Rapor BUMN diwarnai perusahaan pelat merah yang sakit sakitan dan harus disuntik uang negara. Dengan banyaknya perusahaan BUMN yang merugi dan ditimbun segunung utang, mampukah Presiden Prabowo Subianto membawa BUMN lebih maju di bawah payung Danantara? Mengapa ambisi besar untuk memajukan BUMN selama ini sulit terwujud? Ini dia rapor perusahaan-perusahaan pelat merah menurut “Rating 160 BUMN Versi The Asian Post 2025”!
“Rating 160 BUMN Versi The Asian Post 2025
PRESIDEN Prabowo Subianto berambisi membangun kembali badan usaha milik negara (BUMN). Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), yang diluncurkan pada awal 2025, Prabowo ingin menjadikan BUMN sebagai aset masa depan bangsa. Dengan total aset lebih dari US$900 miliar saat ini, Prabowo menggadang-gadang Danantara untuk menjadi sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia.
Pertanyaannya, apakah Presiden Prabowo Subianto bakal berhasil mewujudkan ambisinya? Sebab, BUMN saat ini banyak diwarnai perusahaan perusahaan pelat merah dengan rapor merah dan tertimbun utang jumbo. Waktu yang akan menjawabnya.
Tapi, Presiden Prabowo Subianto harus belajar dari hasil presiden presiden sebelumnya yang juga memiliki ambisi terhadap BUMN. Begitu kekuasaannya berakhir, kinerja BUMN tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Misalnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berambisi memperkuat efektivitas dan efisiensi BUMN melalui strategi perampingan (rightsizing). Melalui Master Plan BUMN 2010-2014, SBY menargetkan jumlah BUMN berkurang menjadi 81 perusahaan pada 2014.
Namun, upaya tersebut tidak berjalan dan jumlah BUMN pada akhir masa jabatannya masih 119 perusahaan, belum termasuk ratusan anak perusahaan. Tapi, ada catatan positif dari pemerintahan SBY, yaitu masuknya profesional terbaik yang kemudian berhasil menyelesaikan krisis di perusahaan BUMN, di antaranya Agus Martowardojo di Bank Mandiri dan Ignasius Jonan di Kereta Api Indonesia (KAI). Pada masa akhir kepemimpinannya, SBY juga berhasil menggabungkan 14 PTPN menjadi satu holding serta melebur enam Perhutani menjadi satu perusahaan.
Lalu, bagaimana dengan Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membawa BUMN menjadi perusahaan yang lincah, kompetitif, dan mampu menyerang negara lain? Untuk mendukung ambisinya, pada masa awal memimpin, Jokowi sempat menyampaikan wacana perlunya chief executive officer (CEO) asing untuk menakhodai perusahaan BUMN. Jumlah perusahaan BUMN juga direncanakan akan berkurang seiring dengan langkah pemerintah melak u kan restrukturisasi dan holdingisasi. Pada periode kepemimpinan pertama, Jokowi menargetkan pembubaran Kementerian BUMN dan diubah menjadi superholding pada 2019.
Dua periode sudah memimpin, tapi tidak ada tanda-tanda ambisi Jokowi tersebut terwujud. Tidak ada superholding, dan Kementerian BUMN tetap eksis serta makin kuat dalam melakukan intervensi. Holdingisasi tanpa merger tak mengurangi jumlah perusahaan pelat merah. BUMN yang dijadikan agen pembangunan juga memikul beban politik sehingga banyak yang kondisi keuangannya ambruk. BUMN karya yang dihujani penugasan oleh pemerintah sampai dengan saat ini terseok-seok tertimbun utang jumbo dan mengobral asetnya untuk menda patkan dana segar guna membayar utang kreditur dan tagihan vendor.
