Perjalanan industri BPR ke depan masih akan penuh tantangan dengan kualitas aset yang memerah serta persaingan ketat dengan lembaga keuangan lain yang juga bermain di pasar mikro. Tapi, peluang tetap ada bagi BPR yang mampu fokus pada segmen unggulan, memperkuat tata kelola, serta memanfaatkan konsolidasi dan digitalisasi.
SEJAK awal 2025, beban regulasi membuat langkah BPR terasa berat. Pemenuhan modal inti minimum (MIM) sebesar Rp6 miliar serta penerapan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) menjadi kewajiban yang tidak bisa ditawar. Sementara itu, pelemahan daya beli masyarakat akibat efek panjang pandemi masih membayangi, membuat permintaan kredit berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2025 mencerminkan kondisi itu. Aset industri BPR hanya tumbuh 4,71% year on year (yoy) menjadi Rp205,58 triliun, mela mbat dibandingkan dengan periode sama 2024 yang tumbuh 5,73%. Kredit yang disalurkan naik 5,75% menjadi Rp152,90 triliun, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) meningkat tipis 3,98% menjadi Rp144,89 triliun. Padahal, tahun sebelumnya pertumbuhan DPK masih di atas 4%. Jumlah BPR per Juni 2025 tercatat sebanyak 1.339 bank.
Di tengah perlambatan tersebut, persoalan kualitas aset muncul sebagai tantangan klasik yang seakan sulit diatasi. Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) industri BPR terus menunjukkan tren kenaikan. Pada 2021, NPL gross berada di level 6,72%, naik menjadi 7,89% di 2022, melonjak lagi ke 9,87% pada 2023, dan 10,99% di 2024.
Hingga Juni 2025, NPL gross sudah mencapai 12,73%, level tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Kenaikan NPL ini dipicu oleh kombinasi faktor, mulai dari daya beli masyarakat yang melemah, struktur ekonomi daerah yang masih rapuh, hingga segmen pasar mikro yang memang rentan terhadap guncangan. Dengan porsi kredit produktif dan konsumtif yang relatif kecil skalanya, setiap gangguan pada pendapatan nasabah langsung ber dampak pada kemampuan bayar mereka.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi BPR. Tanpa perbaikan kualitas aset, pertumbuhan di masa depan akan mudah tergerus oleh lonjakan kredit bermasalah.
Dalam pada itu, persaingan eksternal juga makin ketat. Hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi menjadi pesaing langsung bagi BPR di pasar mikro. Jika kedua lembaga berebut segmen yang sama, yakni pelaku usaha kecil di tingkat desa dan komunitas, maka risiko penyempitan pasar makin besar.
Di lain sisi, masyarakat pemilik dana makin tergoda oleh instrumen keuangan lain yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi dan lebih aman, seperti Surat Berharga Negara (SBN) atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Kondisi ini berpengaruh terhadap likuiditas perbankan, termasuk BPR.
Namun, di dalam kondisi penuh tekanan ini juga terdapat peluang bagi BPR yang mampu membaca situasi. Rohmad Widodo, Direktur Utama BPR Bank Bapas 69 Perseroda, menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap potensi lokal adalah kunci bertahan.
“Tidak bisa dimungkiri, efisiensi, apalagi untuk kreditkredit keperluan proyek, itu jelas dipangkas, bahkan sampai dengan 50%, sehingga memang kita harus memanfaatkan peluang. Contohnya seperti di Magelang, itu prospek untuk pertanian masih luar biasa terbuka. Itu bisa kita optimalkan,” ujarnya kepada Infobank, bulan lalu. Pernyataan Rohmad mencerminkan strategi klasik BPR: mengandalkan kedekatan dengan komunitas dan pemahaman lokal yang tidak dimiliki bank besar.
Fokus juga menjadi strategi bagi BPR untuk bertahan di tengah tekanan. Ketut Sugiata, Direktur Utama BPR Hasamitra Jawa Barat, menilai setiap BPR harus berani menentukan segmen yang benarbenar dikuasai. “Kita harus fokus dengan segmen yang bisa kita kuasai. Jangan cobacoba merambah atau mencobacoba ikutikutan yang lain. Setiap BPR punya spesialisasi dalam menyalurkan kredit mikro. Kalau BPR kami ahlinya memang di kredit konsumtif. Jadi, itu yang memang kami fokuskan,” katanya kepada Infobank.
