. Infobank mencatat, setidaknya ada beberapa kebijakan. Pertama, soal peninjauan kembali PPN 12% yang hanya untuk barang mewah, peninjauan kembali kebijakan gas elpiji 3 kg, dan penganuliran penerimaan CPNS.
Kedua, soal tidak jadinya pencabutan sertifikat pagar laut. Ketiga, soal pendirian Danantara yang masih menyisakan kecurigaan publik. Hal ini wajar saja karena tata kelola yang ada di Danantara tidak mencerminkan struktur superholding yang ada di dunia. Lembaga Danantara masih mirip organisasi politik, bukan bisnis.
Tidak sedikit kebingungan masyarakat. Semua kebijakan bisa dibatalkan dengan omon-omon. Dalam pada itu, ada beberapa indikator yang menunjuk kan bah wa ekonomi trennya negatif. Salah satu yang sulit dipahami yaitu penurunan pendapatan negara di Januari 2025, yang turun 28%. Penerimaan pajak turun 41,9%. APBN pun tekor Rp31,2 triliun. Ini adalah pertama kali dalam empat tahun terakhir, APBN tekor di awal tahun.
Wajar kalau posisi utang bengkak 43,5% menembus angka Rp8.909 triliun. Bahkan, ada yang memperkirakan sampai dengan akhir 2025 ini bisa menembus lebih dari Rp10.000 triliun. Beban bunga utang juga makin membesar. Utang baru untuk melunasi utang lama. Tak ubahnya skema Ponzi.
Tidak mengherankan lembaga rating asing menurunkan kualitas instrumen keuangan Indonesia. Setelah Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs, kini giliran OECD yang mengkhawatirkan pertumbuh an ekonomi Indonesia. Bahkan, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,9%. Atau, turun dari prediksi sebelumnya 5,1%.
Sementara, sektor perbankan juga dihadapkan pada soal lama, yaitu soal likuiditas yang mengering akibat ekspansi kredit yang berlebihan. Mesin perbankan juga sedang panas, dan perburuan likuiditas menjadi prioritas. Persaingan berebut dana makin menggila antarbank. Sementara, posisi loan to deposit ratio (LDR) bank juga sudah mendekati angka 95%.
Ketat. Bank-bank papan atas yang menjadi motor penggerak pertum buhan kredit tahun lalu juga sedang kekeringan dana. Perburuan dana menjadi prioritas. Soal kedua adalah menyangkut kualitas kredit. Ada tendensi kualitas kredit ini menurun, baik secara persentase maupun nominal.
Beban bank BUMN kian berat. Ada kredit komando. Atawa, kredit kudu mesti ke Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang jumlahnya mencapai 70.000-80.000. Jumlah kredit bisa mencapai Rp350 triliun sampai Rp400 triliun jika per Kopdes masing-masing Rp5 miliar. Bisa membuat bankir pelat merah pening. Itu wajar karena melihat pengalaman sebelum nya, yaitu rusaknya KUD dan KUT di masa sebelum krisis 1998 lalu. Amburadul. Kredit banyak jadi batu.
Jadi, seperti pada awal-awal krisis di 1998, 2008, dan era COVID-19, pilihan terbaik adalah likuiditas. Tidak ada yang lebih penting sek a rang ini selain likuiditas. Cash is the king untuk mengantisipasi ketidak pastian ekonomi yang memasuki tanda-tanda krisis ini.
Sayangnya pemerintah sendiri seperti tidak menyadari tanda-tanda pemburukan ekonomi yang sedang mengepung Indonesia. Masih ada waktu untuk berbenah, sebelum ekonomi dibenturkan oleh pasar yang kejam ini. Kebijakan menclamenclenomic harus segera diakhiri. Perilaku pemerintah dinilai tidak market friendly.
Kini, sebelum rapor ekonomi makin merah semua, sudah waktunya kembali ke jalan bernegara sesuai dengan tata kelola yang ada, yang bermartabat dan bermaslahat. Bukan “omon-omon”, mengingat indikator ekonomi sudah merah menyala. Jangan bermain api dengan pasar, nanti bisa terbakar.
Ironisnya, kendati situasi kian mencekam, tetap saja pemerintah yang baru berumur lima bulan ini seperti tak peduli. Seperti tak mau ambil pusing. Tidak ada kebijakan yang kompak untuk mengatasi gejolak ekonomi yang mengirimkan sinyal kabar buruk ini. Para menteri ekonomi malah sibuk inspeksi soal kecurangan minyak goreng, dan lebih banyak diam. Entah tak tahu apa yang akan diperbuat, entah takut sama presidennya. Para menterinya belum terlihat kualitasnya. Lebih parah lagi, KKN nyata-nyata ditampakkan di Kementerian Kehutanan dengan diangkatnya staf dari “gerombolan” PSI yang tidak pantas.