Menurut data The Asian Post Research, aset sejumlah perusahaan BUMN pada 2024 mengalami pe nurunan dan mengindikasikan ada nya penjualan kekayaan untuk mengurangi timbunan utang. Contohnya Waskita Karya yang asetnya merosot 19,29% menjadi Rp77,16 triliun dan kewajibannya berkurang 17,52% menjadi Rp69,28 triliun. Wijaya Karya asetnya melorot 3,68% menjadi Rp63,56 triliun dan utangnya berkurang 8,38% menjadi Rp51,68 triliun. Adhi Karya asetnya menyusut 13,46% menjadi Rp35,04 triliun dan kewajibannya menurun 18,88% menjadi Rp25,37 triliun.
Yang lebih tragis adalah Garuda Indonesia, yang tidak memiliki aset produktif untuk dijual sehingga kewajibannya menggunung 4,32% menjadi Rp128,82 triliun, atau 20,42% lebih besar daripada asetnya yang sebesar Rp106,97 triliun. Dengan total kewajiban per Maret 2025 sebesar US$7,88 miliar, maka jumlah utang Garuda Indonesia kian membesar setelah Danantara menyuntikkan pinjaman sebesar Rp6,65 triliun pada Juni 2025. Pada kuartal satu 2025, Garuda mencatat kerugian bersih US$75,93 juta (setara Rp1,25 triliun) dengan rasio utang terhadap ekuitas minus 2,93%.
Krakatau Steel juga mengalami kondisi yang sama. Kendati sampai dengan akhir 2024 perusahaan baja pelat merah ini membayar sebagian pokok utang dan bunga senilai US$509 juta, kewajibannya terus membengkak 9,61% menjadi Rp39,75 triliun tahun lalu. Upaya lepas dari timbunan utang makin sulit karena perusahaan baja pelat merah ini gagal mencetak pertumbuhan pendapatan yang justru merosot 31,17% sehingga kerugiannyapun membengkak dari Rp2,03 triliun menjadi Rp2,39 triliun pada 2024. Sebelumnya, Krakatau Steel menjual aset seperti lahan dan mendivestasi saham di dua anak usaha yaitu Kraka tau Daya Listrik dan Krakatau Tirta Industri kepada Candra Asri Prima persada milik taipan Prajogo Pangestu.
Yang lebih tragis lagi adalah pembangunan kereta cepat yang investasinya membeng kak dari awalnya US$6 miliar menjadi US$7,27 miliar (Rp115 triliun), di mana 60% ditanggung oleh konsorsium Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang mengelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) bersama konsorsium perkeretaapian Tiongkok. Sebagai pemegang saham 58,53% PSBI selain Wijaya Karya, Perkebunan Nusantara, dan Jasa Marga, Kereta Api Indonesia (KAI) pun menanggung kerugian Rp951,48 miliar pada semester satu 2025. Sepanjang 2024, KAI mencatat kerugian dari PSBI sebesar Rp2,69 triliun.
Jadi, visi Jokowi menjadikan BUMN yang lincah, kompetitif, dan mampu menyerang negara lain justru berakhir dengan banyaknya perusahaan BUMN yang sakit-sakitan dan harus disuntik uang negara. Menurut data The Asian Post Research, selama periode 2015 2024 atau sepanjang pemerintahan Jokowi, negara telah menggelontorkan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN dengan total Rp424,73 triliun. Sementara, dividen yang disumbangkan BUMN sebesar Rp496,76 triliun. Artinya, dividen bersih yang diterima pemerintah dari seluruh BUMN hanya Rp72,03 triliun.
Bandingkan dengan satu perusahaan swasta seperti Bank Central Asia (BCA) miliki Grup Djarum. Pada periode yang sama atau 2015-2024, akumulasi laba BCA sebesar Rp319,26 triliun. Sedangkan, dividen yang dibagikan BCA selama 10 tahun itu sebesar Rp163,71 triliun. Dengan porsi kepemilikan 55% saham BCA, Djarum berarti mendapatkan porsi dividen sebesar Rp90,04 triliun. Lebih besar daripada dividen bersih yang diterima negara dari 160 perusahaan BUMN.