Strategi fokus ini terbukti tepat. Kredit konsumtif industri BPR per Juni 2025 tumbuh 6,75% menjadi Rp67,28 triliun. Lebih tinggi dibandingkan dengan kredit produktif yang hanya naik 4,97% menjadi Rp85,62 triliun. Meski demikian, sektor produktif tetap menjadi peluang penting bagi sebagian BPR yang sudah terbiasa mengelola risikonya. Murni Pandiangan, Direktur Utama BPR Artatama Sejahtera, mengungkapkan bahwa bank yang dipimpinnya tetap melakukan diversifikasi di sektor manufaktur dan perdagangan UMKM.
“Peluang kami datang dari kolaborasi dan bekerja sama dengan para mitra, misalnya koperasi. Tapi, kami juga harus melihat latar belakang koperasi atau mitra. Kami juga punya peluang di kredit untuk pabrik, seperti tekstil, pakaian, dan sepatu, serta pedagangpedagang kecil UMKM,” ungkapnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa BPR masih bisa bertahan dengan portofolio berimbang, asalkan risiko dapat dikelola dengan baik.
Selain strategi bisnis, tata kelola menjadi pilar penting yang menentukan daya saing BPR ke depan. Tedy Alamsyah, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo), mengingatkan bahwa penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG) adalah fondasi dalam membangun kepercayaan nasabah.
“Satu-satunya cara untuk membangun trust adalah dengan penerapan tata kelola yang baik, atau kita sebut sebagai good corporate governance (GCG). Baik itu as an entity BPR atau as personal sebagai pelaku industri,” tegasnya. Di tengah persaingan ketat, kepercayaan menjadi aset yang lebih berharga ketimbang sekadar pertumbuhan angka jangka pendek.
Jika ditarik ke depan, outlook BPR pada 2026 akan sangat dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor. Dari sisi pasar, peluang tetap terbuka karena Indonesia masih memiliki basis UMKM yang sangat luas. Masih banyak pelaku usaha yang belum terjangkau layanan bank umum.
Dari sisi regulasi, OJK juga terus mendorong konsolidasi, penguatan permodalan, serta akselerasi digitalisasi. Proses konsolidasi – yang terus digaungkan regulator – bisa membuat BPR jadi lebih efisien dan berdaya saing, sementara digitalisasi membuka ruang layanan yang lebih cepat dan murah.
Digitalisasi menjadi kata kunci. Walaupun sebagian BPR masih menghadapi keterbatasan modal dan infrastruktur, tren ini tidak bisa dihin dari. Kolaborasi dengan fintech, pemanfaatan layanan switching pembayaran, hingga integrasi dengan ekosistem digital daerah dapat menjadi jalan pintas untuk memperluas layanan tanpa harus mengeluarkan investasi besar.
Infobank memperkirakan, pertumbuhan DPK maupun kredit BPR berada di kisaran 6%8% hingga akhir 2025. Angka yang relatif moderat ini kemungkinan akan berlanjut di 2026, dengan catatan BPR harus lebih selektif dalam menyalurkan kredit, lebih agresif mencari dana murah, serta memperkuat tata kelola agar mampu menjaga kualitas aset.
Industri BPR saat ini mungkin sedang berada di jalan yang sempit. Tapi, seperti pepatah lama, justru di jalan sempit itulah ketangkasan dan ketahanan diuji. Pertanyaannya, siapa yang siap mengambil peluang ketika celah pertumbuhan hanya terbuka sedikit, tapi cukup bagi yang mampu bergerak cepat?
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2025 mencerminkan kondisi itu. Aset industri BPR hanya tumbuh 4,71% year on year (yoy) menjadi Rp205,58 triliun, mela mbat dibandingkan dengan periode sama 2024 yang tumbuh 5,73%. Kredit yang disalurkan naik 5,75% menjadi Rp152,90 triliun, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) meningkat tipis 3,98% menjadi Rp144,89 triliun. Padahal, tahun sebelumnya pertumbuhan DPK masih di atas 4%. Jumlah BPR per Juni 2025 tercatat sebanyak 1.339 bank.
