Eko B. Supriyanto
Krisis sudah dekat. Hampir seluruh indikator ekonomi memburuk. Diawali dengan perginya investor asing dari bursa saham. Harga saham longsor. Nilai tukar rupiah anjlok. Dan, sungguh mengejutkan, penerimaan negara drop. Bahkan, ada terkesan “ijon” peneri maan pajak. Daya beli, jangan ditanya. Ambrol. Suku bunga masih di awang-awang – dengan posisi kredit perbankan yang sudah mentok. Likuiditas “kering kerontang” di pasar. Adu balap antarbank, juga persaingan bank-bank dengan Surat Berharga Negara (SBN) dan tentu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), masih terus berlangsung.
Ironisnya, kendati situasi kian mencekam, tetap saja pemerintah yang baru berumur lima bulan ini seperti tak peduli. Seperti tak mau ambil pusing. Tidak ada kebijakan yang kompak untuk mengatasi gejolak ekonomi yang mengirimkan sinyal kabar buruk ini. Para menteri ekonomi malah sibuk inspeksi soal kecurangan minyak goreng, dan lebih banyak diam. Entah tak tahu apa yang akan diperbuat, entah takut sama presidennya. Para menterinya belum terlihat kualitasnya. Lebih parah lagi, KKN nyata-nyata ditampakkan di Kementerian Kehutanan dengan diangkatnya staf dari “gerombolan” PSI yang tidak pantas.