Dengan kapitalisasi pasar terbesar hingga Rp1.041,67 triliun dari seluruh emiten di Bursa Efek Indonesia, BCA menjadi simbol tata kelola bank modern: efisien, inovatif, dikelola profesional, dan dipercaya investor. Karena kinerja BCA yang kinclong, sampai ada hasrat “liar” yang diembuskan kepada pemerintah untuk “merebut” BCA dari tangan Grup Djarum, yang resmi memiliki saham BCA pada 2002 melalui Farallon. “Ide ‘hostile take over’ seperti ini jika digiring ke politik dan kekuasaan sangat berbahaya karena jika diterus kan sistem ekonomi politik Indonesia akan rusak dan menjadi hutan rimba, yang menyesatkan,” ujar Didik J. Rachbini, ekonom senior yang menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina.
Wacana perampasan saham BCA dilontarkan oleh Sasmito Hadinegoro, Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN). Usulan yang direspons sejumlah ekonom dan praktisi sebagai “usulan sesat” kemudian disambut oleh Ahmad Iman Syukri, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Wacana tersebut seperti mendorong negara untuk melakukan tindakan premanisme melalui peram pasan aset swasta guna mendatangkan pemasukan buat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Pemerintah memang sedang dilema di tengah tekanan fiskal. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dilaksanakan untuk menjaga popularitas pemerintah, tapi di lain sisi banyak perusahaan BUMN yang harus diselamatkan. Menurut catatan The Asian Post Research, Kementerian BUMN telah mengusulkan PMN dan telah disetujui DPR sebesar Rp44,23 triliun pada 2025. Ada 16 penerima PMN, beberapa di antaranya Hutama Karya sebesar Rp13,86 triliun, Asabri sebesar Rp3,61 triliun, PLN sebesar Rp3 triliun, IFG sebesar Rp3 triliun, Pelni sebesar Rp2,50 triliun, Biofarma sebesar Rp2,21 triliun, Adhi Karya sebesar Rp2,09 triliun, Wijaya Karya sebesar Rp2 triliun, hingga PP sebesar Rp1,56 triliun.
Kinerja BUMN yang jauh di bawah potensinya pun membuat Presiden Prabowo Subianto meradang. Dalam pidato kenegaraannya di sidang. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Prabowo pun menyatakan bahwa Danantara harus melakukan “bersih-bersih” BUMN. Menurutnya, pengelolaan BUMN selama ini tak masuk akal. Contohnya, jajaran komisarisnya yang terlalu banyak, tidak produktif, dan menimbulkan biaya yang besar.
“Pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisaris nya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” tandasnya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, (15/8/2025). “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun,” ujar Prabowo.
Kenyataan tentang merahnya rapor BUMN pun diakui Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Dana ntara Indonesia. Menurutnya, dari seluruh BUMN termasuk anak usaha, cucu, dan cicit yang jumlahnya 1.046 perusahaan, 53%-nya berkinerja merah dengan kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp50 triliun per tahun. “Sembilan puluh tujuh persen dividen dari BUMN itu datangnya dari delapan perusahaan,” kata Dony dalam special talkshow bertajuk “Membaca Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal 2026” bersama Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, Jumat (15/8). Bahkan, seorang sumber Infobank di BUMN mengatakan, perusahaan BUMN yang keuntungan nya ditopang oleh kinerja bisnisnya hanya ada tiga perusahaan, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan Telkom.
Menurut kajian The Asian Post Research dalam “Rating 160 BUMN 2025”, berdasarkan laporan keuangan 2024 (audited) ada 92 perusahaan pelat merah yang berhasil meraih keuntungan dengan akumulasi sebesar Rp508,53 triliun. Angka ini berasal dari laba 25 perusahaan BUMN beserta perusahaan anak go public yang nilai nya sebesar Rp212,92 triliun, ditambah 28 perusahan BUMN nonpublic dengan total laba Rp149,08 triliun plus 39 anak perusahaan BUMN nonpublic yang meraih profit Rp146,53 triliun.
Lima besar perusahaan BUMN dan anak usaha BUMN go public peraih laba terbesar secara berurutan adalah Bank Mandiri sebesar Rp61,16 triliun, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp60,64 triliun, Telekomunikasi Indonesia sebesar Rp30,74 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp21,67 triliun, dan Perusahaan Gas Negara sebesar Rp7,10 triliun.
