Kondisi industri BPR di Kalteng sedang menantang. Pertarungan dengan bank umum berlangsung sangat ketat. Tapi, BPR dan BPRS di sana siap menjemput peluang-peluang baru dan mengubah situasi ke arah yang lebih baik.
Sawit; komoditas utama Provinsi Kalteng
Melambat. Satu kata ini menggambarkan kinerja industri bank perekonomian rakyat (BPR) Indonesia sepanjang 2025. Berbagai dinamika dari pelbagai aspek yang terjadi di dalam negeri berimbas pada melambatnya laju pertumbuhan kinerja para pemain rural banks (bank rural).
Industri BPR di sejumlah wilayah memang masih mencatatkan pertumbuhan kinerja yang sangat baik. Namun, tak sedikit juga yang mengalami perlambatan.
Bahkan, BPR di sejumlah provinsi ada yang sampai mengalami kontraksi fungsi intermediasi. Di antaranya, BPR dan BPRS di Kalimantan Tengah (Kalteng). Provinsi yang menjadi tuan rumah bagi 5 BPR dan 1 BPRS ini mengalami kontraksi yang cukup dalam di berbagai lini.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2025 menunjukkan, pertumbuhan aset BPR dan BPRS di Kalteng minus 14,08% secara year on year (yoy) menjadi Rp1,98 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) dan kredit juga masing-masing terkontraksi 41,94% dan 26,63% ke angka Rp781 miliar dan Rp1,33 triliun. Rasio non performing loan (NPL) bank rural setempat bahkan mencapai 6,93%, di atas ambang batas regulator sebesar 5%.
Padahal, di pengujung 2024, kinerja industri BPR dan BPRS di provinsi ini terbilang sangat baik. Saat itu, aset, DPK, dan kredit tercatat tumbuh positif masingmasing sebesar 5,75%, 6,56%, dan 7,97%. Angka pertumbuhan ini juga dibarengi dengan NPL yang tergolong sehat, yaitu sebesar 4,46%.
Menurunnya kinerja intermediasi industri BPR di provinsi berjuluk “Bumi Tambun Bungai” ini merupakan komplikasi dari berbagai faktor. Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, menilai bahwa kontraksi kinerja itu merupakan konsekuensi dari keputusan bisnis nasabah yang berada di luar kendali pelaku industri.
“Fenomena (kontraksi) tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat pengalihan DPK dan/atau takeover kredit yang signifikan dari BPR kepada bank umum. Kondisi tersebut dinilai (merupakan) keputusan bisnis nasabah yang berada di luar kontrol BPR,” ungkapnya kepada Infobank, bulan lalu.
Kelapa sawit menjadi komoditas utama dalam penyaluran kredit BPR dan BPRS di Kalteng, dengan porsi mencapai 22,27% dari total pembiayaan. Tapi, sektor ini banyak diambil alih bank umum – atau mengalami percepatan pelunasan – sehingga mempersempit ruang pertumbuhan BPR dan BPRS di sana.
Data OJK memperlihatkan, kredit ke sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan, yang mencakup kelapa sawit, merosot 73,12% secara year to date (ytd), dari Rp1,11 triliun di akhir 2024 menjadi Rp297 miliar di semester pertama 2025. Kontraksi juga terjadi di sektor konstruksi dan konsum si rumah tangga yang masingmasing turun 7,88% dan 5,76% menjadi Rp218 miliar dan Rp100 miliar.
“Sektor pertanian perkebunan kelapa sawit merupakan sektor ekonomi unggulan Kalimantan Tengah. Sektor ini memiliki keterkaitan dengan sektor ekonomi lain, seperti usaha perdagangan besar, konstruksi, dan transportasi, termasuk di dalam ekosistem perkebunan kelapa sawit,” imbuh Primandanu.
Fenomena pengalihan DPK dapat dibuktikan dari pesatnya pertumbuhan simpanan bank umum dalam setahun ke belakang. Ketika BPR/ BPRS mengalami kontraksi likuiditas, OJK Kalteng mencatat, DPK bankbank umum di Kalteng justru tumbuh 12,33% menjadi Rp49,98 triliun di semester pertama 2025. Sebagai perbandingan, pertumbuhan DPK industri bank umum saja hanya 6,96% di periode yang sama.
Menariknya, kontraksi DPK BPR dan BPRS di Kalteng mayoritas terjadi pada simpanan deposito. Simpanan tabungan justru meningkat. Rimbun Situmorang, Komisaris Utama BPR Lingga Sejahtera, bank rural terbesar di Kalteng, menyebut bahwa hal itu menunjukkan geliat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di provinsi dengan jumlah penduduk 2,85 juta jiwa ini.
Ini mengindikasikan bahwa masih ada sektor lain yang menjanjikan bagi BPR dan BPRS di Kalteng. Di sisa 2025 ini, BPR dan BPRS di provinsi yang dipimpin Agustiar Sabran selaku Gubernur Kalteng ini diharapkan bisa memanfaatkan waktu untuk melakukan diversifikasi kredit ke sektor-sektor nonsawit guna membalikkan keadaan.
“Siasat yang harus dilakukan BPR/BPRS di Kalteng agar mencapai pertumbuhan di sisa 2025 adalah melakukan diversifikasi penyaluran kredit ke sektor nonkebun dan menggenjot pembiayaan melalui sindikasi,” ucap Rimbun kepada Infobank, Oktober lalu.
Beberapa sektor potensial yang bisa menjadi sasaran baru antara lain perdagangan besar dan eceran; transportasi, pergudangan, dan komunikasi; serta industri pengolahan. Berdasarkan data OJK, sektor-sektor tersebut mencatatkan pertumbuhan positif masing-masing 55,98%, 6,64%, dan 86,36% sepanjang paruh pertama 2025.
Tak lupa, para pemain di industri dan regulator di wilayah ini kompak dan terus menjalin komunikasi dalam menghadapi permasalahan ini. Para pihak terkait harus berkomitmen membawa industri BPR/S kembali ke kondisi yang sehat, guna membantu menggerakkan roda perekonomian Kalteng seperti sedia kala.
Usai melewati 2025, yang notabene merupakan fase peralihan pemerintahan, pelaku industri BPR dan BPRS di Kalteng berharap, kondisi Tanah Air bisa jauh lebih stabil agar pertumbuhan terus terjaga. “Pelaku industri berharap, di tahun 2026 mendatang terjadi stabilitas politik, yang secara tidak langsung berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kami juga berharap adanya kepastian hukum dan kemudahan dalam perizinan untuk mengge rakkan sektor UMKM,” tegas Rimbun.
Meski dihadapkan pada banyak tantangan, BPR dan BPRS di Kalteng tetap optimistis menatap masa depan. Dengan dukungan regulator, pemerintah, dan ekosistem yang kian matang, momentum pertumbuhan diyakini akan datang kembali sehingga membawa bank-bank rural Kalteng ke jalur yang lebih produktif dan berdaya saing.
Industri BPR di sejumlah wilayah memang masih mencatatkan pertumbuhan kinerja yang sangat baik. Namun, tak sedikit juga yang mengalami perlambatan.