Dunia sekarang tengah merambah ke era tUNA dari era VUCA. era tUNA bisa dikatakan tingkat lanjut dari era VUCA, dimana turbulensi dan novelty (kebaruan) memperparah ketidakpastian geopolitik dan perekonomian global.
Sumber : Infobank
Dunia saat ini menunjukkan tren perubahan yang cepat dan penuh ketidakpastian. Dari era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity) menjadi TUNA (turbulence, uncertainty, novelty/kebaruan, dan ambiguity). Bukan lagi sekadar volatil, tapi sudah goncangan atau turbulensi. Dan, bukan lagi hanya kompleks, tapi terus mengalami pembaharuan yang berlangsung cepat dan dinamis.
Berawal dari inovasi di bidang teknologi digital yang berlangsung cepat dan progresif, memaksa sektor usaha konvensional untuk mengubah pola bisnisnya ke arah digital. Mulai dari sektor tekstil atau padat karya, teknologi, hingga media, tak luput dari badai PHK dan “gulung tikar” yang menerjang.
Lalu, dari munculnya pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi di banyak negara kelojotan, sampai perang tarif ala Trump 2.0 yang membuat banyak pemimpin negara diselimuti rasa kekhawatiran dan ketidakpastian atas nasib ekonomi negaranya.
Bicara soal ekonomi, tentunya tak bisa dilepaskan dari sektor jasa keuangan yang menjadi sendi perajut perekonomian suatu bangsa. Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI), Solikin M. Juhro mengingatkan bagaimana tantangan yang dihadapi sektor keuangan saat ini, tak hanya berasal dari internal ekonomi, namun juga eksternal, seperti bidang kesehatan (Covid-19) dan teknologi macam serangan siber.
“Beberapa waktu terakhir, banyak isu-isu serangan siber atau operasional teknologi di perbankan. Jadi, ini menggambarkan betapa novelty memberikan peluang sekaligus tantangan yang luar biasa,” ucapnya saat sesi executive lecture Economy Mastery Forum 2025 bertema “Unlock Opportunities in Changing Global Economy” yang diadakan Infobank Media Group, akhir Agustus lalu.
Sementara dari sisi domestik, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% secara tahunan pada kuartal II 2025, aspek pemerataan dan inklusivitas masih menjadi pekerjaan rumah besar bersama para pemangku kebijakan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, bahkan cukup impresif mencapai 5,12% di tengah gejolak perekonomian, tak akan ada artinya jika tidak terimplementasi dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena pada akhirnya, tujuan dari pembangunan ekonomi suatu bangsa harus berpusat pada keberlanjutan atau sustainability. Oleh karenanya, pembangunan ekonomi yang ideal seyogianya memenuhi sejumlah kriteria, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, resilien terhadap gejolak, dan inklusif. “Dia harus bisa mengupayakan semua pihak menerima manfaat dari dampak pertumbuhan ekonomi,” ujar Solikin.
Dalam upaya mewujudkan pemerataan penerimaan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, BI sebagai pemangku kebijakan moneter, turut mendukung program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sederet kebijakan moneter, antara lain menurunkan suku bunga, menambah likuiditas, memperkuat pasar uang, serta mendorong digitalisasi.
Solikin menekankan, dalam konteks ini, industri perbankan Indonesia masih memainkan peran dominan, terlebih melalui pembiayaan kepada sektor riil dan penghimpunan dana masyarakat. Sebanyak 30 bank besar di Indonesia menguasai 86,3% pangsa DPK dan 86,5% pangsa kredit nasional. Untuk mewujudkan visi Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yakni mewujudkan sektor keuangan yang kuat dalam inovasi, efisien, dan inklusif, situasi demikian tentunya belumlah ideal.
Seyogianya, sumber-sumber pembiayaan perlu tersebar merata dari industri lainnya di luar perbankan agar inklusivitas dari sisi industri keuangan terbentuk. Yang akhirnya, akan menopang inklusivitas ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang merata dan mudah diakses dari industri keuangan non bank (IKNB). “Ini tantangan bagaimana nanti kita mengupayakan sumber-sumber pembiayaan di luar sektor perbankan,” tegas Solikin.