Dari 33 perusahaan BUMN dan anak usaha BUMN yang go public, ada delapan perusahaan yang menderita kerugian dengan total Rp13,58 triliun per tahun buku 2024. Kedelapan perusahaan tersebut dengan urutan berdasarkan nilai kerugian terbesar adalah Waskita Karya merugi Rp3,91 triliun, Wijaya Karya minus Rp2,51 triliun, Krakatau Steel tekor Rp2,40 triliun, Kimia Farma merugi Rp1,21 triliun, Garuda Indonesia buntung Rp1,13 triliun, PP Properti merugi Rp1,10 triliun, Waskita Beton Precast minus Rp997 miliar, dan Indofarma tekor Rp334,50 miliar.
Sementara berdasarkan laporan keuangan 2024, tercatat ada dua perusahaan BUMN non public yang merugi dengan total kerugian sebesar Rp556,29 miliar, yakni IFG yang merugi Rp387,37 miliar, dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia yang rugi 168,92 miliar. Kemudian, ada 12 anak perusahaan BUMN yang membukukan akumulasi kerugian sebesar Rp38,77 triliun, dengan nilai kerugian paling fantastis dialami Kilang Pertamina Internasional yang buntung hingga Rp34,87 triliun.
Artinya, berdasarkan 110 laporan keuangan 2024 (audited) yang berhasil dikumpulkan The Asian Post Research, jumlah kerugian yang diderita oleh sebagian perusahaan pelat merah mencapai Rp49,28 triliun pada 2024, tidak beda jauh dengan angka yang disampaikan Dony Oskaria yang sebesar Rp50 triliun. Itu pun belum termasuk kerugian perus a haan BUMN yang tidak diketahui laporan keuangannya, seperti di bidang perkebunan, perikanan, perhotelan, hingga garam.
Bahkan, apabila ditambah lagi dengan jumlah kerugian yang dideri ta perusahaan BUMN di bawah Kemente rian Keuangan maka nilai kerugian dari perusahaan pelat merah bisa bertambah. Memang ada enam perusahaan yang membukukan akumulasi laba sebesar Rp9,63 triliun. Tapi, dua BUMN di bawah kementerian keuangan yakni PT Tuban Petrochemical Industries dan PT Bina Karya diperdiksi masih kesulitan karena sampai dengan pertengahan Agustus 2025 belum menerbitkan laporan keuangan. Pada 2023 berturut-turut kedua perusahaan ini merugi Rp9,98 miliar dan Rp16,91 miliar.
Maka, dari banyaknya kerugian dan timbunan utang jumbo yang dialami perusahaan-perusahaan pelat merah, ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kembali kekuatan BUMN di bawah payung Danantara tidaklah segampang membalikkan telapak tangan.
Pertanyaannya, mengapa agenda agenda besar pemerintah untuk memajukan BUMN selama ini sulit terwujud bahkan BUMN justru menjadi sarang masalah?
Menurut The Asian Post Research, setidaknya ada empat penyebab yang membuat BUMN diwarnai oleh perusahaan sakit-sakitan dan harus disuntik uang negara.
Satu, faktor politik. BUMN adalah perusahaan milik negara yang berada di antara pasar dan politik. Karena hidup mati BUMN ditentukan oleh pasar, maka BUMN seharusnya berorien tasi pada pasar (market oriented). Tapi, dalam praktiknya, BUMN harus mengikuti kemauan politik dan birokrasi. Pengalaman sudah menunjukkan, politisasi dan birokratisasi telah meninggalkan catatan buruk di mana BUMN kemudian malah menjadi beban negara yang sebagian besar hidupnya berada dalam suntikan modal pemerintah.
Dua, penugasan dari pemerintah untuk mengerjakan proyek yang tidak feasible secara bisnis tapi mengandal kan pinjaman komersial ditambah buruknya tata kelola keuangan. Contohnya perusahaan-perusahaan BUMN karya, termasuk Pengem bangan Pariwisata Indonesia. Terakhir, KAI yang memiliki 85% saham KCIC yang dalam proyek pembangunan Whoosh mengalami pembengkakan biaya Rp18 triliun sehingga total investasinya menjadi Rp108 triliun.
