Perbankan syariah pada 2026 diperkirakan menghadapi momentum pertumbuhan yang lebih kuat di tengah era suku bunga rendah dan likuiditas yang longgar. Peluang besar tetap ada dari pasar ekonomi syariah Indonesia yang masih luas.
BOLEH dibilang, perbankan syariah Indonesia kini berada di jalur yang kian menjanjikan, meski jalan ke depan tidak sepenuhnya mulus. Laju pertumbuhan aset, besarnya basis pasar muslim Tanah Air, hingga tren gaya hidup halal yang makin mengakar menjadi modal kuat bagi industri ini untuk menapaki 2026 dengan optimisme. Di saat yang sama, skala usaha yang belum besar, tantangan literasi keuangan syariah, dan ketatnya persaingan dengan bank konvensional tetap menjadi ujian serius yang tak boleh diabaikan.
Kinerja perbankan syariah menunjukkan konsistensi yang tidak bisa dianggap sepele. Berdasarkan data Biro Riset Infobank (birI), sepanjang 2020-2024 pembiayaan bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) tumbuh ratarata 13,07% per tahun, sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 12,15%. Rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) pun cenderung terjaga, turun dari 3,08% pada 2020 menjadi 2,04% pada 2023, meski naik tipis ke 2,11% di 2024.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset bank syariah per Desember 2024 mencapai Rp980,30 triliun atau tumbuh 9,88%, dengan pangsa pasar 7,72%, naik dari 7,44% di tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan tren positif, meski kesenjangan dengan bank konvensional masih sangat lebar.
Dari sisi struktur industri perbankan secara umum, dominasi bank konvensional memang masih kuat. Lebih dari 90% aset perbankan nasional dikuasai perbankan konvensional. Dari kelompok bank, hanya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang masuk kategori KBMI 3. Sedangkan mayoritas BUS lainnya masih berada di KBMI 1.
Kondisi tersebut mencerminkan skala usaha yang terbatas, modal yang relatif kecil, dan kapasitas teknologi yang masih perlu banyak penguatan. Tanpa konsolidasi, penguatan modal, atau spin off UUS yang lebih agresif, sulit bagi perbankan syariah untuk memperpendek jarak dengan pesaing utamanya itu.
Meski begitu, ada momentum penting yang membuat outlook 2026 bagi perbankan syariah lebih berwarna. Tahun 2025 ditandai dengan lahirnya Bank Syariah Nasional (BSN), hasil merger BTN Syariah dengan Bank Victoria Syariah. Kehadiran BSN dipandang mampu menambah bobot industri syariah dan memperluas pilihan layanan keuangan bagi masyarakat.
Lalu, 2026 diperkirakan akan hadir tonggak baru melalui rencana spin off UUS Bank CIMB Niaga. Transformasi ini diharapkan memperbesar kapasitas industri, sekaligus memperkuat struktur pasar agar lebih kompetitif.
Optimisme juga datang dari para pelaku industri. Koko T. Rachmadi, Presiden Direktur Bank Aladin Syariah, melihat peluang pertumbuhan bagi perbankan syariah masih terbuka lebar. Menurutnya, tren halal lifestyle yang makin kuat, potensi UMKM yang menjadi motor ekonomi, serta meningkatnya kepercayaan publik pada produk syariah menjadi faktor penting.
“Dengan fokus pada ekosistem, inovasi, dan manajemen risiko, kami optimistis Bank Aladin Syariah bisa tumbuh sejalan dengan akselerasi industri perbankan syariah,” ujarnya kepada Infobank. Koko memperkirakan pembiayaan syariah akan tumbuh 8%-11% pada paruh kedua 2025, dengan sektor halal, pembiayaan digital, UMKM, dan energi terbarukan sebagai penggerak utama.
