Penulis adalah Guru Besar STF Driyarkara, dosen Pascasarjana UI, dosen Pascasarjana ISI Solo, & Budayawan.
Sumber : Infobank
BUMN adalah perusahaan negara yang modalnya seluruhnya atau sebagian dari negara. Karena badan usaha, maka usaha ekonomilah yang jadi fokusnya. Catatan kritis mestilah dibingkaikan pada nilai. Yang dimaknai nilai: apa yang benar, baik, indah, dan suci yang dipahami dan dihayati manusia. Dari segi nilai langsung kita berpikir dikotomi (memotong dua), yaitu material dan spiritual.
Sejak Karl Marx menulis Das Kapital, yang tebal dan njlimet itu, ia berusaha menjawab kapitalisme dengan modal pokok: kapital yang disatukan. Maka, pertanyaan yang etis muncul adalah untuk nilai manakah? Material atau spiritual? Jelas, yaitu material yang bentuk luar riilnya = uang.
Tetapi, di sini mesti diartikan dan dijabarkan nilai pakai (esensial): yang bernilai untuk penggunaan. Sedang, nilai tukar adalah yang berharga sebagai ganti atau tukar. Uang bisa diperlakukan sebagai nilai pakai. Orang bisa mempergunakan uang untuk fungsi pakai. Yang paling cocok dan mendasar dari “uang” sebenarnya adalah melulu nilai tukar, atau ganti. Jadi, nilai pakai lalu ditanggalkan untuk uang.
Dengan kata lain, uang adalah materialisasi dengan persetujuan untuk menukar yang imaterial jadi material. Semisal, Rp50.000 untuk beli baju. Yang imaterial dimaterialisasikan dan ditukar dengan uang Rp50.000. Apakah Anda bisa memakai baju dengan helaian kertas Rp50.000? Atau kartu kredit Rp50.000? Jelas tidak! Maka, sekali kita bersetuju dengan uang sebagai nilai tukar, tergantung persetujuan bersama sebagai warga negara dan negara, maka rupiah kita menjadi nilai tukar untuk negara ini.
Karena BUMN, modalnya seluruh atau sebagian dari negara, pertanyaan moralnya adalah modal itu dipakai untuk tukar apa? Apakah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat? Demi keuntungan komisaris perusahaan negara saja? Atau, untuk keuntungan BUMN?
Nah, bila yang jadi ukuran atau nilai untung saja, maka akumulasi keuntunganlah yang dinomorsatukan. Sebab, perusahaan tidak mau rugi. Tapi, soalnya BUMN sebagai perusahaan negara (baca: usaha ekonomis negara) apakah mengejar keuntungan yang tak mau rugi atau ia menimbang pula kesejahteraan bagi pemilik negara (baca: warga negara atau rakyat) itu?
Bila dimuat kata kunci syariah, termaktublah kata kunci agamis untuk nilai kebersamaan keluarga dan bukan hanya keuntungan. Riset mengenai BUMN dan BUMN syariah adalah bahasa data faktual dengan apa adanya memotret bahkan memetakan “isi” modal (baca: uang); struktur organisasinya, kebijakan, visi, dan aplikasi banknya.
Menarik untuk melihat peta riset ini! Selalu di dalamnya terjadi “perang” antara interest, kepentingan versus value atau nilai. Padahal, kita tahu yang dikompromikan dalam perang itu adalah common interest yang adalah kesejahteraan bersama. Jadi, bukannya keuntungan (melulu untung) bersama melainkan kesejahteraan bersama?
Mampukah dalam situasi Indonesia tidak sedang baik-baik saja memberi ruang untuk kesejahteraan bersama warganya, manakala perusaha-an negara (baca: milik warga negara bukan hanya milik negara)? Mampukah hukum nilai (value) yaitu suprema lex (= hukum tertinggi) adalah salus populi = keselamatan, kesejahteraan semua rakyat? Terlalu utopiakah dalam soal interest (kepentingan) versus nilai (atau value)? Wallahualam.
Sejak Karl Marx menulis Das Kapital, yang tebal dan njlimet itu, ia berusaha menjawab kapitalisme dengan modal pokok: kapital yang disatukan. Maka, pertanyaan yang etis muncul adalah untuk nilai manakah? Material atau spiritual? Jelas, yaitu material yang bentuk luar riilnya = uang.
Tetapi, di sini mesti diartikan dan dijabarkan nilai pakai (esensial): yang bernilai untuk penggunaan. Sedang, nilai tukar adalah yang berharga sebagai ganti atau tukar. Uang bisa diperlakukan sebagai nilai pakai. Orang bisa mempergunakan uang untuk fungsi pakai. Yang paling cocok dan mendasar dari “uang” sebenarnya adalah melulu nilai tukar, atau ganti. Jadi, nilai pakai lalu ditanggalkan untuk uang.