Tiga, salah kelola (mismana ge ment) dan tidak adanya strategi yang jelas sehingga perusa haan tidak mampu berkompetisi di pasar. Ekspansi yang dilakukan pun tanpa diperkuat dengan good corporate governance (GCG) dan pengelolaan risiko yang memadai sehingga peru sahaan yang membuku kan untung besar tiba-tiba menjadi menelan kerugian besar setahun berikutnya.
Empat, tidak berjalannya fungsi pengawasan dari dewan komisaris yang diduduki banyak unsur politik pendukung pemerintah maupun pejabat kementerian. Contohnya saat ini di mana ada 34 wakil menteri (wamen) yang menduduki kursi komisaris di banyak perusahaan BUMN. Sebagian besar dari mereka diangkat menjadi komisaris bukan karena keahlian dan pengalaman, melainkan sebagai “hadiah politik” karena telah mendukung pemenangan presiden terpilih.
Sebagai kepanjangan tangan peme rintah, mereka dengan gampang merestui jika direksi BUMN melaksa nakan program yang diinginkan pemerintah kendati secara bisnis tidak layak. Karena banyak sekali komisaris BUMN yang kemampuan maupun pengalamannya di bawah direksi, sulit bagi mereka mencegah praktik yang tidak sesuai dengan prinsip mana jemen risiko maupun GCG. Bahkan, mereka pun ikut menjadi bagian pelanggaran tersebut ketika direksi berusaha menggele m bungkan laba demi mengejar bonus dan tantiem.
Mendengar praktik tersebut, Presiden Prabowo Subianto pun menginstruksikan agar tantiem di perusahaan BUMN dihilangkan. Pertanyaannya, setelah tantiem untuk direksi BUMN dihapus, apakah profesional-profesional terbaik mau memimpin perusahaan BUMN? SEPTEMBER 2025 Mengembangkan BUMN tanpa profesional profesional terbaik tentu menjadi sulit. Sebab, chief executive officer (CEO) yang memimpin BUMN membutuhkan kapasitas dan pengal a man karena harus menghadapi masalah kultur, intervensi birokrasi, dan banyaknya kemauan berbagai pihak. Lihat fakta mengapa BCA lebih unggul dibandingkan dengan BUMN? Karena BCA mampu berkompetisi terbuka di pasar, tidak terikat oleh birokrasi, dan tentu dikelola oleh profesional profesional terbaik. Sedangkan peru sa haan BUMN terikat oleh birokrasi dan harus berhadapan dengan begitu banyak kemauan, seperti pemerintah, Dewan Perwa kilan Rakyat (DPR), partai politik, hingga lembaga swadaya masyarakat. Ambruknya perusahaan-perusahaan BUMN juga tak lepas dari kapasitas kepemi m pinan yang tidak kuasa menolak intervensi dan berbagai kemauan yang tidak proper ditambah integritasnya yang rendah.
Jadi, terwujud atau tidaknya am bisi Presiden Prabowo Subianto ter hadap BUMN tidak cukup dengan mendirikan Danantara. Setelah presi den dan para petinggi Danantara me nentukan arah BUMN itu jelas, yang mengeksekusi adalah CEO-CEO di perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN yang dipimpin oleh CEO terbaik di bandingkan dengan pen cari jabatan tentu hasilnya berbeda.
Untuk mengakses Rating 160 BUMN Per Desember 2023-2024 dapat di akses melalui Majalah Infobank Edisi September 2025 : https://infobankstore.com/magazine/detail/2025/1204/infobank-edisi-september-2025
Pertanyaannya, apakah Presiden Prabowo Subianto bakal berhasil mewujudkan ambisinya? Sebab, BUMN saat ini banyak diwarnai perusahaan perusahaan pelat merah dengan rapor merah dan tertimbun utang jumbo. Waktu yang akan menjawabnya.