Inklusivitas yang ada, nantinya juga akan semakin mendukung terciptanya stabilitas dalam pembangunan ekonomi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Bank Indonesia. Dimana, Bank Indonesia memiliki tugas mewujudkan stabilitas moneter, stabilitas rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta berpartisipasi dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.
Maka dari itu, perlu menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Mengingat, dinamika ekonomi global turut mempengaruhi aspek stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Memang, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mentok di kisaran 5% tidaklah cukup dalam mendorong Indonesia untuk menjadi negara maju.
Untuk menuju ekonomi yang tumbuh tinggi dan sehat, tak cukup hanya memakai kebijakan kebijakan yang ada. Segenap stakeholder ekonomi nasional perlu mereformasi ekonomi RI secara struktural. “Kalau mobil itu mau menuju ke Bandung, itu tak cuma bicara gigi satu, dua, tiga, rem dan gas, tak cukup. Kita bicara mobil yang bisa melaju cepat dan tak goyang jika kecepatan penuh, dan tiba di Bandung dengan selamat,” papar Solikin.
Mengelola perekonomian adalah mengelola sebuah siklus. Bila siklus itu tumbuh terlalu tinggi ke atas, maka perlu disesuaikan ke bawah agar tidak melewati batas aman maksimum. Kebalikannya, bila siklus itu turun ke bawah terlalu dalam, maka perlu diangkat ke atas, agar tidak terjungkal ke bawah. Di sinilah, unsur keseimbangan dan stabilitas memainkan peran pentingnya. “Lintasannya juga harus di-upgrade. Kalau kita tidak upgrade lintasan, kita tumbuhnya cuma 5,1%, 5,4%, 5,5%. Kita inginnya 6% sampai 7%,” tegas Solikin.
BI sendiri telah menurunkan suku bunga acuan BI Rate sebanyak enam kali sejak September 2024, dari 6,25% di September 2024 menjadi 4,75% di September 2025. Hanya saja, isu transmisi masih menjadi permasalahan utama dalam intermediasi penurunan suku bunga kredit perbankan. Salah satu faktor penyebab lambatnya transmisi ialah dari sisi likuiditas. Beberapa bank masih menanamkan alat likuidnya ke sejumlah aset yang memiliki imbal hasil menarik seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang membuat ‘seret’ penyaluran kredit.
“Harapan kita dengan penurunan suku bunga BI Rate, suku bunga SRBI dan SBN turun, sehingga realokasi ke kredit ini menjadi nyata di semester II 2025,” harap Solikin.
Selain itu, BI juga telah melakukan terobosan melalui insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM). Hingga Agustus 2025, BI telah memberikan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) sebesar Rp384 triliun kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas. BI akan terus mengevaluasi kebijakan ini untuk menentukan program-program apa lagi yang perlu ditopang melalui penyaluran kredit.
Ke depan, BI terus berupaya untuk melakukan transmisi yang lebih baik terhadap kegiatan ekonomi melalui ruang pelonggaran BI Rate, memperkuat efektivitas transmisi, menambah likuiditas pasar uang secara terukur, serta melonggarkan kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit dan memperkuat ketahanan perbankan.
Di luar itu semua, inovasi dalam mencari sumber per tumbuhan ekonomi baru, serta pengelolaan kelembagaan ekonomi dan politik yang inklusif dan tidak ekstraktif, menjadi tulang punggung untuk mencapai stabilitas dan harapannya, pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Berawal dari inovasi di bidang teknologi digital yang berlangsung cepat dan progresif, memaksa sektor usaha konvensional untuk mengubah pola bisnisnya ke arah digital. Mulai dari sektor tekstil atau padat karya, teknologi, hingga media, tak luput dari badai PHK dan “gulung tikar” yang menerjang.
