Kerja sama bilateral antarnegara sangat diperlukan di masa volatilitas geopolitik dan ekonomi dunia. Kerja sama dibutuhkan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sumber: Istimewa
Di tengah ketidakstabilan geopolitik dan ekonomi global, kolaborasi antarnegara menjadi elemen krusial dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Indonesia dan Bangladesh, misalnya. Dua negara dengan mayoritas penduduk muslim ini menjalin hubungan ekonomi yang kian erat dalam beberapa dekade terakhir, yang mencakup perdagangan, investasi, dan pengembangan keuangan berkelanjutan.
Salah satu bukti nyata dari kedekatan hubungan Indonesia-Bangladesh terlihat dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai keuangan berkelanjutan yang digelar pada akhir Februari lalu. Delegasi perwakilan senior dari Divisi Hubungan Ekonomi (Economic Relations Division/ERD) Kementerian Keuangan Bangladesh, yang dipimpin Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Tambahan ERD, mengunjungi Jakarta pada 24 hingga 27 Februari 2025. Kunjungan ini didukung United Nations Development Programme (UNDP) dan Impact Investment Exchange (IIX) dengan tujuan mempelajari keberhasilan Indonesia dalam pembiayaan berkelanjutan serta penerbitan obligasi tematik, seperti green dan sustainability bonds.
Bangladesh menunjukkan komitmennya untuk mengadopsi mekanisme keuangan inovatif yang telah diterapkan di Indonesia guna menghadapi tantangan iklim, sosial, dan ekonomi yang makin kompleks. Upaya ini termasuk mendorong investasi ke komunitas yang paling terdampak, terutama perempuan dan kelompok masyarakat yang kurang terlayani.
“Dengan belajar dari keberhasilan Indonesia dalam pembiayaan hijau serta investasi sosial dan berkelanjutan, kami bertujuan mengembangkan mekanisme keuangan yang tidak hanya mendukung target iklim kami, tapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh masyarakat Bangladesh,” ujar AKM Sohel, UN Wing Chief and Additional Secretary of the ERD Bangladesh.
Tak hanya sektor keuangan berkelanjutan, kerja sama ekonomi Indonesia dan Bangladesh juga diperkuat melalui perdagangan bilateral. Pada 28 Januari 2018, kedua negara secara resmi memulai perundingan Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement (IBPTA) di Dhaka. Perjanjian ini mengatur perdagangan barang (trade in goods) dan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pertukaran komoditas antara kedua negara.
Data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (RI) menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami surplus perdagangan dengan Bangladesh. Dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, nilai perdagangan kedua negara tercatat tumbuh 60,92%. Ekspor Indonesia meningkat dari US$1,91 miliar pada 2019 menjadi US$3,02 miliar pada 2024, sementara impor dari Bangladesh relatif stabil di kisaran US$95 juta. Dengan demikian, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$2,92 miliar pada 2024 dan total surplus kumulatif sebesar US$16,42 miliar dalam lima tahun terakhir.
Transaksi terbesar antara kedua negara berasal dari kerja sama Government to Government (G2G), yang meliputi proyek pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dan pengadaan gerbong kereta api. Produk-produk unggulan Indonesia, seperti lemak dan minyak nabati, garam, pulp kayu, kapas, dan plastik, juga mencatatkan nilai ekspor tinggi, dengan total transaksi melampaui US$1 miliar.
Hubungan ekonomi yang makin erat antara Indonesia dan Bangladesh mencerminkan simbiosis yang saling menguntungkan. Dengan komitmen yang terus diperkuat di berbagai sektor, kedua negara berpeluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan sekaligus menghadapi tantangan global dengan lebih tangguh.
Salah satu bukti nyata dari kedekatan hubungan Indonesia-Bangladesh terlihat dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai keuangan berkelanjutan yang digelar pada akhir Februari lalu. Delegasi perwakilan senior dari Divisi Hubungan Ekonomi (Economic Relations Division/ERD) Kementerian Keuangan Bangladesh, yang dipimpin Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Tambahan ERD, mengunjungi Jakarta pada 24 hingga 27 Februari 2025. Kunjungan ini didukung United Nations Development Programme (UNDP) dan Impact Investment Exchange (IIX) dengan tujuan mempelajari keberhasilan Indonesia dalam pembiayaan berkelanjutan serta penerbitan obligasi tematik, seperti green dan sustainability bonds.
Bangladesh menunjukkan komitmennya untuk mengadopsi mekanisme keuangan inovatif yang telah diterapkan di Indonesia guna menghadapi tantangan iklim, sosial, dan ekonomi yang makin kompleks. Upaya ini termasuk mendorong investasi ke komunitas yang paling terdampak, terutama perempuan dan kelompok masyarakat yang kurang terlayani.