Hal serupa disampaikan Fachmy Achmad, Direktur BTPN Syariah. Ia menilai berbagai inisiatif internal terbukti mampu menopang kinerja perseroan, meski perekonomian nasional belum sepenuhnya stabil. “Kalau melihat apa yang sudah kami lakukan di paruh pertama 2025, insyaallah kami yakin bisa melanjutkan tren positif ini di semester kedua, sehingga hasil akhir tahun sesuai dengan yang direncanakan,” jelasnya.
Para analis pun menaruh harapan, meski juga menekankan sikap waspada. Shofie Azzahrah, peneliti Next Policy, misalnya. Ia mengungkapkan, pertumbuhan aset dan pembiayaan perbankan syariah pada semester pertama 2025 terbukti lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Namun, ia mengingatkan risiko tetap ada, mulai dari tekanan fiskal yang berpotensi melebar, volatilitas nilai tukar, hingga kasus korupsi proyek besar yang bisa menahan laju investasi. “Risiko ini dapat menekan likuiditas perbankan dan menurunkan kualitas aset pembiayaan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Nur Hidayah, Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF. Menurutnya, kebijakan pemerintah menempatkan dana Rp200 triliun di bank-bank Himbara bisa membuat distribusi likuiditas timpang.
“Bank syariah perlu perkuat produk liability berbasis komunitas, manfaatkan dana sosial Islam (zakat, infak, wakaf ) sebagai complementary liquidity, dan bangun kolaborasi dengan BUMN agar tidak terpinggirkan,” tegasnya. Nur menambahkan, keputusan tersebut sekaligus bisa membuka ruang baru, yakni keterlibatan bank syariah dalam skema pembiayaan rantai pasok (supply chain financing) bagi UMKM dan sektor halal.
Di lain sisi, outlook makro memberikan dukungan. Bank Indonesia (BI) pada 2025 menurunkan suku bunga acuan dan memperlonggar likuiditas dengan memangkas outstanding Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) serta membeli Surat Berharga Negara (SBN). Tren era suku bunga rendah ini menjadikan margin bagi hasil bank syariah terlihat lebih kompetitif dibandingkan dengan bunga tetap bank konvensional. Dengan fundamental yang relatif kuat, termasuk NPF yang terkendali, industri perbankan syariah diperkirakan tetap memiliki daya tahan memasuki 2026.
Sejumlah sektor dinilai sangat potensial digarap perbankan syariah. Halal value chain yang mencakup agri-food, pariwisata halal, fesyen muslim, dan logistik halal diyakini menjadi motor pertumbuhan. Energi terbarukan, perumahan rakyat melalui KPR syariah, serta sektor pendidikan dan kesehatan juga dipandang sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan umat. UMKM, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional, kian relevan dengan konsep pembiayaan berbasis keadilan dan keberlanjutan.
Dengan berbagai faktor tersebut, Biro Riset Infobank memperkirakan pembiayaan perbankan syariah hingga akhir 2025 berada di kisaran 8%-11%, sementara DPK tumbuh 7%- 10%. Tahun 2026 diprediksi lebih cerah, dengan proyeksi pertumbuhan 11%-13%.
Meski outlook perbankan syariah cenderung ke arah positif, tantangan tetap tidak bisa disepelekan. Pelemahan daya beli masyarakat yang masih mungkin terjadi bisa menekan pembiayaan ritel. Skala bisnis yang kecil membuat bank syariah sering kalah dalam inovasi digital maupun efisiensi biaya.
Selain itu, literasi keuangan syariah yang masih rendah membuat sebagian besar masyarakat belum menempatkan prinsip syariah sebagai pertimbangan utama dalam memilih produk keuangan. Di tengah kondisi itu, persaingan dengan bank konvensional yang memiliki modal besar dan teknologi canggih makin ketat.
Kinerja perbankan syariah menunjukkan konsistensi yang tidak bisa dianggap sepele. Berdasarkan data Biro Riset Infobank (birI), sepanjang 2020-2024 pembiayaan bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) tumbuh ratarata 13,07% per tahun, sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 12,15%. Rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) pun cenderung terjaga, turun dari 3,08% pada 2020 menjadi 2,04% pada 2023, meski naik tipis ke 2,11% di 2024.
