Kehadiran Koperasi Merah Putih menimbulkan kekhawatiran bagi BPR karena menyasar segmen pasar yang sama. Tapi, peluang kolaborasi tetap ada. Dengan dukungan regulasi yang adil, perkawanan keduanya dapat menjadi kekuatan baru di pasar akar rumput.
Sumber: Istimewa
PEMERINTAH kembali meluncurkan gagasan besar yang diyakini mampu menjadi jalan keluar bagi persoalan pembiayaan di desa-desa. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan. Targetnya ambisius: 70.000 hingga 80.000 koperasi aktif di seluruh Indonesia.
Setiap koperasi ini akan mendapatkan dukungan dana sebesar Rp5 miliar dari bank-bank milik negara. Tujuan utamanya adalah memberikan akses modal, menyalurkan pangan, hingga membangun infrastruktur lokal bagi masyarakat desa.
Di atas kertas, gagasan itu terasa menjanjikan. Apalagi, masih banyak warga desa yang belum tersentuh layanan keuangan formal. Burhanuddin Abdullah, Ketua Tim Pakar Presiden Prabowo Subianto, juga melihat peluang Koperasi Merah Putih dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lembaga ini.
"Di negara lain, 30% masyarakatnya sudah jadi anggota koperasi. Di Singapura, jumlahnya 50%, sementara di Indonesia cuma 10%, sekitar 30 juta penduduk. Jadi, dengan kita tambah 80 ribu koperasi, mungkin nanti anggotanya akan naik menjadi 40% penduduk," katanya di acara sharing session "Mewujudkan BPR yang Tangguh melalui Sinergi dan Tata Kelola" yang digelar The Finance Juni lalu.
Namun, muncul pertanyaan penting di kalangan pelaku industri keuangan mikro: dimana posisi bank perekonomian rakyat (BPR) nantinya? Lembaga ini sejak dulu dikenal sebagai rural bank, yang sudah lebih dulu setia melayani masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro di pelosok negeri. Apakah Koperasi Merah Putih akan menjadi mitra baru atau malah pesaing yang merebut pasar yang sama?
Sejak resmi berdiri pada 1988, BPR telah menjalankan fungsi utamanya sebagai penyedia pembiayaan bagi masyarakat kecil, menjadi alternatif mengatasi jeratan rentenir, dan perlahan menjadi roda penggerak ekonomi lokal. Sayangnya, dengan hadirnya Koperasi Merah Putih yang disokong penuh oleh pemerintah, peran BPR bisa saja tergeser. Pasalnya, kedua lembaga ini menyasar target yang serupa: masyarakat desa dan pelaku usaha mikro.
“Koperasi Merah Putih dapat bersinggungan atau berpotensi tumpang tindih dengan segmen yang dilayani oleh BPR. Apalagi, Koperasi Merah Putih dan BPR memiliki target pasar yang sama,” kata Henry Palthy, Direktur Utama BPR Sukma Kemang Agung, kepada Infobank, bulan lalu.
Dalam kompetisi yang sehat, kesetaraan kekuatan itu penting. Namun, dalam kasus ini, BPR dinilai menghadapi tantangan besar lantaran tidak mendapat dukungan langsung dari negara sebagaimana Koperasi Merah Putih. Mayoritas BPR selama ini bertahan dengan kekuatan modal sendiri. Ditambah lagi, kondisi industri BPR pun sedang tidak baik baik saja.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2025 menunjukkan bahwa aset BPR hanya tumbuh 5,03% secara tahunan – angka yang tergolong rendah, bahkan bila dibandingkan dengan masa pandemi. Sementara, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing tercatat 6,19% dan 4,28%. Di sisi kualitas kredit, selama bertahun-tahun non performing loan (NPL) industri BPR pun selalu di atas 5%. Di tengah kondisi seperti ini, kehadiran entitas baru dengan modal kuat bisa menjadi tekanan tambahan.
Kekhawatiran juga disuarakan ekonom Wijayanto Samirin, yang menyebut bahwa beberapa BPR bisa saja gulung tikar jika tak mampu bersaing secara langsung. “Dalam konteks ini, BPR dan lembaga mikro swasta saat ini saja tertatih tatih, akan semakin sulit bertahan. Permodalan Koperasi Merah Putih yang lebih kuat, dengan bunga yang bisa jadi lebih menarik, bisa mendisrupsi pasar dan membuat mereka gulung tikar,” ujarnya.
Namun, di balik tantangan besar, selalu ada celah peluang. Di sinilah pendekatan kolaboratif menjadi penting. Koperasi Merah Putih dan BPR bisa saja tidak bersaing secara frontal, melainkan membentuk kemitraan strategis. Kolaborasi ini bisa berbentuk channeling, yakni skema penyaluran pembiayaan dari BPR ke anggota koperasi, atau program pelatihan keuangan bersama untuk meningkatkan literasi masyarakat desa.
Praktik seperti itu sebenarnya bukan hal baru. Selama ini, banyak BPR yang sudah menjalin kerja sama dengan perusahaan financial technology (fintech) atau koperasi lokal dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Di lain sisi, pengalaman panjang BPR dalam mengelola risiko dan mengenal karakter masyarakat desa bisa menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki koperasi yang baru dibentuk.
Afandi Nugroho, Direktur Utama BPR Bank Jombang Perseroda yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan BPR Milik Pemda (Perbamida), membuka peluang pembinaan terhadap koperasi oleh BPR. “Kalau dalam rancangannya, Koperasi Merah Putih sudah (bekerja sama) dengan bank Himbara. Kami sedang berpikir bagaimana BPR bisa punya peran ke dalam koperasi. Barangkali kami bisa menjadi pembinanya,” ujarnya pada acara “The Asian Post Regional Champion Forum 2025: Masa Depan BUMD di Tangan Kepala Daerah Baru”, Mei lalu.
Tentu, kolaborasi tersebut tak akan terwujud tanpa keterlibatan aktif pemerintah. Pemerintah perlu merancang regulasi yang adil dan inklusif agar dua entitas ini tidak saling menjatuhkan, tetapi bisa tumbuh bersama, saling mengisi peran, dan mempercepat inklusi keuangan.
Di antara kemungkinan gesekan dan kompetisi, ada pula ruang untuk simbiosis. Jika dikelola dengan visi bersama, BPR dan Koperasi Merah Putih bisa menjadi “dua saudara satu ladang”, sama-sama tumbuh dan sama sama mensejahterakan desa.
Setiap koperasi ini akan mendapatkan dukungan dana sebesar Rp5 miliar dari bank-bank milik negara. Tujuan utamanya adalah memberikan akses modal, menyalurkan pangan, hingga membangun infrastruktur lokal bagi masyarakat desa.
