Perekonomian Indonesia memasuki titik krusial. Di satu sisi, stimulus fiskal, pemangkasan suku bunga, hingga strategi hilirisasi dan ketahanan pangan memberi harapan akan akselerasi pertumbuhan. Tapi, di lain sisi, ketidakpastian masih menjadi batu sandungan.
Sumber : Istimewa
PEREKONOMIAN global pada 2025 masih bergulat dengan ketidak pastian. Arah kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), perlambatan ekonomi Tiongkok, hingga konflik geopolitik yang menekan harga energi dan pangan dunia menjadi faktor eksternal yang menambah beban banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
Sejumlah catatan hitam pun masih membayangi ekonomi dalam negeri. Mulai dari daya beli masyarakat yang menurun, jumlah kelas menengah – yang menjadi tulang punggung ekonomi – yang trennya menyusut dalam beberapa tahun terakhir, badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang makin ganas, hingga jumlah penduduk kategori miskin yang terus meningkat.
Membaca situasi yang ada, baik global maupun domestik, Presiden Prabowo Subianto pun melakukan penyesuaian target pertumbuhan ekonomi tahun ini melalui Perpres 79 Tahun 2025 menjadi sebesar 5,3%. Sebelumnya, target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dipatok sebesar 5,3% sampai dengan 5,6%. Pemerintah pun mengeluarkan sejumlah kebijakan mau pun stimulus yang bertujuan meningkatkan geliat perekonomian.
Pada medio September lalu, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengumumkan “Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5” yang berisi 17 program dengan total stimulus mencapai Rp16,23 triliun. Perincian nya, 8 merupakan program akselerasi tahun 2025, seperti magang fresh graduate, perluasan PPh 21 DTP, bantuan pangan, subsidi iuran JKK/JKM, kredit perumahan murah, program padat karya, deregulasi OSS, dan proyek perkotaan.
Lalu, 4 program dilanjutkan di 2026, termasuk insentif pajak UMKM hingga subsidi JKK/JKM yang diperluas. Terakhir, 5 program berupa program penyerapan tenaga kerja, seperti koperasi desa, kampung nelayan, revitalisasi tambak, modernisasi kapal, dan perkebunan rakyat yang ditargetkan menyerap jutaan pekerja. “Harapannya dengan adanya itu (paket stimulus ekonomi), belanja pemerintah bisa kita kawal terus. Ya kita berharap target 5,3% bisa tercapai,” kata Airlangga, bulan lalu.
Sejalan dengan itu, Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, membuat kebijakan penyaluran dana simpanan pemerintah dari Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun ke bankbank milik negara atau Himbara. “Dana tersebut bukan dana darurat, melainkan dana pemerintah yang sebelumnya belum dibelanjakan dan disimpan di bank sentral. Dengan menempatkannya di bank komersial, dana ini dapat diakses untuk kredit. Harapannya, tambahan likuiditas ini akan menggerakkan sektor ekonomi riil,” ujar Purbaya, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, BI juga melakukan pemangkasan suku bunga BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 50 bps menjadi 3,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Ryan Kiryanto, ekonom senior, menilai penurunan BI7DRR akan merangsang dunia usaha untuk lebih ekspansif, karena penurunan itu diikuti penyesuaian suku bunga simpanan dan kredit oleh perbankan.
Menurut Ryan, perekonomian Indonesia masih tangguh di tengah tekanan eksternal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produk domestik bruto (PDB) pada triwulan dua 2025 meningkat 5,12% secara tahunan (year on year/yoy), atau lebih tinggi ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya di 5,05%.
Jika diperinci, dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dito pang terutama oleh sektor jasa lain nya yang naik 11,31%. Dari sisi penge luaran, konsumsi rumah tangga dan PMTB merupakan kontributor terbesar, masingmasing berkontri busi sebesar 54,25% dan 27,83% terhadap perekonomian.
Sementara, dari sisi perdagangan luar negeri, ekspor Indonesia pada periode Januari Juli 2025 tumbuh 8,03%. Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan impor sebesar 3,41%, sehingga neraca perdagangan tetap mencatatkan surplus.
“Namun, prospek ekonomi tahun 2026 masih dibayangi ketidakpastian global. Artinya, sinergi kebijakan fiskal dan moneter tetap krusial agar perekonomian nasional bisa terjaga dalam jangka menengah,” ujar Ryan, dalam diskusi bersama Infobank, bulan lalu.
Selain itu, meski sejumlah indikator makroekonomi relatif terjaga, ketidakpastian politik dalam negeri bisa menjadi faktor penentu arah eko nomi ke depan. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia menyoroti lemahnya fungsi kontrol DPR terhadap pemerin tah sehingga kebijakan yang diambil kerap tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
Narasi optimistis tentang ekono mi dianggap kontras dengan kecemas an publik akibat melemahnya tenaga kerja formal, menyusutnya kelas me nengah, stagnasi daya beli, serta ke naikan upah riil yang hanya 0,6%. Ia juga mengkritik pemotongan transfer ke daerah sebesar Rp50 triliun yang menekan fiskal ratusan daerah dan berpotensi memicu krisis jika berlanjut.
Burhanuddin menekankan pentingnya tata kelola program populis, seperti Makan Bergizi Gratis, agar tepat sasaran melalui sistem by name, by address, bukan mekanisme SPPG yang rawan korupsi. “Persoalan utama bangsa bukan soal ideologi ekonomi, melainkan tata kelola dan korupsi. Koreksi kebijakan menjadi penting agar pemerintah tidak kehilangan kepercayaan publik dan agar kelas menengah kembali berperan dalam menopang perekonomian nasional,” katanya, dalam diskusi bersama Infobank, bulan lalu.
Pada 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, lebih tinggi daripada target tahun ini. Menurut Infobank Institute, secara angka, target ini tampak realistis. Tapi, melihat daya beli yang belum pulih sepenuhnya, kelas menengah yang terus melemah, serta ketidakpastian global yang masih belum jelas kapan berakhir, tidak mudah mencapai target itu.
Kendati demikian, adanya stimulus fiskal, penurunan BI7DRR, serta strategi hilirisasi dan ketahanan pangan memberi ruang optimisme. Persoalannya kini, apakah kombinasi kebijakan itu cukup untuk menjaga target RAPBN 2026 tetap dalam jangkauan, atau justru akan kembali membuat Indonesia sekadar bertahan di level pertumbuhan 5%.
Sejumlah catatan hitam pun masih membayangi ekonomi dalam negeri. Mulai dari daya beli masyarakat yang menurun, jumlah kelas menengah – yang menjadi tulang punggung ekonomi – yang trennya menyusut dalam beberapa tahun terakhir, badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang makin ganas, hingga jumlah penduduk kategori miskin yang terus meningkat.
