Eko B. Supriyanto
Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Danantara untuk melakukan transformasi struktural pada tata kelola BUMN yang disebutnya “tidak masuk akal”. Data yang disampaikan COO Danantara, Dony Oskaria, mengonfir ma si kegagalan sistemis: dari 1.046 entitas BUMN (termasuk anak dan cucu), hanya delapan perusahaan yang menyumbang 97% dividen, sementara 53% lainnya merugi dan membebani APBN hingga Rp50 triliun per tahun.
Diagnosis ini benar. Masalah BUMN Indonesia – overlapping, inefisiensi, dan lemahnya daya saing – memang akut. Rencana konsolidasi 1.046 entitas men jadi 228 entitas yang scalable dan kom pe titif, khususnya di sektor logistik dan asuransi, merupakan langkah yang secara teori tepat. Namun, dalam eko no mi politik, yang terpenting bukan ha nya what, tapi juga how dan who. Dan, di sinilah letak kegamangan publik.
